Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Institut Otonomi Daerah (i-Otda) di Jakarta dalam rangkaian Hari Otonomi Daerah, Selasa (26/4).

“Tadinya i-Otda itu saya pikir singkatan dari internet karena di sini ada seminar tentang smart city juga, tapi ternyata institut,” ujar Kalla mengawali sambutannya.

Ia berharap i-Otda bisa memberikan manfaat dalam pemikiran-pemikiran mengenai otonomi daerah.

“Selamat kepada i-otda. Saya hanya mengingatkan bahwa yang permanen adalah perubahan. Teknologi berubah, maka sistem pemerintahan harus berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden i-Otda Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa lembaganya didirikan oleh sejumlah praktisi dan pakar di bidang pemerintahan, hukum pemerintahan daerah, politik lokal, dan otonomi daerah.

“Organisasi ini bersifat nirlaba dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan desentralisasi dan otonomi daerah kita, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya,” ujarnya.

Peluncuran itu ditandai dengan penekanan tombol video berisi tentang program otonomi di berbagai daerah.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/26/wapres-resmikan-institut-otda

Persentase lahan pesisir laut di Lombok Barat yang dikatagorikan cukup kritis. Pasalnya ditemukan sebanyak 30 persen dari luas lahan sebanyak 362  hektar mengalami kritis. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar melakukan rehabilitasi dengan menanam bibit mangrove.

Staf ahli Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut KKP Aryo Hanggono, pada gerakan ayo menanam mangrove mengatakan Desa Cendi Manikove, di Desa Cendi Manik, Sekotong Rabu lalu dipilih karena faktor kerentanan. Daerah ini termasuk kawasan rawan tsunami. Selain itu, Cendi Manik juga perlu rehabilitasi sebagai Green Belt (perlindungan) terhadap abrasi. “Dari kegiatan kita ini, ada manfaat ekonomi kedepan. Yakni membuka peluang kerja dan mata pencaharian baru,” jelasnya. (lebih…)

Giri Menang – “Mari kita membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berlandaskan pada 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, social budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan sosialisasi, ekonomi, reproduksi, dan pelestarian lingkungan” ajak Bupati Lombok Barat (lobar) H Fauzan Khalid, M.Si saat menghadiri acara penerimaan tim penilai lomba Ketahanan Keluarga, di Kantor Desa Kekeri , Rabu (20/04/2016). Acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Lobar Hj Khairatun Fauzan Khalid, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB DR. Lalu Makrifuddin, Asisten I Lobar Hj Baiq Eva Nur Cahya Ningsih, kepala BKBPP Lobar H Mahrum, Beberapa SKPD dan 13 Tim Penilai Lomba. (lebih…)

Giri Menang- Sekitar 3.000 orang memadati area Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) dalam rangka peringatan HUT Lobar ke 58, Minggu (17/4/2016) lalu. Jumlah yang melebihi perkiraan panitia penyelenggara itu menjadi bukti antusias dan dukungan masyarakat Lobar terhadap kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid, M.Si yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin dan Komandan Upacara AKP Burhanuddin dari Polres Lobar. Selain itu, turut hadir Wakil Ketua DPD RI, Ketua DPRD NTB, Ketua DPRD Lobar, Mantan Bupati, Wakil Bupati serta Sekda Lobar, Muspida dan Tokoh Agama serta Masyarakat Lobar. (lebih…)

Pembangunan tahun 2015, merupakan hasil perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Barat (Lobar). Jumlahnya mencapai 3.729 paket. Peresmian paket proyek yang digelar di Bencingah Agung, Selasa (12/4) ini, mencakup pembangunan berbentuk konstruksi bangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keuangan. Paket ini menelan dana sebesar Rp.412.265.409.406 Milyar. Sumber dananya dari APBD, APBN, PNPM, PPIP, TP, dana Dekonsentrasi dan sumber lainnya. (lebih…)

Giri Menang – Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, M.Si didampingi Kabag Kesra bersama Camat Batulayar dan Camat Gunungsari menghadiri acara peringatan Isra’Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus satu tahun pembangunan Masjid Al Amanah Dusun Sandik Bawaq, Kecamatan Batulayar, Minggu (10/4/2016). Turut hadir dalam acara itu Bapak Asisten III Provinsi NTB, Drs H Lalu Safii,M.M, Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun Sandik Bawaq. (lebih…)

