Mataram, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali mengukir prestasi membanggakan. Kali ini Lobar meraih prestasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini WTP ini adalah yang ke 10 kali berturut turut yang diterima oleh Pemda Lobar.

Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat diserahkan secara langsung oleh Ketua BPK Perwakilan NTB, Kamis, 30 Mei 2024 di Aula BPK NTB di Mataram. Hadir dalam. Kegiatan ini Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham, M.Pd bersama sejumlah jajaran, para kepala daerah se NTB, Pimpinan DPRD se NTB, Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Rusmana dan tamu undangan lainnya.

Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati Lobar H. Ilham menyambut gembira opini WTP dari BPK Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023. Menurutnya keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua jajarannya dalam mewujudkan pembangunan dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga Lobar dapat meriah WTP 10 Kali Berturut turut. “Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua jajaran sehingga opini WTP ini dapat kita raih 10 kalj berturut turut. Terima kasih atas hasil ini” ujarnya.

Ilham meminta agar semua jajarannya tetap bekerja maksimal dan sesuai aturan yang berlaku sehingga opini WTP ini dapat dipertahankan. Tentunya ini sebagai salah satu upaya nyata Pemda dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan transparan. “Tetunya kita berharap hal ini dapat terus kita pertahankan. sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat lobar” ujarnya

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Rusmana menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemeriksaan keuangan. Ia menyampaikan bahwa tim BPK telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/Kota di Propinsi NTB. Diharapkan proses dan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam kesempatan ini Kepala BPK Perwakilan NTB juga memuji penggunaan aplikasi pendapatan daerah yang dimiliki oleh Lombok Barat. “Ada sistem atau aplikasi yang baik dalam hal pendapatan daerah seperti yang dimiliki oleh Pemkab Lobar. Hal ini baik untuk diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya” ujarnya.

Lombok Barat meraih opini WTP 10 kali berturut turut sejak tahun 2015. Capaian WTP ini sekaligus sebagai kado istimewa HUT Lombok Barat ke 66 yang jatuh pada tanggal 17 April 2024 lalu. (Diskominfotik/Fiyan/Arf)

Sekotong, Diskominfotik. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Melaksanakan kegiatan Pasar Murah di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Rabu, 22 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pejabat Dinas Koperasi dan UKM, Pejabat Inspektorat, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Maksum menyampaikan kegiatan operasi pasar murah ini dilaksanakan untuk mengantisipasi inflasi harga menjelang hari besar keagamaan yaitu Idul Adha. Menurutnya banyaknya permintaan menjelang hari raya idul adha berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi. Karenanya Pemerintah Daerah menggelar pasar murah untuk mengendalikan inflasi agar tidak melonjak. “Kegiatan ini untuk mengantisipasi terjadinya inflasi jelang idul adha” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan kegiatan pasar murah ini menjadi salah satu strategi TPID mengendalikan inflasi di Lobar. Hal ini sebagai langkah sigap TPID untuk menjaga agar inflasi terkendali diangka yang tepat. Ia menyampaikan inflasi ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah melelui TPID karena sangat berpengaruh terhadap. Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengendalian inflasi ini menjadi salah satu tugas khusus dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dipantau langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
“Ini menjadi salah satu mandatori dari Pemerintah Pusat yang langsung dipantau oleh Menteri Dalam Negeri” ujarnya.

Dalam kegiatan Pasar murah ini masyarakat berbondong bondong membeli berbagai kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Sejumlah kebutuhan pokok yang dijual seperti Beras, Cabai, Bawang, minyak Goreng, sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Kegiatan pasar murah ini selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Karang Bayan kecamatan Lingsar pada 28 Mei 2024 dan di Desa Rumak Kecamatan Kediri 4 Juni 2024. Kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi di Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Lembar, Diskominfotik. Komitmen Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam mendukung program nasional penurunan stunting tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfotik yang memberikan makanan tambahan (PMT) kepada 35 Balita terindikasi stunting di desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Sabtu, 18 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Lobar H.Ilham, M.Pd, Ketua TP PKK Lobar Ny. Hj. Erni zuhara Ilham, Asisten II Setda Lobar H.Lalu Najamudin dan Istri, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, Ketua DWP UP Diskominfo Ny. Pujiana Iswati Ahad, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Arief Rachman, M.Sos, Bendahara DWP Diskominfotik Ny. Baiq Indira Arief Rachman, Pengurus DWP Diskominfotik, Kepala Desa dan masyarakat.

