Giri Menang, 7 September 2016 – Sebagai rangkaian promo daerah Kabupaten Lombok Barat, hari ini Rabu (7/9/2016) Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengunjungi Kantor Media online detik.com di bilangan Warung Buncit Jakarta. Bupati bersama rombongan yang terdiri dari Bagian Humas, unsur Bappeda dan unsur Dinas Pariwisata Lobar diterima langsung oleh pimpinan redaksi media tersebut.
Dalam kesempatan itu Bupati memaparkan potensi-potensi wisata, pertanian dan usaha mikro di bidang pengolahan hasil pertanian.

Dalam pemaparannya, Bupati menekankan pada destinasi lama dan pengembangan pada destinasi baru di Lombok Barat.

Selain Senggigi yang menjadi ikon destinasi, Bupati juga mengenalkan potensi Sekotong sebagai destinasi baru yang siap dikembangkan.

Banyak Gili (pulau-pulau kecil) yang menyimpan exotisme alam pantai dengan berbagai rupa pasir, koral laut yang mempengaruhi warna air laut serta biota yg beraneka jenis.

Gita nada berupa Gili Tangkong, Gili Nanggo dan Gili Sudak ditambah dengan exotisme Gili Layar yang memanjakan mata untuk melihat dan menikmati divingnya. Area surfing di bangko-bangko yang memiliki ketinggian ombak dan kontur yang tidak pecah dan putus menjadi incaran para penggila olahraga air paling menantang ini.

Di samping alam, Bupati dan rombogan mengekspose budaya unik lebaran topat, perang topat, pujawali, malean sampi dan event-event lain yang teragendakan secara tepat. seperti festival jazz, pesona senggigi, pujawali dan atraksi budaya yang luar biasa indah. Event tersebut diantaranya seperti gendang beleq, nyamprot dan lainnya. Hal lain yang juga terekspose adalah kuliner khas di Lombok.

Pihak detik.com sangat menghargai kehadiran Bupati dan banyak berinterkasi dalam dialog yang produktif.

Terakhir pihak detik.com sangat terbuka untuk dijadikan media alternatif dalam promo serta terbuka untuk melakukan peliputan atas keunikan dan keindahan Lombok. (Humas dan Protokol)

Sabtu malam (3/9/2016), media center Humas dan Protokol Pemkab Lombok Barat kedatangan tokoh-tokoh nasional. Dengan didampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua Panitia Nasional Manimbang Kahariadi, Sekda Prov NTB Rosyadi dan Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi, Prof. DR. Mahfud MD, DR. Ir. Akbar Tanjung, dan La Ode Kamaludin menyelenggarakan Konfrensi Pers. (lebih…)

Rapat Pimpinan Tingkat SKPD kembali digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Senin (5/9/2016). Rapim yang bertajuk Keterbukaan Informasi Publik ini difokuskan dalam rangka meraih kembali peringkat pertama keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi NTB.

Untuk diketahui saat ini Kabupaten Lombok Barat berada di tingkat ke-2 setelah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk tingkat Nasional berada ditingkat ke-77.
Peningkatan prestasi Kabupaten Lombok Barat ini bisa terwujud jika ada kebersamaan semua SKPD. Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, M.Si mengharapkan semua SKPD untuk terus menerus meningkatkan kebersamaan dalam membangun Lobar.

Bupati juga mengingatkan kepada semua agar setiap permasalahan yang ada dilingkup Pemerintahan harus diselesaikan di internal Pemerintah. Kebersamaan dan Loyalitas dalam suatau organisasi, lembaga daerah adalah hal yang wajib dimilki.

Menyinggung masalah Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Bupati mengatakan keberhasilan Pemda Lobar yang saat ini berada Peringkat Kedua di NTB harus ditingkatkan menjadi yang Pertama dengan cara setiap SKPD wajib melaporkan capaian yang diraih kepada Bupati.

