Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Pembangunan Pelabuhan Gili Mas milik Pelindo III mendapat perhatian serius dari Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid.

Bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan, Kepala Bakesbangpol H. M. Fajar Taufik dan Kasat Pol PP Mahnan, Fauzan Khalid berkunjung ke lokasi pembangunan pelabuhan di Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng Lembar, Senin (3/12).

Pelabuhan peti kemas ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan ini rencananya akan memiliki pelabuhan sepanjang 440 meter dan lebar sepanjang 26 meter dengan kedalaman laut mencapai 13 meter lebih. Untuk keseluruhan fasilitasnya, paling tidak pihak Pelindo III membutuhkan luas lahan sebanyak 50 hektar dan anggaran paling sedikit 1,3 trilyun rupiah.

Fauzan dan rombongan diterima oleh jajaran manajemen Pelindo III, Danuwarsa beserta beberapa staff langsung di ruang rapat. Danuwarsa pun memaparkan rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan satu paket kesatuan dengan Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh ASDP.

Persiapan lahan, menurut Danuwarsa sudah 100% selesai. Dari hasil pantauan sementara sampai saat ini, proses pembangunan di lokasi sudah berjalan baik. Pancang-pancang pelabuhan sudah banyak yang terpasang dan terbangun.

“Saat ini untuk tahap desain dan konstruksi sudah 61%,” kata Danu.

Bagi Danu, keberadaan pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian regional dan nasional, namun juga akan memberi efek lain di bidang pariwisata.

Dengan potensi pengembangan pariwisata di wilayah selatan, maka pelabuhan ini tidak hanya akan menjadi sarana bongkar muat barang dan pusat penyimpanan peti kemas, namun akan menjadi destinasi wisata baru.

Puluhan yacht bisa berlabuh dan didukung oleh fasilitas lainnya seperti bengkel.

“Pembangunan Marina bisa menampung lebih dari enam puluh yacht. Ini akan memperkuat akses pariwisata, bahkan dengan fasilitas yang akan dibangun, bisa menjadi destinasi baru,” papar Danuwarsa.

Danuwarsa menambahkan, banyak fasilitas yang bisa menjadi destinasi baru seperti amphitheatre, sea side walk, hotel, marina yacht, fasilitas pendukung marina, hotel, shopping center, bahkan wellcome gate dengan arsitektur lokal.

“Apalagi bila akses menuju KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika yang melalui jalur selatan bisa diperlebar, maka aksesnya akan semakin terbuka karena mengurangi jarak tempuh dari dan menuju pelabuhan,” papar Danuwarsa.

Mendengar paparan tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menimpali bahwa pihaknya sudah membuat desain perbaikan jalan dari Sekotong sampai Buwun Mas.

“Lebar jalan kita rencanakan sampai 8 meter untuk memudahkan koneksitas Pelabuhan Gili Mas dengan KEK Mandalika. Tapi, setelah Buwun Mas menuju KEK Mandalika, bukan merupakan wilayah kita. Jadi harus komunikasi dengan pihak Provinsi,” ujar Fauzan.

Fauzan pun meminta pihak Pelindo III tidak hanya memperhatikan pembangunan utama di intern pelabuhan.

“Jangan sampai hanya penataan di dalam yang bagus, tapi di luar tidak,” ujar Fauzan dengan mencontohkan pemasangan Penerangan Jalan Umum yang menuju area pelabuhan.

“Kalau bisa, bangunkan PJU satu kilo sebelum dan satu kilo sesudah pelabuhan,” pinta Fauzan yang dikomentari oleh Danuwarsa bahwa pihaknya sudah membangun PJU di kawasan dalam dengan solar cell.

Fauzan pun berharap agar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo tidak hanya untuk membuat taman di area utama, namun bisa menyentuh keluar dan yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat. (Humas Lobar)

Giri Menang, Senin3 Desember 2018 – Estimasi Pengguna narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 1,8 persen. Dari data tersebut diperkirakan jumlah penduduk pemakai narkoba sekitar 36 ribu jiwa tersebar di NTB. Data ini merupakan data secara keseluruhan dan belum ada penelitian yang menggunakan pengelompokan semisal penelitian per kabupaten/kota.

