Giri Menang, 17 April 2020. Merebaknya wabah virus corona (Covid-19) banyak mengundang simpati dari perseorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat untuk turut memberikan bantuan. Salah satunya adalah Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Lombok Barat (Lobar). Ikatan alumni beberapa sekolah kedinasan ini menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) menghadapi wabah virus corona (Covid-19) untuk masyarakat Lombok Barat.

Penyerahan itu dilakukan secara simbolis saat peringatan sederhana hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Lombok Barat ke-62 di Bencingah Agung Kantor Bupati, Jumat (17/4). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat, M. Hendrayadi, kepada Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid.

Ditemui di sela-sela acara, Hendrayadi menjelaskan APD tersebut terdiri dari 130 baju dan 2.500 masker yang diperoleh dari hasil urunan para anggota IKAPTK seperti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

“Para anggota IKAPTK berhimpun mengumpulkan sumbangan ke IKAPTK untuk dijadikan APD berupa masker dan baju pelindung diri lengkap sesuai standar,” ujar Hendrayadi. Para anggota IKAPTK yang dimaksud Hendrayadi yaitu sebanyak 79 orang anggota aktif dan 114 anggota secara total termasuk yang tidak aktif.

Untuk APD berupa baju, sebut Hendrayadi, sudah diserahkan sebagian ke Dinas Kesehatan Lombok Barat, kecamatan, dan beberapa kepala dinas yang terlibat dalam penanganan masyarakat terdampak corona. Sedang untuk masker, sambungnya, diserahkan saat acara Hut Lobar untuk didistribusikan sesuai kebutuhan seperti ke pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.
“Semua kita serahkan ke pemda (pemerintah daerah Lombok Barat), pemda yang distribusikan, arahan dari Pak Bupati diserahkan ke camat, sebagian ke dikes dan petugas kesehatan yang langsung di posko-posko pemeriksaan,” ujar mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat ini.

Sumber : Humas  Lobar

Giri Menang, 17 April 2020. Hari ulang tahun (HUT) Lombok Barat ke-62, 17 April 2020 diperingati di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Namun, tidak seharusnya memupus harapan untuk menjadikan daerah ini menjadi kabupaten yang berkembang dengan masyarakatnya yang tetap memainkan perannya secara baik. Itu sebagian harapan dari beberapa pihak yang ada di Kabupaten Lombok Barat di hari jadi kabupaten bermotto Patut Patuh Patju ini.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, saat memberikan sambutan pada peringatan sederhana HUT Lombok Barat di Bencingah Agung Kantor Bupati mengatakan, kesederhanaan peringatan tidak semestinya mengurangi makna bersilaturrahim. Dikatakan bupati, Hut Lobar harus dijadikan sarana untuk makin memperbanyak perbuatan baik dengan membantu orang lain namun tetap menghargai kebaikan orang lain. Kita sering, sebut bupati, berbuat baik tetapi kemudian menihilkan peran baik orang lain. Hal ini lebih-lebih banyak terjadi dengan keberadaan media sosial.

“Baik secara pribadi itu baik,tetapi jangan juga menihilkan peran yang dilakukan orang lain. sehingga kebersamaan itu bisa terjaga, semangat gotong royong itu semakin tumbuh di antara kita semua,” ujar bupati. Bupati juga berharap agar Covid-19 segera berakhir yaitu tidak lewat bulan Juni 2020 Covid-19 berlalu dari Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan dunia.

“Dirgahayu Lombok Barat yg ke-62, mudah-mudahan kita semakin baik, semakin mantap, demikian pula masyarakat kita semua menjadi lebih baik, bisa lebih saling menghargai,” harap Bupati Fauzan.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, H Muhur Zuhri, saat ditemui di sela-sela acara mengatakan, Hut Lombok Barat ke-62 hendaknya tidak memupus harapan Lombok Barat untuk bisa menjadi kabupaten yang maju dan berkembang pada masa-masa yang akan datang. Dengan jargon Lombok Barat Mantap, lanjutnya, pelaksanaan pembangunan di Lombok Barat harus tetap diperjuangkan, sehingga masayarakat Lombok Barat dapat menikmati hasil pembangunan dengan optimal.

