Giri Menang-Vila bintang lima, Royal Kamuela Villa Senggigi Lombok mulai dibangun. Peletakan batu pertama (ground breaking, Red) secara resmi dilakukan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony didampingi Wakil Penjualan dan Pemasaran Archipelago Intenational Norbert Vas, kemarin.

Acara ini juga dihadiri langsung tim manajemen Archipelago Internasional dan perwakilan dari latitude 8 point 1, developer Singapura selaku pengembang.

Wakil penjualan dan pemasaran Archipelago Intenational Norbert Vas mengatakan, Royal Kamuela Villa Senggigi ditargetkan mulai dibuka Januari tahun depan. Dengan menempati lokasi yang strategis di kawasan pariwisata Senggigi, vila ini diyakini akan menjadi salah satu vila yang nyaman untuk ditempati.

Vila ini akan menempati lahan seluas 3,5 hektare dengan panorama laut yang indah. Ada 43 vila dengan satu kamar tidur dan 7 vila dengan dua kamar tidur yang disediakan. Setiap vila dilengkapi dengan kolam renang pribadi dan taman yang hijau.

Wisatawan bisnis dapat menikmati kenyamanan perpustakaan bergaya ruang tamu, serta dapat melakukan pertemuan-pertemuan privat di business center. Sementara bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan akan dimanjakan dengan pelayanan spa dan pusat kebugaran yang lengkap.

“ Lombok menjadi destinasi alternatif setelah Bali, menarik para wisatawan dari Asia dan negara lain. Kami sangat yakin Vila Royal Kamuela ini akan membawa kemewahan di pulau ini”,katanya.

Bupati menyambut baik kesungguhan para investor untuk menanamkan modalnya di Senggigi. Mereka menurutnya, telah berkontribusi mengembangkan pariwisata di Lobar. Ke depan, Senggigi akan terus mengembangkan dirinya menjadi salah satu tujuan wisata dunia.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 30 Agustus 2013

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, pihaknya telah menerima ratusan laporan terkait situs yang dianggap meresahkan masyarakat. Kebanyakan situs yang dilaporkan terkait dengan situs pornografi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S Dewa Broto menyatakan telah menerima sekitar ratusan laporan pengaduan dari masyarakat melalui surat elektronik (email) pengaduan. ‘Saat ini, melalui email pengaduan Kominfo dan kami masih terus menerima laporan pengaduan dalam waktu 24 jam dari masyarakat. Seminggunya rata-rata 25 sampai 30 laporan atau sekitar 100-an laporan setiap bulan” kata Gatot, kemarin.

Menurutnya, laporan yang masuk tersebut kebanyakan laporan yang terkait dengan konten pornografi.” Paling banyak pengaduan itu intinya konten ponografi, perjudian online, penipuan,situs radikal, kemudian laporan tentang makanan”, paparnya.

Menanggapi banyaknya laporan dari masyarakat tersebut, gatot menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya tegas untuk memberantas situs terlarang, seperti pornografi dan radikalisasi.

“Situs-situs porno itu kan pedomannya di undang-undang Pornografi disebutkan di beberapa pasal misalnya memperlihatkan alat kelamin, bersetubuhan dan sebagainya. Begitu itu nongol, langsung kita blokir”, terangnya.

Namun demikian, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya selalu menyeleksi laporan pengaduan dari masyarakat terkait situs-situs yang meresahkan tersebut. Selain itu, Gatot juga berpendapat bahwa tidak semua konten yang dilaporkan masyarakat merupakan konten terlarang.

“ Kami selalu berhati-hati. Kalau situs porno jelas, tapi kalau situs tentang pembuatan detonator bom bisa jadi itu kajian ilmiah atau ada situs dakwah tidak mesti itu radikalisasi. Kita bisa digugat kalau memblokirnya”, ujar Gatot.

Memberantas peredaran situs terlarang seperti pornografi dan radikalisasi di tengah masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini, Gatot menerangkan bahwa hingga saat ini situs pornografi atau situs yang dilarang lainnya semakin banyak beredar di masyarakat. Padahal, lanjut Gatot, pihaknya sudah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs meresahkan tersebut.

“Apabila situs porno itu diblokir sekian, muncul sekian seperti deret ukur dan deret hitung. Kami blok seratus muncul seribu, kita blok seribu muncul berapa dan sebagainya. Itu jadi tantangan kami”, ungkapnya.