Hal tersebut diakui Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat saat melakukan tes urine di lingkungan ASN Lombok Barat (Lobar) yang digelar di Aula Bupati Lobar, Senin, (3/12).

Tes urine yang dilakukan Cheppy bersama sembilan anggota lainnya ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pengguna narkoba di lingkungan ASN.

Dari data absensi, peserta yang dijadikan sampel untuk mengikuti tes urine sejumlah 50 orang ASN dari masing-masing SKPD mulai dari kepala dinas, kepala bagian, camat dan lainnya.

“Dari jumlah kasus yang ditemui, pengguna narkoba di lingkungan ASN tidak terlalu banyak. Pengguna narkoba banyak ditemui di kalangan pengangguran, pelajar, mahasiswa dan didominasi oleh swasta. Untuk wilayah Lombok Barat saja, kasus pengguna narkoba yang telah ditangani Polda NTB sebanyak 70 kasus,” terang Cheppy. (Humas Lobar)

Giri Menang, Senin 3 Desember 2018 – Tahun ini, Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Erat Bambang Desa Beleka Kecamatan Gerung yang berada di bawah binaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi P3A tingkat Nasional.

“Penilaian lomba dilakukan bulan Juli lalu. Dan Lombok Barat tercatat sebagai juara Pertama tingkat nasional. Pemberian penghargaan akan dilakukan sekitar tanggal 5 atau 6 Desember mendatang Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,” ungkap Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana usai Apel Peringatan Hari Bhakti PU ke –73, Senin (3/12).

Dikatakan Made, memasuki usia ke-73 tahun ini Dinas PUPR terus berbenah di segala bidang. Di bidang sumber daya air misalnya, Dinas PUPR Lobar terus mengoptimalkan penggunaan air melalui perbaikan masalah irigasi termasuk pola pengaturan yaitu menambah jaringan irigasi yang terkoneksi dengan berbagai irigasi yang lain dan bisa digunakan secara optimal.

Tercatat di Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 25 irigasi dengan luas sawah irigasi sekitar 12 ribu hektar dengan total area sekitar 15 ribu hektar.

“Dari 25 irigasi, dua irigasi merupakan kewenangan pusat dengan luas 3 ribu hektar. Tiga irigasi menjadi kewenangan provinsi dan 20 ribu sisanya merupakan kewenangan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid yang hadir dalam apel tersebut berharap Dinas PUPR dapat lebih optimal melaksanakan percepatan di segala bidang.

“Baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR kedepannya harus lebih mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat dari tingkat dusun ke tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat,” katanya.

Sebagai intansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan, bupati mengingatkan agar sinergitas dan kekompakan dengan instansi lain.

“Dinas PUPR harus terus bekerjasama dalam bekerja baik dengan tim maupun dinas terkait dan tak lupa untuk terus menjaga kebersamaan dan menjaga rasa gotong royong untuk kemajuan bersama,” tegasnya. (Humas Lobar)

Giri Menang, Minggu 2 Desember 2018 – Sederetan prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di bidang kesehatan baru-baru ini mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Primatasari saat menghadiri pembukaan jambore kader kesehatan tahun 2018 di Lapangan Suranadi, Kecamatan Narmada, Sabtu (1/12). Kegiatan jambore yang digelar Dinas Kesehatan Lobar dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 ini diikuti 1.600 orang kader se-Lobar.

Seperti diketahui, Pemkab Lobar beberapa hari lalu mendapat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi. Satu hari sebelumnya Pemkab Lobar juga memperoleh penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan dari salah satu media riset ternama Katadata. Salah satu keberhasilan dibuktikan dengan berhasilnya Pemkab Lobar menurunkan prevalensi angka kasus stunting di Lobar.