“Masyarakat Lombok Barat juga harus tetap dapat menjalankan fungsinya masing-masing, bagi petani dapat melaksanakan tugasnya sebagai petani dengan sebaik-baiknya, bagi para guru agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan sebaik-baiknya,” harap Muhur.

Dikatakan Muhur, di tengah merebaknya Covid-19, masyarakat Lombok Barat harus tetap kuat dan tegar dan tidak pantang menyerah. Senada dengan bupati, Muhur juga berharap agar semua insan Lombok Barat bisa mengutamakan kebersamaan dan persatuan menghadapi wabah Covid-19.

“Mari pada situasi dan suasana mewabahnya Covid-19 ini kita harus tegar,kita harus kuat, dan kita harus bersama-sama bahu membahu dalam menghadapi ujian berat ini sehingga kabupaten Lombok Barat dapat melaksanakan pembangunan ini pada waktu-waktu yang akan datang dengan harapan menjadikan Lombok Barat yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” harap Muhur.

Salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, TGH Muharrar Mahfudz yang sebelumnya didaulat memimpin doa, juga menaruh harapan yang serupa pada HUT lombok Barat kali ini. Harapannya agar Covid-19 ini segera berakhir sehingga semua program pembangunan bisa dilakukan dan dipercepat yang saat ini mengalami perlambatan.

“Berbagai mata anggaran mungkin saja ada yang terpaksa harus dialihkan tetapi kita berharap begitu (virus) Corona selesai kembali program pembangunan berjalan sebagaimana yang ada dalam perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang,” harap TGH Muharrar.

Peringatan HUT Lobar ke-62 ini hanya dihadiri oleh tidak lebih dari 50 orang dengan menjaga jarak fisik. Mereka terdiri dari bupati, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekretaris Daerah Dr H Baehaqi, Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nur Hidayah, Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun Fauzan Khalid, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo, Komandan Kodim 1606/ Lobar Kolonel Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M, sejumlah pejabat lainnya, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 15 April 2020-Kunjungan silaturahmi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah ke Lombok Barat diterima Bupati Lombok Barat , H Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun, Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi di ruang kerja Bupati, Rabu (15/4).

Kunjungan orang nomor satu di NTB kali ini yang didampingi Kepala Bappeda NTB adalah untuk memastikan kondisi terakhir penanganan covid-19 melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Fauzan Khalid dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya maksimal bersama Tim Gugus Pencegahan dan penangulangan Covid-19 dengan melibatkan unsur anggota Forkompinda Lombok Barat.

Dalam pertemuan yang hangat tersebut bupati menjelaskan pemkab telah melakukan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat untuk mewaspadai ancaman Covid-19 ini. Cara sederhana bagi masyarakat guna mencegahnya, kata bupati, yakni dengan selalu menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan masyarakat diharapkan untuk tetap disiplin menjalankan himbauan pemerintah dalam menanggulangi dan bahkan lebih mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Selain itu Bupati juga memahami dampak Covid-19 ini cukup terasa di Lombok Barat khususnya baik dampak ekonomi, sosial ataupun dampak kesehatan khususnya. Dampak ekonomi dikatakan Bupati yang ditimbulkan dari wabah Covid-19 ini, seperti kebijakan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, Lombok Barat sudah melakukan refocusing APBD 2020 yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan selanjutnya.

Selain itu Bupati Fauzan Khalid yang juga dibenarkan Sekretaris Daerah Dr Baehaqi, menyebut Pemda mendorong ketahanan ekonomi masyarakat ini agar tetap stabil dengan tetap memperkuat dan memberdayakan para pelaku UKM dengan melakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam kondisi saat ini. Ia menyebutnya seperti pelaku UKM membuat masker ataupun alat pelindung lainnya.

Transaksi juga didorong melalui jual beli online.
“Selain itu Lombok Barat yang dikenal sebagai penyuplai bahan pangan seperti beras, jagung atapun telur kondisi pangan daerah. Karena itu ketahanan pangan kita di Lombok Barat untuk 6 bulan ke depan masih stabil,” jelas Fauzan.

Terkait dengan sembako, Bupati memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi NTB agar dilakukan koordinasi yang baik antara pihak Kabupaten dan Pemprov NTB terutama Bappeda, Dinas Sosial serta dinas-dinas terkait untuk kesepakatan bersama lebih lanjut.

