Giri Menang, Rabu 14 Februari 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengajak para petani untuk kompak dan selalu bekerja sama. Hak-hak para petani dalam hal sandang, pangan dan papan sama dengan elemen masyarakat lainnya. Kedepannya petani Lobar juga diharapkan mampu membuka lahan-lahan baru sebagai tempat membuka usaha pertanian yang ada di Gumi Patut Patuh Patju ini.

Hal itu dikatakannya pada acara Panen Raya Padi sekaligus Temu Lapangan bersama Petani se-Lobar di Desa Gegelang-Lingsar, Rabu (14/2/2018).

Dijelaskan Fauzan, potensi lahan pertanian di Lobar seluas 17.000 hektar. Ia berkeyakinan dengan potensi ini sampai 30 tahun kedepan pangan di Lobar akan tetap tercukupi.

“Lobar harus berswasembada pangan berkelanjutan. Caranya, kita harus bersama-sama melakukan perluasan dan membuka lahan baru untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bupati Fauzan juga menyinggung perihal varietas unggul. Menurutnya, varietas unggulan dari manapun asalnya kalau memang dia unggul dan berpotensi meningkatkan hasil produksi pertanian, harus diambil dan harus dicoba.

“Hasil produk pertanian serta perkebunan kita cukup baik, dan saya rasa produk pertanian kita mampu bersaing dengan daerah yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Lobar Ir. H. Muhur Zohri menyampaikan, bahwa daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang diandalkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan Luas Pertanian yang ada di Lombok Barat sekitar 17.340 Ha, Lahan Kering 22.000 Ha, Luas Panen Tahun 2017 sekitar 34.900 Ha.

Dari data statistik yang ada, lanjut Muhur, produktivitas hasil pertanian Lobar mengalami surplus di tahun 2017. Surplus ini memang tidak begitu signifikan karena penyusutan lahan produktif di daerah kita. “Semoga dengan pembukaan lahan pertanian baru yang telah kita canangkan dari beberapa tahun sebelumnya akan mampu mencapai target dengan produktivitas panen di tahun ini akan mampu mencapai target 188.433 Ha,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lobar Hj. Nurhidayah dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka mensukseskan swasembada pangan dan sekaligus sosialisasi varietas bibit padi yg baru di areal persawahan yang dipanen hari ini. Ia juga menyampaikan lahan pertanian yang ada di kabupaten Lombok Barat berkurang sekitar 3 persen per tahun.

“Dengan berkurangnya lahan pertanian ini, tentunya kita harus berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan varietas-varietas unggulan di bidang pertanian,” jelasnya.

Di akhir acara Bupati H. Fauzan Khalid memberikan bantuan bibit buah secara simbolis kepada para petani. (and/humas)

Giri Menang, Senin 12 Februari 2018 – Pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus dan prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) selain pemerataan infrastruktur jalan dan pendidikan.

Setelah menambah jumlah Puskesmas menjadi 19 buah, Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan (Dikes) dipastikan akan membangun baru dua unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yakni di Desa Montong Are Kecamatan Lingsar dan Desa Bukit Tinggi di Kecamatan Gunungsari. Selain itu juga akan dilakukan rekonstruksi beberapa pustu seperti Pustu Sandik, Dasan Geria, Golong, Kuripan Utara dan Ganjar serta satu Poskesdes di Eyat Mayang Kecamatan Lembar. Semua itu dilakukan sebagai upaya Pemkab untuk meingkatkan pelayanan ke seluruh masyarakat secara merata yang dimulai dari tingkat dasar.

Hal itu disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meresmikan Poskesdes di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Senin (12/2/2018). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh bupati didampingi Kepala Dikes H. Rachman Sahnan Putra, Camat Gunungsari H. Rusni, Kepala Desa Kekait M. Zaini dan disaksikan masyarakat sekitar.

“Semoga Poskesdes ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya minta agar dijaga dan dirawat bersama,” pinta bupati.

Selain pembangunan pusat layanan kesehatan, Pemkab juga terus melakukan pembenahan kualitas layanan di masing-masing pusat layanan. Puskesmas Gunungsari misalnya, yang diyakini bupati memiliki pelayanan terbaik di Lombok Barat.

“Semoga di tahun 2018 ini Puskesmas Gunungsari memperoleh status Akreditasi Paripurna di bidang pelayanan. Jika itu didapat maka bisa saja sebanding dengan pelayanan di hotel bintang lima,” ujarnya.

Bupati juga menargetkan agar tahun ini status RSUD Pratama Awet Muda Narmada bisa meningkatkan statusnya menjadi tipe B sehingga mampu menjadi RS rujukan bagi puskesmas yang ada di sekitar wilayah Lombok Barat bagian timur.