Saat ditemui setelah acara, Ketua DWP Diskominfotik Lobar menyampaikan bahwa kegiatan ini wujud kepedulian DWP Kominfotik terhadap persoalan stunting yang merupakan program nasional. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Ia menambahkan bahwa pemberian makanan tambahan ini merupakan program kerja DWP Diskominfotik yang telah dibahas saat rapat kerja beberapa waktu lalu.
Ia menyampaikan dari informasi yang diperoleh tim DWP Diskominfitik jumlah balita yang berpotensi dan terindikasi stunting di desa eyat mayang sekitar 35 balita. “Pemberian makanan Tambahan (PMT) bagi balita ini sebagai bentuk kepedulian DWP Kominfotik terhadap persoalan stunting. Mudah mudahan pemberian PMT ini dapat menurunkan angka stunting di Lobar”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, ST, M.Eng menyampaikan kegiatan DWP ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini karena program DWP ini dilaksanakan secara bersama sama dengan program Pertunjukan Rakyat Dinas Kominfotik bersama Bea Cukai Mataram di Desa Eyat Mayang. Menurutnya hal ini sangat positif karena memiliki tujuan yang sangat baik yaitu menurunkan angka stunting di Lombok Barat. “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pertunjukan rakyat yang dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Ini tentu sangat positif dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar”ujarnya.

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dari Pemda Lobar dalam hal ini DWP Diskominfotik merupakan rangkaian kegiatan Pertunjukan Rakyat yang dilaksanakan oleh Diskominfotik Lobar. Dalam kegiatan ini PMT ditandai dengan pemberian makanan tambahan secara simbolis dari Pj Bupati Lobar dan Ibu Ketua TP PKK kepada para balita. Kemudian diikuti oleh Ketua dan pengurus DWP Diskominfotik Lobar. Adapun isi PMT tersebut antara lain dua butir telur rebus, biskuit bergizi, pisang hijau dan makanan lainnya. Para balita dan orang tua balita sangat senang menerima PMT dari Pemerintah Daerah Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tetap sigap mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang digelar secara rutin oleh Kemendagri melalui zoom meeting setiap hari senin. Pada rapat koordinasi Nasional yang digelar secara daring, Senin, 20 Mei 2024 diikuti secara langsung oleh Pj Bupati Lobar Ilham,S.Pd, M.Pd, Asiten II Setda Lobar, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPS Lobar, unur TNI dan para pejabat lainnya di ruang Umar Maye Kantor Bupati Lobar. Hadir secara daring Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah se Indonesia.

Pada rapat Koordinasi nasional Pengendalian Inflasi Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan atau pemaparan agar semua daerah dapat mengendalikan inflasi dengan langkah langkah konkret dan terukur. Dalam kesempatan ini Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri membahas isu kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah, terutama komoditas pangan seperti beras, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng. Selain itu, rapat ini juga membahas evaluasi terhadap upaya penanggulangan inflasi di daerah. “Hingga saat ini beberapa daerah belum memberikan laporan melalui situs inflasi. Hal ini menunjukkan kemungkinan belum adanya upaya penanggulangan inflasi yang dilakukan” Ujarnya.

Sementara itu Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah dapat bekerja maksimal dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta agar TPID sigap dalam dalam mengantisipasi terjadinya fenomen yang berpotensi meningkatkan inflasi. Ia juga meminta agar TPID sigap dalam menyiapkan bahan bahan yang di butuhkan dalam rapat TPID Nasional.

