K3S Kuripan Gelar Lomba Calistung

GIRI MENANG-Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat Kecamatan Kuripan menggelar lomba baca, tulis dan berhitung (calistung) bagi Siswa kelas III sekolah dasar (SD). Kegiatan itu digelar di Pusat Sanggar Belajar (PSB), kemarin.

Ketua K3S Kecamatan Kuripan Drs Fathullah, mengatakan, lomba calistung bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memotivasi siswa belajar calistung. ‘’Selain itu, untuk menguji kompetensi calistung peserta didik,” katanya.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program pengawas sekolah untuk melihat kompetensi peserta didik. Kegiatan semacam ini perlu diadakan secara terjadwal sebagai langkah untuk memberikan memotivasi peserta didik.

Peserta didik merupakan perwakilan dari gugus yang ada di lingkungan UPTD Pen­didikan Kecamatan Kuripan. Jumlah peserta sebanyak 22 sekolah yang terdiri dari 20 SD, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Masing-masing sekolah mengirimkan dua orang siswanya dan satu orang guru pendamping.

‘’Bagi peserta didik yang keluar sebagai pemenang lomba calistung akan mendapatkan piala bergilir,” ujarnya.

Fathullah menjelaskan, delapan standar Ketuntasan Minimal (KKM) kelas III SD sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar. Standar ketuntasan minimal itulah menjadi dasar pihaknya untuk terus menggali potensi peserta didik. ‘’Gimana peserta didik memahami kalau tidak bisa calistung. Inilah dasar atau pondasi peserta didik kelas rendah, mereka harus bisa calistung,” jelasnya.

Saat ini, dari seluruh peserta didik kelas III SD yang ada di UPTD Kecamatan Kuripan, masih banyak yang belum tuntas calistung. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi guru. Namun, menurut Fathullah, sebenarnya, pendidikan anak bukan saja menjadi tangung jawab guru. Tapi juga men­jadi tangung jawab orang tua dan masyarakat.

“Selama ini guru terus dikambinghitamkan. Untuk itu, mari bersama-sama kita bahu- membahu peningkatan mutu pendidikan,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 4 April 2014

BPK RI Tingkatkan Peran Pemeriksaan Berbasis Lingkungan

Ali Masykur Musa Apresiasi NTB dan Lombok Barat

GIRI MENANG-Ada yang spesial dalam hajatan Forest Tracking (susur hutan) yang digelar Pemkab Lombok Barat di Hutan Suranadi, Kecamatan Narmada, kemarin. Diantara peserta, terdapat rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin Ali Masykur Musa. Tokoh nasional ini membawa serta 27 delegasi dari 16 Supreme Audit Institutions (SAI/BPK) dunia dari negara- negara di wilayah Afrika, Asia, Eropa, Pasifik, Amerika dan Amerika Latin.

Institusi pemeriksa ini merupakan ang­gota kelompok kerja pemeriksa lingkungan dari asosiasi BPK se-dunia, atau INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Kehadiran Ali dan rombongannya ke acara Forest Tracking Lombok Barat juga bersamaan dengaan pertemuan Komite Pengarah ke-13 WGEA pada tanggal 3-5 April 2014. Pertemuan ini dianggap istimewa berkat kehadiran banyak auditor senior dan pimpinan SAI termasuk 2 Ketua BPK negara asing diantaranya Ketua BPK Brazil Mr. Joao Agusto Ribeiro Nardes dan Ketua BPK Ceko Mr. Miloslav Kala.

“BPK mendukung pelestarian alam melalui pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, instansi baik pusat maupun daerah yang tugas- tugas pokoknya melestarikan dan mendukung pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam, misalnya Kemente­rian Lingkungan Hidup, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, dan dinas-dinas terkait di daerah. BPK RI pada saat ini akan meningkatkan perannya dalam pemeriksaan berperspektif lingkungan dengan antara lain melakukan pelatihan kepada auditor termasuk menjalin kerjasama bilateral dengan SAI negara lain termasuk aktif di INTOSAI WGEA,” terang Ali Masykur Musa.

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini juga bicara tegas soal kondisi planet bumi yang tengah menghadapi tekanan dan masalah yang serius.

