Gerung, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Dinas Kominfotik Lombok Barat menggelar acara Penerapan Strategi, Rencana, dan Aspek Teknologi Digital serta Pemerintahan Digital Tahun 2025″ di Aula Resto Ujung Landasan, Senin (6/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfotik Lombok Barat H. Iswarta Mahmuluddin, Kepala Bidang APTIKA Sumirah beserta jajaran Bidang APTIKA dan para peserta pelatihan.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat, H. Iswarta Mahmuluddin menyampaikan bahwa transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini resmi berubah menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

“Melalui regulasi ini, SPBE resmi bertransformasi menjadi PEMDI,” ungkap Iswarta dalam arahannya.

Ia menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam empat pilar utama pemerintahan, yakni pelayanan publik, tugas administrasi, implementasi kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Iswarta menjelaskan bahwa Diskominfotik Lombok Barat akan mempresentasikan penerapan transformasi digital melalui Contact Center, sehingga integrasi ini diharapkan mampu mempercepat adaptasi teknologi di tingkat lokal.

“Kami akan bahas bagaimana seseorang bisa mengambil kebijakan dengan mengintegrasikan data dan informasi ke seluruh aspek organisasi. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang APTIKA Sumirah menegaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada aspek strategis dalam penerapan pemerintahan digital. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini resmi bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Transformasi ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Pemerintahan Digital. Ia menyampaikan SPBE sebelumnya memiliki empat domain dengan delapan sub-domain, sedangkan PEMDI kini mencakup sembilan aspek yang lebih komprehensif,

“Perubahan ini menandakan evolusi yang lebih matang dalam penerapan teknologi digital di lingkungan pemerintahan, sekaligus memperkuat arah transformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.” Jelasnya.

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI), seiring perkembangan regulasi nasional.
Acara ini berjalan lancar yang diikuti oleh berbagai stakeholder pemerintahan daerah, dengan tujuan memperkuat komitmen Lombok Barat dalam mewujudkan visi pemerintahan digital nasional untuk mengadopsi teknologi secara berkelanjutan.

(Diskomimfotik)
Penulis : Irma/Olive
Fotografer : Husaini
Editor : Zul

Gerung, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Statistik Sektoral (BSS) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lombok Barat menggelar pelatihan kemampuan pengolah data perangkat daerah dalam mengelola dan menyajikan data statistik yang akurat dan berkualitas secara Daring, berlangsung di Ruang PHDT Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung Kabupaten Lombok Barat, Senin (6/10/2015).

Kegiatan ini dihadiri dan buka secara resmi oleh Kepala BPS Provinsi NTB yang di wakili Ketua Tim Sektoral dan Reformasi Birokrasi Wini Widiastuti. Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat Maad Adnan, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Yusron Hadi, Kepala BPS Lobar, Kepala Bappeda Lobar Dirut Rumah Sakit Tripat Gerung, Para Narasumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS RI, dan Kepala Bidang Statistik Sektoral (BSS) Hj. Anni Wahyu Ningsih, beserta jajaran Bidang BSS Lobar, dan para peserta dari berbagai stakeholder pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat Maad Adnan dalam arahannya menyampaikan terima kasih pada pihak RSUD Tripat dan Spheres, dan juga kepada Nara sumber, Moderator dan penguji dari Pusdiklat BPS RI, serta kepada segenap panitia dari BSS Diskominfotik Lombok Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Ia menegaskan, kegiatan ini adalah kebutuhan akan data statistik yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta kurangnya pemahaman pengolah data perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik.

“Tujuan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengolah data dalam menganalisis dan menyajikan data statistik, meningkatkan kemampuan penggunaan metode statistik untuk pengambilan keputusan, serta mendorong budaya kerja berbasis data.” Ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan keluaran berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik, terjaminnya ketersediaan data yang akurat, serta hasil analisis yang mampu mendukung proses perencanaan dan evaluasi berbagai program pembangunan.

“Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan data yang lebih baik, pemerintah daerah akan memiliki landasan yang kuat dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis pada data yang valid.” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPS provinsi NTB yang diwakili oleh Ketua Tim Sektoral dan Reformasi Birokrasi Wini Widiastuti menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kualitas data dalam setiap proses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang kita inginkan bersama, dalam perencanaan pembangunan ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu data yang berkualitas. Menurutnya, kegiatan pelatihan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat menjadi langkah penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan berbasis data yang valid dan terpercaya. Ia mengatakan, keadaan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi dan integrasi data antar perangkat daerah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap 8 (delapan) prinsip pengelolaan data menjadi hal yang mutlak diperlukan, yaitu: relevansi, akurasi, aktualisasi, ketepatan waktu, aksesibilitas, komunikatif, keandalan, dan konsistensi.

