Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Lombok Barat TA 2017 Dari Tenaga Lepas (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementrian Pertanian)
Giri Menang – Kominfo. Sebagai sebuah sistem politik modern, Pemerintahan di Negara Republik Indonesia harus menerapkan demokrasi sebagai suatu sistem yang harus dijalankan. Pada konteks itu, demokrasi harus dapat menjadi alat untuk membentuk tatanan sosial yang memperbaiki sistem kehidupan sebuah bangsa.
“Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh orang-orang yang terpilih melalui Pemilu/Pilkada. Oleh karena itu masyarakat harus sadar pentingnya Pemilu,” ujar Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro saat meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Berugaq Demokrasi di Kantor KPU Lombok Barat, Rabu (15/3/2017).
Dikatakan Juri, seperti halnya di daerah ini maka pembangunan daerah seperti Lombok Barat sebagian besarnya sangat tergantung dari dua entitas hasil Pemilu, yaitu DPRD dan Bupati yang terpilih melalui proses Pemilu. “Orang-orang itu yang akan mengontrol kebutuhan publik. Untuk itu kita harus dapat menyaring orang-orang terbaik dan terpilih dengan (masyarakat) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.
NTB sebagai satu-satunya Provinsi yang tidak menyelenggarakan Pemilu di 2017, dilihat sebagai peluang untuk lebih mempersiapkan diri menyelenggarakan Pemilu/Pilkada di tahun berikutnya.
Untuk mendorong masyarakat agar sadar betapa pentingnya Pemilu demi menghasilkan pemimpin yang kompeten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang suatu sarana edukasi yang disebut Rumah Pintar Pemilu (RPP). Di tahun 2016 lalu KPU telah membangun rumah demokrasi tersebut di 9 provinsi dan sekitar 60 kabupaten dan kota.
Melalui RPP, KPU sebagai institusi manajemen Pemilu berharap dapat memberikan edukasi bagi para pemilih khususnya Pemilih Pemula tentang urgensi Pemilu dalam sebuah sistem negara demokrasi. Diharapkan, informasi yang terkumpul dalam suatu wadah berupa RPP dapat menjadikan wadah pengelolaan informasi Pemilu yang lebih efektif.
Khusus untuk RPP Berugaq Demokrasi milik KPU Lobar yang baru saja dia resmikan, diharapkan mampu menyediakan informasi dan data yang lengkap serta menjadi pusat informasi kepemiluan di Lombok Barat.
Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh Ketua KPUD Provinsi NTB Aksar Anshori, Asisten Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Kab. Lobar H. Halawi Mustafa, Kepala Bakesbangpol Kab. Lobar H. M. Fajar Taufik, SH. M. Ed., serta para petinggi Partai Politik di Kabupaten Lombok Barat.
Acara yang dikemas dengan sangat menarik ini menghadirkan Ketua KPUD LOBAR Suhaimi Syamsuri selaku tuan rumah bersama seluruh anggota dan sekretariat KPUD Lobar yang secara serempak berbusana adat sasak. Terlebih lagi, kegiatan ini dimeriahkan juga oleh Gendang Beleq yang tidak hanya dijadikan sebagai tetabuhan seremonial peresmian, namun sebagai penyambut bagi tamu dari pusat maupun luar daerah. (Romi/Humas/Diskominfo)
Giri Menang – Kominfo. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat (Bappeda Lobar) sangat tanggap terhadap dinamika yang terjadi selama berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten beberapa waktu lalu. Di samping karena banyaknya keluhan atas pengajuan usulan program yang terkait dengan pola penganggaran, juga disebabkan oleh paradigma baru yang berlaku secara nasional.
Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi ketika dikonfirmasi via telepon dari Tanggerang, Rabu (15/3) usai penandatanganan aplikasi E-Planning dengan Pemerintah Kota Tangerang, Banten. “Kerjasama itu adalah bagian dari kerjasama antara Pemkab Lobar dengan Pemkot Tanggerang yang menghibahkan 147 aplikasi dalam Smart City,” tambahnya.