H. Ilham meminta agar data data terkait inflasi harga harus benar benar valid dan tepat agar kebijakan yang diambil tidak keliru. Ia meminta agar jajarannya segera melakukan sinkronisasi data. Selain itu Pj Bupati dalam kesempatan ini meminta agar dilakukan perluasan cakupan dalam gerakan menanam. Hal ini agar kegiatan menanam cabe secara terpadu di dinas dinas dapat berjalan sehingga dapat mengendalikan inflasi. “Kita harus tetap. Bergerak, berkolaborasi dan bekerjasama dalam mengendalikan inflasi” ujarnya. (Diskominfotik/LBNN/ermn/fiyan/Latif)

Gerung, Diskominfotik. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik tidak perlu diragukan lagi. Setelah menggelar workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dan Kecamatan, Pemkab Lobar melalui Dinas Kominfotik bersama Komisi Informasi Propinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis PPID Desa, Senin, 20 Mei 2024 secara Offline dan Online di Aula PPID Diskominfotik Lobar.

Dalam Sambutannya Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan kegiatan Bimtek ini dilaksanakan melalui Program Senin Kita (Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita) yang merupakan salah satu program unggulan Diskominfotik. Ia mengatakan Pemkab Lombok Barat terus mendorong terlaksananya keterbukaan informasi Publik pada semua badan publik. Hal ini sesuai dengan amanah Undang Undang no 14 Tahun 2008 dan Perda no 2 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi publik. “Desa menjadi salah satu badan publik yang harus menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujarnya.

Ahad Legiarto menambahkan bahwa Narasumber dalam pelatihan ini adalah langsung dari Komisioner Komisi Informasi Propinsi NTB. Ia menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ketua dan Komisioner Komisi Informasi NTB yang telah memberikan materi bagi PPID Desa dalam kegiatan Bimtek PPID Desa yang diikuti oleh ratusan peserta secara offline atau zoom. Diharapkan dengan Bimtek ini PPID desa semakin baik dan masif. “Kami berharap Semua Desa memiliki PPID Sesuai dengan perintah udang undang”ujarnya.

Sementara itu Sansuri, S.Pt, MM Menyampaikan bahwa Bimtek ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan monev yang rutin dilakukan oleh Komisi Informasi setiap tahunnya. Ia mengatakan Keterbukaan informasi Publik adalah sebuah keharusan sesuai dengan perintah Undang Undang tentang Keterbukaan informasi publik. Karenanya desa sebagai salah satu badan publik wajib membuka data datanya kepada publik melalui PPID. “Kepala Desa adalah atasan PPID dan Sekdes adalah ketua PPID karenanya semua desa harus memiliki PPID Karena perintah langsung dari Udang undang, “ujarnya.

Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang monev keterbukaan informasi Publik oleh Komisioner KI NTB Asrarudin, S.AP, M.M.Inov. Dalam pemaparannya Asrarudi meminta agar semua desa memiliki PPID yang akan mempermudah tugas para kades dalam memenuhi informasi publik. Ia mengatakan keterbukaan informasi publik ini dinilai secara resmi oleh Lembaga resmi negara yaitu Komisi Informasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang teknis pelaksanaan monev oleh Pendamping Komisioner KI NTB.(Diskominfotik/rif)

Gerung, Diskominfotik. Komitemen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengendalikan Inflasi Harga Tidak Perlu diragukan lagi. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pemda Lobar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan langkah sigap dengan menggelar Pasar murah di Desa Babusalam Kecamatan Gerung, Ahad, 19 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Bupati Lobar H. Ilham, S.Pd, M.Pd, Pj Sekda H. Fauzan Husniadi, Asisten II Setda H.Lalu Najamudin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, para distributor dan masyarakat sekitar.

Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham mengatakan kegiatan ini sebagai langkah Sigap TPID Lobar dalam mengendalikan Inflasi jelang pelaksanaan hari besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Idul Adha 1445 H. Hal ini diperlukan agar harga harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi jelang Idul Adha yang nantinya menyebabkan terjadinya inflasi. “Melalui kegiatan operasi Pasar ini sebagai langkah sigap dan antisipasi kita agar tidak terjadi kenaikan harga yang drastis sehingga inflasi dapat tetap terkendali” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto menyampaikan kegiatan pasar murah TPID Lobar jelang Idul Adha ini akan dilaksanakan di empat titik antara lain di Desa Pelangan Sekotong yang akan digelar Rabu 22 Mei 2024. Kemudian di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar akan dilaksanakan Selasa, 28 Mei 2024. Selanjutnya kegiatan pasar murah di Desa Rumak Kecamatan Kediri Selasa 1 Juni 2024 dan pasar mudah di desa Babusalam Kecamatan Gerung hari ini, Ahad 19 Mei 2024. Ia menyampaikan hal ini adalah salah satu langkah atau upaya konkret TPID dalam mengendalikan inflasi. Diharapkan dengan adanya pasar murah jelang hari raya idul adha 1445 H, harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi. “TPID akan terus bergerak dan berupaya untuk mengendalikan inflasi di Lobar. Kita berharap dapat menjangkau semua wilayah sehingga inflasi di Lobar dapat dikendalikan” ujarnya.

