Giri Menang, Senin 22 Oktober 2018 – Ribuan santri dari puluhan Pondok Pesantren se-Lombok Barat mengikuti Apel Akbar Peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Senin (22/10). Apel akbar ini dilakukan layaknya apel bendera pada umumnya. Yang membedakan adalah seragam para peserta apel. Dengan mengenakan pakaian muslim lengkap dengan peci dan sarung, para santri mengikuti apel dengan penuh kekhikmadan. Para santri juga membacakan Ikrar Santri Nusantara yang berisi kesetiaan menjaga NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selain santri, apel juga diikuti pejabat lingkup Pemkab Lobar dan para tokoh agama.

Peringatan Hari Santri Nasional ini adalah yang ketiga sejak pemerintah menetapkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Penetapan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam apel yang bertemakan ‘Bersama Santri Damailah Negeri’ itu, Bupati H. Fauzan Khalid selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Agama RI.

“Pemerintah sudah sepatutnya memberikan apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil besar bagi terbentuk dan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, memperingati Hari Santri harus memaknai sebagai upaya memperkokoh umat beragama agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan,” katanya.

Ditambahkan, kalangan pesantren dalam hal ini adalah para kiai, santri dan elemen umat Islam yang belajar kepada orang-orang pesantren diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencurahkan energinya dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat di tengah situasi saat ini yang penuh dengan berbagai fitnah.

“Berkaca pada sejarah, Hari Santri merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Resolusi Jihad adalah seruan ulama-santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela kedaulatan Tanah Air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya. (emi/nak/humas)

Giri Menang, Senin 22 Oktober 2018 – Satu lagi obyek wisata kuliner dilaunching oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid kemarin, (21/10). Lokasi wisata kuliner ini berada di Pantai Tanjung Bias Dusun Aiq Genit Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar.

Lokasi ini bersebelahan dengan obyek wisata kuliner pantai Meninting yang sudah lebih dulu ramai. Kedua wilayah ini bertetangga dan bahkan rabat jalan pinggir pantainya nyambung antara Desa Meninting dengan Desa Senteluk.

Dengan dibukanya wisata kuliner di tempat ini maka akan menambah ramai obyek wisata pantai Meninting dan Tanjung Bias-Senteluk. Keberadaan kedua obyek di desa bertetangga ini akan saling mendukung kemajuan desa masing-masing.

Bagi Bupati Fauzan, lokasi wisata kuliner pinggir pantai ini punya nilai historis tersendiri. Pada masa kecil dulu ia sering ke pantai ini untuk berenang bersama teman-teman kecilnya.

“Lokasi ini sangat familiar bagi saya dan masyarakat Batu Layar,” ujar Fauzan.

Ia merespon positif langkah pemerintah Desa Senteluk menjadikan lokasi ini jadi obyek wisata kuliner. Namun demikian Bupati berharap agar perencanaannya dibuat secara utuh terlebih dahulu.

“Kalau ini jadi pusat kuliner, rencanakan utuh dulu meski belum bisa bangun sekaligus. Sehingga bisa lebih bagus dan tertata,” pintanya.

Fauzan juga minta supaya lokasi kuliner ini nantinya ditanami pohon agar teduh seperti cemara atau pohon lainnya yang cepat tumbuh. Untuk itu ia berharap agar Kades Senteluk berkoordinasi dengan camat untuk mencarikan bibit pohon dimaksud.

Terkait jalan di lokasi yang relatif kecil dan hampir tidak mungkin diperlebar, Fauzan mengingatkan agar bangunan di pinggir jalan diatur supaya 1-2 meter dari badan jalan. Ini demi kenyamanan orang yang berlalu lalang, jangan sampai macet karena pengunjung yang parkir di jalan.

“Jangan sampai ramai cuma sekali, tapi karena tidak nyaman, lalu tamu pergi dan tak mau datang lagi,” ujarnya.

