Giri Menang, Kamis 15 Maret 2018 – Pasar Syariah yang berada di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat mungkin akan menjadi satu-satunya Pasar Syariah yang ada di NTB.

“Dengan terbentuknya Pasar Syari’ah, masyarakat diharapkan lebih produktif dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena semua pengelolaan dengan sistem simpan pinjam yang iurannya sangat rendah,” ujar Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi saat meninjau Pasar Syariah Dasan Baru, Kamis (15/3/2018).

Saswadi menambahkan, pengelolaan Pasar Syariah ini melalui Koperasi Syari’ah sehingga dalam pembagiannya sesuai dengan syari’at islam. Dalam Pasar Syariah ini juga diharapkan di dalamnya diterapkan nilai-nilai dan aturan syariat Islam. Dari cara bertransaksi dan segala macam interaksi yang ada di dalamnya termasuk bebas dari riba dan kecurangan.

“Dengan terbentuknya pasar syariah ini akan menjadi motivasi bagi pasar yang lain yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Barat untuk membuka pasar serta koperasi syari’ah untuk kemakmuran, keadilan serta untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Di NTB baru terbentu 309 Koperasi Syariah. Masih kurang dari target program 500 koperasi Syariah milik Pemerintah Provinsi NTB. Diharapakan program tersebut dapat terpenuhi tahun ini.

Dukungan agar pasar dikelola oleh Koperasi Syariah juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat I Nyoman Sembah.

Dikatakan, pihaknya akan segera menyiapkan MoU serta regulasi yang akan mengatur hal-hal yang berkaitan antara pengelola Koperasi dengan Pemda. Begitu juga dengan pembagian keuntungan yang sesuai dengan Syariah.

“Pembagiannya kita serahkan ke Koperasi selaku pengelola. Tidak apa-apa kita dapat sedikit karena semua biaya pemeliharaan dan perbaikan pasar koperasi yang kita harapkan,” ujar Sembah. (dedy/humas)

Giri Menang, Kamis 15 Maret 2018 – Pasar tradisional maupun pasar modern menjadi tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Terlebih bagi ibu rumah tangga yang mempunyai tugas menyediakan makanan bagi keluarga.

Untuk menjaga kualitas bahan makanan agar tetap sehat, terhindar dari bahan-bahan berbahaya dan aman dikonsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram menggelar Forum Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Umar Maye Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/3/2018).

Kepala BPOM Mataram Dra. Ni G.A.N Surningsih, Apt. MM mengatakan kegiatan advokasi dilakukan untuk mensukseskan pengawasan terhadap makanan menjelang hari raya lebaran.

“Berdasarkan data yang kami dapat bahwa di Lombok Barat ini ada 36 pasar fungsional yang di dalamnya terdapat 573 kios. Bahwa hasil pengawasan di Balai Besar POM mataram bahwa di pasar-pasar itu masih ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, dari pengawasan itu terdapat 45 persen,” jelasnya.

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan implementasi UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas terwujudnya pasar yang maan dari bahan-bahan berbahaya.

Pasar Aman sendiri merupakan pasar percontohan yang diintervensi oleh Badan POM, di mana secara periodik dilakukan pengawasan terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan dalam periode pengawasan terakhir tidak ditemukan adanya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan rutin dilakukan. Pihaknya juga siap berkomitmen mensukseskan program Pasar Aman tersebut.

“Saya menginginkan setelah sosialisasi ini, jangan sekedar seremonial saja. Saya setuju kalau dilakukan semacam kesepakatan apa yang menjadi peran Pemda, apa yang menjadi peran Balai Besar POM supaya selesai sosialisasi ini, pasar-pasar yang ada di Lombok Barat bisa tertangani apa yang menjadi masalahnya dan aman dari bahan berbahaya,” ujar Taufiq.

Taufiq kemudian meminta Kepala Bappeda yang juga hadir dalam forum tersebut untuk menganggarkan kegiatan serupa. Dirinya berharap dengan komitmen dan dukungan dari pemerintah mampu menciptakan pasar yang sehat, bersih dan aman dari bahan berbahaya sehingga menguntungkan penjual dan pembeli.