Oleh sebab itu, Gatot minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya situs yang dianggap meresahkan seperti pornografi atau radikalisasi.

Sumber: Lombok Post, Kamis 29 Agustus 2013

Giri Menang-Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat menggelar Pelatihan pemadam kebakaran. Pelatihan ini diberikan pada tim di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai antisipasi kebakaran..

“Ketika terjadi kebakaran di kantor SKPD tersebut, sudah ada tim awal yang bisa menangani sebelum pemadam tiba”, kata Kepala Bidang Damkar Sutiadhi disela-sela pelatihan di kantor camat Labuapi, kemarin.

Dikatakan, pelatihan ini diberikan agar pegawai mengetahui pentingnya tindakan preventif dalam rangka pencegahan kebakaran. Para pegawai mengerti rancang bangun bangunan yang tidak mudah terbakar.

“Kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi pegawai di SKPD lingkungan pemda Lobar agar memiliki pemahaman dalam antisipasi awal dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di instansi masing-masing”, ujarnya.

Dalam pelatihan ini Damkar juga menyampaikan masih kurangnya armada yang mereka miliki untuk melayani sepuluh kecamatan yang ada di Lobar. Untuk itu sangat dibutuhkan tim di setiap SKPD maupun kecamatan.

“Armada yang dimiliki sekarang berupa dua kendaraan pemadam dan satu mobil supply air. Idealnya di tiap kecamatan ada satu kendaraan pemadam kebakaran”,pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 29 Agustus 2013

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati dan Walikota serta Wakil Bupati dan Wakil Walikota, di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/8) mengakui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan satu di antara 10 K/L yang akan memperoleh remunerasi tahun ini.

Ia menegaskan, dengan adanya remunerasi itu maka akan ada perubahan cukup besar dalam pembiayaan belanja PNS di Kemendagri. “Kalau remunerasi ini dinaikkan, maka semua honor PNS di Kemendagri, seperti honor kepanitiaan akan ditiadakan. Yang diberlakukan adalah single salary (gaji tunggal),” kata Mendagri.

Hal yang sama juga berlaku di daerah, jika tahun depan diberlakukan remunerasi, maka sistem single salary akan diberlakukan, dan semua honor di daerah akan dihapuskan.

“Mudah-mudahan sistem single salary tersebut dapat mendorong penghematan biaya belanja aparatur, terutama di tingkat daerah,” harap Gamawan.

Mendagri menyesalkan sejumlah daerah yang masih mengalokasikan anggaran belanja lebih besar untuk belanja pegawai, yakni mencapai 60 persen. Sedangkan untuk pelayanan publik hanya 24 persen, dan 16 persen untuk belanja modal.

“Saya meminta pengangkatan pegawai honorer harus diefisienkan. Jangan terlalu boros semua dana untuk belanja aparatur,” tegas mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Mendagri Gamawan Fauzi juga mengkritik pengangkatan pegawai honorer di sejumlah daerah, yang lebih untuk kepentingan para bupati dan walikota, karena mereka dianggap telah berjasa dalam pemenangan bupati/walikota di pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya menemukan ada kepala daerah yang memberhentikan kepala dinas-dinasnya, dan mengangkat kepala dinas yang baru. Pemberhentian itu karena kepala dinas sebelumnya tidak mendukungnya kepala daerah yang bersangkutan di pilkada,” ujar Gamawan.

Acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati/Walikota serta Wakil Bupati /Wakil Walikota itu dihadiri oleh 33 kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota. (**/ES)

Sumber :
http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/27/gamawan-remunerasi-kemendagri-dan-9-kl-tahun-ini-pemerintah-daerah-tahun-depan

Giri Menang-Puncak arus balik kapal laut di pelabuhan Lembar terjadi pada Jum’at (16/8) kemarin. Kapal laut yang bersandar di dermaga dua langsung diserbu ribuan pemudik yang turun dari kapal.

Suasana puncak arus balik ini sudah sangat terasa di sekitar pelabuhan. Maklum saja, kapal Ro-roro yang mengangkut para penumpang ini hanya bersandar seminggu sekali di Lembar.