Dalam rombongan yang dipimpin H. Poniman Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lobar, Baehaqi menambahkan, bahwa apkikasi e-planning ini akan menjadi jawaban atas keterbukaan dan interaksi antar pelaku dalam perencanaan. Setidaknya program-program yang diusulkan dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten dapat langsung diketahui dan direkap, bahkan diklinis. “Jadi paradigma “money follow the program” bisa teraplikasikan untuk RKPD tahun 2018. “Dengan e-planning, kita mendahulukan program yang dibutuhkan untuk terkait secara langsung dengan RPJMD. Jadi nanti perencanaan dari desa ke kecamatan dan SKPD di Kabupaten dengan sendirinya merujuk pada visi misi, tujuan, dan indikator yang ada dalam RPJMD. Bisa saja program-program yang tidak relevan tidak bisa dianggarkan karena terkoreksi oleh aplikasi ini,” jelas Kepala Bappeda Lobar ini.
Khusus untuk aplikasi E-Planning ini, kerja sama tidak hanya untuk hibah aplikasi namun juga menyasar pada kerja sama dalam transfer ilmu teknis pengoperasian dan “capacity building operator” yang berasal dari Aparatur Pemkab Lobar. Dalam hal ini, Kementerian PAN RB bersedia memfasilitasi soal itu. Terutama setelah Pemkab Lobar memperoleh nilai CC dalam LAKIP, maka E-Planning mendapat apresiasi dari KemenPAN RB yang mensyaratkan adanya sinkronisasi dan konsistensi yang konsekwen dalam seluruh dokumen, baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kinerja pemerintahan di Kab Lobar
Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Bappeda, Fathurrahman menambahkan, bahwa kerja sama dengan Pemkot Tangerang tidak saja soal e-planning, tapi berbagi tips bagaimana melaksanakan RPJMD. “Sangat pas dengan yang kita lakukkan untuk tahun 2018. Tidak membagi pagu anggaran di awal, tapi harus diselaraskan dan diasistensi dulu dengan RPJMD sebagai alat ukurnya,” tambahnya.
Penerapan E-Planning dan paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran menjadi jawaban tersendiri atas beberapa usulan dalam Musrenbang lalu yang menginginkan agar anggaran terlebih dahulu ditentukan, baik pembagian, besaran, dan distribusi sektoralnya.
Sebelumnya dikatakan Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah pada Musrenbang Kabupaten Lobar (6-7?3) lalu di Hotel Aruna Senggigi, menyatakan, bahwa paradigma penganggaran yang berangkat dari fungsi beralih ke program kegiatan. “Hasil Rakerteknas yang langsung dihadiri Presiden, paradigma “Money Follow the Function” bergeser ke “Money Follow the Program”. Sah-sah saja kemudian bila ada SKPD yang tidak memiliki program tidak memperoleh anggaran,” kata Mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini. (Ahkam/Humas/Diskominfo).
SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA MAINTENANCE SERVER TERHITUNG TANGGAL 15 MARET 2017 MULAI JAM 16.00 WITA SAMPAI JAM 24.00, MAKA WEBSITE, SUBDOMAIN DAN LPSE KABUPATEN LOMBOK BARAT TIDAK BISA DIAKSES.
Giri Menang – Kominfo. Rapat Kerja Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat diselengarakan Selasa (7/3) di Aula Pertemuan Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, lantai dua Gedung Putih Pusat Perkantoran Kantor Bupati Lombok Barat. Raker ini dihadiri Pegarah PPID Lobar I Nyoman Sembah, Ketua PPID Lobar diwakili Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Drs. Rasyidi, Sekretaris PPID Kabag Humas Pemkab. Lobar diwakili Kasubbag Pubdok, Romiadi Kuriawan, SIP, Kabid Informasi dan Statistik Diskominfo Lobar selaku Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi Idabagus Ramadhanton dan sejumlah koordinator dan wakil koordinator lainnya.
Ketua PPID Lobar diwakili Koordinator Sekretariat PPID Lobar Drs. Rasyidi memaparkan, tujuan diadakannya Rapat Kerja ini yakni mengkonsolidasikan kegiatan tahun 2017 bagi segenap anggota PPID se Lombok Barat. Guna menyegarkan kembali semangat dan marwah PPID Lombok Barat, Rasyidi mengulangi kembali penegasan Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq, dimana PPID Lobar tetap menjadi perhatian utama Sekda selaku atasan langsung PPID Lombok Barat.
