Tim Koordinasi Pengawasan Barang dan Jasa yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pol PP Lombok Barat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram kembali menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak), Rabu (7/6).

Kali ini tim menyisir Hypermart Lombok City Center (LCC) Narmada. Hasilnya, tim menemukan 1 ekor produk olahan ayam kadaluarsa dan 19 kaleng produk olahan dengan kemasan rusak/penyok. Produk tidak layak ini merupakan beberapa produk yang dijual kembali dengan promo diskon hingga 90%. Saat itu juga, tim langsung menyita seluruh temuan dan menegur langsung pihak terkait.

“Untuk diketahui, dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka kami perlu memberikan edukasi dan pembelajaran kepada pihak pengusaha, terlebih bagi konsumen,” jelas Toni Hidayat, Kasi Pengawasan Dinas Perindag Lobar.

Selain itu tim juga menegur manager harian Hypermart karena menjual minuman dengan kadar alkohol 5%. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 01 tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Namun tim sempat kebingunan karena pihak Hypermart memilki ijin SKP (Surat Keterangan Pengecer) dari Kementerian Perdagangan. “Hal ini yang masih menjadi pertanyaan. Selanjutnya kita akan bertindak setelah berkonsultasi dengan Kementerian,” ujarnya.

Tidak lupa Toni menghimbau masyarakat untuk cerdas berbelanja dengan memperhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia, tidak mengabaikan masa kadaluarsa produk dan perhatikan kemasan produk (rusak/penyok). “Ayo pakai produk Lombok Barat dan cintai produk Indonesia!” serunya. (romi/humas)

Giri Menang, Rabu 7 Juni 2017 – Kunjungan Tim Penilaian Lomba Teladan dan Berprestasi Tahun 2017 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pagi tadi (7/6) diterima secara langsung oleh Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq  di Aula UPTD Pertanian Kecamatan Lingsar.

Pelaksanaan Lomba yang setiap tahun digelar ini merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi dan peningkatan mutu para Penyuluh Pertanian dan Petani. Selain itu reward juga diberikan untuk memotivasi kinerja mereka.

“Kegiatan penilaian ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk dapat memberi motivasi dan apresiasi terhadap petani (pelaku utama, pelaku usaha), aparatur penyuluh serta Kelembagaan Tani dan kelembagaan penyuluh yang telah berperan aktif mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Barat,” jelas Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zohri.

Di kesempatan yang sama ketua tim penilai, Putra menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Sekda dan Dinas terkait. Putra membawa rombongan tim penilai sebanyak 12 orang untuk penilaian lomba di masing-masing bidang.

Untuk tahun 2017 ini, Lomba Teladan dan Berprestasi yang diadakan oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, Kabupaten Lombok Barat mengikuti 10 katagori lomba yaitu Penyuluh Pertanian PNS Teladan, Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan, Penyuluh Pertanian THL-TBPP Teladan, Petani Berprestasi, Kelompok Tani Komoditi Padi Berprestasi, Kelompok Tani Komoditi Jagung Berprestasi, Kelompok Tani Komoditi Kedelai Berprestasi, Gapoktan Berprestasi, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi dan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

Untuk para teladan dan berprestasi tingkat Kabupaten Lombok Barat tahun 2017, sebelumnya telah diberikan reward berupa piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Kabupaten Lombok Barat, 17 April lalu. Pemberian reward ini sebagai wujud nyata dari tema HUT Lobar ” Ayo Lanjutkan Berprestasi”.

Tahun 2016 lalu, Dinas Pertanian Lobar telah menorehkan banyak prestasi. Diantaranya,  Juara 1 TK. Provinsi NTB dan Nasional untuk Petani Berprestasi, Juara 1 TK. Provinsi NTB untuk Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Juara 1 TK. Provinsi NTB  untuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Juara 1 TK. provinsi NTB untuk Kelompok Tani Komoditi Jagung Berprestasi, Juara 3 TK. Provinsi NTB untuk Penyuluh PNS, Juara 3 TK.Provinsi NTB untuk Kelompok Ternak Sapi dan Juara 3 TK. Provinsi NTB untuk Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan. (andy/humas)

Giri Menang, Selasa 6 Juni 2017 – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (DPRD Kab. Lobar) pada masa sidang kedua tahun  2017 ini sudah sampai pada  tahap pembahasan. Salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas adalah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembahasan Raperda inisiatif ini adalah salah satu upaya para legislator Giri Menang ini dalam mempertahankan predikatnya sebagai DPRD terproduktif di NTB seperti yang diraihnya tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) H. Wahid Syahril Lc, MA. saat konsultasi ke Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Selasa (6/6).