Gubernur NTB H Zulkieflimanyah mengutarakan, pihak Pemerintah Provinsi NTB tidak tinggal diam dan sama halnya juga dengan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota se NTB dalam upaya pencegahan dan penannggulangan covid-19 ini. Namun dalam melaksanakan kewajiban selaku aparat pemerintah yang sama-sama ingin menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini hendaknya dilakukan dengan aturan dan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari terjangkitnya virus ini.
Kecuali itu Gubernur juga mengutarakan, bahwa program jaminan pengaman sosial (JPS) Pemprov NTB sudah mulai diberlakukan sejak 15 April 2020 ini. Program ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat yang tengah diterpa Covid-19 ini. Masyarakat bawah tentunya sangat merasakan dampaknya terutama bagi masyarakat yang menurun pendapatannya bahkan hilang pendapatannya sama sekali.

Gubernur memberi apresiasi kepada Pemda Lombok Barat yang telah mengantisipasi dampak ekonomi dari Covid-19 ini dengan menggerakkan para UKM dengan memperbanyak produk lokal terutama barang-barang yang dibutuhkan masyarakat saat ini, seperti masker atau APD lainnya. Dengan mendorong kreatifitas ataupun inovasi sejumlah Bumdes di setiap desa menjadi langkah yang cepat dan tepat untuk menanggulangi dan mengatasi dampak ekonomi masyarakat yang saat ini dalam kondisi terpuruk.
“Mudah-mudahan hal-hal baik yang sudah dilakukan ini selain bisa mengurangi atau meminimalisir dampak ekonomi yang terjadi dalam kondisi saat ini juga bisa ditiru daerah lain,” harap Gubernur.

Giri Menang, 13 April 2020. Upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Lombok Barat secara intens dilakukan guna memutus mata rantai penyebarannya agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih banyak.

Jajaran Pemda Lombok Barat termasuk seuruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan hal sama untuk pencegahannya meski cara pencegahan yang dilakukan bervariatif.

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lobok Barat misalnya melakukan aksi penyemprotan (Disinfektan, red) plus pembagian sembako kepada warga Desa Kekait dengan merangkul sejumlah Aplikator Rumah Kayu CLT dan didukung oleh Pramuka Kwarda NTB.

“Tujuannya untuk memberikan rasa aman pada warga yg terdampak gempa di Desa kekait khususnya rumah CLT yg telah tuntas dibangun sebelum ditempati. Tindakan sterilisasi dengan bahan disinfektan dengan sasaran rumah warga sasaran di Desa yang terkena gempa 2018 lalu dimaksudkan agar terhindar dari virus Covid-19,” ungkap Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lombok Barat, HL. Winengan pada aksi Penyemprotan Disinfektan di sejumlah rumah warga Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Senin (13/4).

Selain aksi penyemprotan yang dilakukan pihaknya, Dinas Perkim Lombk Barat juga membagikan sembako bagi warga yang terdampak gempa ini. Tujuannya hanya satu guna meringankan beban sehari-hari. Maksud lain, menurut Winengan, diharapkan warga untuk tidak keluar ke pasar-pasar, sehingga bisa menjadi bekal di rumah.

“Hal ini kita lakukan juga untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Lombok Barat agar semua OPD bergerak berdasarkan tupoksi masing-masing untuk mengambil peran dalam pemutusan penularan Covid-19 ini,” ungkap Winengan didampingi Kabid Perumahannya Lalu Ratnawi, ST.

Kabid Perumahan Dinas Perkim Lombok Barat Lalu Ratnati ST melengkapi keterangan Kadis Perkim Lobar menambahkan, pembagian sembako dan penyemprotan ini menyasar 40 KK dan dilakukan juga di fasilitas umum seperti Masjid dan Sekolah.