Pekerjaan besar yang harus diikhtiarkan tahun 2017 ini yakni bagaimana PPID Lobar kembali bisa merebut juara sebagaimana raihan prestasi yang diraih PPID Lobar tahun 2014 yang berhasil meraih pemeringkatan pertama diantara 10 kabupaten/kota se-NTB. Dalam tahn 2015 PPID Lobar juga berhasil meraih pemeringkatan serupa namun turun ke pemeringkatan ketiga. Sayangnya tahun 2016 Lobar gagal meraih peringkat mengulangi perjalanan suksesnya dalam dua tahun berturut-turut.
“Dengan adanya pertemuan konsolidasi seperti ini diharapkan menjadi pendorong bagi segenap anggota PPID Lobar untuk bisa berbuat lebih bak dan maksimal bagi keberadaan PPID Lobar di masa yang akan datang,” harapnya.
Meski obsesi meraih kembali nominasi pemeringkatan PPID se-NTB, Rasyidi tidak menampik, jika pemeringkatan PPID yang ingin diraih bukan satu-satunya tujuan. Namun yang lebih spesifik dari itu semua adalah bagaimana pemberian pelayanan terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus benar-benar bisa dilaksanakan bagi kebutuhan masyarakat yang memohon informsi itu sendiri. “Terlebih lagi Perda KIP Lobar sudah disyahkan DPRD Lobar. Perda yang lahir ini merupakan suatu bukti bahwa KIP di Lobar ini mutlak harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh,” ungkapnya.
I Nyoman Sembah selaku pengarah yang juga Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra pada kesempatan tersebut memberi apresiasi atas terselenggaranya Raker ini. Menurut mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini, keinginan kembali untuk meraih pemeringkatan dalam tahun 2017 ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, sunguh-sungguh dan bekerja lebih maksimal lagi. Sembah bahkan mencontohkan keberhasilan PPID Kota Batam yang pernah dikunjunginya. Tata kerja dan tata kelola PPID di Batam sangat bagus, rapi dan tertib sehingga tidak heran PPID Kota Batam berhasil meraih pemeringkatan ketiga secara nasional tahun 2016 lalu. “Untuk itu kami mengajak segenap anggota PPID Lobar untuk bisa bekerja lebih baik dan maksimal lagi,” jelasnya. (her/Kominfo)
Giri Menang – Jum’at (3/3) Sebanyak 158 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Tahun 2017 diperpanjang. Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan H. Anwar Arifin selaku atasan Tenaga Kontrak Lingkup Setda Lobar bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Poniman, memberikan pengarahan kepada para tenaga kontrak di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat (3/3).
Anwar mengajak kepada seluruh tenaga kontrak untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja masing-masing, sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. “Dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggaji tenaga kontrak pertahunnya lumayan besar, oleh sebab itu diharapkan kiranya kinerja untuk kebersihan terus ditingkatkan,”ungkapnya.
Lebih jauh H. Anwar mengingatkan kepada tenaga kontrak nantinya agar setiap tamu yang datang ke Kantor Bupati dapat lebih merasakan kenyamanan dengan keberadaan kantor yang bersih. “Jangan sampai ada keluhan tentang kebersihan yang ada di kantor Bupati, tugas masing-masing dijalankan penuh dengan rasa tanggung jawab,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar melalui Asiten II H. Poniman menegaskan agar tenaga kontrak bekerja dengan sungguh-sungguh karena setiap upah yang diterima tentunya ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. “Apapun yang dikerjakan akan dinilai baik sama atasan, orang lain, lebih-lebih yang menilai itu adalah Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, H. Poniman juga meminta pegawai tenaga kontrak menumbuhkan rasa kesolidan dan kekompakan dalam bekerja. “Jika ada teman yang salah, tolong diingatkan karena ini merupakan team work untuk mencapai sebuah kesuksesan dan kebaikan,” tambahnya.
Di akhir acara, Asisten II H. Poniman berpesan agar terus berpacu berkerja untuk Lombok Barat. “Kalau ada yang merasa bekerja lebih, niatkan untuk ibadah, karena pada dasarnya bekerja merupakan bagian dari ibadah,” tutupnya. (man/humas/Diskominfo)
Dengan hormat disampaikan kepada entitas yang akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hal-hal sebagai berikut:
Demikian disampaikan demi kenyamanan bersama. Terima kasih.