“Begitu juga dengan RSUD Patut Patuh Patju yang baru saja meraih akreditasi Paripurna. Kita targetkan tahun 2019 sudah bisa naik kelas menjadi tipe B,” tegas bupati. (ded/humas)

Giri Menang, Senin 12 Februari 2018 – Gelaran Musrenbang kali ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadikan sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan menjadi prioritas dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Bupati menginginkan agar seluruh program yang ada harus terintegrasi dan saling bersinergi satu dengan lainnya.

“Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dalam Musrenbang kali ini kita fokus menumbuh kembangkan industri kecil rumahan. Ini harus diprogramkan secara terintegrasi dan bersinergi. Tidak boleh putus. Tentunya antar SKPD harus saling koordinasi,” tegas bupati saat membuka Musrenbang Kabupaten Lombok Barat di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Senin (12/2/2018).

Dijelaskan bupati, kegiatan musrebang menjadi pintu masuk mencapai target RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Sejak awal dibuat di tahun 2014 kemudian mengalami perubahan dan akhirnya direvisi bersama DPRD di tahun 2016, saat ini Kabupaten Lombok Barat menyisakan satu permasalahan yang harus dicapai, yakni bagaimana meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu pokok persoalan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu bupati berharap agar seluruh SKPD terutama keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk saling bersinergi untuk mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Lobar.

“Waktu refleksi akhir tahun kemarin sebenarnya ada dua indikator tersisa, capaian penurunana angka kemiskinan dan rata-rata lama sekolah. Tapi Alhamdulillah kami dapat info dari BPS di awal tahun kemarin, angka kemiskinan di Lombok Barat mengalami penurunan sebesar 0.26 persen. Sehingga kemudian secara umum menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat dari 16.50 persen menjadi 16.16 persen. Dengan laporan BPS ini indikator penurunan angka kemiskinan sudah tercapai,” ungkap bupati.

Terkait sinergitas program yang dimaksud oleh bupati adalah bagaimana memberdayakan seluruh potensi yang ada, mulai dari hulu hingga hilir. “Misalnya produksi gula aren. Pemberdayaannya bukan hanya tugas Dinas Perindag saja. Tapi mulai dari hulu itu tugas Dinas Pertanian, bagaimana membina petani kemudian menyediakan bibitnya, lalu bagaimana agar menghasilkan hasil terbaik. Lalu tugas Dinas Perindag bagaimana proses pengolahan, pengemasan dan pemasaran. Kemudian dari Dinas Kesehatan melihat bagaimana agar hasil produksi itu tidak berbahaya, aman dan bermanfaat. Lalu Dinas Koperasi bagaimana membina SDM para petani dari segi koperasi,” jelas bupati.

Untuk itu, bupati memberikan alternative solusi, yaitu pemberian bantuan dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan produktif sebagai prioritas, terutama yang mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. “Lebih baik sedikit yang kita bantu untuk industri produktif ini. Karena nanti walaupun misalnya hanya satu yang berhasil tapi pasti memiliki efek (ke yang lainnya, red),” pungkas Fauzan.

Dalam kesempatan itu juga, beberapa perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat program Pemkab Lobar berkesempatan membagi kisah suksesnya dalam bentuk testimoni. Salah satunya adalah Lalu Moh. Iqbal. Mahasiswa D3 ini mengaku program pemberdayaan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirasakan sangat bermanfaat bagi usahanya. Usaha roti “Sukses” miliknya kini terbukti berhasil dan berkembang sesukses nama usahanya.

Setelah menerima bantuan berupa alat panggang, kini usahanya terbilang cukup maju. Iqbal bahkan telah mampu mempekerjakan lebih dari 10 pegawai untuk membantu usahanya dengan omzet puluhan juta per-hari.

“Semoga apa yang diharapkan bupati tadi, yaitu sinergitas dan integrasi seluruh instansi dapat lebih memajukan industri kecil yang ada sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Sekali lagi terima kasih pak bupati atas bantuannya,” ungkapnya.

Selain Iqbal, ada tiga orang lainnya memberikan testimony yang serupa. Di antaranya adalah Abdul Hadi yang memiliki kelompok usaha di bidang pengolahan makanan dan minuman dari Desa Langko, Mohammad Serai yang bergerak bersama kelompoknya untuk pengembangan Mangrove di Desa Lembar Selatan, dan terakhir Ibu Huriani yang merupakan salah seorang penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka rata-rata bertestimoni tentang keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan di bidang ekonomi yang telah mampu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dalam kesempatan itu mereka juga menerima bingkisan dari bupati sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam pengentasan kemiskinan di Lobar.

Gelaran Musrenbang merupakan satu tahapan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Amanat Musrenbang sendiri telah dimuat dengan ditetapkan Permendagri No. 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Musrenbang kali ini tidak hanya dihadiri oleh seluruh unsur OPD se-Kabupaten Lombok Barat, namun juga dihadiri oleh BPKP Perwakilan NTB, Bappeda Provinsi NTB, Tim fakar atau akademisi dari Universitas Mataram, mitra Pemerintah dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. (r21/humas)

Giri Menang, Minggu 11 Februari 2018 – Warga Kecamatan Narmada hari ini pantas merasa bahagia lantaran menerima tanah pemberian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Sebelumnya warga Desa Suranadi sudah mengajukan permohonan untuk menggunakan tanah pemda sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dengan pertimbangan yang matang akhirnya warga kini dapat menerima tanah tersebut langsung dari tangan bupati.