Giri Menang – Mengawali hari sebagai Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, M.Si memimpin apel pagi didampingi Sekda dan Asisten serta sejumlah kepala SKPD, di Halaman Kantor Bupati Lobar, Kamis (7/4/2016). Bupati berpesan kepada seluruh peserta apel yang hadir untuk lebih memperkuat kebersamaan dan kedisiplinan. “Mari kita lebih meningkatkan prestasi bukan prestise,” pungkasnya.

(lebih…)

Giri Menang – Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, M.Si di dampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar H. Ilham, MPd memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang di laksanakan mulai hari ini, Senin (4/4/2016). Salah satu sekolah yang berkesempatan dipantau pada hari ini adalah SMAN 1 Kediri. “Kita semua berharap anak-anak kita ini bisa lulus dengan jujur, yaitu dengan cara tidak mencontek dan lain sebagainya serta bisa lulus seratus persen, lebih baik tidak lulus daripada tidak jujur” ujar H. Fauzan. (lebih…)

Jakarta (1 April 2016) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap melaksanakan Ujian Nasional 2016, yang akan mulai berlangsung 4 April nanti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan yang penting dibicarakan tentang Ujian Nasional (UN) kali ini adalah soal kejujuran, bukan lagi soal kelulusan. Sejak 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh sekolah, melalui ujian sekolah, bukan UN.

“Yang dibicarakan tentang UN saat ini adalah kejujuran, bukan kelulusan. Prestasi penting, jujur yang utama. Ujian itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak ada lagi „subsidi jawaban‟. Ini berarti Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden sudah mulai terlaksana.,” kata Mendikbud Anies Baswedan, saat konferensi pers UN 2016, di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (1/04).

(lebih…)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan memberlakukan kebijakan soal perekaman KTP elektronik. Mulai mulai 1 April 2016 masyarakat bisa melakukan perekaman dan percetakan KTP el di luar wilayah domisilinya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, proses pembuatan e-KTP sangat mudah. Masyarakat bisa membawa KTP lama ke kantor kelurahan, kecamatan atau Dinas Dukcapil terdekat.

“Jadi tak usah repot harus melakukan perekaman atau percetakan KTP el di kampung halamannya,” tegas Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).

Mekanismenya, mula-mula masuk ruang sesi pemotretan, lalu dilanjutkan rekam 4 sidik jari masing-masing tangan. Setelah itu, merekam sidik jempol tangan kanan dan kiri lalu sidik jari telunjuk kanan dan kiri. Proses yang terakhir yakni merekam iris mata. Setelah itu tandatangan elektronik.

Selain itu, ia berencana untuk menyesuaikan SOP antara mencetak karena rusak dengan mencetak karena hilang dan nantinya akan dibuatkan loket khusus. Proses ini pun juga tidak akan memakan waktu yang lama. Bahkan, bisa dilakukan di luar daerah domisilinya.

“Kalau sudah pernah dicetak mengubahnya cepat sekali. Tidak ada alasan bagi daerah untuk mencetaknya lama, SOP-nya akan kita sesuaikan, ” jelas Zudan.

Ia menambahkan, selain mempermudah pembuatan dan perbaikan e-KTP, proses pengurusan surat pindah tempat tinggal pun sudah tidak ribet lagi. Cukup hanya dengan menyertakan Surat Keterangan Pindah (SKP WNI).

“Perpindahan penduduk perlu SKP WNI tidak boleh disertakan PBB. Di DKI masih mensyaratkan SKCK, Padahal penduduk boleh saja pinah dari daerah satu ke daerah lain, nantinya biar dia dibina petugas di daerah itu,” tandasnya.

Zudan juga mengingatkan bahwa KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah tidak berlaku lagi dan bagi yang masih menggunakan KTP lama bisa dipidana dan sifatnya umum.

“Bisa saja polisi yang menangkap orang yang masih menggunakan KTP SIAK. Kami tidak mau hal ini terjadi, kami terus sosialisasikan hal ini,” tambahnya.

Sumber