Sebagaimana diketahui, ungkap Ratnawi, Desa Kekait merupakan kawasan permukiman yang sangat padat sehingga sangat rentan terjadi penularan sehingga sosialisasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS) seperti sering-sering mencuci tangan pake sabun dengan air yg mengalir sangat penting untuk disampaikan.
“Ke depan diharapkan kegiatan ini bisa kita lakukan di tempat Lain dengan menggandeng stakeholder untuk berpartisipasi dalam pemutusan penyebaran virus ini. Kegiatan ini dilaksaakan door to door untuk menghindari kerumunan warga. Kegiatan ini juga sama-sama dilaksanakan dengan aparat Desa Kekait, Babinsa dan dari Kapolsek Gunungsari,” pungkas Ratnawi

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 13 April 2020- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI NTB tetap dilakukan, meski di tengah situasi mewabahnya Covid-19. Hanya saja skema yang digunakan oleh BPK RI dalam kondisi yang penuh kehati-hatian. Saat ini tidak lagi menerapkan model tatap muka seperti pemeriksaan sebelumnya, namun dengan menerapkan sistem pelaporan secara online/virtual.

Terkait hal ini Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid tidak mempermasalahkannya, bahkan bupati dalam tanggapannya saat vidio conference di Ruang Jayengrana, Kompleks Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Barat Giri Menang, Senin (13/04) bersama Ketua BPK RI Perwakilan NTB dan Bupati/Walkota se Pulau Lombok, mengaku Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada prinsipnya siap mengikuti prosedur pemeriksan.

Meski demikian, Bupati H Fauzan Khalid ingin mempertegas kepada Kepala BPK, karena kebetulan Lombok Barat ini sebagai bagian pilot project TA 2019 yang diaudit oleh Akuntan Publik. Terkait dengan penanganan Covid-19, bupati minta kepada BPK terkait standar-standar pemeriksaan itu dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Saya yakin pemeriksaan langsung akan lebih obyektif ketimbang pemeriksaan lewat virtual. Karena itu kami dengan segala hormat, mohon nantinya ketika ada komunikasi pemeriksaan lewat jalur virtual ini unsur-unsur subyektivitas yang mungkin muncul karena tidak ada perdebatan pemeriksaan secara langsung supaya diminimalisir. Bahkan saya minta yang paling terlibat dalam pemeriksaan ini di Lombok Barat yakni Inspektorat dan BPKAD harus lebih berperan maksimal dalam konteks penanganan Covid-19 ini. BPKAD itu ikut merealokasi angaran merefocusing anggaran dan ini selalau berubah dari waktu ke waktu, karena kita sesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Lombok Barat ini,” ungkap bupati.

Bupati juga mempertegas penanganan Covid-19 di Lombok Barat. Pihaknya justru meminta Inspektorat untuk lebih sering berkantor di BPBD Lombok Barat untuk melakukan pendampingan kepada staf BPBD dalam proses penganggaran termasuk pertanggungjawaban, sehingga eksekusi anggaran termasuk realokasi dan refocusing anggaran tersebut.
“Kalau dari segi kesiapan kita di Lombok Barat ini pada intinya sangat siap untuk diperiksa mengingat dokumen-dokumen yang diperlukan sudah siap. Tapi karena pemeriksaannya melalui jalur virtual dan ini pengalaman pertama kita di daerah diperiksa oleh Akuntan Publik, mohon sekali lagi supaya standar-standar penilaian juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yg kita alami di daerah kita ini,” ungkap bupati.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham menambahkan, rencana pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB yang akan melakukan pemeriksaan di tengah pandemic Covid-19 ini pihaknya jauh hari sebelumnya mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.
“Terkait dengan dokumen ini sudah disiapkan oleh BPKAD Lombok Barat. Selanjutnya kita akan tunggu tanggapan dai BPK terkait dokumen-dokumen yang lain yang masih diperlukan BPK. Bahkan terkait dengan permintaan BPK untuk mengklarifikasi ataupun permintaan kelengkapan dokumen yang kurang kaitannya dengan rencana pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB yg sudah masuk dan ditunda karena musibah Covid di daerah kita, akan kita fasilitasi secepatnya,” ungkap Ilham.

Ilham bersama jajarannya juga siap menjalankan amanah Bupati Lombok Barat untuk melakukan pendampingan kepada BPBD Lombk Barat guna mereviu seluruh kegiatan yang direncanakan baik bagi pencegahan dan penanganan Covid-19 ataupun di dalam penanggulangan jaring pengaman sosial.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto secara umum mengungkapkan, karena penanganan covid-19 ini juga tak luput dari pencegahan dan mengikuti standar prosedur pemeriksaan bagi seluruh instansi pusat di daerah termasuk BPK RI Perwakilan NTB juga menjadi kendala pemeriksaan yang sudah diagendakan sebelumnya.