Kepala Dusun Aiq Genit, Desa Senteluk, Munajab menjelaskan, lokasi wisata kuliner ini luasnya sekitar 30 are. Sebagai langkah awal telah dipasang sebanyak 6 buah berugak.

“Kita akan segera pasang 4 buah berugak lagi,” ujarnya.

Terkait akses jalan masuk yang hingga kini masih lewat desa tetangga, Munajab mengaku sudah merintis pembuatan jalan baru. Untuk sementara jalan masuknya lewat tanah milik masyarakat yang berada di wilayah Dusun Aiq Genit, tepatnya di sebelah selatan toko oleh-oleh SASAKU.

Untuk mempromosikan wisata kuliner tersebut, mantan guide ini telah bekerjasama dengan rekan-rekannya yang berprofesi sebagai travel agent. Selain itu ia juga akrif mempromosikannya lewat media sosial.
Ia merencanakan pembangunan wisata kuliner ini akan rampung dalam waktu 2 tahun kedepan.

“Insya Allah dua tahun akan rampung. Perkiraan biayanya sekitar 1 milyar,” pungkasnya. (Afgan)

Giri Menang, Minggu 21 Oktober 2018 – Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat kepada warga terdampak bencana gempa bumi di Lombok Barat (Lobar) belum ada satu pun yang cair atau terrealisasi.

Menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, pihaknya masih terus mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar bisa memenuhi syarat dan dimasukkan dalam pagu anggaran sesuai dengan arahan Kementerian Sosial.

“Menurut Permensos 4/2015, Jadup sudah mengacu ke SK Bupati untuk Rumah yang Rusak Berat. Jadi tinggal kami sesuaikan data jumlah jiwanya,” terang Hj. Ambaryati saat dihubungi di Kantornya di lingkungan Pemkab. Lobar, Jum’at (19/10).

Karena data mengacu kepada kondisi rumah yang hanya rusak berat, maka Ambaryati mengaku telah meminta Tagana dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun melalukan verifikasi.

“Harus tuntas hari Kamis ini. Jumat kita akan minta rekomendasi ke Provinsi dan Senin (minggu depan, red) kami antar ke Kemensos,” ujar Ambaryati.

Seperti dirilis pihak Pemkab Lobar beberapa waktu lalu, rumah yang rusak berat mencapai 13.942 dari total 72.222 rumah yang rusak.

Jumlah rusak berat itulah yang menurut Ambar menjadi sasaran cek dan ricek pendataan pihaknya untuk diusulkan mendapatkan Jadup.

“Bisa jadi satu rumah (rusak berat, red) ditempati oleh lebih dari satu KK. Basis data Jadup ini kan jiwa, jadi masih harus dicek lagi,” tutur Ambar.

Selain rusak berat, Ambar pun memastikan bahwa administrasi kependudukan warga juga lengkap, selain tercantum dalam kartu Keluarga, warga tersebut pun sudah memiliki e-KTP.

Untuk Lobar sendiri, usulan untuk Jadup itu sudah mencapai 1.910 KK atau 6.403 jiwa. Usulan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Sisanya yang sedang diverifikasi sambil diusulkan secara paralel.

“Bahkan bisa jadi lebih dari itu kalau melihat proses verifikasi dari pendamping PKH dan Tagana,” tambah Ambaryati.

Menurut informasi yang berkembang, nilai bantuan Jadup itu adalah sebesar Rp. 10.000/jiwa/ hari yang akan diberikan selama 30 hari atau sampai 90 hari. Pencairannya pun tidak bisa langsung, tapi terhitung 6 bulan pasca berakhirnya masa tanggap darurat (bulan Februari, red).

“Dengan syarat warga tersebut sudah menempati hunian tetapnya. Bukan mengungsi lagi,” pungkas Ambar memastikan hal itu sebagai syarat transfer.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajarannya.