Tanah aset daerah seluas 20 hektar diserahkan langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kepada Kepala Desa Suranadi I Wayan Adwisana secara simbolis di Desa Suranadi, Minggu (11/2/2018). Selain itu, bupati juga menyerahkan tanah seluas 10 hektar sebagai lahan pembanguan masjid di Dusun Montong Utara, Desa Selat.

“Saya sebagai bupati pada dasarnya berprinsip kalau ada tanah pemda yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat itu hakekatnya adalah milik masyarakat Lombok Barat. Misalnya untuk dihunakan sebagai TPU. Karena jika kita hitung dengan jumlah masyarakat yang ada di Lombok Barat ini, maka keberadaan TPU juga harus tersedia lebih banyak dari sekarang ini,” kata bupati saat menyerahkan surat tanah.

Sementara itu, Kepala Desa Suranadi I Nyoman Adwisana mengaku bangga dengan kehadiran bupati di tengah-tengah warganya.

“Saya mewakili Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Suranadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak bupati. Terlebih lagi dimana permohonan kami telah dipenuhi dan kami merasa sangat berbangga dan berbahagia untuk itu,” ungkap Kades I Nyoman Adwisana.

Turut hadir mendampingi bupati di antaranya Camat Narmada H. Saefudin Farid, anggota DPRD Lobar H. Ahmad, Ketua Parisadha Hindu Darma Kecamatan Narmada I Nengah Gaterawi, Kadus Suranadi Utara Muzakir, Ketua BPD Suranadi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Suranadi Utara. (and/humas)

Giri Menang, Minggu 11 Februari 2018 – Bertempat di area seluas 45 are, gedung dengan warna dominan putih itu nampak kokoh berdiri.

Berada persis di pinggir jalan bypass BIL dan berjarak dua ratus meter dari batas wilayah, seakan menjadi pengucap selamat datang bagi para tamu yang akan memasuki wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Gedung megah itu adalah Kantor Camat Kuripan yang penggunaan pertamanya ditandai dengan acara Tasyakkuran dan Launching Gunung Sasak sebagai destinasi wisata. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beserta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, para asisten dan Kepala SKPD, anggota DPRD, serta para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Kuripan, Ahad (11/2).

Dijelaskan oleh Camat Kuripan H. L. Mohammad Hakam, S.STP, pembangunan kantor tersebut menelan biaya total keseluruhannya sekitar Rp. 6,5 milyar.
“3,7 milyar untuk pembebasan lahan, sisanya adalah untuk bangunan,” terangnya.

Lahan seluas 45 are ini sebagian nampak kosong karena baru bangunan induknya saja yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD 2017 lalu.

“Sisanya untuk bangunan pendukung, penataan halaman, dan tembok keliling kita usulkan di tahun anggaran ini,” tambah Haji Hakam.

Kantor ini pun sudah mulai dimanfaatkan oleh Hakam dan jajarannya, kecuali untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan terpadu Paten. “Kita masih berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil karena terkait dengan peralatan dan jaringan. Untuk sementara (pelayanan itu, red) masih di Kantor lama, ” jelasnya dengan menambahkan bahwa kantor lama Camat Kuripan sedang diusulkan untuk dijadikan Markas Pos Polsek Kuripan sehingga pelayanan ke masyrakat terintegrasi dengan sektor keamanan.

Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid saat memberikan sambutan cukup gembira dengan kualitas dan tata ruang Kantor Camat ini. Namun Bupati yang beberapa hari mendatang akan cuti dalam rangka Pilkada Serentak 2018 ini berharap, bahwa gedung yang baru ini menjadi penyemangat bagi jajaran Kecamatan Kuripan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

“Gedung ini cuma bungkus. Cuma kulitnya saja. Yang terpenting itu isinya, yaitu pelayanan terbaik ke masyarakat, ” tegas Fauzan sebelum memukul gong sebagai tanda syukur dan launcing Gunung Sasak sebagai destinasi wisata alam dan olah raga.

Keberadaan gedung baru ini disambut gembira, baik oleh staff maupun masyarakat. Terutama karena lokasinya yang sangat tepat sebagai beranda wilayah Lombok Barat dari timur atau bandara udara, juga karena mampu menghidupkan suasana di sekitar wilayah yang sebelumnya sangat sepi itu. Apalagi bagi para pedangang yang berjualan sekitar pinggir jalan baypass BIL, maka keberadaan gedung pelayanan publik di dekatnya memberi gairah ekonomi buat mereka.

“Insya Allah jadi tambah ramai, ” ujar seorang pedagang kopi dan penyedia jasa tambal ban di jalan itu. (Humas Lombok Barat)