“Supaya pertemuan ini bermakna dan sebagai pembanding untuk belajar memilih mana makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya dalam membeli makanan. Dan ini sangat penting untuk generasi yang akan datang,” tutupnya. (andi/humas)

Giri Menang, Kamis 14 Maret 2018 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq menyoroti beberapa hal saat memimpin jalannya Rapim II yang digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (14/2/2018).

Ia sangat menyayangkan masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD yang masih di bawah target.

Hingga bulan Maret ini, terang Taufiq, capaiannya baru 12,82 persen. Padahal target sampai bulan Juni sudah ditetapkan harus mencapai 40 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati H. Lalu Saswadi.

Diketahui SKPD yang rendah capaian PAD nya itu adalah Dinas Dikbud, Dinas PU-TR, DisKominfotik, Dinas Pertanian, dan BPKAD.

Untuk itu, mantan Kepala Bappeda itu menegaskan agar SKPD yang belum mencapai target agar melakukan terobosan-terobosan guna mempercepat capaian.

“Terobosan yang dimaksud bisa berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi,” tegas Taufiq.

Menjawab kekecewaan Sekda, para kepala SKPD kemudian memberikan alasan. Kepala Dinas Pertanian, H. Muhur Zohri yang diminta klarifikasi menjelaskan bahwa PAD di dinasnya ditetapkan sebesar Rp 750 juta yang antara lain terbanyak bersumber dari penjualan benih.

“Biasanya pembuatan benih dilakukan di awal panen, dan saat ini pembuatan benih tersebut sedang berproses,” ujar Muhur sambil berharap agar Dinas Pertanian diberikan tambahan areal pertanian seluas 5 hektar.
Dengan tambahan areal hamparan, Muhur yakin bisa mengejar target PAD.

Demikian halnya dengan Dinas Kominfotik yang menurut Kepala Dinasnya, Budi Darma Jaya baru mencapai 7,16 persen. Budi mengakui sudah melayangkan surat tagihan ke semua provider yang wajib menyetor retribusi daerah. Sama halnya dengan Dinas PU-TR yang dibebankan PAD sebesar Rp. 550 juta.
Kepala Dinas PU-TR, I Made Arthadana menegaskan telah menyiapkan strategi terobosan untuk mempercepat capaian target,

“antara lain melakukan promosi ke beberapa asosiasi, perusahaan swasta dan SKPD se Pulau Lombok. Siapa yang perlu alat, kami siap,” seru Made.

Ia optimis banyak yang akan menyewa alatnya, karena trend pembangunan infrastruktur masih baik.

“Nanti pada pertengahan september hingga november baru banyak yang nyewa. Di saat itu target akan tercapai,” ujarnya optimis.

Beda halnya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Ir. H. Dulahir menjelaskan penyebab belum tercapainya PAD pada dinas yang dipimpinnya.
Menurutnya, tahun ini dinasnya di target mampu mendapat Rp 4,9 milyar, bertambah 0,8 milyar dari tahun lalu. Padahal, akunya, mereka kehilangan satu mata pendapatan sehingga ia meminta target PAD bisa dikurangi. Hal serupa terjadi juga di Dinas Perhubungan terkait dengan dihapusnya retribusi parkir di RSUD Tripat.

“Padahal tahun ini, PAD yang ditargetkan naik dari Rp 800 juta menjadi Rp 1,5 milyar,” keluh Kepala Dishub, H. Ahmad Syaikhu.

Sekda sendiri menyayangkan hal tersebut. Menurut Taufiq, kondisi ini berulang kali terjadi dari tahun ke tahun.

Khusus kepada Dulahir, Sekda berharap agar DPM-PTSP membuat standar operating prosedur (SOP) tentang perizinan agar iklim investasi di Lobar semakin baik. Ini dimaksudkan juga agar orang yang mengurus izin bisa menjadi lebih mudah.

“Kalau diberi izin ya izinkan, kalau tidak ya, tidak. Jangan abu-abu. Nanti ini yang jadi fitnah,” tegas Sekda.

Giri Menang, Kamis 14 Maret 2018 – PT. Garuda Indonesia, Tbk. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam memberikan pelayanan dalam jasa penerbangan. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan naskah kerja sama sesaat sebelum gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) dimulai yang bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (14/3/2018).

