Giri Menang, Selasa 22 Januari 2019 – Kepastian dimulainya mega proyek Bendungan Meninting sudah menunjukkan titik terang. Salah satu dari 222 Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 itu disosialisasikan langsung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan yang ditaksir membutuhkan biaya lebih dari 1,4 Trilyun itu.

Bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beserta jajaran utamanya, BWS NT1 bertemu dengan sedikitnya 50-an orang warga dari tiga desa yang tanahnya menjadi bidang utama area pembangunan bendungan di Aula Kantor Camat Lingsar, Selasa (22/1).

“Per tanggal 31 Desember 2018 lalu, BWS sudah mengikat kontrak dengan konsultan untuk melakukan kegiatan,” ujar perwakilan BWS NT1, I Ketut Kariharta.

Kariharta mengaku, pihaknya sudah kehilangan waktu kerja setidaknya dua bulan. Untuk itu harapnya, warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bisa mempermudah pihaknya dalam proses penggunaan lahan hanya untuk 2 bulan kalender kerja.

“Belajar dari pengalaman proses pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, warga bersama Pemkab Sumbawa bersedia membuat pernyataan kesediaan. Ada 40 hektar lahan di sana yang belum dibayarkan, tapi warga bersedia lahannya digunakan. Toh kalau apraisal sudah selesai bekerja, pasti dibayarkan (ganti ruginya, red),” Kariharta.

BWS, tambah Kariharta, telah menetapkan Zona Prioritas untuk pengerjaan awal, seperti pembuatan jalan masuk, pembangunan area perkantoran dan gudang alat. Menurut Kariharta, pihak badan Pertanahan Nasional (BPN) pun sudah menuntaskan penyusunan 382 peta bidang di 93 hektar lebih lahan milik masyarakat.

Mengenai pembayarannya, Kariharta memastikan bisa dilakukan pada pertengahan April setelah proses appraisal atau penilaian harga.

Untuk tahap awal yang mendesak, sekitar 6 hektar lahan warga berupa kebun yang masuk dalam zona prioritas dan harus siap dalam waktu dekat.

“Sesuai dengan rencana kerja kami, beri kami untuk masuk ke wilayah meninting untuk perencanaan tiga bulan ke depan,” pinta Kariharta dengan memastikan anggaran sebesar Rp. 200,35 milyar telah tersedia dan siap dicairkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.

Keinginan pihak BWS ternyata tidak langsung diiyakan oleh warga. Walaupun bersedia dan mendukung penuh program pemerintah pusat, warga berharap agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum menyerahkan lahan.

“Dalam pelaksanaan jangan sampai ada hati yang terluka. Paling pas adalah permintaan masyarakat dibayar dulu baru bisa bekerja,” ujar salah satu warga disambut dukungan warga lain.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Jumarti.

“Sangat pas sebenarnya, tuntaskan dulu pembayaran. Jangan menunda-nunda. Kita memang perlu bertemu informal untuk memastikan harga per meter per segi atau per arenya. Jangan sampai masyarakat dirugikan, tapi juga jangan sampai proyek ini tidak berjalan,” kata Jumarti yang juga memiliki lahan yang terkena imbas proyek.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta pertemuan secara informal dengan lebih dari 30 Kepala Keluarga di 3 desa. Mereka adalah pemilik lahan di zona prioritas yang seluas 6 hektar tersebut. Tiga desa itu adalah Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari, Desa Dasan Geria dan Desa Gegerung di Kecamatan Lingsar.

“Saya pun tidak berani melanjutkan kalau masyarakat tidak membolehkannya,” tegasnya sambil meminta pertemuan informal itu dilakukan dalam dua hari ini.

Namun Bupati berharap agar masyarakat tetap mendukung pembangunan bendungan itu. Ia menilai keberadaan bendungan tersebut akan membantu kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

Bendungan ini diprediksi akan mampu menampung 9,91 juta m3 air yang akan menjadi air baku irigasi pertanian di Kabupaten Lombok Barat, bahkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk pertanian, bendungan ini akan mampu mengairi antara 2.600 sampai 4.500 hektar lahan persawahan. Sebagai sumber air baku minum untuk PDAM, bendungan ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 meter kubik air per detik. Sedangkan untuk listrik dengan pembangkit tenaga mikro hidrolik, akan mampu menghasilkan 2×0,4 mega watt.