Ia membahas tentang populasi penduduk dunia yang meningkat hampir 1,5 miliar orang sejak tahun 1992. Ini mengakibatkan tuntutan pemenuhan bahan pangan dan kebutuhan primer. Di bidang pertanian misalnya, penggunaan air irigasi menyebabkan penurunan ketersediaan air minum, dan penggu­naan pestisida yang tidak sesuai. Di laut terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan penurunan drastis populasi ikan.

“Di bidang kehutanan, sejak tahun 1990 telah terjadi pembabatan hutan dunia seluas 300 juta hektar. Ini haras menjadi perhatian kita bersama,” ungkap tokoh muda ini.

Secara khusus BPK memberi apresiasi kepada NTB dan Lombok Barat yang telah menginisiasi kegiatan penanaman pohon dan tracking di alam terbuka. Kegiatan ini diang­gap mencerminkan kedekatan dan penghar­gaan penduduk NTB kepada alam sekitar. Penanaman pohon seperti ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi atau memitigasi dampak perubahan iklim.

“Kita semua adalah pelaku sentral dalam menjaga dan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk itu,” ungkap Ali.

Sumber: Lombok Post, Kamis 3 April 2014

Kemenpera Sosialisasikan KPR-FLPP dan Individual Account Lewat Bakohumas

 

(foto: Humas Kemenpera)

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum, kembali mengadakan sosialisasi program kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dengan mengusung tema “Sosialisasi Program KPR – FLPP dan Individual Account Bapertarum – PNS” di Hotel Ambhara, hari Rabu (26/3).

Program Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR – FLPP)  merupakan salah satu program dari Kemenpera yang dapat diakses oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak huni dengan bunga flat sebesar 7,25% dengan tenor selama 15 tahun. Program KPR – FLPP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai saat ini dan merupakan salah satu program prioritas dari Kemenpera.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Perumahan Rakyat, Nyoman Shuida dalam sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi mengatakan ada dua kunci utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah. “Dua kunci utamanya yaitu, perijinan dan tanah. Sementara itu, realisasi KPR FLPP untuk status Desember 2013 telah mencapai 84,9%”, ujar Nyoman Shuida.

Selain program KPR FLPP yang dikeluarkan oleh Kemenpera ada juga bantuan uang muka perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum – PNS) yang berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat.

Besaran bantuan uang muka ini didasarkan kepada golongan PNS. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan program bantuan uang muka perumahan, baru-baru ini Bapertarum – PNS melaunching individual account, yaitu suatu fasilitas layanan akun individul (individual account) tabungan perumahan bagi abdi negara. Adanya fasilitasi tersebut akan mempermudah para PNS untuk mengakses jumlah tabungan perumahan yang dimiliki secara online baik melalui handphone maupun website.

Program KPR – FLPP  merupakan program prioritas Kemenpera, sementara Individual Account adalah program baru, maka perlu upaya yang berkelanjutan dari Humas untuk dapat menyampaikan kebijakan ini kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dipilihlah Badan Koordinasi kehumasan Pemerintah (Bakohumas) untuk membantu mengkoordinasikan para anggotanya agar dapat hadir dalam acara sosialisasi dimaksud dengan mengundang anggotanya sebanyak 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Humas Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

Dari Bakohumas pusat hadir Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Djoko Agung Hariadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa Bakohumas siap membantu Kemenpera dibidang perumahan. “Kami sangat  memahami dalam pelaksanaan program tersebut tidaklah mudah, perlu dukungan dari berbagai pihak agar Progam Kemenpera dapat mencapai target, mudah-mudahan dengan adanya forum Bakohumas ini dapat ditemukan solusi untuk menuntaskan persoalan hunian bagi masyarakat”, tutur Djoko Agung.

Sosialisasi melalui Bakohumas ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Humas Pemerintah dalam rangka mencipatkan Good Governance, meningkatkan koordinasi dan juga dalam rangka sinergi isu kebijakan pemerintah bidang kesejahteraan. Selain itu juga, berharap setiap peserta Bakohumas dapat membantu mensosialisasikan kebijakan di lingkungan internal masing-masing.

Sumber: http://www.kemenpera.go.id/?op=news&act=detaildata&id=1683

Kawasan Pariwisata Gili Nanggu Sekotong Banyak dilirik Investor

Kebanyakan para wisatawan yang datang ke Pulau Lombok, lebih mengenal Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiganya masuk dalam wilayah administratif Ka­bupaten Lombok Utara. Tapi bagi yang sudah bosan ke obyek wisata itu, bisa memilih berwisata ke Gili Nanggu, Sekotong.