Penandatangan itu dilakukan oleh General Manager Branch Office Lombok, Mochammad Yansverio dengan Sekretaris Daerah Lobar, H. Moh. Taufiq.

Yansverio mengatakan kerjasama tersebut merupakan kerjasama dalam penggunaan Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas dengan biaya corporate. Dengan kerjasama korporasi ini, maka akan ada pemotongan harga (discount) tiket kepada seluruh pegawai lingkup Pemkab Lobar beserta keluarganya.

Kerjasama tersebut berlaku selama setahun terhitung sejak nota kerja sama ditandatangani, namun jika berjalan baik kemungkinan akan berlanjut lagi pada tahap berikutnya.

“Nantinya aparat Pemkab Lobar yang akan bepergian keluar daerah akan diberikan discount khusus. Harga yang tidak diberikan kepada pihak lain. Tiketnya nanti akan diberi kode khusus. Ini juga diberikan kepada keluarganya. Yang penting ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Kalau ada pengantar, monggo,” terang Mochammad Yansverio.

Ditambahkannya, kerjasama ini nantinya dapat menciptakan efisiensi pembiayaan dalam perjalanan pegawai. Dijelaskannya efisiensi dalam perjalanan perlu dilakukan dengan benar-benar memperhitungkan segala biaya yang akan dikeluarkan.

Dirinya juga berharap agar pelayanan yang diberikan oleh PT. Garuda dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu menjalin kerjasama yang semakin besar.

Harapan yang sama disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi yang ikut menyaksikan saat membuka Rapim.

Saswadi berharap kerjasama yang dilakukan Pemkab Lobar dengan PT Garuda Indonesia mampu mengefisiensikan biaya transportasi ke luar daerah.

“Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Saswadi di hadapan para Kepala SKPD Pemkab Lobar dan seluruh peserta Rapim. (Humas Lobar)

Giri Menang, Selasa 13 Maret 2018 – Sedikitnya ada 17 anak tingkat SLTP se-Kabupaten Lombok Barat unjuk diri dalam kepiawaian bercerita. Mereka dengan bersemangat menuturkan aneka kisah anak-anak yang telah lama populer di kalangan anak-anak Indonesia. Mulai dari Kisah Malin Kundang, Kisah Dewi Anjani, Kisah Batu Menangis, Bandung Bondowoso, sampai pada penuturan sejarah tentang Asal Usul Nama Pulau Lombok menjadi materi yang mereka tuturkan dalam Lomba Bercerita.

Lomba ini adalah salah satu dari sepuluh mata lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang dimulai sejak kemaren, 12 Maret sampai tanggal 5 April 2018 di Pelataran Halaman Kantor yang berada di sekitar Giri Menang Square.

Aneka lomba itu tidak lepas dari upaya Dinas yang dipimpin oleh Drs. H. M. Yamil untuk ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kab. Lobar yang ke-60.

Melalui Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan H. Maksum, aneka lomba ini diselenggarakan tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas untuk ikut mencerdaskan masyarakat Lobar.

“Tujuan pokok semua kegiatan kita adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, kunjungan ke Perpustakaan Daerah, dan mewujudkan perpustakaan sebagai sumber belajar,” terang Maksum saat ditemui di lokasi acara, Selasa 13 Maret 2018.

Sementara itu, Sekretaris Disarpusda Banu Harly pun memaparkan dampak lomba-lomba ini terhadap angka kunjungan ke Perpusda yang semakin tahun meningkat.

“Ada 162 kunjungan per hari ke Perpustakaan kita di tahun 2017 lalu. Tahun ini kita semakin optimis karena banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung. Kita juga punya dua unit mobil yang rutin turun empat hari dalam seminggu dan memberi akses kunjungan sebanyak 100 orang per kali turun. Fasilitas tersebut menjadi Perpustakaan Keliling yang rutin turun ke desa-desa dan sekolah-sekolah se-Lobar,” pungkas Banu Harly dengan menambahkan bahwa jadwal tersebut bisa bertambah lagi dengan adanya permintaan-permintaan.