“Di masa mendatang, dengan lokasinya yang strategis dan panorama indah, bisa menjadi destinasi wisata. Dan yang paling merasakan manfaatnya secara langsung adalah warga sekitar bendungan,” terang Fauzan. (Humas Lobar)

KEBUT MULAI BANGUN, FAUZAN MINTA PERTEMUAN INFORMAL

Giri Menang, Jum’at 18 Januari 2019 – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari tahun lalu, yakni Rp. 279.2 miliar. Lebih tinggi Rp. 24.8 miliar dari tahun sebelumnya. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kenaikan tersebut lantaran dalam melakukan perekrutan PAD, pengelolaannya dinilai cukup maksimal. Hal itu disampaikan Plt Kepala Bapenda Lobar, H. Dar Sapardi dalam gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati, Kamis (17/1).

“Kendati naik sebesar Rp. 24,8 miliar, namun tidak bisa dialokasikan ke beberapa OPD penghasil PAD,” jelas Dar Sapardi.

Dia beralasan, potensi OPD penghasil PAD sudah maksimal, sehingga kenaikan Rp. 24,8 milyar ini hanya bisa dialokasikan ke tiga OPD saja yakni, Bapenda dengan kenaikan target PAD sebesar Rp. 15,4 milIar, Dinas Kesehatan naik Rp. 2,4 miiyar, dan RSUD Patut Patuh Patju sebesar Rp. 6,7 miliar.

“Masing-masing OPD penghasil PAD sudah menyampaikan potensinya sudah maksimal dan tidak bisa dinaikkan lagi targetnya,” tambahnya.

Beberapa strategi dan terobosan akan dilakukan untuk mencapai target PAD 2019. Mulai dari perlengkapan regulasi berupa Perda terkait tarif pajak daerah. Tarif ini sejak tahun 2011 tidak pernah dilakukan penyesuaian. Karena target ini naik cukup signifikan, maka pihak Bapenda mengajukan revisi Perda. Harapannya, dalam waktu dekat akan dibahas di ranah legislatif.

Terobosan lain yang dilakukan adalah menyusun draf peraturan bupati tentang harga pasar terendah. Tujuannya untuk menentukan nilai perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Karena setiap transaksi jual beli di lapangan, para pihak harus melaporkannya jual beli itu hanya sesuai nilai jual (NJOP). Sedangkan harga NJOP kita sangat rendah, semoga dengan Perbup yang akan disusun bisa meningkatkan terutama pajak sektor BPHTB,” terangnya.

Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kaitannya dengan persertifikatan individual, kelompok maupun prona.

“Alhamdulillah dengan target Rp.16,7 milyar BPHTB bisa mencapai seratus persen lebih,” papar Dar seraya berharap target PAD 2019 bisa dicapai.

Kerjasama lain juga dilakukan Dinas Perijinan, terkait dengan status tanah dari lahan kosong menjadi bangunan. Informasi terkait status tanah ini sangat penting, melihat adanya perumahan-perumahan yang sudah menjamur di wilayah Lobar.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lobar H. M. Taufiq memberikan apresiasi. Namun dia menekankan OPD yang menghasilkan PAD agar melakukan kreasi, jangan sampai dari tahun ke tahun nilainya itu itu saja.

“Jadikan ini sebagai pertemuan rutin di OPD untuk mengevaluasi PAD ini. Saya berasumsi, semoga pencapaian PAD ini seratus persen,” katanya di hadapan Bupati H. Fauzan Khalid, serta seluruh pimpinan OPD peserta rapim.