Konsultasi ini terbilang istimewa karena langsung diterima oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Ir. Pending Dadih Permana, M.Sc. Dev. yang menyambut baik Raperda inisiatif yang menjadi terobosan penting DPRD Lombok Barat untuk para petani.
Dirjen yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas di Provinsi NTB ini mengatakan bahwa Rapeeda ini memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan pertanian di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini adalah bentuk nyata komitmen daerah dalam mengembangkan pertanian dan ketahanan pangan. “Perda ini sangat baik dalam mengembangkan pertanian dan ini juga sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah bahkan nasional,” ujarnya.

Dirjen yang lama tinggal di Lombok ini mengatakan bahwa dalam Raperda inisiatif ini juga perlu lebih spesifik membahas ruang lingkupnya dalam naskah akademik dan batang tubuhnya. “Dalam naskah akademiknya perlu ditekankan arah perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, apakah perlindungan petani saja atau perlindungan petani dan perkebunan atau dalam hal asuransinya,” ujar Dadih menekankan untuk juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing masing daerah.
Dadih memastikan Raperda ini dapat mengantisipasi kegagalan panen di daerah,  baik karena hama maupun karena bencana alam. Kementerian Pertanian, ungkap Dadih juga akan memberikan dukungan terhadap berbagai program pertanian di daerah melalui berbagai program pemberdayaan petani. “Tentunya Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan dalam APBN dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Ketua Pansus, H. Wahid Syahril menanggapi bahasan Dadih dengan menyatakan bahwa Raperda inisiatif ini diarahkan pada hal perlindungan petani dalam bentuk asuransi bagi petani. Asuransi tersebut, ungkap legislator asal Partai Keadilan Sejahtera ini penting sebagai bagian dari upaya Pemkab Lobar melindungi para petani dari berbagai masalah di lapangan. “Ini sebagai bentuk keberpihakan daerah kepada petani dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani di Lombok Barat,”  ujar Wahid.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sekotong-Lembar  ini juga mengatakan bahwa Raperda ini sebagai salah satu solusi untuk menjaga produktifitas pertanian untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Dalam Raperda ini nantinya akan mengatur tentang perlindungan terhadap petani dan kegiatan pertanian yang ada di Lombok Barat.
“Raperda ini dihajatkan untuk menjaga sektor pertanian agar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, baik dalam hal kegiatan produksi maupun pemberdayaan terhadap petani,” ujar Wahid.

DPRD Kab. Lobar pada masa sidang ke 2 ini sedang membahas 2 buah Raperda Inisiatif DPRD, yaitu Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Menurut Ketua Pansus Raperda yang ke dua ini, Munawir Haris saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, ada beberapa kewenangan Kabupaten yang diambil alih oleh Provinsi, maka Perdanya harus dicabut, seperti masalah kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pendidikan menengah atas.
“Pencabutan tersebut bisa saja berupa keseluruhan tapi bisa juga hanya pasal-pasal terkait. Termasuk juga perda yang sudah tidak sesuai lagi. Pansus Raperda ini, seperti halnya Raperda sebelumnya, juga dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri RI,” jelas anggota DPRD yang akrab disapa Cawing ini.