Secara komulatif, dengan bangga Yamil menegaskan, tahun 2017 lalu kunjungan ke Perpusda melebihi angka yang ditargetkan. Dari 22 ribu pengujung yang ditarget dalam kenyataannya ada 43.750 pengunjung yang datang.

Lomba Bercerita tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah ini sendiri diikuti oleh 17 siswa-siswi. Mereka melanjutkan lomba yang sehari sebelumnya diikuti oleh 22 siswa-siswi tingkat SD/ MI se Lobar. Gelaran lomba kali ini pun menjadi seleksi terhadap Lomba yang sama di tingkat Provinsi dan Nasional sekitar Bulan Mei dan Juli nanti.

Mata Lomba ini pun masih akan berlangsung esok hari dengan 17 siswa-siswa Tingkat SMA/ SMK/ MA. Peserta untuk mata lomba Bercerita di tahun ini meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Tahun ini diikuti oleh 55 peserta untuk semua tingkatan, sedangkan tahun lalu pesertanya di bawah 50 orang.

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Lobar yang ke 60, selain mata Lomba Bercerita ini, Disarpusda Lobar juga menyelenggarakan Lomba Baca Puisi, Lomba Cipta Puisi, Lomba Menulis Cerita, Lomba Mading, Lomba Mewarnai, Lomba Perputakaan Sekolah dan Desa, Lomba Teruna Dedare Duta Buku, Lomba Paduan Suara, dan Lomba Senam Berirama dan Kreasi Artistik.

Bagi yang berminat mengikuti mata lomba, pihak Disarpuda masih memberikan kesempatan mendaftar untuk beberapa mata lomba saja yang belum dilakukan technical meeting.

Rencananya saat penutupan tanggal 19 April nanti, di samping pemberian hadiah, Disarpuda juga akan melaunching aplikasi Kunang-Kunang. Aplikasi tersebut untuk melengkapi aplikasi yang sebelumnya telah ada, yaitu integrated library system (inlist) Lombok Barat. “Dengan aplikasi Kunang-Kunang ini, kita bisa berkunjung ke 350 perpustakaan se Indonesia,” pungkas Yamil bangga.

Giri Menang, Sabtu 10 Maret 2018 – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak yang adil dan damai, keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi sorotan. Terutama di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Panwas sering dianggap lamban dalam bekerja, terutama karena tidak melakukan sosialisasi tentang materi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Hal tersebut pernah dibantah keras secara terbuka oleh Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH beberapa waktu lalu. Namun untuk menambah kuantitas sosialisasi, Panwaslu pun menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Pemilu di Hotel Puri Sharon Senggigi, Sabtu (10/3/2018).

Iwan, panggilan akrab sang ketua ini, menampik keras tudingan Panwaslu yang dianggap lamban dalam bekerja dan tidak berlaku adil terhadap para pasangan calon.

“Seperti sebuah permainan, maka kami ini seperti wasit. Harus berlaku adil,” ujarnya menampik tuduhan itu.

Iwan lalu menjelaskan aneka tahapan yang dilaksanakan oleh timnya dalam melaksanakan pengawasan, mulai dari tahapan prefentif sampai kepada penindakan.

“Panwaslu terikat pada dua konteks dalam bekerja, yaitu administratif dan hukum,” terangnya sambil menuturkan keterbatasan personalia membuat Panwaslu harus menggandeng stakeholders yang akan ikut mengawasi.

Hal tersebut pun diamini oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, M. Khuwailid yang menyatakan bahwa seluruh orang yang berkepentingan terhadap Pemilu adalah stakeholders.

“Masing-masing stakeholders itu tidak bisa dipisahkan dalam event itu. Semuanya terikat,” ujarnya menegaskan kesederajatan pPeserta, Penyelenggara, Pemerintah, dan Media dalam tugasnya masing-masing terhadap Pemilu.

Khuwailid lalu menyentil satu kasus yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon tentang pengerusakan baliho di Desa Cendimanik. “Mestinya tugas menurunkan baliho itu adalah keharusan tugas paslon atau timnya. Kadus itu tidak salah, hanya tidak memiliki wewenang saja,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi mengingatkan agar para paslon melaksanakan proses Pilkada secara bermartabat. Ia meminta semua Paslon terlibat aktif dalam menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan saling mengadu visi.