“Kita bukan menjanjikan (Jadup, red), tapi yang kita lakukan adalah jemput bola. Bayangkan misalnya ada uang Jadup, baru kita lakukan verifikasi dan memprosesnya secara administrasi, kan repot kita? Masyarakat kita juga yang rugi,” ujar Fauzan.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Lobar, H. Moh. Taufiq pun mengingatkan.

“Jadup itu adalah “janji” Pemerintah melalui Kemensos. Daerah hanya mengusulkan. Soal realisasi atau tidaknya,tergantung konsistensi mereka ke daerah. Makanya pusat jangan gampang keluarkan janji kalau sekiranya tidak mampu ditepati, karena dampaknya masyarakat yang akan menyalahkan bupati atau walikota yang membuat SK,” tegas Taufiq.

Giri Menang, Kamis 18 Oktober 2018 – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa, khususnya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terkendala banyak hal.

Salah satu kendalanya adalah pada Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang menjadi prioritas pemerintah dalam memitigasi bencana gempa bumi di masa mendatang.

Seiring dengan keinginan mendorong pembangunan rumah ramah gempa, masyarakat terhadang dengan minimnya ketersediaan panel untuk Risha tersebut.

“Satu Risha itu membutuhkan 138 panel. Kita saja yang sudah siap bangun untuk 40 KK, baru bisa 3 Risha karena tersedia panelnya hanya segitu,” papar Ratnawi, Ketua Koordinator Tim Teknis sekaligus Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perkim Lobar yang dihubungi via handphone, Kamis (18/10).

Panel Risha yang dimaksud Ratnawi dikerjakan secara pabrikan oleh sebuah BUMN. Ia berharap agar pemerintah bisa segera memfasilitasi masyarakat dengan aplikator lainnya yang benar-benar siap menyuplai kebutuhan panel.

“Kita kira panel tersebut telah dicetak di Pulau Jawa, jadi tinggal kirim. Tahunya mencetaknya di sini juga,” tutur Ratnawi.

Sebagai contoh di Lobar untuk tahap 1 pelaksanaan rehab rumah, tuturnya, dari 379 KK setidaknya 176 ingin membangun dengan Risha.

“Mereka ini butuh panel. Kalau ini saja sulit, bagaimana dengan ribuan rumah lainnya?,” tanya Ratnawi.

Selain masalah panel untuk Risha, kendala lainnya ada pada Rumah Instan Konvensional (Riko). Untuk membangunnya membutuhkan perencanaan yang sedikit lebih ruwet dari Risha.

“Rumah konvensional yang ramah gempa ini harus didesain dulu, dihitung biayanya, dan kadang harus disesuaikan antara maunya masyarakat dengan jumlah uang yang tersedia,” ujar Ratnawi.

Selain menyesuaikan dengan selera pemilik, rehabilitasi pun terhambat dengan minimnya jumlah tenaga teknis pendamping.

Para pendamping ini yang membantu warga membuatkan gambar, hitungan biaya, dan lainnya sebelum proses pencairan uang.

“Kita ini ibaratnya konsultan mereka,” ujar Ratnawi sambil menjabarkan resiko buat Pemerintah Kabupaten bila tidak melakukan pendampingan.

Di Lobar, tambah Ratnawi, jumlah tenaga teknis ini tidak sebanding dengan jumlah Kepala Keluarga yang rumahnya rusak.

“Jumlah tenaga teknis hanya 40 orang, tidak sebanding dengan jumlah rumah rusak yang berjumlah 72.222 rumah,” ujarnya sambil menghitung idealnya seorang pendamping membantu maksimal 100 KK.

“Kalau yang 72 ribu lebih itu masuk, bayangkan, berapa rasio beban kerja mereka. Bisa muntah-muntah mereka,” pungkas Ratnawi sambil tertawa.

Giri Menang, Kamis 18 Oktober 2018 – Dalam rangka merehabilitasi dan merekonstruksi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa di NTB, seperti pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan trilyunan rupiah.

Khusus untuk warga di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), untuk tahap pertama telah dikucurkan anggaran senilai Rp. 18.950.000.000,- untuk 379 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat.