Giri Menang, Jum’at 2 Juni 2017– Seiring dengan persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan dan sempat menjadi permasalahan krusial akhir-akhir ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (DPRD Kab. Lobar) memberikan langkah maju. Para wakil rakyat di kabupaten Patut Patuh Patju itu memberikan persetujuannya atas rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda Pengelolaan Sampah dalam Sidang Paripurna, Jum’at (2/6).
Perda itu disusun dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi para nggota Pansus beserta seluruh fraksi-fraksi yang ada, mereka sepakat untuk menetapkan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Barat.
Hal ini disampaikan oleh H. Rauhul Amin yang didapuk mewakili fraksi- fraksi di DPRD Kab. Lobar.
Dikatakan oleh legislator anyar di Gedung Perlemen Giri Menang itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian Pansus, antara lain bentuk, cara pengangkutan, dan cara penanganan sampah.
Hal tersebut dikhususkan lagi mengingat saat ini Kab. Lobar belum menetapkan Kawasan Komersil, kawasan Industri, dan Kawasan Khusus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengingat hal tersebut belum sepenuhnya dilengkapi lagi dengan Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).
Menurut pengganti H. Yakti dari Fraksi Partai Golkar itu, pengelolaan sampah dan limbah harus sinergis dan terkolaborasi antara Pemerintah Daerah, pihak industri, dan masyarakat.

“Pemerintah Daerah dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena tanpa keterlibatan masyarakat secara sadar dalam pengelolaan sampah maka kendala dalam pengelolaan itu akan terus ada,” ujarnya penuh harap.
Bahkan, disampaikan oleh legislator dari Daerah Pemilihan Narmada-Lingsar itu dalam pidatonya, Pemerintah perlu menciptakan suatu role model Bank Sampah yang dapat menampung semua jenis sampah.
Pemerintah Daerah pun diminta menyediakan TPS/TPST di desa/kelurahan dan kecamatan serta tempat strategis lainnya, bahkan harus segera menentukan Tempat Pembuangan Limbah dan Tempat Pembuangan Limbah Terpadu.

Tidak hanya itu, semua fraksi berpendapat agar
Pemda Lobar segera menanggulangi sampah dan limbah kiriman dari luar Kabupaten Lombok Barat, seperti dari Kota Mataram yang memang telah menetapkan kerja sama dengan Kab. Lobar untuk pembuangan sampah warganya di TPA Kebon Kongok.
“Raperda ini baru mengatur tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari Lombok Barat, tapi belum mengatur yang dari luar,” pungkas H. Amin.

Hadir dalam sidang Paripurna tersebut Sekretaris Daerah H. Moh.Taufiq mewakili Bupati, beberapa pimpinan SKPD, dan anggota DPRD Lobar. (budi/humas)

Giri Menang, Jum’at 2 Juni 2017 – Selama bulan puasa, Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sat Pol PP Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pasar modern dan pertokoan yang ada di wilayah Lombok Barat.

Rabu (31/5) kemarin, tim menyisir pertokoan di wilayah Kecamatan Labuapi dan Kediri.

Dari hasil sidak ditemukan puluhan makanan kadaluarsa dan kemasan yang tidak sempurna masih bebas dijual di toko tersebut.

Kasi Pengawasan Disperindag Lobar, Toni Hidayat mengatakan barang kadaluarsa tidak disita, namun pihaknya meminta pengelola toko untuk mengembalikan ke distributor. “Kalau masih membandel akan langsung kami sita dan musnahkan saat itu juga,” tegasnya. (romi/humas)