Namun, sesuai arahan Presiden RI, jika pemeriksaan harus terus berjalan, maka pemeriksaan secara online/daring bisa dilakukan dengan maksud untuk psyical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini.
“Pemeriksaan tetap kita lanjutkan meskipun model laporan pemeriksaan saat ini dilakuan secara online, di tengah merebaknya kasus Covid-19 ini,” tuturnya.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, Senin 13 april 2020 – Pernyataan itu disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat memberikan arahan singkat kepada beberapa anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Barat yang juga adalah Kepala Perangkat Daerah di Ruang Jayengrana, Senin (13/4).

Dikatakan, dalam penanganan Covid-19 ini yang perlu ditekankan adalah jiwa kerelawanan, karena ancaman ini lebih dari saat gempa.

“Kalau gempa bisa kita lihat, makanya saya minta APBD (yang sudah, red) realokasi, untuk refokus, itu cair. Kemungkinan besar kita ini hanya akan menerima gaji dan tunjangan. DAK sudah jelas diblok semua, DAU positif sudah dikurangi 10% , artinya Rp 72 miliar. Kita sudah diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, siap-siap ditambah lagi pengurangannya,” lanjut Fauzan.

Terkait dengan kebutuhan media center, Sekretaris Daerah Lombok Barat, H Baehaqi mengatakan pembentukan media center adalah untuk mempermudah koordinasi, memperlancar pelaporan, penanganan, terutama mobile data yang harus lancar bergerak karena Lombok Barat sudah zona merah.

Pada kesempatan ini juga disampaikan akan ada pembagian tugas kepada semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tanggung jawab terhadap kecamataan yang akan dibagi sesuai dengan penanganan gempa yang pernah terjadi.

“OPD akan bertanggung jawab terhadap 10 kecamatan, Gugus Tugas OPD masing-masing sebenarnya sudah masuk, baik di bidang pengkajian, logistik, operasional, dan juga instansi keuangan. Sesuai dengan arahan bupati kami breakdown lagi sehingga 32 SKPD atau OPD menjadi penanggung jawab masing-masing kecamatan yang salah satu tugasnya adalah bersinergi berkoordinasi terkait dengan gugus tugas yang ada di kabupaten dengan gugus tugas kecamatan”, ujar Mahnan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bupati Fauzan Khalid lebih lanjut berharap Covid-19 ini bisa secepatnya berlalu supaya aktivitas kita menjadi normal kembali.

“Posisi kita saat ini kemarin yang posuitif 6 orang: 1 di Kecamatan Kediri, 2 di Lingsar, 1 di Narmada, 1 di Gunungsari, 1 di Batulayar. Kalau melihat hasil tracking dan rapid test belum swab itu, sebenarnya kita sudah menyentuh angka 2 digit dan saya memiliki keyakinan, melihat pola penyebaran Covid-19 ini, setiap hari kemungkinan kita akan bertambah tapi mudah-mudahan ini semua tidak terjadi dan kita bisa menyentuh angka 3 digit,” ungkap Fauzan.

“Klaster kita saat ini di NTB ada 5, di Lombok Barat ini kita baru 2, yaitu Goa dan Bogor. Yang relatif mengancam kita sebenarnya saat ini adalah Gowa, karena banyak sekali sekitar 200-an alumni Gowa berasal dari Lombok Barat dan pola pergaulan sosial mereka sulit dikendalikan dan sulit kita jelaskan,” terang Fauzan sambil menuturkan salah seorang pegawai
yang diancam.

Menurut Bupati, hal ini yang menghawatirkan sehingga membutuhkan gerakan bersama.

“Kita sudah membentuk SK Gugus Tugas, tetapi saya melihat yang jalan itu hanya orang-orang yang terkait langsung dengan kebencanaan, OPD-OPD lain relatif santai,” ujar Fauzan.

Dilanjutkan bupati, kondisi keuangan Lombok Barat memang saat ini sangat kekurangan. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya dampak psikologi dalam bentuk ketakutan, tapi juga berdampak secara ekonomi dan sosial.

“Ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman DPRD, kita ini masih untung masih ada gaji, tapi bagaimana dengan masyarakat yang mendapatkan upah harian, ini saya sampaikan supaya pokir (pokok pikiran)-nya semua diblok karena sumber pokir itu hampir 90% dari PAD, sementara pada peraturan Menteri Keuangan pajak hotel, restoran mereka minta dinolkan. Efek dari dinolkan, berdampak juga pada karyawan dan ini menjadi tanggung jawab kita juga untuk mengatasi persoalan ini, inilah saatnya kita berbuat lebih untuk masyarakat,” ungkap bupati.

Terkait dengan pola kerja dan pembagian wilayah, bupati menekankan,

“Selain kita membagi tanggung jawab untuk kecamatan, ada juga SK terkait dengan gugus tugas., gugus tugas ini juga bukan berarti ditinggalkan, dalam hal ini kita hanya menonjolkan kerelawanan saja,” ujar Fauzan.

Ditambahkan, terkait dengan OPD yang memiliki peran besar terhadap penanganan Covid-19 seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, bupati meminta untuk selalu siap siaga tetapi lentur dan kreatif yang sesuai dengan peraturan kedaruratan.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 12 April 2020 – Dengan makin bertambahnya jumlah pasien positif Covid 19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat makin gencar melakukan pemeriksaan kesehatan di Pusat Karantina Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Sari dan pemberlakuan jam malam di semua kecamatan.

Seperti yang dilakukan hari, Ahad (12/4/2020), Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Kabupaten Lombok Barat memaksa 21 orang tenaga kerja asal Tasikmalaya yang akan bekerja membangun madrasah di Mendawe Kedaro Sektong.

“Posko Satgas Lombok Barat standby 24 jam di BIZAM (Bandara, red). Pagi ini kita drop tujuan ke Lombok Barat sebanyak 21 orang berasal dari Jawa Barat Tasik untuk diatensi menuju SKB Gunung Sari,” terang Kepala Dinas Perhubungan H. Moh. Nadjib melalui aplikasi WhatsApp, Ahad (12/4/2020).

Selang beberapa lama kemudian, terbetik kabar bahwa ada rombongan secara bergelombang para santri yang berasal dari sebuah Pondok Pesantren terkemuka di Jawa Timur juga akan mendarat. Dari sekian banyak santri tersebut, terdapat 16 orang santri yang berasal dari Lombok Barat dan masih akan datang lagi di rombongan berikutnya

Dua rombongan tersebut kemudian dibawa ke SKB Gunung Sari untuk segera dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kesehatan lainnya.

“Sampai sekarang kegiatan masih berlangsung, mudah-mudahan normal saja makanya tidak ada yang memberi laporan,” terang Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Ahmad Taufiq Fatoni di tempat yang terpisah.

Sesuai prosedur terang Toni, mereka akan dicek suhu tubuhnya. Jika diketahui normal-normal saja, maka mereka diminta bersama orang tuanya membuat kesepakatan untuk melakukan isolasi mandiri paling sedikit selama 14 hari.

Selain pemeriksaan kesehatan bagi rombongan, saat ini di Pelabuhan Lembar pun ditetapkan ada satu psoko satgas yang bekerja 24 jam guna melakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan, baik kepada para penumpang, bus, maupun kendaraan lainnya. Cara lain juga ditempuh oleh para Camat untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid 19.
Seperti yang dilakukan oleh Camat Kediri dalam 3 malam ini, pihaknya telah melakukan pembatasan akses masuk ke wilayah Kecamatan Kediri.

“Hal ini tidak untuk menghambat lalu lintas, tapi untuk memantau pembatasan aktivitas warga terkait dengan beberapa desa yang memberlakukan jam malam,” terang Camat Kediri Hermansyah saat ditemui di posko pemantauan bersama Kapolsek Kediri, Sabtu (11/4/2020).

Hasil pantauan dan laporan para camat ke Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Tingkat Kabupaten Lombok Barat, hal serupa dari Camat Kediri juga dilakukan oleh Camat Batulayar dengan melakukan pembatasan akses menuju kawasan Batulayar. Di tempat terpisah Camat Labuapi juga melaporkan hal senada dan melakukan patroli terhadap aktivitas warga.

Sumber : Humas Lombok Barat