“Mendengar raihan penghargaan yang diterima Lombok Barat saya sangat bangga. Para kader, anda sekalian adalah para agen perubahan yang membawa kemajuan di desa masing-masing. Kami dari Kementerian Kesehatan mengakui dedikasi anda. Tanpa kader, kesehatan tidak akan maju. Terima kasih para kader,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lingsar era ‘90an ini.

Dalam kesempatan itu, dr. Kirana menyampaikan harapannya agar program-program yang dicanangkan pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat bawah. Melalui posyandu misalnya, peran kader sangat penting menjadikan anak-anak lebih sehat termasuk memutus penularan TBC.

“Untuk pravelensi stunting jelas dengan yang dilaksanakan kader melalui posyandu. Kami mengharapkan posyandu harus berjalan setiap bulan karena di sana tempat bertemunya para ibu, bayi dan balita dengan para kader dan tenaga kesehatan. Di sana kita bisa belajar bagaimana memberikan makanan kepada bayi dan balita agar terhindar dari stunting, dan ibu bisa tetap sehat,” jelasnya.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia. TBC, Stunting, dan Imunisasi menjadi tiga masalah kesehatan yang serius di Indonesia.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti. Bahkan angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

Keberhasilan menurunkan angka kasus stunting juga didukung oleh penguatan sistem kesehatan yang dikembangkan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-posyandu. Lombok Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mengembangkan sistem sampai ke e-posyandu. Melalui sistem e-posyandu, para kader dimudahkan memantau perkembangan para binaannya secara online.

Selain Kemenkes RI, capaian prestasi Lobar juga mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena. Seluruh capaian tersebut diakui Ermalena berkat kerja keras bupati, dinas dan para kader.

“Penurunan angka stunting hingga 28% itu bukan hanya prestasi bupati dan kepala dinas saja, tapi itu adalah prestasi semua kader yang hadir. Tapi komandannya tetap pak bupati dan kepala dinas. Ini bukti kalau kita bersatu, apapun bisa kita selesaikan. Di tempat lain susah turunkan stunting, tapi di sini luar biasa capaiannya,” ungkap Ermalena.

Tidak hanya itu, Ermalena juga memuji pembangunan sistem informasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Lobar, yakni e-Posyandu. Ia bahkan berencana menjadikan strategi Dikes ini menjadi model nasional untuk diterapkan di daerah-daerah se-Indonesia.

“E-Posyandu ini luar biasa. Bisa dijadikan contoh, karena melalui e-posyandu ini pra kader bisa memantau kondisi bayi balita binaannya. Nanti kita bicarakan ya bu dr. Kirana agar bisa dijadikan model nasional,” katanya.

Giri Menang, Minggu 2 Desember 2018 – Ribuan kader posyandu se-Lombok Barat (Lobar) mengikuti kegiatan tahunan Jambore Kader Kesehatan tahun 2018, Sabtu (1/12). Sama seperti tahun sebelumnya, kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 ini kembali digelar di Lapangan Suranadi, Kecamatan Narmada selama dua hari (1-2 Desember 2018).

Sejak pagi para kader sudah mendirikan tenda lengkap dengan berbagai hiasan. Siangnya, para kader dari seluruh UPTD di bawah Dikes Lobar saling adu yel-yel. Sempat diguyur hujan, namun para kader tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama jambore.

Hadir dalam pembukaan jambore kader kesehatan di antaranya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Primatasari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, Anggota DPRD Lobar, Kepala Basarnas, para Kepala Puskesmas se-Lobar, Kepala Desa se-Kecamatan Narmada dan masyarakat.

“Jambore merupakan acara tahunan yang merupakan ajang silaturahmi dari para kader di Lobar, sehingga forum ini menjadi media yang bersifat edukatif dan komunikatif untuk meningkatkan tali silaturahmi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di Lombok Barat,” kata Kepala Dikes Lobar H. Rachman Sahnan Putra dalam laporannya.

Ditambahkannya, selain silaturahmi kegiatan jamboree juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader tentang tupoksi untuk mendukung program Gerakan Masyarakat yang dicanangkan pemerintah pusat sehingga mampu mengajak masyarakat membangun Lombok Barat menjadi masyarakat yang sehat.