GM Palindo III Cabang Lembar Mudjiono sebelumnya menjelaskan, sesuai jadwal, dua kapal pertama yang akan tiba di pelabuhan Lembar Jum’at (16/8) yaitu KM Awu dan KM Tilong Kabila. KM Tilong Kabila berangkat dari Bima menuju Lembar-Benoa dijadwalkan tiba jam 08.00 Wita. Sedangkan KM Awu yang juga berangkat dari pelabuhan Bima menuju Lembar-Benoa-Surabaya-Kumai (PP) dijadwalkan tiba di Lembar pada pukul 12.00 Wita.

Namun ternyata pada Jum’at lalu, kedatangan kapal penumpang berbeda dari jadwal yang ada. KM Awu yang di jadwalkan siang ternyata bersandar pada pagi hari jam 10.00 Wita sedangkan KM Tilong Kabila yang seharusnya datang pagi baru tiba usai satat Jum’at.

Berdasarkan data yang diperoleh Lombok Post di Kantor Cabang PT Pelni di Ampenan, Jum’at lalu hanya KM Awu yang mengangkut penumpang sejumlah 37 orang. Sedangkan untuk KM Tilong Kabila hanya menurunkan penumpang. “Nantinya pada Sabtu (17/8) sore hari KM Tilong Kabila yang berangkat dari Benoa Bali baru mengangkut penumpang sejumlah 340 orang, kebanyakan menuju Makassar”, jelas pegawai Pelni yang ada di Kantornya.

Sumber: Lombok Post, Senin 19 Agustus 2013

Giri Menang-Seluruh pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) menyatakan siap memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) pada H-1 masa kampanye dan H+kampanye. Pernyataan ini disampaikan masing-masing paslon dan tim kampanyenya pada saat rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lobar di Kantor KPU Lobar, kemarin.

Dua Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilibatkan dalam audit dana kampanye ini adalah KAP Tarmizi Ahmad dan KAP Abdulrahman Hasan Salipu.

Kewajiban Paslon untuk melaporkan LP-PDK diatur dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pemda) , UU 12 tahun 2008 tentang pemilihan umum (pemilu) serta peraturan KPU tahun 2013.

Dalam aturan yang disampaikan perwakilan KAP, setiap paslon tidak boleh menerima sumbangan dari pemerintah, pemda setempat, BUMN dan BUMD serta pihak asing yang tidak jelas identitasnya. Paslon boleh menerima sumbangan dari paslon, gabungan partai politik, perorangan serta lembaga hukum swasta yang besarannya sudah diatur yakni untuk perorangan maksimal besar sumbangan Rp 50 juta dan badan hukum swasta Rp 300 juta yang dilengkapi dengan identitas. Jika diketahui menerima dana kampanye tidak jelas atau dari pihak asing nama paslon bisa digugurkan sebagai peserta Pilkada.

Selain membahas masalah LPPDK, dalam rapat tersebut juga KPU Lobar memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk mengoreksi gambar dan nama yang akan digunakan dalam kertas suara. Sesuai jadwal, kampanye akan dimulai dari tanggal 6 hingga 19 September mendatang.

“Kami berikan kesempatan untuk koreksi dan KPU semaksimal mungkin akan berlaku adil bagi setiap paslon”, ujar Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri.

Dikatakannya, masa kampanye hanya 14 hari. Pada hari pertama yakni tanggal 6 September akan dilakukan penyampaian visi-misi paslon dalam sidang paripurna dewan namun sehari sebelumnya pada tanggal 5 September akan dilaksanakan kampanye pemilu damai dimana semua paslon harus hadir.

“Nanti kalau ada yang tidak hadir dikhawatirkan akan menjadi sorotan masyarakat”, tandasnya seraya mengatakan selain dipotong untuk penyampaian visi-misi, hari kampanye selama 14 hari juga nanti akan digunakan sehari untuk debat kandidat yang dilaksanakan KPU Lobar.”Jadi ada 2 hari yang kurang”,imbuhnya.

KPU juga rencananya akan menggelar debat kandidat meski hal itu tidak diwajibkan untuk dilaksanakan. Namun, lanjut anggota KPU Lobar divisi sosialisasi Suhardi agar pemilukada Lobar terlihat bergengsi dan beda dengan kabupaten lain tidak ada salahnya kalau debat kandidat dilakukan dengan syarat semua paslon setuju.