Menurut Koordinator Tim Teknis yang juga Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar Lalu Ratnawi, anggaran tersebut sudah bisa dicairkan oleh masyarakat.

“Dari 379 warga, baru 59 orang yang telah mencairkan dan menggunakannya,” tutur Ratnawi.

Seluruh proses tersebut, menurut Ratnawi dilakukan oleh mereka melalui Pokmas (Kelompok Masyarakat, red). Untuk yang suda, setidaknya 4 Pokmas yang terkonsentrasi di Dusun Batu Kantar Desa Narmada telah mewujudkam pembangunan rumah mereka yang rusak akibat gempa.

Empat Pokmas tersebut, tambah Ratnawi, seluruhnya sepakat mengaplikasikan RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana).

Mereka termasuk dalam 176 Kepala Keluarga yang ingin membangun Risha. Sisanya 205 ingin membangun Rumah Konvensional dan hanya 1 KK yang ingin membangun dengan kayu.

Sedangkan untuk Tahap II, tambah Ratnawi, juga sudah digelontorkan anggaran sebesar Rp. 105.720.000.000, – untuk 2.114 KK.

“Mereka (2.114 KK, red) yang sudah terbit rekening dan sudah ada uangnya. Mereka akan diarahkan untuk membentuk Pokmas dulu,” tutur Ratnawi sambil menuturkan prosedur lanjutannya.

Terkait dengan penyederhanaan birokrasi pencairan, Ratnawi membenarkannya hanya dalam kemudahan pendebetan rekening dari rekening perseorangan KK ke Rekening Pokmas.

“Sedangkan untuk pencairan dan penggunaannya, tetap harus melengkapi dulu persyaratan-persyaratan lainnya,” ujar Ratnawi dengan menyebutkan Rencana Anggaran dan Biaya, desain gambar, dan beberapa persyararan teknis lainnya yang didampingi oleh Tim Teknis.

“Semua persyaratan itu masuk dalam dokumen yang ditanda tangani persetujuan pencairan dan penggunaannya oleh Kepala BPBD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk sisa di Tahap I (dari 379 KK, red), menurut Ratnawi sedang berproses pencairan dan penggunaannya.

“Sisanya masih dalam proses, sudah ditanda tangani Kalaksa BPBD dalam 11 dokumen,” pungkas Ratnawi.

Seperti diketahui, dampak bencana gempa bumi di Lobar sangat terasa. Hasil verifikasi sementara ini, 72.222 unit rumah warga mengalami kerusakan.

Dari total tersebut, 13.942 masuk dalam kategori rusak berat yang membutuhkan anggaran sebesar lebih dari Rp. 697 milyar. Sedang untuk rusak sedang berjumlah 12.668 rumah dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp . 316,7 milyar. Sisanya adalah 45.612 rusak ringan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp. 456,12 milyar.

“Totalnya kebutuhan untuk rumah warga di Lobar mencapai lebih dari 1,4 triltun,” pungkas Ratnawi prihatin.

Giri Menang, Kamis 18 Oktober 2018 – Dalam rangka membina PKK Desa yang ada di wilayah kerjanya, TP-PKK Kecamatan Labuapi menggelar berbagai kegiatan di antaranya lomba administrasi dan lomba masak serba ikan.

“Dengan kegiatan ini kami berharap bisa menjadi penyemangat bagi seluruh anggota TP-PKK Desa dan mulai untuk berbenah diri,” ungkap Ketua TP-PKK Kecamatan Labuapi Raeanah Fauzi saat menerima kunjungan TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid di Kantor Camat Labuapi, Kamis (18/10).

Lomba administrasi PKK sendiri telah dilaksanakan mulai tanggal 1-9 Oktober lalu. Dalam lomba itu, dilakukan evaluasi sekaligus menilai 12 TP-PKK Desa yang ada di Labuapi dengan pendekatan masing-masing pokja.