Tidak lupa Rachman menyampaikan terima kasihnya kepada kinerja para kader sehingga Lombok Barat berhasil menurunkan angka kasus stunting di Lombok Barat. Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti. Bahkan angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

Dari capaian itu, tahun lalu Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lainnya ditunjuk pemerintah pusat menjadi daerah percontohan menurunkan angka stunting se-Indonesia. Tahun ini Lombok Barat menerima penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan dari salah satu media riset ternama Katadata. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat dari kepala daerah dan jajaran mengatasi isu nasional di bidang kesehatan ini.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati H. Fauzan Khalid berpesan agar seluruh prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

“Prestasi jangan hanya buat kita bangga lalu statis. Tapi kita harus bangga, kemudian bersyukur dan harus ditindaklanjuti dengan berusaha lebih keras lagi demi masyarakat Lombok Barat yang sehat dan sejahtera,” pesannya.

Fauzan berharap, sebagai ujung tombak para kader dapat terus meningkatkan kualitas dan berinovasi untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang sehat.

“Di tahun-tahun yang akan datang penuh persaingan dan kompetisi. Untuk itu kita harus siap. Salah satunya masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang sehat,” tegas bupati.

Setelah sebelumnya membentuk dai kesehatan untuk menyebarkan pola hidup sehat melalui ceramah agama, salah satu langkah yang akan diambil bupati untuk mewujudkan masyarakat sehat yakni dengan membentuk ‘bunda posyandu’ mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat dusun.

“Tujuannya agar banyak pintu masuk sehingga lebih memperhatikan kader qt yang ada di tingkat kabupaten hingga tingkat pelosok. Karena kader posyandu adalah andalan kita untuk mensosialisasikan bagaimana cara hidup sehat dan sumber keteladanan bagi masyarakat kita untuk menciptakan pola hidup sehat,” pungkasnya.

Kgiatan pembukaan jambore kader juga dirangkai dengan berbagai aktivitas seperti senam bersama, penyerahan penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan, dan penyerahan kendaraan roda dua untuk puskesmas wilayah terpencil. Untuk memeriahkan acara panitia juga menggelar aneka lomba, api unggun dan jalan santai di hari kedua kegiatan.

Giri Menang, Jum’at 30 November 2018 – Kepala Desa harus melaksanakkan tugas pokok dan pungsi sebaik- baiknya. Desa Ombe Baru diharapkan bisa berinovasi serta berkreasi agar maampu membawa dan mengharumkan daerah dengan prestasi.

Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah H. Moh. Taufiq saat melantik H. Mazni Hamid sebagai kepala Desa Ombe Baru di Pendopo II Lombok Barat (Lobar), Jum’at (30/11).

Taufiq juga berpesan agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang setiap tahunnya terus meningkat untuk kesejahteran masyarakat.

“Jangan sampai dana tersebut dimanfaatkan untuk hal tidak benar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kami tidak menginginkan semua desa di Lombok Barat ada permasalahan dengan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa yang ada,” tegasnya.

Terakhir Taufiq berharap agar pemerintah Desa Ombe Baru dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam membangun pemerintahan.

“Pemerintah provinsi atau kabupaten tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara aparat desa dengan aparat kecamatan dan aparat pemerintahan kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ombe Baru H. Mazni Hamid usai dilantik berjanji akan melanjutkan program-program yang baik dari kades sebelumnya.

“Program-program yang baik kita lanjutkan, yang perlu direvisi akan kita revisi. Kita laksanakan tugas sebagai kepala desa dengan aturan-aturan yang berlaku,” katanya.

Untuk menjaga keamanan paca dilantik, Mazni selanjutnya akan mengunjungi tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Ombe Baru. Dilanjutkan dengan bertemu Prasino Ilman selaku Kepala Desa sebelumnya.