GIRI MENANG-GILI NANGGU merupakan salah satu pulau dengan luas sekitar 8 hektare (ha) yang ada di sisi barat Pulau Lombok. Masuk dalam wilayah administratif Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Pulau nan cantik ini satu deretan dengan Gili Tangkong dan Gili Sudat. Hampir sama dengan pesona Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, yang sudah dikenal wisatawan mancanegara.

Untuk mencapai Gili Nanggu, wisatawan bisa menuju Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 27 kilometer dari Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB. Waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit. Sampai di pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Bali, wisatawan selanjutnya menggunak­an perahu atau speedboat dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Rute lainnya adalah melalui dermaga Tawun, Desa Sekotong Barat, atau sebelah barat Pelabuhan Lembar. Jika melalui rute ini, wisatawan bisa menikmati panorama alam perbukitan dan bentang laut Sekotong, sepanjang perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Dermaga Tawun dibangun oleh Pemkab Lobar melalui dana APBD. Infrastruktur ini kemudian direvitalisasi menggunakan dana APBN melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT). Sehingga kondisi sekarang sangat refresentatif untuk menunjang pengembangan pariwisata Gili Nanggu.

Wisatawan yang ingin menyeberang ke Gili Nanggu, melalui dermaga jetty Tawun, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggu­nakan perahu sewaan. Ongkos sewa untuk satu kali penyeberangan hanya Rp 300 ribu dengan

jumlah penumpang maksimal tujuh orang. “Itu tarif yang diberlakukan di Pelabuhan Tawun ini,” kata salah seorang warga, Muhtar, 45 tahun.

Gili Nanggu mempunyai dua titik snorkeling. Di sisi timur pulau yang merupakan tempat ikan-ikan cantik berkumpul dan bermain. Sedangkan di sisi selatan memiliki keindahan terumbu karang yang berwarna-warni. Pengunjung dapat bersnorkeling dari pagi hingga sore hari. Namun waktu yang pal­ing tepat adalah siang hari ketika matahari terik, karena di waktu tersebut arus dan angin belum kencang, dan juga sangat menguntungkan apabila Anda ingin mengabadikan keindahan taman laut karena cahaya yang cukup bagus.

Eksotisme Gili Nanggu, sudah dikenal luas oleh wisatawan. Baik domestic maupun mancanegara. Oleh sebab itu, Pemkab Lobar, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar menetapkan tiga Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Tangkong menjadi kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi ini disebabkan rusaknya 80 persen terumbu karang yang ada di wilayah tiga Gili itu.

Untuk menunjang fasilitas di kawasan pariwisata tiga gili tersebut, dibutuhkan juga alat transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan bantuan kapal wisata senilai Rp 1,4 miliar.

Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Gili Nanggu, menjadikan kawasan ini dilirik oleh investor. Mereka berminat membangun dan mengelola obyek wisata itu menjadi lebih menarik sehingga memberikan manfaat besar bagi ekonomi masyarakat Kabupaten Lobar.

Para pengusaha itu bahkan sudah mengekspose rencananya di hadapan Bupati Lobar H Zaini Arony, pada 5 Maret 2014 lalu. Para investor itu didominasi pengusaha pariwisata bertaraf intemasional. Ada Mr Mahesh dari Dubai, Mrs Sky dari Australia, Mr Zaedy dari Singapura serta beberapa dari negara Asia lainnya. Mereka itulah yang nantinya akan turut andil dalam pengelolaan pembangunan Gili Nanggu Villa Resort dengan luas lahan sebear 12,35 hektar.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lobar, terus dipacu. Alasannya, hampir 70 persen pendapatan asli daerah (PAD diraup dari sektor ini. Setelah Senggigi, dipastikan, Kecamatan Sekotong akan dikembangkan sebagai destinasi baru di wilayah selatan Lobar.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

Bupati Minta Operator Selular Perhatikan Sekotong

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta perusahaan operator selular untuk lebih memperhatikan Sekotong. Pasalnya, jaringan telekomunikasi masih belum optimal dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di kawasan itu.

