Dijelaskan Abdul Cholid, luas areal yang dibutuhkan untuk lokasi pembangunan depo ini tak kurang dari 6 hektar. Ini sudah termasuk lokasi rencana pengembangan. Dikarenakan lokasinya berada di perbukitan, maka diperlukan pekerjaan cutting tanah yang cukup besar.
“Rencananya pembangunan butuh waktu 2 tahun sejak perizinan sampai selesai,” kata Abdul Cholid.
Untuk wilayah pelabuhannya, ujar Cholid, akan dilakukan pengerukan. Sebab kedalaman ideal harus 7 meter di area pelayaran. Dan ia memastikan bahwa lokasinya ini aman dari pelayaran karena berada di luar alur pelayaran.
“Tapi kami tetap akan mengkomunikasikannya dengan instansi terkait seperti Pelindo dan KSOP dengan tetap melihat keselamatan pelayaran,” tandasnya seraya menambahkan frekwensi kapal pertamina ini hanya 4-5 kali sebulan.
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan ini merupakan tahap awal dan masih melihat kebutuhan LPG untuk daerah Lombok. Diperkirakan kebutuhan mencapai 210 ton perhari. Estimasi 5 tahun kedepan bisa hingga 300 ton per hari.
Terkait kemungkinan terganggunya jalan umum karena akan adanya aktifitas di depo ini, Abdul Cholid menampiknya. Ia memastikan bahwa depo ini tidak akan mengganggu pengguna jalan, meski lokasi jalan umum berada di tengah-tengah antara pelabuhan dengan depo.
Pipa akan melintas dari bawah tanah. Under ground, dan aman terhadap beban kendaraan. Begitu pula jumlah kendaraan pertamina yang akan bolak-balik sekitar 30 kendaraan, sehingga diperkirakan tidak menimbulkan kemacetan.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berkomitmen membantu kelancaran rencana ini. “Kami butuh stimulant investasi,” ujarnya.
Hanya saja Bupati Fauzan mengingatkan, bahwa dalam mengurus perizinan ini tentu butuh waktu. Ia berharap agar pihak PT Pertamina Partaniaga menunjuk orang yang khusus mengurusi perizinan ini. Dan siapa orang yang ditugasi ini harus diketahui oleh Pemkab Lobar.
“Dan jangan sampai orang yang ditugasi mengurus izin ini tidak pernah muncul, sementara uang keluar terus. Lalu pemkab yang disalahkan,” kata Bupati Fauzan.
Bupati Fauzan menjelaskan, pihaknya berkomitmen mengembangkan industri kecil menengah dan pendidikan. Kedua hal ini yang ingin diakselerasi. Sehubungan dengan itu, ujarnya, kalau nanti ada dana CSR hendaknya dikoordinasikan dengan Pemkab Lobar untuk membantu usaha kecil menengah dan pendidikan ini. (Afgan)
Giri Menang, 8 September 2016 – Kementerian Pariwisata RI bekerja sama dengan PATA (Pacific Asia Travel Association) menyelenggarakan Gathering pengembangan wisata Indonesia di BSD International Convention Exhibiation Tangerang, Rabu, (7/9/2016) dan dihadiri oleh 60 negara peserta PATA. Acara tersebut secara langsung oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla dirangkai dengan launching STO (Sustainable Tourism Observatory) dimana dalam penilaian UNWTO bersama Kementerian Pariwisata RI memilih tiga Kabupaten; yaitu Lombok Barat, Sleman dan Pangandaran. (lebih…)