“Kalau ada riak-riak kecil, sudah biasa dalam demikrasi,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB itu.

Saswadi pun di kesempatan itu mengingatkan agar seluruh stakeholders terlibat aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di hari pemilihan di TPS.

“Pilkada saat ini kan satu putaran. Jangan sampai hanya 60% saja. Memang benar DPT di Lobar lebih dari 500an ribu, tapi kalau yang datang di TPS hanya 100 ribuan kan sayang,” ujar Saswadi.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya Kasi Intel Kejari Mataram dan Kasat Serse Polres Lobar. Mereka secara bergantian menerangkan pentingnya pendekatan preventif kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Dusun se Kecamatan Batulayar. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 9 Maret 2018 – Ribuan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) beserta anak-anak sekolah, guru, dan warga sekitar Kantor Pemerintahan tumpah ruah melakukan senam dan jalan sehat.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Lobar ini diselenggarakan di halaman dan jalan seputaran tiga kelurahan pada Jum’at (9/3/2018).

Acara ini menjadi petanda dimulainya semarak perayaan menyambut Hari Ulang Tahun Kab. Lobar yang ke-60 yang jatuh pada setiap tanggal 17 April.

Pada kesempatan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi memberikan sambutan,

“Sesuai tradisi tahunan, jalan sehat ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Kab. Lobar,” ujarnya sambil menyatakan bahwa ulang tahun kali ini harus lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Saswadi pun berkenan ikut senam massal dan melepas peserta jalan sehat. Dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Kepala Dispora H. Ilham, ia melepas para peserta jalan sehat dengan mengibarkan bendera start warna biru.

Jalan sehat dimulai setelah seluruh peserta yang didominasi pelajar dan guru melakoni senam massal yang dipandu oleh seorang instruktur senam yang profesional.

Rute yang harus dilalui peserta sesuai keputusan panitia rute jalan protokol di Kota Gerung yang membelah tiga kelurahan yang ada di jantung ibu kota Giri Menang itu.
Seusai menempuh rute kurang lebih tiga kilometer itu, sesampai garis finish seluruh peserta sudah siap menunggu pengundian door prize dengan hadiah yang cukup menarik.

Panitia menyediakan hadiah berupa beberapa unit sepeda gunung dan puluhan bingkisan menarik lainnya. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 9 Maret 2018 – Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri di Aula Kantor Bupati Lobar dan dihadiri Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi, anggota Forkopimda, Bawaslu, anggota KPU dan SKPD Lobar, Jum’at (9/3/2018).

Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi dalam kesempatan itu berharap para PPS dan PPK agar berkordinasi dengan baik sehingga gelaran Pilkada dapat berjalan dengan sukses. “Dalam menghadapi tugas yang berat ini, agar berjalan dengan baik maka keseriusan sangat diharapkan. Semua tugas tersebut apabila dilaksanakan dengan cermat dan terstruktur maka Pilkada akan sukses,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Lobar, Suhaimi Samsuri mengingatkan para PPS dan PPK pentingnya kekompakan dalam bekerja. “Selamat kepada teman-teman yang sudah dilantik. Tetap membangun konsolidasi dan koordinasi yang kuat antar PPK maupun kepada instansi terkait. Harus kompak!” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskannya, para PPS dan PPK untuk menjaga integritas sebagai penyelenggara Pilkada dengan tidak menjadi partisan dan menghindari keberpihakan kepada pasangan calon. “Teman-teman harus bisa jaga integritas. Karena integritas itu harga mati. Siap dan sanggup jaga integritas ?” seru Suhaimi yang disambut meriah para anggota PPS dan PPK.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 17 dan UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan tugas-tugas PPK, di antaranya melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota, Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan dan lainnya.

Sedangkan tugas PPS di antaranya, melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, mengumumkan daftar pemilih, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara, menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan masih banyak lagi.

Giri Menang, Kamis 3 Maret 2018 – Dalam upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat kerjasama antara media dengan pemerintah sebagai mitra kerja, Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar Ngopi Ngeteh Bareng, Kamis (8/3/2018).