Ahad menambahkan sejumlah strategi dan langkah sigap Lobar dalma. Mengendalikan inflasi antara lain mengelar operasi pasar murah, menggelar sidak di pasar dan distributor, melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan gerakan menanam cabai yang saat ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah. Langkah sigap dan strategi ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi harga di Lobar.

Adapun barang dan kebutuhan pokok yang dijual dalam pasar murah ini seperti beras, minyak goreng, telur, ikan, biskuit, mie instan dan kebutuhan pokok lainnya. (Diskominfotik/Ria/Husni)

Gerung, Diskominfotik. Atlet Sepatu Roda Lombok Barat terus menorehkan prestasi membanggakan di ajang Nasional. Setelah meraih sejumlah juara pada kejuaran nasional di Sidoarjo dan Semarang , kali ini para atlet memborong medali emas pada kejuaran Sepatu Roda Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Sirkuit Sepatu Roda Tambuh Jaya-Condro, pasiran, Lumajang, Jawa Timur. Kejuaran tingkat nasional ini berlangsung sejak tanggal 10 hingga 12 mei 2024.

Pada kejuaran tersebut Nusa Tenggara Barat mengirim tiga atlet yang berasal dari Gunungsari Lombok Barat. Antara lain Alvino Julian Hartono, Keysa Meylani Hartono, Keenan El Zhafran Pratama. Dalam kejuaran nasional yang bertajuk Mahameru Open Roller Skate 2024 atlet Lobar berhasil memborong 7 medali emas yakni Keysa Meylani berhasil. Meraih dua medali emas dan Keenan El Zhafran meriah lima medali emas. Selain itu dalam kejuaran ini altlet Lobar atas nama Keenan berhasil menjadi MVL (Most Valuable Player) speed KU A putra.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan Pemerintah Daerah mengapresiasi berbagai prestasi yang diraih oleh para atlet dan siswa Lombok Barat di berbagai ajang kejuaran baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi. Terbaru para atlet Lobar yang mewakili club sepatu roda NTB memborong tujuh emas pada kejuaran nasional. Menurutnya ini adalah prestasi luar biasa dari para atlet. “Para atlet dan siswa Lobar memiliki potensi yang luar biasa dan bisa berjaya pada berbagai kejuaran. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua” ujarnya.

Ahad Legiarto mengatakan Lombok Barat memiliki banyak talenta talenta hebat yang dapat membawa nama baik daerah. Hal ini tentu menjadi salah satu hal positif yang harus terus dibina dan didampingi sehingga dapat membanggakan Lombok Barat. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dan organisasi yang ada akan terus berupaya mencari dan membina bibit unggul daerah atau talenta talenta muda sehingga dapat mengharumkan nama daerah. “Tentu kita akan terus berupaya untuk mencari dan membina talenta talenta muda berprestasi agar Lombok Barat selalu terdepan dalam prestasi” ujarnya. (Diskominfotik/Tim IKP)

Giri Menang, Diskominfotik. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah penyalahgunaaan Pupuk bersubsidi. Pemda Lobar melalui dinas pertanian Kabupaten Lmbok Barat menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi program pupuk bersubsidi tahun 2024 dengan tim satgasus Pencegahan korupsi Mabes Polri. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Kamis (16/05/2024) dihadiri oleh Pj.Bupati Lombok Barat, Pj.Sekda Lobar, Tim Satgasus Mabes Polri, Kepala Dinas Perindag, Sekdis dinas Pertanian, jajaran dinas pertanian , Kepala Bagian, Perwakilan Kejaksaan tinggi, perwakilan kasi Intel polres dan stakeholder terkait distributor pupuk.