“ Di kawasan itu masih sering terjadi blank spot,” kata bupati pada saat acara silaturahmi dengan perusahaan operator selular, di kawasan wisata Senggigi, Kamis (27/3) malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (Atisi) Maruli Simamora.

Kawasan Sekotong sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lobar, setelah Senggigi. Bahkan, kawasan ini sudah dianggap sebagai masa depan yang dinilai mampu memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Sekotong tidak hanya dikenal memiliki obyek wisata laut yang indah. Tapi ada juga potensi ikan tuna yang luar biasa. Oleh sebab itu, daerah ini sudah banyak dilirik investor asing yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata. Namun, masih terkendala dari sisi infrastruktur komunikasi. “Saya sering ditanya sama investor kapan provider masuk. Saat ini kalau mau telepon harus keluar hampir dua kilometer karena masih banyak lokasi yang tidak ada sinyal,” bebernya.

Bupati mengaku tidak tahu secara bisnis seperti apa masalahnya. Namun, diharapkan operator selular memberikan satu perhatian khusus dalam rangka mengembangkan pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Lobar. Dengan demikian kehadiran tower operator selular memberikan satu eskalasi pembangunan ekonomi bagi ma­syarakat. “Saya sudah sampaikan masalah ini dengan pak Maruli. Mudahan mendapat respons bagus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Atisi Maruli Simamora, mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dalam rangka membantu pembangunan eknomi Kabupaten Lobar. Terutama melalui sektor telekomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsug. “Kami di perusahaan operator selular juga memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi untuk pengembangan ekonomi,” ujarnya.

Hal itu, sambung dia, didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang juga mengamanatkan bahwa telekomunikasi adalah hak dasar seluruh warga Indonesia. Oleh karenanya, telekomunikasi merupakan kebutuhan publik yang harus disediakan. Dimana, sektor swasta diberikan kesempatan untuk turut serta membangun fasilitas telekomunikasi. “Oleh karena itulah kami industri telekomunikasi hadir di Lobar,” terangnya.

Dikatakan, dalam rangka mendukung pembangunan dan penyebaran jaringan telekomunikasi hingga pelosok desa, penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan menara teleko­munikasi. Sebagaimana untuk infrastruktur pendukung untuk menempatkan perangkat jaringan yang digunakan sebagai penyediaan layanan telekomunikasi. Termasuk internet.

Menurut Maruli, infrastruktur itu harus dijaga bersama. Baik oleh pemilik menara, pemerintah daerah, aparat lainnya maupun masyarakat sekitar. Sehingga jaminan pelayanan bertelekomunikasi dapat terjaga. “Kami melalui Atisi sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan bupati dan jajarannya atas kemudahan dan kebijakan yang diberikan kepada kami untuk pembangunan menara,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

DED Pelabuhan Poh Dikerjakan 2015

GIRI MENANG-Kementerian Perhubungan sudah menjadwalkan pelaksanaan desain detail (DED) Pelabuhan Labuhan Poh, Kecamatan Sekotong, akan dikerjakan pada 2015. Hal itu disepakati pada pertemuan di Bali, beberapa waktu lalu.

‘’Itu hasil pertemuan di Bali,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar Ahmad Saikhu, kepada Lombok Post, di Giri Menang, kemarin.

Dalam pertemuan itu, sambungnya, juga dibahas soal luas lahan yang harus disiapkan Pemkab Lobar. Kemenhub menginginkan agar tersedia tanah seluas tiga hingga lima hektare. Pasalnya, pelabuhan itu akan dilengkapi dengan terminal moda transportasi darat. “Jadi kita diminta siapkan lahan. Sedangkan dana pembangunan pelabuhan dari APBN,” ujarnya.

Dikatakan, rencana pembangunan pelabuhan Labuhan Poh itu juga mendapat respon positif dari Pemkab Klungkung, Bali. Pasalnya, infrastruktur itu akan menghubungan dengan pelabuhan Nusa Penida. Dengan demikian, akan memudahkan akses transportasi, terutama bagi wisatawan. Selain memperpendek jarak tempuh dari Bali menuju pulau Lom­bok. ‘’Kami sudah ada komunikasi dengan Pemkab Klungkung,” ujarnya.

Dijelaskan, rencana pembangunan pelabu­han penyeberangan di Labuhan Poh, merupakan pengembangan dari pelabuhan Lembar. Kemenhub sudah melakukan kajian teknis untuk menilai kelayakannya.

