Giri Menang – Bupati Lombok Barat diwakili Sekda H.M. Taufik menerima kunjungan kerja DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan untuk meninjau langsung keberadaan Rumah Sakit Pratama Awet Muda Narmada, Jumat (21/10/2016). Dalam sambutannya Sekda menyampaikan Rumah Sakit Pratama Awet Muda belum beroperasi karena menunggu kelengkapan alat-alat medis dari kementerian RI. (lebih…)
Giri Menang – KONI melalui Ketua Harian PBVSI Lombok Barat menyiapkan tim untuk berlaga pada Kejurda di Dompu mulai tanggal 22-28 Oktober 2016. Tim bola voly putra sebanyak 12 pemain didampingi Ketua KONI Lobar H. Herman dan Ketua PBVSI Lobar Made menemui Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid untuk meminta arahan dan semangat sebelum keberangkatan. Kedatangan rombongan diterima di ruang Jayangrane Kantor Bupati, Kamis (20/10/2016). (lebih…)
Giri Menang – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lombok Barat mengadakan pelatihan bimbingan tekhnis bagi petugas verifikasi data kemiskinan dan PMKS di Kabupaten Lombok Barat di aula kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (20/10).
Kegiatan ini diikuti perwakilan tiap desa/kelurahan yang ada di Lombok Barat dan betujuan untuk memperbaharui serta mensinkronkan data yang sudah ada, bukan membuat data baru melainkan untuk memverifikasi data yang sudah ada. Hal itu karena data yang ada sudah perlu di validkan melihat kondisi ekonomi masyarkat sudah baik dan mapan. (lebih…)
Giri Menang – Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid hadiri roah segare yang diadakan oleh masyarakat pantai Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Roah segare merupakan kegiatan rutin yang di upacarakan setiap tahun bulan muharram, kegiatan masyarakat tersebut semata-mata menunjukkan rasa sukur kepada sang pencipta yang telah memberikan laut sebagai mata pencaharian mereka. (lebih…)
Giri Menang – Lombok Barat benar-benar menjadi area belajar buat Kabupaten/Kota lain di Indonesia di banyak bidang. Hari ini, Rabu (19/10) Lombok Barat kedatangan tamu dari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tamu-tamu ini adalah 50 orang peserta bimbingan teknis penatausahaan keuangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Grobogan Jateng. Rombongan yg dipimpin lgsg oleh Asisten 3 Setda Kab. Grobogan dan didampingi oleh Inspektur serta Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Grobogan bertujuan untuk mengadakan kunjungan lapangan kaitannya dengan sistem penatausahaan keuangan di Kantor BLH Kabupaten Lobar.
Rombongan diterima oleh Kepala BLH, Ir. L. Edi Sadikin yg didampingi jajarannya. Dalam kesempatan itu, Edi banyak memaparkan mekanisme penata usahaan yg terintegrasi dengan SKPD lainnya di Lombok Barat. Integrasi tsb dibutuhkan utk menyatukan setiap program terkait di SKPD lain seperti Kantor Ketahanan Pangan, Bappeluh, dan terutama Dinas Perternakbun Kabupaten Lombok Barat.
Selain integrasi program, pemerintah Grobogan tertarik dg program reklamasi thdp lokasi-lokasi ex galian yg rencananya ditanami pohon yg cocok dan sesuai dg karekteristik tanah. Ex galian itu juga diencanakan menjadi demplot utk sayuran.
Selain hal2 itu, BLH pun mnyelenggarakan kegiatan pemeliharaan mata air. Di lobar ada 516 titik mata air yg baru ditangani sktr 18 percent. (lebih…)
Giri Menang – LPP Radio Suara Giri Menang (SGM) 99,40 fm bekerja sama dg Bagian Humas dan Protokol Setda serta KPUD Kabupaten Lombok Barat mnyelenggarakan Talk Show Dialog Interaktif dg grand tema “Sukses Pemilu dan Pilkada 2018 di Kabupaten Lombok Barat”. Setelah minggu lalu menghadirkan Plt. Kepala Bakesbangpoldagri, Wakapolres, dan ketua KPUD, hari ini (19/10) talkshow tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulhan Mukhlis Ibrahim, ketua divisi SDM dan Partisipasi Masyrakat KPUD Suhardi, dan Ketua OSIS SMAN 1 Gerung Arif Maulana.