Ngopi Ngeteh Bareng sendiri merupakan forum diskusi yang dipandu Kepala Bagian Humas dan Protokol Lobar, H. Saeful Akhkam dengan format Focus Group Discussion (FGD) yang santai. Sebagai agenda rutin bulanan di Bagian Humas dan Protokol, Ngopi Ngeteh Bareng selalu membahas isu-isu menarik dengan menghadirkan para petinggi Pemkab Lobar dan pihak terkait sebagai narasumber.

Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Lombok Barat”, Ngopi Ngeteh Bareng pertama di tahun 2018 kali ini dihadiri Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi, Kepala Kesbangpol H. Fajar Taufik, Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan, Divisi Hukum KPU Lobar Suhardi dan Forum Wartawan (Forta) Lobar.

Tahun ini, masyarakat Lobar disibukkan dengan kegiatan Pilkada serentak baik Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Lobar.

Sebagai Penjabat Sementara Bupati Lobar, Saswadi mengaku dirinya ditugaskan untuk memfasilitasi kelancaran Pilkada. Selama hampir sebulan menjabat sebagai Pjs Bupati Lobar, dirinya sudah berkeliling ke seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lobar dan bertemu dengan para Kepala Desa di Lobar untuk mengkampanyekan Pilkada Damai.

“Kita harus menjaga keamanan Pilkada ini dan kita juga diharapkan sama-sama mensupport dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga pilkada ini akan berjalan dengan sukses, kondusif, transparan. Untuk menghindari inkondusifitas saya cepat-cepat turun ke masyarakat,” jelasnya.

Sosialisasi Pilkada Damai dirasa sangat penting lantaran saat ini sudah mulai terjadi pelanggaran selama pelaksanaan kampanye.

“Pelanggaran sudah ada, ini yang menjadi alasan kita untuk melakukan sosialisasi atau memberi pencerahan ke masyarakat melalui Kepala Desa dan juga BPD. Kami berharap semua berjalan dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan memaparkan trend pelanggaran kampanye yang sudah mulai terjadi. Menurut catatan yang dikantonginya, ada enam kasus dugaan keterlibatan Kepala Desa (Kades) dan aparaturnya. Lima pelanggaran ditangani oleh Panwascam dan satu pelanggaran ditangani langsung oleh Panwaslu Kabupaten.

“Untuk sementara kami di Panwas masih menganggap Kades dan aparatur desa tidak tahu perihal Undang-Undang larangan keterlibatan dukung mendukung. Banyak kami temukan dan kami proses. Ini temuan, bukan laporan. Kita proses, kita panggil saksi-saksi dan tim ketiga paslon yang dianggap merugikan dan menguntungkan. Tapi tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Ini sebabnya kemudian pas di pihak kepolisian, mental karena unsur bukti tidak tercukupi,” jelasnya.

Besar kemungkinan para Kades dan aparatur desa ini tidak memahami tentang makna Pasal 70 dan 71 dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang.

Seperti diketahui, dalam Pasal 71 ayat 1 itu jelas mengatakan : Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa dan sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Tren dugaan selanjutnya kata Arjuna adalah ijin kampanye dari Kepolisian yang tidak dikantongi Pasangan calon (paslon). Padahal mekanisme penyelenggaraan kampanye ini telah dijelaskan pihak KPU. Mekanisme itu jelas tertulis ketentuan yang harus dilaksankan. Yang pertama sebut Arjuna, mengajukan surat pemberitahuan kepada KPU secara tertulis dan ditembuskan kepada Panwaslu. Kemudian ada juga ijin kampanye dari kepolisian.

Selain kasus pelanggaran kampanye tersebut, pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait perusakan alat peraga kampanye (APK) jenis Baliho sebanyak 3 laporan. Dari 3 kasus itu, dua kasus ditangani oleh Polres Lobar dan 1 kasus ditangani oleh Polsek Gerung.

Terhadap kasus-kasus ini, Arjune menilainya cukup dilematis, lantaran para paslon ada yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Panwas.

“Terkait dengan pemberitahuan kampanye, selama ini belum ada kami terima. Kami mengerti, mereka seperti tidak ingin diawasi, bahkan seperti main kucing-kucingan dengan Panwas di kecamatan,” kelakar Arjuna.