Gerung, Diskominfotik,
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bagian dari agenda visitasi atau kunjungan lapangan ke setiap badan publik di wilayah NTB.

Dalam visitasi kali ini, tim Komisi Informasi Provinsi NTB didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, meninjau secara langsung kondisi dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat, Selasa (4/11/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi dan pembinaan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara Komisi Informasi Provinsi NTB dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, menjelaskan bahwa Lombok Barat memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah lain di NTB. Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi dua bagian wilayah yang dipisahkan oleh Kota Mataram, yakni empat kecamatan di wilayah utara dan lima kecamatan di wilayah selatan, dengan total penduduk sekitar 762 ribu jiwa yang tersebar di berbagai kondisi geografis, mulai dari wilayah padat penduduk hingga daerah yang terpencil.

“Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan beragam, tentu tidak mudah untuk memberikan akses informasi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berikhtiar memperkuat akses informasi publik melalui berbagai inovasi dan pengembangan sistem digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami terus berupaya menghubungkan masyarakat melalui inovasi yang dibangun bersama. Leading sektornya ada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan teknologi informasi, keterbukaan publik diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah desa dan daerah terpencil. Dengan demikian, prinsip transparansi dan pemerintahan inklusif benar-benar dapat terwujud di Kabupaten Lombok Barat.

Credits: (Tim IKP/Zul)