Dialog hari ini msh seputar pemilu dan pilkada, namun lbh fokus pada Pendidikan Politik ke masyarakat. Bagi Sulhan, demokrasi yg berkembang saat ini mestinya seiring sejalan dg kesejahteraan masyarakat. Dg kesejahteraan yg ada, proses denokrasi yg terselenggara mjd lbh sehat, substantif, dan cerdas sehingga mampu meminimalisir money politic. Suhardi mengakui bhw proses pendidikan politik yg cerdas itu blm dpt maximal diselenggarakan oleh KPU. Ia berdalih bahwa sesuai undang2, tugas pencerdasan demokrasi melalu pemilihan yg sehat dan tdk money politic bkn sj kewajiban KPU, namun terutama kerja Parpol. Hal itu diamini oleh Sulhan namun ditungkasi dg kinerja partainya yg telah melaksanakan pendidikan kader. “PKB sdh melaksanakan Pendidikan Kader Pertama yg mjd metode pendidikan internal PKB”, jelasnya.
Arif Maulana pun mengiyakan bhw KPU sdh berusaha maksimal utk menyelenggarakan pendidikan politik utk demokrasi yg sehat, namun memastikan bahwa Parpol blm memberikan hal tsb, setidaknya kpd pemilih se usia mereka. “KPU sdh mmberikan sosialisasi cara memilih dan bagaimna memilih org2 yg punya sikap amanah dan bertanggung jawab”, mengiyakan Suhardi yg mnjelaskan ttg program pendidikan politik yg tlh dilaksanakan KPU. “131 sekolah setingkat SLTA mjd sasaran pendidikan pemilih pemula. Jumlah mrk yg lbh kuran 10% diharapkan mampu mnjadi agen perubahan demokrasi di lombok barat. Demikian pula dg masyrakat lain, KPUD sdh melakukannya dg menggandeng ormas, organisasi profesi, masyrakat berkebutuhan khusus, marginal, dan organ2 lain di tengah masyrakat”, demikian Suhardi menjelaskan panjang lebar.
Persoalan pendidikan politik diakui oleh Suhardi dan Sulhan mestinya merupakan tugas semua pihak. Reses dan kaderisasi yg mjd ranah parpol dan DPRD hrs maksimal diberdayakan. Demikian pula regulasi agar lbh memberikan titik tekan pada peningkatan kualitas pemilu. “KPU itu kan eksekutor dan regulator, DPR yg membuat UU dan KPU melaksanakannya dg mnyusun PKPU” begitu Suhardi mnjelaskan dg memyajikan informasi point2 yg msh kurang dan lebih dari regulasi saat ini dibanding yg sebelumnya. Dialog interaktif yg dimediasi oleh Saepul Ahkam Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Barat berlangsung 1 jam dan bnyak mendapat apresiasi dari para pendengar SGM. Mereka bertanya dan dijawab secara lugas oleh para narasumber (ahkam)
#lobarngopingetehbareng
Giri Menang – HIV/AIDS di NTB mulai tahun 1992 sampai sekarang mengalami peningkatan. Secara khusus, kasus HIV/AIDS di wilayah Lombok Barat tiap tahun mengalami peningkatan. Sampai September 2016, kasus komuliatif HIV/AIDS mencapai 191 kasus. Dirinci, HIV 98 dan AIDS 93 kasus. Dari data ini, 26 orang diantaranya menjangkiti ibu rumah tangga (IRT). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar, H. M. Djunaidi, SH, dalam laporannya pada acara Rapat Kordinasi Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS, Selasa (18/10/2016) di Ruang Rapat Jayangrane Kantor Bupati Lobar.
Jika dilihat dari sisi perosentasenya memang tidak terlalu besar, tetapi bukan berarti dapat diabaikan dan bahkan harus menjadi perhatian secara khusus oleh pemerintah. Penyakit HIV/AIDS ini bukan penyakit seperti demam ataupun flu yang bisa diketahui secara langsung bahwa seseorang terjangkit penyakit itu. Penyakit semacam ini jika dibiarkan terus maka akibatnya seperti genosida.
“HIV/AIDS sudah menyebar di 10 kecamatan se-Lobar. Terbanyak menyebar di kecamatan Batulayar. Lokasi penyebaran lainnya yang dinyatakan beresiko tinggi, yakni pelabuhan Lembar, kawasan tambang Sekotong, kawasan wisata Senggigi,” ungkap Djunaidi.
Pada kesempatan itu, Djunaidi juga mengajak semua pihak untuk berjihad melawan HIV/AIDS. Epidemi HIV/AIDS merupakan ancaman serius suatu bangsa dan negara. Semula kata dia, HIV/AIDS ini hanya berkembang pada wanita pekerja sex dan laki-laki pengguna jasa mereka beresiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS.
Hal senada diungkapkan oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid. “Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita harus segera menyadarkan masyarakat untuk perlu memeriksakan dirinya dari penyakit itu (HIV/AIDS) sedini mungkin. Dari data yang ditemukan ada penambahan 6 kasus ditahun ini tetapi saya meyakini faktanya bisa melebihi data tersebut. Ini disebabkan karena tidak menjadi keharusan seseorang untuk memeriksakan diri ke dokter,” jelasnya.
Dalam hal tersebut Bupati Fauzan yang sekaligus Ketua KPA Lobar mengatakan perlu teroboson walaupun sedikit memaksa dan mencari celah hukumnya untuk bagaimana bisa memaksakan seseorang agar mau memeriksakan dirinya dari penyakit itu. “Contohnya kita bisa saja membuat aturan yang mengharuskan para pengantin dalam 10 hari sebelum pernikahannya untuk memeriksakan diri apakah mereka terjangkit HIV/AIDS atau tidak. Jika dia tidak mau diperiksakan maka jangan kita kasih Buku nikahnya,” ujarnya.
Hal itu dilakukan agar dapat mendeteksi bahwa si pengantin terjangkit atau tidak, jika terjangkit maka pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan pendekatan intensif dari proses pembuatan janin, melahirkan, bahkan sampai perkembangan tumbuh kembangnya bayi itu agar nanti diharapkan bayi tersebut tidak terjangkit HIV. Bupati berharap rakor ini dapat menghasilkan sesuatu yang positif dan menekan penyebaran HIV/AIDS.
Turut hadir dalam acara Rakor trsebut Assisten II H. Poniman, Kepala Dinas Kesehatan Rahman Sahnan Putra M.Kes, Kakanwil Kementrian Agama Lobar, dari Unsur Kepolisian dan Kasat Pol PP.
(ryan-humas)
Giri Menang – Penasihat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Hj.Kerniasih Mudjitahit menyatakan, NTB merupakan daerah ke 4 Nasional penyumbang janda dan duda terbanyak. Angkanya mencapai 300-an ribu orang. Melihat data ini, Ibu pencetus terbentuknya LPA NTB ini berharap, jangan sampai menambah lagi jumlah angka janda dan duda di NTB.
Hal tersebut dinyatakan Kernisih ketika digelar kegiatan Pelatihan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Aula P2TP2A Lobar, Selasa (18/10). (lebih…)
Giri Menang – Tiga orang awak media mengkonfirmasi tentang grand design pengembangan pariwisata di Lombok Barat kepada Kepala Dinas Pariwisata. Hal itu disampaikan mereka saat acara Ngopi Ngeteh Bareng, Senin (17/10). Pengembangan wisata yang dikonfirmasi adalah adanya kreativitas komunitas wisata yang akan menyelenggarakan Karnaval Pulau Cinta di Gili Kedis beberapa waktu yang akan datang. Ispan Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata pun memaparkan apresiasinya atas kepedulian komunitas pemerhati dan pelaku wisata yang membuat event-event semacam itu. (lebih…)
Dalam kegiatan Ngopi Ngeteh Bareng hari ini (17/10) Bupati menceritakan kunjungannya ke Krabi, Thailand 12-15 Oktober lalu. Kunjungan yg menghadirkan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan se Asean, Bupati Lombok Barat adalah satu satunya kepala daerah yg hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Binkesmas Dikes Lombok Barat di level Asean. Keistimewaan tsb diraih Kabupaten Lombok Barat karena secara regulasi, pemda telah berhasil mnyusun Peraturan Daerah tentang kawasan Bebas Rokok.
Dalam kesempatan itu beliau menegaskan komitmen pemda untuk menegakkan perda tsb. Beliau memastikan bahwa area publik pendidikan dan keagamaan harus bebas dari rokok. “Tidak ada tawar menawar lagi, lingkungan sekolah-sekolah harus menjadi area yg bebas rokok”, demikian tegas beliau. Ditambahkannya bahwa zona bebas rokok juga diupayakan sampai pada tempat-tempat ibadah dan bahkan secara gradual diupayakan tersosialisasi untuk tidak merokok sembarangan di rumah-rumah pribadi.
Dalam kesempatan lain, anggota DPRD Fraksi PKS pun menegaskan hal serupa dg memberikan contoh perbandingan dengan cara di negara tetangga, Australia. Di sana, ia menuturkan, perokok diberikan tempat tersendiri untuk merokok bahkan didekatkan dengan bak sampah. Jadi hampir dipastikan bahwa bila ada area merokok selalu berdampingan dg bak sampah. Anggota DPRD Lombok Barat dari Dapil Kediri Labuapi ini pun memungkasi tanggapannya dg meminta agar para perokok jg menghargai orang-orang yang tidak merokok. Orang yg tdk merokok pun tidak lepas dari bahaya akibat ia terkena imbas orang yang merokok. “Ada orang yang tidak merokok tetapi terindikasi mengidap penyakit akibat rokok, justru karena bergaul dengan para perokok sehingga ia menjadi perokok pasif”, demikian ia mengakhiri komentarnya sebagai dukungan atas komitmen pemda mengatur zona bebas rokok ini.(Humas-Lobar)