Untuk Laporan Akuntibilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) yang saat ini dinilai C harus ada loncatan satu tahun kedepan menjadi B dan di tahun 2017 WTP bisa diraih kembali. Pusat pelayanan Informasi daerah (PPID) Lombok Barat saat ini mengalami penurunan. Sebelumnya ditahun 2014 Lobar meraih peringkat Ke-2 ,ditahun 2015 berada di peringkat Ke-3.Untuk nilai sendiri Lobar mengalami peningkatan. Bupati mengharapkan ada indikator keterbukaan informasi di Dishubkominfo serta SKPD yang lain.

Mengenai Laporan keterangan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yang pasti dan ukuran keberhasilan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitas.

Diakhir acara Bupati menekankan pencapaian PAD 2016 harus dimulai dan menjadi bahan prioritas karena hal tersebut merupakan problem nasional dan permasalahan semua daerah. Ia juga menekankan perlu adanya sikronisasi, sinegritas dan transparansi sehingga semua bisa berjalan.

Sementara Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam arahanya mengatakan Mutasi tembang pilih harus dilaksanakan Bupati jika Sekda maupun Kepala SKPD tidak bisa bergerak memperbaiki kekurangannya. Lebih jauh Sekda menjelaskan ada berapa item yang harus dilakukan dalam perbaikan laporan yakni Insfektorat, Pol-PP, masalah IMB, e-KTP, Raperda Dewan, Prioritas Pembangunan, Belanja publik DAU, Belanja pelayanan dasar dan Belanja langsung.

Untuk permasalahan peningkatan prestasi, Sekda berpesan agar kebersamaan dalam tugas dan kewajiban harus dijaga. (budi/humas)

“Untuk pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, secara rutin akan saya kontrol,” ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kamis(1/9/2016).
Bupati juga menekankan kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas agar dalam melayani masyarakat untuk lebih memperhatikan kepuasan masyarakat. Sedangkan untuk Dukcapil sendiri, salah satu hasil evaluasi Pemda yaitu menyangkut masalah pelayanan dalam arti kenyamanan masyarakat dalam mengurus semua dokumen kependudukan.
Bupati mengakui sudah ada perbaikan dari sebelumnya namun masih belum sempurna, terutama dari sisi fasilitas. “Kedepannya nanti saya bercita-cita agar semua instansi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat supaya layak, baik dari segi gedung maupun fasilitas. Kalau bisa seperti di Bank agar masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan tidak merasa bosan,” jelasnya.
Terakhir Bupati berpesan kepada semua masyarakat Lombok Barat untuk menyadari pentingnya memiliki semua jenis dokumen kependudukan. (ardi/andy/humas)

PT Pertamina Partaniaga dalam waktu dekat akan membangun 2 unit depo mini LPG. Lokasi pembangunannya berada di seberang pelabuhan penumpang atau tepatnya di selatan pelabuhan Lembar.
Direktur Operasional PT Pertamina Partaniaga Abdul Cholid di hadapan Bupati Lobar dan sejumlah kepala SKPD memaparkan rencana pembangunan tersebut kemarin, (1/9) di Ruang Jayengrane.

Giri Menang – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengemukakan, kegiatan kepramukaan merupakan salah satu bentuk dari pendidikan non formal. Kegiatan kepramukaan telah ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Hal tersebut dikemukakan Bupati  dalam arahannya pada acara upacara hari jadi pramuka ke 55 di lapangan umum Lingsar, Selasa (31/8).

