Program Keluarga Berencana (KB) lingkaran biru (LIBI) yang sudah berhasil mengatasi penurunan angka pertumbuhan penduduk sejak diluncurkan puluhan tahun silam, tampaknya harus dikembangkan lagi. Bahkan, didorong daerah-daerah melakukan inovasi untuk alat dan cara kontrasepsi yang menjamin keamanan, kenyamanan dan edukasi kepada masyarakat.
“Selain itu, pengadakan alat dan obat kontrasepsi dengan harga terjangkau dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan alat kontrasepsi tersebut. Tantangan dan peluang saat ini adalah adanya disparitas kepesertaan KB Mandiri yang tinggi antar wilayah sehingga diupayakan pemerataan pelayanan KB Mandiri,” jelas Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Kependudukan (BKKBN), Sugiri Syarief saat memberi keterangan penyelenggaraan Hari Kontrasepsi Dunia dan 25 tahun KB Mandiri kerjasama Bayer Scharing dan BKKBN di Jakarta, Rabu (26/9).
Menurut dia, caranya menyediakan pelayanan KB Mandiri yang merata, terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi mandiri dan pemerataan distribusi alat kontrasepsi mandiri ke seluruh wikayah dan edukasi kemandirian ber KB kepada masyarakat.
Ketua Perkumpulan Kontrassepsi Indonesia (PERKONI), Biran Affandi, jumlah kelahiran terlalu banyak, rapat, dan terlalu dini. Untuk itu perlu perencanaan keluarga. “Apalagi seorang wanita telah dapat melahirkan segera setelah mendapat haid yang pertama, kesuburan wanita akan terus berlangsung. Wanita yang usia 35 tahun harus berhenti melahirkan karena bisa mengalami keguguran,” jelasnya.
Bila usia 35 tahun dipaksakana melahirkan akan mengalami kelainan. Selain itu, jarak melahirkan sebaiknya 2-4 tahun. “Dianjurkan jangan hamil sebelum usia 20 tahun sehingga bisa menggunakan alat kontrasepsi. Selama ini telah disediakan berbagai alat kontrasepsi seperti pil KB, suntik, IUD atau steril,” tambahnya.
Di sisi lain, Sugiri menambahkan, proggram KB seharusnya menjadi isu politik, sosial dan ekonomi. Keikutsertaan swasta pada program Lingkungan Biru (LIBI) merupakan program pemerintah sangat signifikan.
“Hasil survey 2007 ada kecendrungan peserta KB memilih tempat pelayanan swasta mencapai 69,1 persen. Hasil ini meningkat dibandingkan hasil Survey Demograsi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002 mencapai 63 persen,” jelasnya.
Editor — Fenty Wardhany
Sumber : www.harianterbit.com