Giri Menang, Jum’at 26 Mei 2107 – Silaturahim dengan para Wajib Pajak (WP) Hotel dan Restauran se Lombok Barat (Lobar), merupakan agenda tahunan. Silaturahmi yang  diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar itu, berlangsung di Ruang Jayengrane, Jumat (26/5). Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Lobar, Polres Lobar, Kepala Bapenda, Inspektorat, Dinas Perijinan, Camat Sekotong dan Batulayar, Ketua Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restauran NTB dan Lobar, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan serta seluruh GM Hotel dan Restauran se Lobar.
Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kerjasama yang baik antara WP selama ini. Kerja sama yang dimaksud bupati adalah, dalam konteks memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara dan daerah, tetapi juga komunikasi dan koordinasi yang bisa berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa kita jaga dan tingkatkan ke depan,” pesannya.
Dilanjutkan bupati, silaturahim ini memang sudah diagendakan cukup lama oleh pihak Bapenda. Itu karena agenda dan kesibukan bupati yang cukup padat dan tidak bisa ditinggalkan. Namun agenda silaturahim ini bisa dilaksanakan hari ini. Namun pihak pemda sendiri sangat sadar, memang ada saling ketergantungan anatara pemda dengan seluruh pengusaha hotel maupun restoran dan hiburan. Bahkan dengan semua masyarakat. Saling ketergantungan ini kata bupati, perlu diperkuat dan diwadahi dalam bentuk saling silaturahim. “Alhamdulillah hal seperti itu dapat kita wujudkan pada hari ini,” tegasnya.
Diakui bupati, saling ketergantungan ini, justru pihak pemda yang sering menuntut terkait kewajiban pajak. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab. Sementara tangung jawab pemda untuk para WP ini, ke depannya akan saling menguntungkan. Tanggung jawab dari pemda sendirti kata bupati, sudah ada konsep pemetaan kawasan Senggigi, mulai dari pintu masuk sampai perbatasan. “Kami sudah punya konsep ini melalui Dinas PU PR,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Lobar, Ir.Hj.Lale Prayatni mengemukakan, terkait dengan pajak hotel, restoran dan hiburan, ada beberapa kewajiban pajak yang dibebankan kepada WP. Pajak tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, PBB, reklame dan pajak air. Pajak pada pos ini, memang setiap tahun menjadi kewajiban bagi hotel restoran dan hiburan.
Terkait dengan pajak hotel, jumlah hotel se Lobar mencapai 147 buah. Tarifnya sebesar 10% dengan sistem pembayaran menggunakan Self Assesment. Restoran di Lobar sebanyak 178, tarifnya juga sama 10% dengen sistem pemungutan Self Assesmen. Untuk pajak hiburan lanjut Lale, berbeda tarifnya. Ini berdasarkan Perda. Jenis hiburan ini meliputi Karaoke, Diskotik, Spa dan rincian tarif tertingginya sampai 25%.  “Ini sesuai dengan hasil uji petik kami selama sebulan,” jelasnya seraya menyebut, ada juga pengusaha hiburan yang menarik pajak disamakan dengan tarif hotel restoran sebesar 10%.
Selain itu, kata Lale, pertemuan ini selain bertujuan untuk silaturahmi, tapi juga mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah serta penilaian PBB Perkotaan/Perdesaan (PBB P2).
Terkait dengan realisasi pajak sampai dengan tanggal 24 Mei 2017, Lale merinci, prosentase realisasi untuk pajak hotel dan hiburan sebesar 25,09%. Prosentase ini lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 23,76%. Dari 25,09% ini, nilai uangnya mencapai Rp.10,62 milyar dari target 42 milyar lebih. (LPA/alok/humas)

Giri Menang, Jum’at 26 Mei 2017 – Rombongan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI mengunjungi beberapa destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat, Jum’at (26/5).

Kunjungan mereka dalam rangka memastikan kondisi tempat-tempat destinasi pariwisata yang disiapkan untuk acara Konfrensi Internasional Bank Dunia dan IMF yang dipusatkan di Bali pada bulan Oktober 2018 mendatang. Rencananya acara tersebut akan dihadiri sekitar 18 ribu orang wisatawan mancanegara.
Hal tersebut dijelaskan Kosmas Arepa dari Menko Kemaritiman saat diwawancarai tim humas. “Tidak semua peserta dapat ditampung di Bali sehingga akan kami tarik sebagian ke Lombok. Untuk itu hari ini kami lihat kesiapan baik infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang ada,” jelasnya.

Terkait kesiapan Pemkab Lombok Barat (Lobar), Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi berjanji akan membenahi fasilitas para tamu seperti parkir, toilet dan lainnya.

“Jalan yang akan menjadi obyek kunjungan harus dibenahi dan diperbaiki,” ucap Ispan meniru instruksi Menteri Pariwisata.

“Untuk jalan Suranadi dan Sesaot sudah disetujui menjadi prioritas di tahun 2018 mendatang,” ungkapnya.

Adapun tempat obyek yang menjadi kunjungan rombongan hari ini yaitu Taman Pura Lingsar, Taman Wisata Alam Sesaot, Taman Narmada dan tempat industri Gerabah di Desa Banyumulek.

Kunjungan rombongan Menko Kemaritiman juga didampingi oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Dinas PU NTB, Kepala Bappeda Lobar, Dinas PU Lobar, Dinas Perindag Lobar dan Kepala Dinas Perhubungan Lobar. (dedy/andy/humas)