“Setelah melakukan evaluasi dari 12 TP-PKK desa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 10 program pokok PKK sudah dilaksanakan oleh masing-masing PKK desa. Untuk tahun depan Insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan serupa untuk mengevaluasi kembali hasil tahun ini. Dan pemenangnya akan mewakili kami dalam lomba tingkat kabupaten. Sedangkan hasil lomba masak yang diselenggarakan hari ini akan mewakili kami dalam lomba tingkat kabupaten tahun depan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PKK Labuapi. Khairatun berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi PKK desa yang ada.

“Administrasi sangat penting bagaimana program-program maupun kegiatan-kegiatan kita diolah disini. Dengan diadakan Lomba Administrasi PKK Desa ini untuk mengevaluasi administrasi PKK desa secara lebih detail karena lomba ini sekaligus untuk pembinaan masing-masing pokja. Mengingat administrasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Untuk dapat mengevaluasi kembali pelaksanaan 10 program pokok PKK yang ada di masing-masing desa. Selain itu saya berharap dengan adanya lomba-lomba ini menjadi ajang silaturrahmi dan multivitamin bagi TP-PKK desa se-Kecamatan Labuapi,” katanya.

Khairatun juga menambahkan dengan diadakan lomba masak serba ikan hari ini menjadi ajang untuk bisa mensosialisasikan kembali gemar makan ikan.

“Menjadikan ikan menjadi menu makanan keluarga kita dan membiasakan balita kita untuk bisa mengkonsumsi ikan karena kandungan gizi ikan cukup banyak. Yang lebih penting lagi adalah kandungan omega tiga yang cukup bagus untuk pertumbuhan otak anak kita agar sehat dan certas,” katanya.

Berikut nama-nama pemenang masing-masing lomba :

Juara Lomba Administrasi PKK Desa Tingkat Kecamatan Labuapi Tahun 2018
Juara I TP-PKK Desa Telagawaru
Juara II TP-PKK Desa Bajur
Juara III TP-PKK Desa Karang Bongkot

Juara Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kecamatan Labuapi Tahun 2018
Juara I Desa Karang Bongkot
Juara II Desa Bajur
Juara III Desa Bagik Polak

Giri Menang, Kamis 18 Oktober 2018 – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Desember nanti, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meminta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk netral saat Pilkades.

Hal itu disampaikannya saat melantik anggota BPD periode 2018-2024 untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya.

Pelantikan disaksikan oleh para Asisten, pimpinan OPD dan para Kepala Desa se-Lobar di Bencingah Agung Bupati, Kamis (18/10).

Seluruh anggota BPD yang dilantik berasal dari 46 desa di 8 kecamatan yang ada di Lobar. Mereka berasal dari Kecamatan Batu Layar sebanyak 3 desa, Kecamatan Gunung Sari 10 desa, Kecamatan Lingsar 10 desa, Kecamatan Kediri 6 desa, Kecamatan Labuapi 8 desa, Kecamatan Gerung 3 desa dan Kecamatan Sekotong 6 desa.

Bupati Fauzan menegaskan bahwa BPD merupakan mitra dari lembaga eksekutif yang memiliki posisi sangat strategis. Posisi BPD jika dianalogkan di tingkat kabupaten sama seperti DPRD, katanya. Sedangkan jika di kepresidenan seperti DPR.

“Mengingat hal tersebut anggota BPD harus ikut dan mengawasi serta membahas program dan anggaran di desa. BPD juga harus ikut mengawasi pemerintahan desa, menyerap dan menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pesan Fauzan.

Bupati yang “jamaq-jamaq” ini juga mengingatkan agar anggota BPD tidak ‘ngoyo’ dan mau mendengar pendapat orang lain.

“Jangan juga mau menang sendiri,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengingatkan agar anggota BPD berperan aktif mendukung netralitas selama pelaksanaan Pilkades Serentak tanggal 10 Desember mendatang.

“Tanggal 10 Desember mendatang, 76 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Terhadap kegiatan tersebut, anggota BPD harus mengerti tugasnya dan harus menjaga netralitas,” tegasnya.