Pada kesempatan itu, Bupati selaku Ketua majelis pembimbing cabang gerakan pramuka Lombok Barat juga menyampaikan selamat kepada seluruh kontingen Lombok Barat yang telah mengikuti Jambore Nasional ke X. Hal serupa juga dikemukakan kepada 23 orang yang pada jambore lalu dianugerahkan dan dikukuhkan oleh Kwartir Nasional sebagai anggota Pramuka Garuda Atas dan tercatat dalam Asosiasi Pramuka Dunia. (lebih…)

Giri Menang – Ponpes Hikmatussyarif NW Narmada hari ini (31/8) menerima bantuan laboratorium komputer dari PT KAR Powership Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan direktur PT KAR Mr Ufuk Berk. Dalam sambutannya Ufuk Berk menjelaskan, PT KAR adalah anak perusahaan Turki di bidang energi. Di Indonesia sendiri PT KAR dikenal sebagai pembangkit listrik terapung.
Rencananya, ujar Ufuk, ada 5 kapal listrik ada di Indonesia, di mana salah satunya sdh diresmikan Presiden Jokowi desember 2015 lalu di Sulawesi Utara. “Kapal lainnya ada di Jeranjang Lombok Barat, Ambon, Kupang dan Medan,” jelasnya. (lebih…)

Giri Menang, 29 Agustus 2016 – Pagi ini Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid membuka acara Workshop Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi Kepala Desa dan Pengukuhan PPID Desa se-Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) NTB dan PPID Kabupaten Lombok Barat, Senin (29/8) di Aula Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala desa, seluruh lurah, para camat, dan beberapa SKPD lingkup Pemkab Lombok Barat.
Dalam laporannya, wakil ketua KIP NTB Bapak Najamuddin menyampaikan bahwa eksistensi PPID akan sangat urgen di masa yang akan datang terkait dengan amanah undang-undang dan juga karena pengelolaan anggaran di desa sangat besar. Beliau juga menginformasikan bahwa layanan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat cukup baik. Belum ada sengketa informasi yang terjadi dan masuk ke KIP dari Kabupaten Lombok Barat.
Dalam pembukaan dan arahannya, Bupati Lombok Barat mengingatkan bahwa informasi merupakan hak publik yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi, transparansi menjadi terwujud sehingga dengan sendirinya pembentukan pemerintahan yang Good and Clean Governance dapat terlaksana.
Beliau pun mengingatkan agar PPID desa bisa konsisten mengisi berita-berita yang urgen diketahui oleh publik. Bila perlu setiap desa memiliki website sendiri.
Acara tersebut kemudian diikuti dengan pengukuhan secara simbolis PPID Desa yang diwakili oleh 3 desa dan pemaparan dari narasumber.(Humas & Protokol Lobar)

Giri menang – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, M.Si menghadiri rapat video conference bersama Bupati Lombok Utara DR. H. Najmul Akhyar, Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adityo Kusumo di Polres Lobar dan beberapa SKPD terkait membahas tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Kamis (25/8/2016).

Rapat utama video conference itu di gelar di Mabes Polri yang dihadiri oleh Menteri Kordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Pusat Willem Rampangilie, Kepala BMKG DR Andi Eka Sakya, seluruh Kapolda dan Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Dalam rapat video confrence tersebut kementerian kehutanan melaporkan sudah ada sinergi dan koordinasi dengan pihak swasta. Kalau tetap melakukan kebakaran sepihak dan tidak memenuhi administrasi yang sudah dikeluarkan Kementerian kehutanan, surat izin hak guna pakai akan dicabut dan tidak dikeluarkan lagi.

“Status siaga darurat sudah ditetapkan di sejumlah provinsi yang rawan kebakaran. Pemerintah pusat dan daerah sudah bisa melakukan antisipasi pencegahan kebakaran hutan. Termasuk dengan melakukan sosialisasi bahayanya membakar hutan dan membersihkan lahan dengan membakar,” ungkap Puan Maharani dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut Puan mengatakan Kepolisian bersama TNI secara bergotong royong akan melakukan sosialisasi bahaya bakar hutan dan melakukan pembersihan lahan dengan membakar hutan.

Kepala BMKG juga melaporkan masih ada pengaruh La Nina sehingga membuat hujan di beberapa provinsi turun meski sekarang sudah musim kemarau. BMKG memprediksi bulan Agustus ini akan masuk musim hujan sehingga Agustus dan seterusnya diharapkan hujan akan turun di daerah yang rawan kebakaran hutan di daerah yang rawan kebakaran. (ryan/humas)