Selain presentase kinerja sejumlah pimpinan OPD, agenda dalam rapim ini diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan OPD. Penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh Bupati, Sekda, para Asisten, Staf Ahli Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Inspektorat Lobar. (LPA/humas)

Giri Menang, Selasa 8 Januari 2019 – Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak nampaknya belum mampu menjadi sebuah hambatan bagi perkawinan di usia dini.

Dalam Perbup itu, sasarannya tidak hanya anak, namun juga menyasar orang tua, keluarga, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, sekolah dan bahkan Kantor Urusan Agama. Sayangnya masih saja masyarakat di sejumlah desa jelas-jelas melanggar dan masih membiarkan pernikahan usia muda.

Untuk menekan agar Perbup itu bisa lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sesungguhnya sudah mengkampanyekan Gerakan Anti Merariq Kodek (Gamak). Gerakan ini sudah mulai massif disosialisasikan sampai ke desa-desa.

“Alhamdulillah melalui Gerakan Anti Merariq Kodek atau Gamak ini, kita sudah mulai menekan angka pernikahan dini menjadi nol persen,” papar Kepala DP2KBP3A, Ramdan Hariyanto saat membuka Serah Terima Dokumen Gamak beserta Juklak Juknis Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di ruang rapat kantornya, Selasa (8/1/2019).

Menurut Hari, sapaan akrabnya, pernikahan di usia anak, selain berdampak pada kesejahteraan anak, namun juga berresiko tinggi terhadap kesehatan, terutama anak perempuan saat hamil dan proses melahirkan.

Dari sisi lain, lanjut Hari, rentan juga terhadap perceraian karena belum siap menyandang status orang tua.

Untuk menepis kemungkinan dampak dan resiko tersebut, DP2KBP3A telah menerbitkan Pakem Merariq (aturan perkawinan, red) bagi masyarakat.

Pakem ini, aku Hari melalui penggodokan panjang dan mengalami penyempurnaan berkali-kali. Dokumen tersebut nantinya didorong menjadi sebuah Rancangan Peraturan Daerah.

“Ini komitmen DPRD untuk menjadikannya sebagai Perda Inisiatif,” terang Erni Suryana, salah seorang Kepala Bidang di DP2KBP3A.

Dalam Serah Terima itu, tambah Erni, secara khusus juga membedah materi Pakem Merariq tersebut.

Salah seorang pengurus Dewan Budaya Lombok Barat Raden Moh. Rais memandang Pakem ini sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pakem yang tertulis sudah banyak yang hilang, namun yang tidak tertulis sebenarnya sudah ada pada awiq-awiq (hukum adat, red).

“Awiq awiq ini ‘malik’ (dilarang, red.) untuk dilanggar,” papar budayawan kondang ini.

Menurut Raden Rais, awiq-awiq inilah yang harus dirujuk dalam rangka mengurangi nikah anak di usia dini. Karena menurutnya, dalam adat Suku Sasak sendiri, usia minimal perkawinan Sasak sekitar 22 tahun bagi perempuan.

“Pemerintah Daerah harus bekerja sama dan merangkul semua pihak untuk menyampaikannya,” jelas Raden Rais.

Awiq-awiq ini, lanjut Raden Rais adalah sebuah aturan kesepakatan. Jika dilanggar, adat memberikan sangsi berupa Pikuiling Pati (pengusiran, red).

“Inilah hukum adat yang harus dipegang dan dihormati,” imbuhnya seraya menekankan, jika masyarakat Lombok Barat tidak ingin terkena sangsi, harus taat pada awiq-awiq yang ada dalam pakem merariq ini.

Di kesempatan terpisah, salah seorang Tokoh Agama, H. Moh. Nurhayat menyatakan, dari sisi syariat Islam, awiq-awiq ini masuk dalam kategori ‘kuruf’ atau kebiasaan masyarakat yang telah disepakati sebagai konsesus. Kuruf inilah yang akan menjadi sebuah pegangan ketetapan hukum.

“Jika dipandang baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, ya silahkan ikuti kuruf ini,” jelas pimpinan Ponpes Al Madani Desa Kuripan Utara ini. (Humas Lobar)