“KPU boleh melakukan debat kandidat maksimal 5 kali”,ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, paslon H Mahrip-Drs TGH Munajib Kholid (Maju) ingin mengganti latar belakang foto yang ada di kertas suara.”Saya mau mengganti latar foto, dari hijau menjadi warna pelangi” kata Mahrip.

Terkait waktu dan lokasi kampanye, Mahrip meminta KPU tidak tebang pilih dan memperlakukan semua paslon secara adil. Saat ini dimana KPU sudah mengeluarkan jadwal kampanye di 10 kecamatan dimana salah satu paslon mendapat kan 4 kali kesempatan untuk kampanye di Narmada, sedangkan yang lain hanya mendapatkan dua kali.

“Narmada itu terdiri dari 21 desa dan tentu memiliki wajib pilih yang banyak, kalau bisa semua paslon mendapatkan giliran sama untuk kampanye di Narmada”, imbuh Mahrip yang diamini oleh tim sukses (timses) pasangan Ridwan-Syaeful seraya meminta KPU dalam mengatur jadwal kampanye tidak memotong jumlah harinya.

Perihal debat kandidat, paket MAJU sangat setuju dan mereka meminta kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali namun 10 kali di semua kecamatan sehingga sosialisasi yang dilakukan mengena ke masyarakat. Selain itu masa pendukung yang dibawa diminta ditambah.

Hal senada juga disuarakan pihak pasangan Zaini Arony-Fauzan Khalid (AZAN). Tim sukses AZAN yang diwakili Muhazam Fadli menilai debat kandidat sangat menarik untuk dilakukan , namun dalam pelaksanaannya nanti KPU diminta menghidari tanya jawab dari masing-masing paslon ke paslon lain karena hal tersebut cenderung membuat suasana panas.”Lebih baik masyarakat yang bertanya, jangan antar paslon”,cetusnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 19 Agustus 2013

Lombok Barat – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin implementasi Kurikulum 2013 berjalan dengan baik di kelas. di Lombok Barat, ada 15 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

Implementasi Kurikulum 2013 di Lombok Barat, sesuai program nasional, sejak Senin, 15 Juli 2013. Menyusul pelatihan guru inti pada awal hingga pertengahan Juni lalu.

Pelatihan guru inti dari Lombok Barat dipusatkan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelatihan menitik beratkan sosialisasi Kurikulum 2013.

“Sampai tahun ini, baru 15 sekolah dari sekolah negeri dan swasta di Lombok Barat yang akan melaksanakan kurikulum baru. Pelaksanaan itu sesuai ketetapan Mendikbud, dan mengikuti jumlah guru inti kurikulum,” kata Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat, Faturahim, Kamis (18/7/2013).

Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat ini pula, evaluasi baru bisa dilakukan Dikbud setelah beberapa bulan penerapan kurikulum. Pemantauan pun secara sering dilakukan melalui Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Sementara sejumlah sekolah yang tidak dipilih untuk melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun ini, rencanaya baru tahun depan melaksanakan kurikulum baru. Penerapan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 berlaku di kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA dan SMK.

http://www.ntbterkini.com/2013/07/19/dikbud-lombok-barat-jamin-implementasi-kurikulum-2013-2/

Bupati Lombok Barat, Zaini Arony mengatakan, tidak alasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermalas-malasan di bulan Ramadhan ini. Kinerja PNS harus ditingkatkan , karena pemerintah telah mengeluarkan penyesuaian jam kerja selama bulan puasa ini.

“Dispilin sering menjadi permasalahan di kalangan PNS selama Ramadhan ini,” kata Zaini Arony, dalam acara buka puasa bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di Gerung, Rabu (17/7/2013).”Maka, Melalui forum ini, pembinaan terhadap PNS menjadi tugas pejabat eselon II,III, dan IV di tiap SKPD. Utamanya kepada Sekda selaku pembina kepegawaian tertinggi di daerah,” tambah Bupati periode 2009-2014 .

Disebutkannya pula, sebagai program rutin, Pemkab Lombok Barat telah menggelar kegiatan Safari Ramadhan, yakni Salat Tarawih bersama masyarakat di desa. Safari Ramadhan menjadi ajang sosialisasi pemerintah daerah atas pembangunan di tengah masyarakat, sekaigus, menyerap aspirasi masyarakat.