BPD dalam sistem pemerintahan desa saat ini menempati posisi yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Posisi itu menunjukkan betapa strategisnya BDP dalam ranah politik dan sosial di tingkat desa.

Giri Menang, Rabu 17 Oktober 2018 – Lambannya pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengundang kritik pedas dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Melalui Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Sumule Tumbo, Kemendagri memberikan kritik pedasnya kepada Pemkab dan DPRD Lobar saat ia menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kab. Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (17/10).

“Ini kok lama sekali? Rakyat sudah menunggu kapan mereka dilayani. Jangan tersandera di sini,” ujar Sumule keras sambil memaparkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumule menyampaikan kritik pedasnya sambil meminta kehadiran tidak hanya Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun juga dari unsur DPRD Lobar.

“Biar terjadi kesepemahaman yang sama. Jangan sampai tersandera di sini,” tegas Sumule mengulang harapannya.

Wakil Ketua DPRD, Sulhan Mukhlis Ibrahim yang mewakili unsur pimpinan DPRD Lobar dengan didampingi oleh beberapa anggota DPRD Lobar pun akhirnya hadir memberikan klarifikasi pada acara yang mestinya hanya menjadi koordinasi antar SKPD lingkup Pemkab Lobar. Sulhan menukas kritik itu dengan menyatakan bahwa bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok telah mempengaruhi proses pembahasan APBDP.

“Siapa yang berani ngantor selama bulan Agustus,” tepis Sulhan sengit berdalih.

Ia juga berdalih bahwa proses penetapan APBDP, baik melalui Peraturan Daerah atau dengan menggunakan Peraturan Bupati akan sama-sama membutuhkan durasi waktu sehingga bisa jadi bersamaan. Selain dua hal tersebut, Sulhan mempertanyakan pandangan Sumule dengan persoalan hierarkhi peraturan perundang-undangan.

“Bagaimana mungkin Perbup membatalkan Perda? Sama halnya secara hierarkhis, undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Permendagri,” ujar Sulhan sengit.

Mendapat tukasan dan pertanyaan tersebut, Sumule pun membantah dan bersikukuh.

“Selaku pembina, kami jamin. Silahkan diproses (Perbup, red), kami jamin secara regulasi,” katanya.

Sumule pun menambahkan,
“kalau Perda membutuhkan banyak prosedur,” tukas Sumule menyebutkan rentetan prosedur Pengesahan dan Penetapan Perda dari DPRD ke pemerintah Provinsi sampai pada pe-nomor-annya yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut Sumule, APBD Perubahan cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah saja bila pembahasannya melampaui masa akhir yang ditetapkan aturan.

“Persetujuan APBDP paling lambat dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ini artinya per- 30 September, perubahan sudah dilakukan. Akan tetapi kalau belum dilaksanakan hingga sekarang, maka Kepala Daerah dapat menetapkan perubahan APBD,” jelas Sumule merujuk pada Pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apalagi ini keadaan darurat dan tidak normal. Kebutuhan masyarakat tidak perlu lama-lama didiskusikan. Tidak boleh kita beralasan karena aturan. Ini keadaan darurat,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kab. Lobar, H. Moh. Taufiq pun meng-iya-kan arahan dari Sumule.

“Kita sesuai dengan arahan dari Kemendagri saja, dari pada kita ditolak lagi oleh Provinsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lombok Barat berlangsung cukup alot. Walau KUA PPAS untuk APBDP telah disetujui Sabtu (13/10) lalu, namun pembahasan masih berjalan sampai saat ini. Rencananya, APBDP itu memang akan diparipurnakan untuk disyahkan pada Jum’at (19/10) esok.

