Tanggal  17 April adalah hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Hari ini merupakan ulang tahun Lobar yang di 2013 memasuki usia yang ke 55 tahun.

Anggota DPRD Lobar HL. Pattimura Farhan melalui HUT merupakan momentum kebangkitan bagi semua lapisan masyarakat di kabupaten ini. Hari yang bermakna untuk refleksi,  bercermin terhadap apa yang telah dan belum dilakukan.

“Bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Dimanapun kita berada, dalam profesi pekerjaan, ataupun dalam situasi sesulit apapun.” Kata Pattimura mengurai makna HUT Lobar.

Lima puluh lima tahun merupakan usia yang semestinya mencermikan kematangan dalam berpolafikir, kedewasaan dan bijak dalam gerak laku serta lebih agamis dalam berelasi baik baik vertical maupun horizontal. Lobar dulunya sebuah kabupaten yang sangat besar dan luas kemudian harus kembali menyesuaikan diri pasca lahirnya daerah pemekaran baru yakni, Kota Mataram dan kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah melahirkan KLU tahun 2008, Lobar dituntut selalu mampu dan terus beradaptasi dengan percepatan yang digerakan berkat partisipasi dalam hubungan yang dinamis antar warga,  pemerintah dan wakil rakyat di DPRD.

Generaasi penerus selayaknya di momentum HUT mentasbihkan diri untuk menjadi motor penggerak perubahan. Sebagai pioner inovasi pembangunan yang pro rakyat. Hal ini dapat dimulai dengan selalu belajar dari peristiwa dan mengambil hikmah dari sejarah.

HUT Lobar ke 55 ini semestinya bukan hanya meneguhkan kemandirian namun juga menjadi sebuah ajakan bagi rakyat untuk bersama membantu dan bekerja. Hari jadi kabupaten juga bias dimaknai sebagai sebuah jembatan untuk mewujudkan daerah yang lebih adil, sejahtera, unggul dan bermartabat.

Lobar menurutnya, tumbuh dalam stabilitas politik yang tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Namun ini tidak harus membuat semua pihak lengah. Lobar harus tetap sigap dan tetap  siaga agar dampak negative dari memburuknya situasi perekonomian global dan nasional yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ketua DPD PKS Lobar ini menjabarkan, tujuan prioritas pembangunan daerah tahun 2013. Yakni peningkatan dalam kualitas pendidikan masyaraktat, kualitas kualitas kesehatan masyarakatdalam rangka meningkatkan usia harapan hidup, infrastruktur daerah, pertumbuhan ekonomi dan menunjang sector pariwisata, perdagangan, hotel dan restaurant. Keempat, peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. Kelima, penanganan bencana alam dan pengendalian lingkungna hidup, peningkatan kinerja aperatur dan penegakan supremasi hukum serta meningkatkan kualiatas dan kuantitas pelayanan publik.

Dalam pergerakana pembangunan di Lobar memang telah banyak mengalami kemajuan. Namun masih banyak juga permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

“Seluruh Stakeholder pembangunan, dalam hal ini pemerintah daerah selaku eksekutif dan pelaksana APBD harus meiliki system pengolahan pemerintah dan pembangunan yang responsive, inovatif dan berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah’” terangnya.

Pembanguna berbasis pedesaan yang diformulasi dalam operasionalisasinya di berbagai bentuk program kegiatan seperti desa mandiri pangan, desa mandiri energy, desa sehat, desasiasi. Karena desa adalah subordinat terkecil basis pembangunan daerah, maka selain program berbasis pedesaan, disi lain secara akumulatif kebijakan pembiayaan pembangunan melalui alokasi dana desa (ADD) juga harus secara signifikan naik dari tahun ke tahun.

Ada beberapa catatan sebagai refleksi di HUT Lobar bagi perbaikan pengelolaan tata management pemerintah , khususnya dalam pengelolaan APBDdan perlu diupayakan bersama. Pertama soal manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang menjunjung prinsip bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daearh terkumpul secara maksimal.namun hal ini juga harus memperhatikan beban social ekonomi masyarakat.

Kedua, dari sisi managemen belanja daerah harus efektif dan efisien. Setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan program benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiflier effect serta memiliki transparansi dan akuntabilitas.

Sisi pelaksanaan anggaran agar prinsip efektivitas belanja, efisiensi transparansi dan akuntabilitas benar-benar menjadi nafas dalam setiap implemenasi belanja daerah. Keempat soal dukungan untuk sector-sektor unggulan seperti pertanian yang dihuni sebagian besar tenaga kerja di samping realitas kemiskinan di Lombok Barat berada di pedesaan.

Sumber : Koran Lombok Post 15 April 2013