Dalam sambutannya Pj Bupati Lobar H.Ilham menyampaikan bahwa Pupuk merupakan hal yang sangat penting bagi petani untuk meningkatkan hasil prodikai petani. Ia mengatakan bahwa Pertemuan ini membahas tentang penambahan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini penting pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang sangat mempengaruhi capaian produksi.

H.ilham menyampaikan bahwa Kuota pupuk yang diterima Lombok Barat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut untuk urea meningkat dari 5.978.610 menjadi 10.231.000 sementara untuk NPK dari sebelumnya 3.796.323 menjadi 8.152.000 dengan selisih tambahan yaitu untuk Urea 4.262.390 dan NPK 4.355.577 serta tambahan untuk organik sebesar 716.000. “Namun demikian kita semua harus memastikan pupuk tersebut didistribusikan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan serta harus ada pemantauan dan pengawasan yang dilakukan sebagai upaya mencegah penyelewengan pupuk”jelasnya.

Sementara itu Ketua tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes polri Herbert Nababan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memantau ke lapangan dan mengawasi langsung distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi. “Saya berharap ketersediaan pupuk bersubsidi benar-benar disalurkan bagi kepentingan para petani dan tepat sasaran. Kita tidak ingin mendengar lagi, apa yang selama ini dikeluhkan para petani, yaitu masalah kelangkaan pupuk. Apalagi yang namanya pupuk bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi para petani harus tepat sasaran”ujarnya.(Diskominfotik/Ria/Juan)

Sekotong, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekda Lombok Barat H. Fauzan Husniadi saat membuka acara Sekolah Lapang Gempa Bumi, di Sekotong Lobar, Rabu, 15 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Lobar, Pimpinan BMKG NTB, para peserta yang berasal dari desa desa di Sekotong.

Dalam sambutannya penjabat Sekda Lobar mengatakan kegiatan ini sangat baik dalam menguatkan mitigasi bencana bagi masyarakat Sekotong. Hal ini menjadi salah satu bentuk langkah antisipasi sebelum terjadinya bencana. Hal ini sangat diperlukan karena Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi bencana. “Kami apresiasi langkah BMKG dalam melaksanakan sekolah lapang gempabumi. Hal ini sebagai langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya bencana” ujarnya.

Fauzan mengatakan Pemda Lobar sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Karenanya ia meminta agar kegiatan mitigasi bencana atau sekolah lapang gempa bumi ini juga dapat dilaksanakan di kecamatan kecamatan lain di Lombok Barat. Sebab Lombok Barat ini merupakan daerah yang memiliki pesisir dan garis pantai yang cukup panjang. “Tentu kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan di kecamatan lain agar masyarakat kami memiliki mitigasi bencana yang baik” ujarnya.

Sementara itu Kepala Balai Besar BMKG Wilayah III, Cahyo Nugroho mengatakan bahwa Sekolah Lapang Gempa Bumi ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi potensi terjadinya gempa dan tsunami di Indonesia khususnya di wilayah selatan. Sebab ancaman atau potensi terjadinya bencana di zona megatrhust di wilayah selatan perlu diantisipasi dengan baik. Ia juga mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah , TNI dan Polri dalam melaksanakan antisipasi terhadap bencana. Kegiatan ini juga kedepannya akan coba dilaksanakan di Kecamatan lain di Lombok Barat. “Tentu kita akan mendorong agar kedepannya kegiatan ini dapat dilaksanakan di semua kecamatan di Lobar seperti harapan dari pak Sekda tadi” ujarnya.

Kegiatan sekolah lapang Gempa Bumi ini akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 15 hingga 16 mei 2024. Didalam kegiatan ini juga disampaikan sejumlah materi tentang gempa bumi dan tsunami. Dalam kegiatan ini juga peserta akan melaksanakan kegiatan turun ke lapangan untuk menyusuri jalur evakuasi bencana. Selain itu dalam kegiatan ini juga diserahkan peta bahaya tsunami kepada desa desa di wilayah sekotong. (Diskominfotik/Tim IKP)