Molornya pembahasan, di samping disebabkan oleh gempa sepanjang bulan Agustus lalu yang telah membuat kinerja pemerintahan terhambat, namun juga disebabkan oleh defisitnya anggaran.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, akibat input (masukan, red) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim selama gempa kemarin membuat anggaran Lobar mengalami defisit mencapai 68 milyar lebih. Tidak hanya itu, menurut sumber tersebut, alotnya pembahasan pun disebabkan karena para anggota DPRD dan TAPD dari Pemkab Lobar belum sepakat atas beberapa penyesuaian akibat defisit tersebut.

Hal tersebut membuat pembahasan DPRD menjadi lamban dan bahkan melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang, yaitu 30 September 2018 lalu.

Giri Menang, Rabu 17 Oktober 2018 – Usai dilantik beberapa waktu lalu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkiflimansyah untuk kali pertama mengunjungi wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan pengarahan pelaksanaan 10 program PKK. Kedatangan Ketua TP-PKK NTB dan rombongan diterima langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun di Halaman Pukesmas Suranadi, Rabu (17/10). Dalam kesempatan itu Hj. Niken juga secara simbolis memberikan bantuan untuk korban gempa di Lombok Barat.

Selain road show, rombongan juga berkesempatan mengunjungi stand aneka cemilan hasil binaan PKK Lobar, meninjau pemasangan impland serta mengunjungi TK-PAUD Dwi-Jendra Suranadi. Di lokasi tersebut, Bunda PAUD Provinsi NTB ini berdialog dan memberikan bantuan berupa alat bermain kepada anak anak PAUD.

Dalam kesempatan itu, Hj. Niken menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan kemajuan program yang ada di Pemkab Lobar. Hingga saat ini salah satu program pusat yakni Kampung KB telah berjalan dengan baik di Lobar. Tercatat sudah ada 21 dusun yang dicanangkan sebagai Kampung KB.

Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah miskin, padat penduduk, wilayah tertinggal, wilayah terpencil, dan wilayah nelayan.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

“Program asuh anak dan remaja yang merupakan tanggungjawab kita semua sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang baik. Dan itu saya harapkan bisa dilakukan oleh semua lini terutama semua pengurus PKK yang ada di Lombok Barat untuk menyampaikan, memberikan perhatian kepada anak-anaknya,” kata Hj. Niken.

Tidak lupa Hj. Niken mengingatkan pentingnya pola hidup bersih dan sehat dimulai dari mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dia mengingatkan agar semua kader-kader PKK di desa-desa untuk memulai menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga tangan tetap bersih agar penyakit tidak terbawa ke dalam tubuh.

Isteri orang nomor satu di NTB ini juga memuji upaya Pemkab Lobar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan UMKM yang ada di Lobar. Termasuk kemajuan dan perkembangan Koperasi di Lobar.

“Upaya peningkatan penghasilan keluarga untuk bisa memasyarakatkan dan menghidupkan koperasi-koperasi, untuk di Lombok Barat kayaknya sudah banyak dibangun koperasi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian,” tambahnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati H. Fauzan Khalid mengakui TP-PKK memiliki peran yang besar untuk mensukseskan program pemerintah. Oleh karena itu setiap program di masing-masing OPD selalu melibatkan peran serta TP-PKK.

“Alhamdulillah TP-PKK Kabupaten Lombok Barat selama ini sudah menunjukan perannya mengawal dan ikut mendorong, bahkan mensukseskan semua program kerja di Kabupaten Lombok Barat khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas PKK,” ungkap bupati.

Selain terus menggalakkan program Kkampung KB milik pemerintah pusat, Pemkab Lobar juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini Pemkab Lobar sudah memiliki 19 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Salah satu tujuannya untuk mengatasi kasus gizi buruk yang masih menjadi isu nasional belakangan ini.

“Jumlah posyandu di Lombok Barat sekarang sudah melebihi jumlah dusun jadi seharusnya indikasi-indikasi seperti gizi buruk itu mudah cepat diatasi. Dan laporannya juga bisa lebih cepat dengan adanya aplikasi E-Posyandu. Program ini juga Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tinggal ditingkatkan lagi dari sisi kwalitasnya,” tambahnya. (andi/humas)