“Penerapan 8 (delapan) prinsip tersebut diharapkan mampu menjamin kualitas data yang dihasilkan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran, sehingga keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kegiatan pelatihan teknis statistik dasar yang diikuti oleh 57 peserta dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menggunakan metode pertemuan yang meliputi paparan materi, sesi tanya jawab melalui platform E-Learning, serta penugasan mandiri bagi para peserta. Pelatihan yang dilaksanakan secara daring ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Oktober 2025. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar, mencerminkan antusiasme peserta dalam meningkatkan kompetensi serta komitmen penyelenggara untuk menjamin kualitas pelatihan di bidang statistik.

(Diskominfotik)
Penulis : Linda/Ria
Potografer : Husni/Yudi
Editor : Zul

Senggigi, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Rabu (2/10/2025) di Hotel Aruna Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, dan dihadiri oleh Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi, Analis Kebijakan Publik Agus Suryawan, Kepala OPD, Camat, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) Diskominfotik Lobar, Perwakilan Biro Organisasi, Sejumlah Puskesmas, serta Dinas penyelenggara layanan publik lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Lombok Barat H. Ilham menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada inovasi, kecepatan, ketanggapan, serta sikap ramah tamah sesuai adat ketimuran. Ia menyoroti sektor kesehatan dan pendidikan sebagai layanan mendasar yang wajib terus diperkuat, sekaligus menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan pada seluruh layanan publik sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan, ujarnya.

Lebih lanjut, Ilham memberikan perhatian khusus pada pelayanan administrasi kependudukan yang setiap tahun menunjukkan perkembangan positif. Ia menegaskan, meski sudah ada kemajuan, kita tetap harus bekerja keras agar layanan administrasi semakin cepat, efisien, dan ramah. Peningkatan di sektor ini sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah hal yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Dengan kerja keras bersama, kualitas layanan kita bisa memenuhi harapan masyarakat sekaligus meningkatkan citra baik Lombok Barat di mata dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Publik Agus Suryawan dalam laporannya menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bersama. Ia menjelaskan, sosialisasi kebijakan pelayanan publik ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem layanan di Kabupaten Lombok Barat. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya pelayanan publik yang lebih inovatif, cepat, responsif, dan ramah.

“Keberhasilan peningkatan layanan akan tercermin dalam naiknya indeks pelayanan publik daerah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat berupa pelayanan yang semakin optimal, mudah diakses, dan memuaskan” harapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa peningkatan pelayanan publik berhubungan langsung dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks smart city, yang menjadi tolak ukur kemajuan transformasi digital daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor, sekaligus memperkuat transformasi menuju pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya.

Seluruh rangkaian acara berlangsung interaktif dan lancar dan ditandai dengan pembukaan secara resmi oleh Sekda Lobar, sebagai simbol dimulainya langkah kolaboratif dalam memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik)
Penulis : Sumirah
Poto : Yara
Editor : Zul

Gerung, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Bhayangkara Polres Lombok Barat periode 2025–2029, berlangsung di Mapolres Lombok Barat Kecamatan Lembar, pada Rabu (1/10/2025). Kegiatan dihadiri Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Asisten I Setda Lombok Barat H. Saeful Akhkam, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, Staf Ahli Bupati H. Maksum, para Camat, beserta jajaran kepolisian Polres Lombok Barat.

Dalam arahannya, Asisten I Setda Lobar Saeful Akhkam, memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polres Lombok Barat. Ia menilai keberadaan kelompok ini sangat penting sebagai mitra strategis kepolisian, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke kecamatan dan desa.

Menurutnya, Pokdarkamtibmas tidak sekadar berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban, melainkan juga berperan dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Kita bersyukur dengan adanya Pokdarkamtibmas ini. Fungsinya bukan hanya untuk sadar kamtibmas, tetapi juga bisa mendeteksi secara dini hal-hal yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita berharap koordinasi dapat berjalan baik dengan Polsek dan Bhabinkamtibmas di setiap desa. Dengan demikian Pokdarkamtibmas dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam mendukung stabilitas dan keamanan wilayah Lombok Barat.” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Pokdarkamtibmas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pengurus ke depan adalah bagaimana membagi waktu antara aktivitas pribadi dengan pengabdian di masyarakat, namun ia optimistis seluruh anggota mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik. Ia berharap Pokdarkamtibmas juga bisa dibentuk di setiap Polsek sehingga semakin mengakar ke masyarakat.

“Pentingnya memperluas keberadaan Pokdarkamtibmas agar semakin dekat dengan masyarakat di tingkat bawah, sehingga fungsi pencegahan dan deteksi dini potensi gangguan kamtibmas dapat berjalan lebih efektif.” Tegasnya.

Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Bhayangkara Polres Lombok Barat periode 2025–2029 resmi dilantik di Mapolres Lombok Barat, Lembar. Dengan pengukuhan ini, Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polres Lombok Barat diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah setempat. Acara ini berjalan aman dan lancar.

(Diskominfotik)
Penulis : Husaini Malik
Fotografer : Tim PKL UIN
Editor : Zul