Sarana transportasi laut itu nantinya dikhususkan untuk penyeberangan angkutan dan penumpang. Sedangkan untuk kegiatan bongkat muat barang dan peti kemas masih difokuskan di Pelabuhan Lembar.

Terkait dengan pengelolaannya, sambung Ahmad, pihaknya masih harus berkonsultasi dengan Kemenhub. Namun, masalah tersebut masih belum menjadi pembahasan serius. “Kita kan masih fokus pada desain detail dulu. Kalau sudah terbangun, baru kita pikirkan pola pengelolaannya seperti apa,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

Kemendagri Sumbang Rp 3,1 M untuk Jalan

GIRI MENANG-Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memberikan dana bantuan sebesar Rp 3,1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dana itu dialokasikan un­tuk pembenahan infrastruktur jalan desa sepanjang tiga kilometer.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar Sakri, di ruang kerjanya,kemarin. “Bantuan itu untuk membangun jalan desa dalam rangka menumbuhkan perekonomian,” katanya.

Dikatakan, jalan desa yang akan dibangun dengan dana dari pusat itu tersebar di Kecamatan Labuapi dan Gerung. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya sudah melakukan tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Bantuan dari Kemdagri tahun ini, kata Sakri, merupakan yang pertama kali diterima Pemkab Lobar. Keberhasilan menggaet dana tersebut merupakan buah dari usulan mempercepat pertumbuhan kawasan strategis. ‘’Kami langsung jemput bola ke pusat. Alhamdulillah disetujui,” beber mantan Kabid Bina Marga, Dinas PU Lobar, ini. Dijelaskan, proyek pengerjaan jalan akan dilaksanakan Dinas PU. Proses pengerjaannya dijadwalkan pada pertengahan April 2014. Selain dari Kemendagri, Pemkab Lobar juga mendapat dana alokasi khusus (DAK), yang bersumber dari Kementerian PU, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT), sebesar Rp 3 miliar lebih.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

Pol PP dan Panwaslu Sterilkan Narmada

GIRI MENANG-Maraknya alat peraga kampanye (APK) di zona terlarang menjadi bukti bahwa partai politik (parpol) belum mampu mengedukasi masyarakat. Berulang kali aparat melakukan penertiban. Namun, pemasangan foto calon anggota legislatif tetap saja dilakukan.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Pan­waslu) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap berkomitmen menjalankan tugas. Upaya penertiban kembali digelar di Jalan Ahmad Yani, kemarin. Pencabutan APK dimulai dari Gerimak Indah, tepatnya perbatasan Lobar dengan Kota Mataram, hingga Desa Keru, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan itu dikawal langsung oleh Kepala Sat Pol PP Lobar I Nengah Sugiartha, dan Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat. Sekitar 50 anggota dikerahkan untuk mencabut foto dan baliho para caleg yang terpasang di pohon pelindung di pinggir jalan.

“Kegiatan ini kami lakukan atas dasar rekomendasi dari Panwaslu,” kata lcal, sapaan akrab I Nengah Sugiartha, kepada Lombok Post.

Sebelum dilakukan penertiban, sambungnya, pihaknya sudah bersurat kepada parpol untuk mencabut sendiri atribut partainya. Namun, setelah diberikan tenggang waktu, imbauan tersebut tidak diindahkan. “Hari ini terpaksa kami melakukan pembongkaran paksa,” ujarnya.

Dikatakan, pemasangan APK di zona terlarang tidak hanya dilakukan di jalan Ahmad Yani yang merupakan jalur utama. Namun, banyak juga di tempat-tempat lainnya yang tidak diperbolehkan. Upaya penertiban terhadap APK di zona terlarang tersebut terus dilakukan hingga menjelang pemilu pada 9 April 2014.

Namun, penertiban tidak bisa dilakukan secara langsung untuk semua lokasi. Pasalnya jumlah personil yang terbatas menjadi kendala.“Makanya untuk wilayah di dalam kecamatan saya perintahkan anggota yang ada di keca­matan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat mengatakan, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada parpol untuk tidak memasang APK di pohon pelindung. Pasalnya, tindakan itu menyalahi aturan.