Giri Menang, Jum’at 30 Nopember 2018 – Ratusan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengikuti pengajian di Aula Excavator Dinas PUPR Lobar, Jum’at (30/11). Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Bhakti PU ke-73 pada 3 Desember 2018 mendatang sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu memuji eksistensi PU. Menurutnya prganisasi pemerintahan yang kini berusia 73 tahun ini sudah dewasa sehingga diharapkan dari hari ke hari untuk secara terus menerus menunjukan dedikasinya, prestasinya dan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.

“Dinas PUPR memiliki urusan wajib dan memiliki urusan yang bersifat melengkapi dan bahkan memiliki fungsi untuk menyempurnakan tugas-tugas dari dinas lain. Contohnya pariwisata kalau infrastrukturnya tidak baik, tidak mungkin pariwisata itu bisa berkembang,” kata Fauzan.

Sementara itu TGH. Hariri dalam cermahnya berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan meneladani Rasullullah SAW.

“Nabi Muhammad adalah nabi yang besar. Membawa suri teladan untuk kebaikan umat. Sudah sepantasnya, kelahiran beliau dirayakan dengan suka cita,” katanya.

Mengingat nabi, kata dia, tidak hanya saat Maulid atau hari kelahiran nabi. Namun, wajib setiap saat. Setiap bertingkah laku dan bertutur dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan saat Maulid hanya sebagai stimulan. Bisa juga sebagai evaluasi sejauh mana sebagai umat muslim meneladani beliau. Pengingatan akan Rasullallah secara pribadi baiknya dilakukan setiap hari.

“Maulid ini hanya peringatan secara garis besar. Namun, intinya bagaimana kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

“Peringatan jangan hanya seremonial. Tapi harus menjadi pengingat sekaligus penyemangat dalam meneladani Rasulullah,” lanjutnya. (andy/humas).

Jakarta, Jum’at 30 November 2018 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid kembali diakui keberhasilannya dalam memimpin daerah, terutama dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan.

Setelah sehari sebelumnya dianugerahi penghargaan di bidang yang sama dalam Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD 2018 oleh sebuah media ternama nasional di bidang yang sama, hari Kamis (29/11) kemaren giliran Kementerian Kesehatan RI memberikan Sertifikat Penghargaan kepadanya.

Sertifikat yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo itu adalah sertifikat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi.

Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, Kamis (29/11).

Di Lombok Barat, ada 19 Puskesmas yang tersebar di 10 Kecamatan. Dari 19 Puskesmas itu, 5 di antaranya adalah Puskesmas Rawat Inap dan sisanya 14 Puskesmas Non Rawat Inap. Sedangkan untuk akreditasi, jenisnya terbagi dalam tiga tingkatan, 6 Puskesmas Terakreditasi dasar, 9 Terakreditasi Madya, dan sisanya Terakreditasi Utama. Akreditasi Utama diperoleh Puskesmas Banyumulek dan Sigerongan. Sedangkan dua puskesmas, yaitu Puskesmas Suranadi dan Puskesmas Eyat Mayang masih belum bisa dinilai karena baru terbangun di tahun 2018 ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra, sertifikat penghargaan tersebut menjadi prestise tersendiri karena hanya Lombok Barat dan Mataram di NTB yang mempunyai 100% Puskesmas Terakreditasi.

“Akreditasi ini menjadi alat ukur mutu pelayanan dan standarisasi kepada puskesmas serta memberi jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang mereka terima telah terstandarisasi,” jelas Rachman.

Di samping itu, tambah Rachman, akreditasi itu juga berfungsi agar puskesmas senantiasa memperbaiki sistem pelayanan, mutu, dan evaluasi kinerja berdasarkan cakupan layanan yang universal, atau Universal Healthy Coverage (UHC).

“Apalagi di masa mendatang, puskesmas harus terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam pelayanan BPJS, masyarakat bisa memilih untuk dilayani oleh Klinik Pratama. BPJS sendiri hanya mau bekerja sama dengan puskesmas yang terakreditasi. Jadi, kalau ingin msksimal melayani masyarakat, sebagai FKTP, puskesmas harus tetap meningkatkan kualitas layanannya yang tercermin dalam akreditasi itu,” jelasnya panjang lebar.