Safari Ramadhan di Lombok Barat berlangsung di 10 kecamatan. Diawali di Kecamatan Sekotong, dan Kecamatan Gunung Sari pada minggu ini. “Jadi Ramadhan ini benar-benar diisi dengan ibadah, kedisipilinan, lebih-lebih menjaga kerukunan antar warga,” tutur Zaini Arony.

Buka puasa bersama SKPD di Gerung dihadiri, Ketua DPRD Lombok Barat Umar Said, Sekertaris Daerah Muhammad Uzair, dan Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren Lombok Barat TGH MS Udin. Buka puasa diawali ceramah,seputar manfaat berpuasa di bulan Ramadhan.

Sumber : http://rrimataram.com/bupati-lombok-barat-ingatkan-pns-meningkatkan-disiplin-kerja/

GIRI MENANG-Bupati lobar Dr H Zaini Arony menegaskan tidak boleh ada pungutan saat daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dia meminta ada pengawasan ketat pada saat proses daftar ulang itu. “Jadi sekali lagi untuk PPDB tidak boleh ada pungutan apapun,” katanya.

Mengenai kebijakan sekolah yang menyiapkan baju seragam, dia meminta pihak sekolah jangan memaksakan. Siapa tahu ada orang tua yang sudah membeli seragam, atau ada orang tua kurang mampu yang anaknya masih memakai seragam lama.“Maka biarkan orang tua dan anak-anak mencari sendiri untuk baju itu,” ujarnya.

Menurut Doktor pendidikan ini, ketika sekolah menyiapkan seragam pada tahun ajaran baru, terkesan sekolah menjadi pasar. Padahal tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan, bukan menjadi penjual sepatu, seragam, dan perlengkapan lainnya.

Begitu juga dengan adanya biaya tambahan seperti uang pembangunan, sumbangan, dan bentuk pungutan lain, Zaini meminta jangan dilakukan. Untuk biaya pembangunan, pemerintah daerah sudah menganggarkan pada APBD. Kalau pun pihak orang tua, komite, dan guru di sekolah sepakat untuk menambah suatu fasilitas, dia meminta keputusan itu harus dirembukkan bersama. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. “Karena memang sejatinya tidak ada anggaran untuk membangun ini jadi tergantung dari kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Dikatakan, jika ada sekolah yang masih bandel melakukan pungutan, dia meminta Dikbud memberikan sanksi pada kepala sekolah bersangkutan. ”Tolong kepala-kepala sekolah yang tetap memungut tanpa adanya suatu alasan apalagi pijakan yang jelas itu harus diberi sanksi,” ujamya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 4 Juli 2013.

Giri Menang-Keberangkatan empat siswa dari Lombok Barat ke Jepang yang dilepas Bupati Lombok Barat H Zaini Arony pada 17 Juni 2013 lalu, menjadi motivasi tersendiri bagi rombongan siswa ini. Didampingi guru p Ni Luh Putu Indah Yusniawati mereka membawa misi kebudayaan ke Negeri Sakura itu. Saat tampil di perhelatan budaya, para siswa dan guru ini menampilkan tarian putri mandalika dan tari gandrung.

“ Sambutan masyarakat Jepang sangat bagus, mereka tertarik dan puas dengan penampilan siswa kami”, kata Putu.

Mereka tiba di Nagoya pada jum’at lalu (21/6). Para siswa disambut hangat oleh Presiden dan Wakil Presiden Yes 30, Satoru Suzuki dan Shogo Murakoshi.

Jadwal kunjungan yang padat mulai dari mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di SMA OISCA, lalu ikut festival, kunjungan kehormatan dengan Wali Kota Hamamatsu. Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke SD, sampai mengenal budaya dan tradisi Jepang. Terakhir para siswa berkunjung ke Universitas di Jepang.

Dikatakan, menjalani jadwal begitu padat, siswa tetap bersemangat karena mereka sangat dihargai dan dihormati. Banyak hal positif didapatkan dari kunjungan tersebut. Mereka melihat orang Jepang yang sangat menghargai waktu, disiplin, menepati janji dan yang paling mengesankan didapatkan dari kunjungan tersebut adalah kebersihan Kota Hamamatsu.

“ Tidak ada sampah satu pun yang berserakan di Kota Hamamatsu. Hal ini tentunya ingin kami terapkan di Lombok Barat”, ujarnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 3 Juli 2013.