Pemasangan APK di pohon pelindung di jalan raya melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Dalam Pasal 17, sudah jelas menyebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan di rumah ibadah, rumah sakit, gedung pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, sekolah, jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

“Tapi faktanya APK marak sekali di pepo­honan. Itu indikator caleg yang tidak ramah lingkungan,” tandasnya.

Dari hasil penertiban yang dilakukan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Sat Pol PP dan Panwaslu Lobar, berhasil membongkar ratusan stiker dan baliho bergambar caleg. Ada juga sejumlah baliho promosi produk yang terpasang di pohon pelindung.

Sumber: Lombok Post, Rabu 26 Maret 2014

Gugus III Gerung Bertekad Juarai 02SN Kabupaten

GIRI MENANG-Setelah berhasil menyabet gelar juara umum Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (02SN) tingkat SD se-Kecamatan Gerung, Gugus III siap mengulang prestasi itu di tingkat kabupaten.

“Kami siap mempersembahkan yang terbaik pada 02SN tingkat kabupaten nanti,” kata Ketua Gugus III Gerung, Mas’ie, S.Pd.I, di Giri Menang, kemarin.

Kegiatan 02SN tingkat SD se-Kecamatan Gerung diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan Gerung, beberapa hari lalu. Para peserta berasal dari seluruh SDN yang ada di wilayah itu. Dari 10 lomba yang diselenggarakan, Gugus III Gerung berhasil mengirimkan empat siswanya ke tingkat kabupaten. Masing-masing Yuliani dan Muhajirin mengikuti cabang olah raga (Cabor) atletik, dan Sopian, di cabor senam sepak bola.

Dikatakan, pihaknya akan terus memberikan pembinaan terhadap siswa-siswi agar terus mampu berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Tidak hanya di tingkat kabupaten. Tapi juga di tingkat nasional hingga intemasional.

Tantangan untuk mewujudkan prestasi itu, sambung Mas’ie, tentu akan lebih berat. Namun, ia tetap berupaya untuk melakukan persiapan dan pembinaan dengan maksimal. “Saya ingin melihat anak-anak bisa mewakili Lobar di tingkat provinsi,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Gerung Baiq Yeni Satriani Ekawati, mengaku, pada saat acara pembukaan meminta para guru olah raga sebagai juri lomba harus selektif dan ketat menyeleksi peserta 02SN. Dengan begitu, akan didapatkan atlet terbaik. “Dengan cara demikian kita mendapatkan atlet yang terbaik dan mampu mengharumkan nama daerah baik ditingkat provinsi dan nasional,” katanya.

Mantan atlet karate ini, juga menegaskan pada masa dirinya mengikuti pekan olah raga nasional (PON), tidak ada seleksi yang dimulai dari tingkat sekolah.

Untuk itu, ia memberi motivasi kepada para atlet yang terpilih mewakili Gerung pada 02SN tingkat kabupaten agar disiplin berlatih dan bersunguh-sunguh. Namun, tidak mengabaikan tugas pokok sebagai pelajar.

“Saya minta belajar tetap diutamakan.Tapi tidak meninggalkan latihan agar bisa berprestasi di bidang olah raga,” harapnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 26 Maret 2014

Menteri PDT Resmikan Tiga Dermaga Jetty di Lobar

Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah tujuan wisatawan mancanegara. Berbagai obyek wisata terkenal yang dimilikinya adalah pantai Senggigi dan Sekotong, di wilayah selatan pulau Lombok. Kini lokasi itu dibangun dermaga jetty yang bisa menghubungkan dengan pulau Bali.

SUASANA dermaga Tawun, Kecamatan Sekotong, kemarin tampak berbeda dari biasanya. Di hari yang cerah itu, sejumlah pejabat berkumpul di bawah tenda yang dibangun dekat pinggir pantai. Dari sekian pejabat itu, termasuk diantaranya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini. Ada juga Bupati Lobar H Zaini Arony.

Kedatangan menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam rangka meresmikan tiga dermaga jetty. Masing-masing der­maga jetty Senggigi, di Keca­matan Batulayar. Kemudian dermaga jetty Tawun dan Gili Gede, Kecamatan Sekotong.

“Kedatangan Pak Men­teri merupakan berkah bagi kami,” kata bupati saat mem berikan sambutan.

Ketiga dermaga jetty yang diresmikan merupakan revitalisasi dari apa yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemkab Lobar dengan dana APBD. Berkat bantuan dari Kementerian PDT. Ke­tiga dermaga itu bisa diubah menjadi infratruktur yang lebih refresentatif dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata.

Bahkan, dermaga jetty yang ada di Senggigi, diyakini yang terbaik dan paling bagus karena bentuknya dirancang seperti cicak merayap jika dilihat pada malam hari dari ketinggian.

Kemudian dua dermaga lainnya di kawasan Sekotong, juga tidak kalah bagusnya. Kawasan Sekotong, menjadi perhatian serius oleh Pemkab Lobar, kare­na daerah ini sedang berkembang dan terus dikembangkan. Pasalnya, pantainya begitu indah didukung sikap masyarakat yang ramah. Selain itu, memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Ditambah kekayaan alam di sektor pertambangan. Itu semua jika disinergikan tentu akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Lobar, khususnya di Sekotong.

Jadi tidak berlebihan jika Menteri PDT memberikan perhatian luar biasa terhadap kawasan wisata Senggigi dan Sekotong. Tidak kurang dari Rp 40 miliar digelontorkan pada 2013 untuk revitalisasi ketiga dermaga itu.

“Saya bersyukur dan saya yakin masyarakat Sekotong tidak lupa. Tapi jangan diterjemahkan macam-macam. Saya katakan apa adanya. Beliau banyak membantu lo­bar,” kelakarnya. Pernyataan itu dilontarkan bupati karena saat ini memang momen pemilihan umum (pemilu).

Dalam catatannya, Bupati Zaini juga mengungkapkan tambahan dana yang akan digelontorkan Kementerian PDT pada 2014, yang tidak kurang dari Rp 30 miliar. Semuanya untuk pembenahan infrastruktur di Lobar.

Adanya bantuan pemerintah pusat, tentu tidak membuat Pemkab Lobar, harus berdiam diri. Upaya yang akan dilakukan adalah meneruskan pembenahan dari sisi lain terhadap dermaga jetty yang sudah refresentatif tersebut. misalnya, membangun dari sisi kebutuhan daratnya. ”Istilahnya mungkin pertokoan, jual beli tiket dan juga fasilitas lainnya,” beber bupati.

Dengan begitu, diharapkan tingkat kunjungan wisatawan akan terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dalam catatan bupati, jumlah kunjungan wisatawan pada 2013 mencapai 325 ribu orang. Angka itu jauh melampui target sebanyak 280 ribu orang.

Sebagian besar wisatawan menggunakan fasilitas laut dan udara. Namun, pada umumnya tamu, khususnya mancanegra yang datang dari Bali dan menginap di Seng­gigi, lebih senang balik ke Bali lewat laut dari pada lewat bandara. Meskipun sudah berkelas internasional.

Hal itu kemungkinan karena wisatawan lebih memilih yang praktis. Pasalnya, jika perjalanan menuju bali ditempuh lewat dermaga jetty di Seng­gigi, lebih cepat dari pada ha­rus ke Bandara Internasional Lombok (BIL) yang memakan

waktu sekitar satu jam. Belum lagi harus menunggu di bandara sebelum pesawat berangkat.

“Jadi kepraktisan itu yang dicari oleh wisatawan,” ujar Zaini yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTB.

Pembangunan dermaga jetty di Senggigi, kata Zaini, belum final. Artinya fasilitas darat be­lum lengkap. Namun, dengan adanya dukungan dana dari Kementerian PDT pada tahun anggaran 2014 diharapkan kekurangan itu akan selesai.

Dengan keberadaan tiga dermaga jetty yang refresen­tatif, diharapkan connecting antara pariwisata di Pulau Bali dengan Pulau Lombok akan semakin terbuka. Wi­satawan bisa lebih memilih berbagai alternatif transportasi yang efektif. “Jadi kita sudah siapkan rute khusus dari Bali, mulai dari Benoa, Nusa Penida, menuju Seko­tong, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, baru menuju Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, lalu balik ke Bali,” bebernya.

Sekali lagi Pelabuhan Tawun, Gili Gede, dan Seng­gigi diyakini akan memberi­kan satu percepatan terha­dap pembangunan ekonomi Kabupaten Lobar.

Lombok Post, Selasa 25 Maret 2014

1 24 25 26 27 28 53