Seperti diatur dalam Permenkes Nomor 75/2016, baik Puskesmas maupun Klinik Pratama dalam posisi yang setara dalam pelayanan BPJS asal terakreditasi sehingga keduanya harus meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarananya.

“Untuk itu, akan terus kita tingkatkan akreditasinya, terutama kepada Puskesmas yang masih berstatus Akreditasi Dasar,” pungkas Rachman.

Jakarta, Kamis 29 November 2018 – “Tidak ada masalah yang sulit bila dalam masalah itu kita memiliki kepentingan. Dengan silaturrahmi dan kebersamaan maka semua masalah bisa teratasi,” ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di hadapan ratusan unsur Pemerintah Daerah se-Indonesia yang berkumpul dalam Talkshow di sela-sela Malam Penghargaan Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id di Ballroom Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Fauzan menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengusung tiga kunci pembangunan.

“Ada tiga kata kunci dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sinergitas, integratif, dan komplementaritas,” ujar Fauzan saat diberikan kesempatan awal oleh moderator Desy Wijayanti.

Fauzan mengambil contoh penanganan stunting (pendek) pada bayi yang lahir. Agar masalah stunting dapat diatasi, maka seluruh jenjang pemerintahan, Perangkat Daerah, kader posyandu, dan masyarakat, menurut Fauzan harus saling bersinergi, saling memasuki, dan saling melengkapi.

“Di situ filosofi silaturrahmi dan kebersamaan itu dapat diimplementasikan. Masalah stunting tidak selalu masalah gizi atau kesehatan, namun kita juga menyentuh hulunya, yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan merupakan urusan Dinas Kesehatan, sehingga tergantung kepada Perangkat Daerah yang mengelola pengendalian penduduk dan KB, dalam hal ini DP2KBP3A,” papar Fauzan.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti.

Salah satu bentuk intervensinya ada di persoalan hulunya, yaitu Pernikahan Dini. Untuk itu, Lombok Barat mengusung program Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) sebagai kampanye terhadap anti pernikahan dini. Saat ini, kasus pernikahan dini semakin menurun. Di tahun 2015, angka pernikahan dini mencapai 56%, namun telah mampu ditekan sampai mencapai 22% di tahun ini.

Keberhasilan capaian menurunkan stunting, membuat Lombok Barat menjadi salah satu dari tiga daerah pilot project penanganan stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Gamaq, Lombok Barat menjadi satu-satunya yang memiliki program anti pernikahan dini. Bahkan di tahun 2019 nanti, akan dikukuhkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Prestasi tersebut membuat katadata.co.id yang menggandeng para peneliti di bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk menilai dan memberikan penghargaan khusus kepada Fauzan di bidang Pembangunan Kesehatan. Tim ahli itu terdiri dari Elan Satriawan, Rimawan Pradiktio, dan Gumilang Aryo.

Namun oleh Deputi Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari tiga kunci tersebut akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menerapkan reward and punishment.

“Karena dilaksanakan bersama-sama, Kepala Daerah akan sulit menerapkan reward and punishment kepada Kepala SKPD. SKPD mana yang dianggap paling berjasa atas sukses sebuah program,” ujar Denni.

Lombok Barat bersama 65 Kabupaten/ Kota dari 508 daerah yang diteliti mendapat apresiasi karena dianggap efektif dalam mengelola anggaran.

Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Selain Fauzan Khalid, talkshow itu juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Desa Syamsuddin Udung, Tim Peneliti UGM Gumilang Aryo, Presiden Direktur Lintas Arta Arya Damar, dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sebagai pembicara.

Jakarta, Kamis 29 November 2018 -Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan. Selain bidang pembangunan kesehatan, ajang ini juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah prestasi dalam mengelola APBD di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.

Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.

“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.

Selain menerima penghargaan, Bupati Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.

Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.

Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.

Dari capaian itu, pemerintah pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.

Katadata yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.

Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional.