Penyakit Masyarakat (Pekat) tak pernah luput sedikitpun dari ekplore media massa saat ini. Pekat sellau menghiasi halaman media masa baik media cetak, online ataupun media social lainnya. Karena itulah Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Barat menggelar penyuluhan pencegahan peredaran Minuman Keras (Miras) dan Narkoba di aula Kementerian Agama Lobar, Selasa (24/11) lalu.

Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, H. Ahdiyat Subiantoro, SH saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, sasaran Pekat bukan saja nak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat seperti PNS, polisi, TNI. Pekat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan social kemasyarakatan.

Ahdiat menambahkan bentuk penyakit social masyarakat diantaranya penyalahgunaan narkoba dan Miras. Narkoba awalnya digunakan untuk member efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit pada praktek medis. Namun disalahgunakan oleh masyarakat yang membuatnya menjadi kecanduan. Padahal kalau sudah kecanduan berakibat merusak system syaraf manusia bahkan dapt menyebabkan kematian.

Sementara Miras memiliki kandungan alcohol lebih dari lima persen. Penyalahgunaan Mkiras yang tidak sesuai ambang batas akan fatal akibatnya bagi kesehatan. “Di beberapa wilayah ada jamu atau minuman tradisional yang digolongkan Miras. Jika saja tak digunakan berlebihan jamu bias digmanfaatkan untuk pengobatan dan kesehatan tubuh. Sayangnya minuman tradisonal ini dikonsumsi secara berlebihan dan dilakukan pesta minuman sehingga mabuk-mabukan,” kata Ahdiyat.

Karena itu kata Ahdiyat, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan Miras ataupun narkoba di Lobar dengan membuat kebijaka-kebijakan yang mengarah pada pencegahan seperti membentuk Forum Percepatan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forum P4GN) Lobar. Forum ini bertugas melakukan penyuluhan-penhyuluhan kepada masyarakat melalui SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya.

Kecuali itu Ahdiyat menambahkan, perlu dilakukan perubahan perilaku seperti menanamkan kesadaran hidup sehat, menanamkan pemahamn agama oleh para tokoh masyarakat, membangun dan mencipgtakan hubuingan antar sesame baik di lingkungan rumah, sekolah dan akntor. Selain itu dihimbau kepada para orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk memberikan tauladan yang baik guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Mkiras dan narkoba di lingkungan masing.masing.

Ketua panitia penyelenggara, Moh. Ilyas, SH melaporkan, Mkiras dan narkoba sampai saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat, penyebarannya tak lagi mengenal status social, ekonomi dan usia. Sedangkan narkoba juga tak mengenal batasan umur dan status tua muda bahkan anak-anak banyak yang terjerat narkoba.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, lanjut Ilyas, dalam rangka menunjang program Pemkab. Lobar untuk meningkatkan upaya pemberantasan penyakit masyarakat yakni penyalahgunaan Miras dan narkoba. “Adapun peserta penhyuluhan sebanyak 40 orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita/PKK/Dharma Wanita Kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDN), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Anggota Satgas Forum Percepatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (FP4GN), jelas Ilyas. (her-humas)

Giri Menang – Tampak PLT Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid,M.Si dan Kepala Dikpora NTB saling berhadapan dan siap menyerang. Masing-masing membawa senjata rotan (penjalin) dan perisai dari kulit kerbau (ende). Akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindari dan keduanya saling menyerang dibawah rintik hujan yang mulai turun membasahi arena pertempuran. Namun itu hanya rangkaian dari pembukaan Lomba Peresean yang diadakan oleh Padepokan Siluman Pengsong di Kecamatan Labuapi. Acara yang berlangsung mulai tanggal 21 – 30 November 2015 itu dihadiri dan dibuka secara langsung oleh PLT Bupati Lobar beserta sejumlah kepala SKPD, Kepala Dikpora NTB beserta tamu undangan lainnya. (lebih…)

Tradisi berhemat dengan cara menyisihkan sebagian uang belanja untuk ditabung khususnya bagi pelajar hendaknya dimulai sejak dini. Peran institusi sekolah, orangtua wali dan lembaga perbankan haruslah menjadi mentor terdepan atas gerakan gemar menabung bagi pelajar. Menuju itu semua, Jumat (18/11) lalu SMKN 1 Gerung menggandeng Bank NTB Cabang Gerung untuk memberikan pencerahan, pemahaman sekaligus memotivasi para pelajar lingkup SMKN 1 Gerung untuk hidup berhemat dengan cara menabung. “Gerakan gemar menabung bagi para pelajar ini merupakan tindaklanjut dari gerakan serupa yang telah dicanangkan Wagub NTB beberapa waktu lalu,” jelas Hj. Bq. Alwani Uzair dari Bank NTB cabang Gerung.

Inisiasi antara lembaga pendidikan dan perbankkan ini tentu saja mendapat apresiasi tinggi dari segenap dewan guru, para pelajar dan TU di SMKN 1 Gerung. Semangat ini justru ditunjukkan oleh Kepala SMKN 1 Gerung, Drs. Zainal Arifin, M.Pd dengan memberi hadiah bagi para siswanya berupa buku tabungan dan isinya yang bisa menjawab pertanyaan.

Tidak ketinggalan Bank NTB Cabang Gerung dipimpin Ny. Hj. Alwani Uzair menghadiah sejumlah buku tabungan beserta isinya kepada siswa SMKN 1 Gerung yang menjawab dengan benar berbagai produk tabungan Bank NTB. Dan serangkaian kegiatan olahraga menyambut HUT PGRI ke 70 Bank NTB Cabang Gerungpun member dukungan berupa bantuan dua buah bola basket kepada pihak sekolah.

Ny. Hj. Bq. Alwani Uzair dalam sosialisainya mengajak para siswa untuk untuk selalu hidup hemat dengan cara gemar menabung. “Gemar menabung selain merupakan pendidikan karakter para siswa,disiplin dan bernilai edukasi bagi siswa, juga sebagai bekal dan kesiapan siswa setelah mereka keluar dari sekolah. Mereka bisa memanfaatkan hasil tabungannya untuk modal usaha agar hidup mereka lebih mandiri,” ujar Alwani.

Road Show ke sekolah-sekolah lainnya dikatakan Alwani, juga sering dilakukannya. Tujuannya tak lain bagaimana mengajak para pelajar untuk selalu berhemat dan mulai memikirkan masa depan yang lebih baik dengan cara gemar menabung. Masalahnya para pelajar saat ini lebih mengarahkan keuangannya ke hal-hal yang sifatnya konsumtif. “Lebih baik mereka membiasakan diri menabung. Jika saatnya nanti mereka perlu biaya pendidikannya, ada yang bisa diharapkan,” ujar perempuan ramah ini.

Menurut Alwani, selain bernilai edukasi dari kegemaran menabung ini, terkandung nilai pembelajaran lainnya yang bisa dipetih. Ia member contoh, dengan menabnung para siswa bisa mengetahui mengetahui proses transaksi administrasi di Bank serta proses pembuatan dan penggunaan ATM. “Bank NTB punya tiga produk tabungan. Diantaranya Tabungan Simpeda, Tabunganku dan Tambora dan Simpel (Simpanan Pelajar),” tegasnya.

Ke depan Alwani berharap agar jajaran pendidikan di Lobar bisa bekerjasama dengan Bank kebanggan masyarakat Lobar ini yang lebih baik terutama para siswa. Demikian  juga kalangan guru bisa memberikan pemahaman akan kesadaran mereka untuk lebih hidup berhemat dengan cara gemar menabung kepada siswanya. “Kecuali itu juga diharapkan ada kepedulian orangtua untuk memotivasi anaknya agar hidup hemat dengan menyisihkan uang belanjanya untuk menabung,” tambahnya.

Khusus tabungan Simpel, Alwani menjelaskan, jika produk yang satu ini merupakan produk terakhir dari Bank NTB yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)diperkenalkan kepada para pelajar da Simpel ini ada di seluruh Indonesia. Simpel ini dikeluarkan dalam rangka perluasan akses keuangan, khususnya bagi para pelajar. Berbagai prosedur dan persayaratan dipaparkan Bq. Alwani Uzair saat itu.

Secara umum kata dia, tujuan umum menabung untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa, orangtua dan lingkungan sekolah khususnya produk tabungan Simpel. Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan dan fitur yang menarik siswa sekolah. Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan sejak dini. Mengajarkan kepada siswa utk memiliki dan mengembangkan asset dengan cara menabung. Hal ini utk member motivasi pada anak-anak agar menyanyangi uangnya.

Adapun manfaat menabung bagi siswa kata Alwani, sebagai sarana edukasi keuangan bagi siswa, mendorong budaya gemar menabung, melatih mengelola keuangan sejak dini. Memberi edukasi kepada orangtua tentang pengelolaan keuangan bagi anak-anak. Memudahkan orangtua untuk mengontorol keuangan pengeluaran anak. Dan untuk sekolah sarana edukasi keuangan bagi siswa dan guru, menumbuhkembangkan budaya menabung di sekolah serta sarana sistem pembayaran keuangan yang efektip dan efisien di lingkungan sekolah.(her-humas)

Penyebaya tak bisa dibendung. Tiap tahun kasusnya terus menanjak naik. Anehnya lagi, kawasan wisata Senggigi, dituding sebagai penyumbang terbesar kasus yang disebarkan melalui hubungan seksual ini.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar, H.M.Djunaini, SH melaporkan, secara khusus, kasus HIV/AIDS di wilayah Lobar, tiap tahun mengalami peningkatan. Sampai September 2015, kasus komuliatif HIV/AIDS mencapai 151 kasus. Dirinci, HIV 75 dan AIDS 76 kasus. Dari data ini, 20 orang diantaranya yang menjangkiti ibu rumah tangga (IRT). (lebih…)

Inovasi, kreatifitas, metodolgi, trobosan dan entah apa namanya yang sepadan harusnya menjadi support kinerja bagi sebuah organisasi yang muaranya pada pelayanan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat perlu untuk terus didukung. Untuk sebuah inovasi ataupun lompatan bagi sebuah organisasi tidak perlu jauh-jauh member contoh. Puskesmas Labuapi, Lombok Barat misalnya, patut dihargai bahkan diberi nilai tambah karena progressif memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang belum pernah dilakukan Puskesmas sebayanya di Lombok Barat, bahkan di seantero provinsi NTB sekalipun.

Bagaimana tidak spesifik, umumnya pelayanan kesehatan di peruntukkan bahkan diutamakan bagi masyarakat umum, namun yang dilakukan Puskesmas Labuapi dibawah komando H. Sahroji, SE, SKM, MM justru berbeda. Tanpa mengabaikan, apalagi membeda-bedakan pasien umum (normal) dari sisi fhisik, pasien dengan penyandang penderita disabilitas juga turut menjadi perhatian dan skala perioritas pelayanan dasar kesehatan.

Belum lama di bulan Oktober 2015 lalu Puskesmas Labuapi merintis, jika tak dikatakan melauncing Puskesmas Labuapi Menuju Puskesmas Cinta Difabel di kantor Desa Bagik Pola Barat. Kegiatan ini sebagai wujud sosialisasi dan bentuk layanan puskesmas Inklusi yaitu dengan menyatakan bahwa Puskesmas Labuapi adalah salah satu Puskesmas cinta difabel. Kegiatan sosialisasi ini terlaksana berkat kerjasama Puskesmas Labuapi dengan PPPD (Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas) di desa Bagek Polak Barat yang di fasilitasi oleh mahasiswa STIKES Mataram program profesi angkatan 10B 2015.

Sejumlah institusi kesehatan hadir saat itu baik dari kabupaten, provinsi ataupun jajaran Puskesmas Labuapi. Tentu saja masyarakat penderita disafebl se-Kecamatan Labuapi hadir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baginya sangat bermakna bagi perjalanan hidupnya atas kepedulian Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD ini.

Ka. Puskesmas Labuapi, H. Sahroji berpandangan, guna mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, fhisik, mental dan social serta produktivitas yang optimal, Puskesmas yang bersebelahan dengan SMKN 1 Labuapi ini melakukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesenhatan secara terus-menerus baik kepada meraka yang normal ataupun pada mereka yang dengan latar belakang keterbatasan fhisik (difabel).

Menurut H. Sahroji dari data yang dimiliki Pusat pengembangan Potensi Disabilitas (P3D), Kecamatan Labuapi, tercatat sebanyak 200 orang dengan keterbatasan. Jumlah ini cukup besar sehingga Puskesmas Labuapi merasa berkewajiban dan terpanggil untuk memberikan pelayanan yang memadai dan komprehensip kepada mereka yang dengan keterbatasan (difabel).

Tujuan dirintisnya Puskesmas Difabel ini, jelas Sahroji, terwujudnya kesehatan fhisik, mental dan sosial serta produktivitas yang oftimal bagi penyandang difabel. Secara khusus bertujuan, mempererat tali persatuan dan persaudaraan antara pemberi pelayanan dengan penyandang difabel, meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam kemandirian kesehatan dan terpenuhinya hak-hak penyandang difabel dalam pelayanan kesehatan.

Adapun pelayanan kesehatan yang bias dimanfaatkan oleh penyandang difabel menurut fungsinya, kata Sahroji menambahkan, yakni pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), pelayanan Puskel (Puskesmas Keliling), Pelayanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Pelayanan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu), Pembinaan Kelompok dengan Kebutuhan Khusus. Pelayanan kesehatan ini untuk membantu penyandang difabel dalam meningkatkan pengetahuannnya dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada penyandang difabel dan diadakan setiap bulan di Sekretariat P3D di Desa Bagik Pola Barat, Labuapi. (her-humas)

Sumber

Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB oleh IMI pusat ditunjuk sebagai penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Lombok Time Rally Roda Empat di Mataram. Kejurnas ini dimulai, Sabtu (14/11) yang rencanya dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Sebelum digelarnya Kejurnas, para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia ini, diterima sebelumnya oleh Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Bencingah Agung, kompleks pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat, Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung Sabtu (14/11). Penerimaan di LOmbok Barat mengingat peserta Kejurnas melintas di wilayah Lombok Barat, dimana rombongan peserta ini masuk melalui Pelabuhan Lembar dikarenakan Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar dari dan ke NTB. Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Lobar drs. HM. Uzair, sejumalah kepala SKPD terkait disertai Ketua IMI NTB, Nurhaidin.

Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyambut gembira peserta Kejurnas yang berkesempatan diri untuk melintas di Lombok Barat. Sayangnya, kata mantan Ketua KPU ini, jika saja jadwal rally ini lebih banyak kesempatan untuk melintas di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Lombok Barat, sangatlah menguntungkan dari sisi destinasi wisata lama dan baru yang mesti harus disinggahi. Bagaimanapun juga para peserta Kejurnas akan berdecak kagum melihat keindahan alam yang ada di Lombok Barat utamanya di wilayah Sekotong.

Sebagai perbandingan atas keunggulan wisata di Sekotong atau wilayah selatan Lombok Barat ini, Fauzan Khalid menyebut jika di Senggigi hanya satu titik atau satu gerdu pandamng keindahan pantai yang bias dinikmati. Namun berbeda dengan Sekotong, lokasi wisata ini setidaknya antara 5-7 titik pantai indah yang bisa dinikmati. Belum lagi terdapat tidak kurang dari 23 gili (pulau kecil) ada di Sekotong. Hasil penelusuran Fauzan Khalid menyimpulkan, jika masing- masing gili di Sekotong memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. “Diharapkan ke depan wilayah Sekotong bias menjadi daerah tujuan wisata paforit dan unggulan di NTB bahkan nasional.

Pada kesempatan itu juga, Fauzan Khalid memperkenalkan obyek wisata lainnya seperti Pantai Cemare, Lembar. Pantai ini menjadi pilihan wisata bagi wisatawan local maupun asing. Belum lama, katanya di Pantai Cemare dilakukan penanaman massal mangrove (bakau) dimana tempat ini dijadikan pilot projeck penanaman bakau se-NTB. Gerakan ini merupakan kerja bareng antara Pemkab. Lobar dengan TNI, PMI kabupaten, PMI Provinsi, PMI Pusat dan PMI Amerika.

Ditambahkan Plt. Bupati, sebelumnya banyak kegiatan bernotor yang pernah dilaksanakan di Lombok Barat. Belum lama ini juga terlaksana sukses Kejurnas Drag Bike Region III di Lombok Barat yang juga berkat koordinasi dengan pihak IMI NTB. “Guna lebih menghidupkan dan menggemakan Lombok Barat ini di kancah nasional, saya bahkan pernah survey lokasi bersama Ketua IMI NTB di Lobar ini untuk merencanakan pembangunan circuit motor yang nantinya bias dijadikan sebagai destinasi wisata bermotor di Lombok Barat. Karena itu perlu support rekan-rekan yang aktif di olahraga bermotor,” jelas fauzan Khalid.

Sementara itu Ketua IMI NTB, Nurhaedin menjelaskan, Kejurnas ini merupakan program dari PB IMI Pusat. Dimana ada 3 provinsi yang mendapatkan kepercayaan untuk menggelar kegiatan, yaitu Bali, NTB dan Riau. Ada lima seri Kejurnas, dan NTB merupakan seri ketiga. Kecuali itu ia menambahkan, seri pertama dilaksanakan di Sulawesi Selatan, kemudian seri kedua di Bali, dan NTB mendapatkan seri ketiga. Berikutnya seri keempat di Batam, dan terakhir seri kelima akan berlangsung di Jawa Timur.

Diutarakannya, Kejurnas Time Rally di NTB ini telah dipersiapkan sejak 4 bulan lalu, dengan mengundang 25 Provinsi. Sebelumnya telah mendaftar sebenarnya ada 450 atlet, dimana 1 regu terdiri dari 3 atlet. Namun karena keadaan cuaca yang tidak bersahabat (erupsi Gunung Baru Jari), kemungkinan hanya setengah (sekitar 10 provinsi) dari jumlah peserta yang hadir. Padahal, ke 25 provinsi itu sudah mendaftar.

Adapun 10 provinsi yang dipastikan hadir diantaranya Provinsi Jatim, Jogjakarta, Jateng, Kaltim, Sumsel, Sulsel,  Riau, Bali, DKI dan NTB. Namun ia gembira mengingat separuh dari peserta bias hadir. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari, banyak peserta yang batal hadir. Mereka mengaku tak berani datang ke NTB, meskipun BIL sudah dibuka. Kejurnas diikuti 52 tim,” ujarnya. (her-humas)

Tak sedikit persoalan yang dihadapi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik prosedur , persyaratan maupun persoalan krusial dalam hubungannnya dengan industrial ketenaga kerjaan hingga selesainya masa kontrak khususnya para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena itu Bagian Administrasi Kesra Setdakab. Lombok Barat menginisiasi persoalan tersebut dengan melakukan pembinaan bagi para calon TKI asal Lombok Barat mulai 10-11/11-2015 lalu di aula Baznasda Lombok Barat. Selaku nara sumber pada kesempatan tersebut diantaranya H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM Kabag. Adm. Kesra Lobar dengan materi “Kebijakan dan Perlindungan Pemda Bagi Calon TKI Di Kabupaten Lombok Barat , “Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Lombok Barat” oleh Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Drs. Mujtahidin dan Agus Martimbang S.Sos dengan materi pentingnya identitas kependudukan bagi masyarakat. Moderator kegiatan ini disampaikan Hj. Dewi Dahliana Kasubag Nakertrans Bag. Adm. Kesra Setda. Lobar.

Dalam pemaparannya Kabag. Adm. Kesra Lobar, H. Muktasimbillah menjelaskan, data yang diakses dari Disnakertrans. Lobar menunjukkan, jika hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 394.837 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 32 orang yang bekerja pada 24 perusahaan yang tersebar pada daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut pejabat humoris ini, dalam Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 5 ,6 dan Pasal 7 menyebutkan, Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban untuk Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. “Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,”kata Muktasimbillah.

Sedangkan informasi pekerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang     Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi, Penduduk dan tenaga kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hubungan itu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, kerja teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Sedangkan penempatan tenaga kerja ini menurut Muktasimbillah diarahkan tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutan sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Lobar, Drs. Mujtahidin menjelaskan, identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kab. Lobar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yakni, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas, permasalahan tingginya angka pencari kerja dan masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja.

Adapun program peningkatan kesempatan kerja meliputi, kegiatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan Kesempatan Kerja. Sedangkan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan meliputi, kegiatan Fasilitasi Prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kecuali itu Mujtahidin menyebutkan, permasalahan penempatan tenaga kerja meliputi, Jumlah pencari kerja aktif (dalam negeri) terdaftar               sebesar      2.029 orang (Laki-laki : 1.057 dan         Perempuan : 972). Penempatan TKI ke luar negeri dihadapkan pada tingkat pendidikan rendah, Ketidaklengkapan dokumen keberangkatan, lemahnya perlindungan hukum, koordinasi lintas sektoral/lembaga masih lemah.

Sementara itu Agus Martimbang dari Disdukcapil Lobar mengharapkan agar masyarakat yang belum membuat KTP untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Lombok Barat. KTP penting dibuat karena menyangkut dokumen persayaratan yang harus tersedia dalam setiap kebutuhan baik untuk melamar kerja, menjadi TKI ataupun untuk pembuatan KK, akte nikah dan lain sebagainya. “Diusahakan agar data yang ada di KTP harus sama dengan data-data lainnya baik yang ada di KK maupun dokumen penting lainnya seperti SIM, paspor dan sebagainya. “Kaitannya dengan para calon TKI, KTP penting dimiliki sebagai dokumen yang wajib diperlukan dapam pembuatan paspor bagi calon TKI ke luar negeri,” kata Agus. (her-humas)

Penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan , sebagai tolok ukur terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah yakni terfokos pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pernyataan tersebut dikemukakan, Sekda Lombik Barat, Drs. HM. Uzair saat membuka Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan PATEN, Selasa (10/11) di Aula Pemkab. Lombok Barat Giri Menang, Gerung.

Menurut HM. Uzair, PATEN merupakan bentuk respon yang memperihatinkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tat Kelola Pemerintahan yang baik. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota.

PATEN juga merupakanmerupakan implementasi Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didasarkan pada PERMENDAGRI No tahun 2010 tentang Pedoman PATEN bahwa seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 harus telah menerapkan PATEN.

Uzair menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah merespon atas kebijakan tersebut dan pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Usia dua tahun bagi penyelenggaraan sebuah program kegiatan, tentu masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan itu hendaknya dapat diperbaiki secara terus-menerus sampai pada tujuan utama penyelenggaraan PATEN ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang memrelukan bantuan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di tingkat kecamatan.

Menurut Uzair, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Pemahaman dan penyiapan aparatur harus segera diberikan, terutama kepada aparat yang terlibat dalam bidang pelayanan publik di Kecamatan.

Salah satu strategi pembinaan yang akan dilakukan yakni dalam bentuk Bimtek tentang PATEN, khususnya menyangkut pemahaman teknis dan penerapannya.

“Dengan pembekalan melaljui Bimtek ini diharapkan para peserta dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber dengan harapan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek ini dapat membantu para peserta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja di kecamatan saudara masing-masing,” kata HM. Uzair.

Kepada peserta Uzair mengingatkan untuk tidak pernah berhenti belajar dan bisa mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen bersama bagi kemajuan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.

Hamka, Sos, MM Kabag. Adm. Pemerintahan Umum Setdakab. Lobar melaporkan, Bimtek PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi bagi Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/kota dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. PATEN merupakan bentuk implementasi Permendagri No. 4/2010, dimana setiap kabupaten/kota di Indonesia harus menerapkan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya hingga tingkat kecamatan. Bahkan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang lebih dulu menerapkan pelayanan administrasi terpadu sampai pada tingkat kelurahan.

Adapun tujuan Bimtek ini menurut Hamka, dalam rangka mempersiapkan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang handal, ramah dan cepat dalam hal pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu mewujudkan padfaigma yang sama sesuai visi Kabupaten Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat.

Peserta Bimtek sebanyak 50 orang yang terdiri dari pegtugas pelayanan di Kecamatan, koordinator pelayanan PATEN. Peserta masing-masing kecamatan berjumlah lima orang. Bimtek ini berlangsung selama dua hari (10-11/11).

Adapun materi Bimtek diantaranya, Pelayanan Prima di Kecamatan disampaikan Widyaswara BKD Diklat Prov. NTB, Dr. Junari Bin Ismail, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Bagian Organisasi Tata laksana setdakab. Lobar dan Teknis Perhitungan Retribusi Perijinan dari BPMP2T Lobar. (her-Humas)