Kabupaten Lombok Barat

GARUDA TANDATANGANI KERJASAMA DENGAN PEMKAB LOBAR

Giri Menang, Kamis 14 Maret 2018 – PT. Garuda Indonesia, Tbk. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam memberikan pelayanan dalam jasa penerbangan. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan naskah kerja sama sesaat sebelum gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) dimulai yang bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (14/3/2018).

Penandatangan itu dilakukan oleh General Manager Branch Office Lombok, Mochammad Yansverio dengan Sekretaris Daerah Lobar, H. Moh. Taufiq.

Yansverio mengatakan kerjasama tersebut merupakan kerjasama dalam penggunaan Garuda Indonesia untuk perjalanan dinas dengan biaya corporate. Dengan kerjasama korporasi ini, maka akan ada pemotongan harga (discount) tiket kepada seluruh pegawai lingkup Pemkab Lobar beserta keluarganya.

Kerjasama tersebut berlaku selama setahun terhitung sejak nota kerja sama ditandatangani, namun jika berjalan baik kemungkinan akan berlanjut lagi pada tahap berikutnya.

“Nantinya aparat Pemkab Lobar yang akan bepergian keluar daerah akan diberikan discount khusus. Harga yang tidak diberikan kepada pihak lain. Tiketnya nanti akan diberi kode khusus. Ini juga diberikan kepada keluarganya. Yang penting ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Kalau ada pengantar, monggo,” terang Mochammad Yansverio.

Ditambahkannya, kerjasama ini nantinya dapat menciptakan efisiensi pembiayaan dalam perjalanan pegawai. Dijelaskannya efisiensi dalam perjalanan perlu dilakukan dengan benar-benar memperhitungkan segala biaya yang akan dikeluarkan.

Dirinya juga berharap agar pelayanan yang diberikan oleh PT. Garuda dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu menjalin kerjasama yang semakin besar.

Harapan yang sama disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi yang ikut menyaksikan saat membuka Rapim.

Saswadi berharap kerjasama yang dilakukan Pemkab Lobar dengan PT Garuda Indonesia mampu mengefisiensikan biaya transportasi ke luar daerah.

“Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Saswadi di hadapan para Kepala SKPD Pemkab Lobar dan seluruh peserta Rapim. (Humas Lobar)

TINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN, PEMKAB LOBAR GANDENG KPK

Giri Menang, Kamis 15 Februari 2018 – Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat dan anggota DPRD di Lombok Barat (Lobar) dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemkab Lobar melalui Inspektorat menggandeng KPK menggelar sosialisasi pengisian e-LHKPN yang di aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/2). Sosialisasi tersebut merupakan salah satu agenda Rapim II Pemkab Lobar.

Tahun ini pelaporan LHKPN tidak lagi menggunakan metode manual melainkan dengan sistem online.

Sekda Lobar H. Moh Taufiq mengungkapkan, saat ini kepatuhan pejabat di lingkup Pemkab Lobar baru mencapai 75 persen. Dengan adanya sosialisasi dan format baru e-LHKPN, diharapkan tingkat kepatuhan di lingkup Pemkab Lobar maupun DPRD bisa mencapai 100 persen.

“Saya harap agar semua peserta yang hadir agar mengikuti kegiatan hingga tuntas. LHKPN adalah kewajiban. Permasalahan yang dihadapi dan diatasi Inspektorat harus tuntas hingga 100 persen,” tegasnya.

Sementara itu Dian Widiarti selaku narasumber dari KPK memaparkan, ada tiga hal yang berubah dalam regulasi LHKPN yakni waktu, tata cara pendaftaran dan media pengumuman.

Lebih jauh ia mengatakan ada dua jenis bentuk pelaporan dalam LHKPN. Pertama, laporan khusus untuk pejabat yang baru pertama kali menjabat dan pensiunan dengan batas waktu tiga bulan. Kedua, laporan periodik untuk pejabat ketika menjabat atau sepanjang menjabat dengan sistim berkala setahun sekali.

Widiarti juga berkomitmen akan membantu menggiring pejabat yang mengalami kesulitan pelaporan harta kekayaan dengan sistim e-LHKPN ini. (budi/humas)

Bupati Sambut Tantangan BNN

Giri Menang, Senin 20 November 2017 – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menekankan kepada seluruh jajarannya supaya memiminalisir penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. “Caranya adalah dengan test rambut,” katanya usai mendengar pemaparan dari Kepala BNN NTB, Brigjenpol Imam Margono tentang narkoba sesaat sebelum Rapim II di Aula Bupati Lombok Barat, Senin (20/11).

Bupati berharap, jangan sampai semua baru sadar kalau bahaya narkoba saat keluarga kena. Namun sebelum semua itu terjadi, baik secara pribadi maupun kelembagaan, semua bergerak untuk menanggulangi persoalan narkoba ini.

Seperti mengutip paparan Kepala BNN NTB, test rambut perlu juga dilakukan. Namun terhadap hal ini lanjut bupati, menjadi kendala dari sisi finansial.

“Mungkin secara berkala akan kita lakukan kepada orang yang kita curigai,” kata bupati seraya menyebut, prosentase yang terlibat dalam kasus narkoba di Lobar masih di bawah nol koma sekian. “Kendati sedikit tapi ini berbahaya,” cetus bupati khawatir.

Diingatkan bupati petahana pada bursa bupati 2018 mendatang ini, PNS merupakan pusat keteladanan masyarakat, dijadikan sebagai conoh oleh masyarakat. Untuk itu dia akan bicara dengan unsur KPU, agar calon bupati yang turut mendaftar, tidak hanya test urine, tapi bila perlu test darah juga dilakukan.

Pada kesempatan itu, bupati meminta kepada Kasatpol PP Lobar, agar melakukan tindakan yang tidak terlalu legalistik. “Kalau curiga, ya tinggal ambil saja, tidak usah minta izin saya, langsung saja ambil dan proses,” perintah bupati yang disambut aplaus meriah seluruh hadirin.

Selama ini kata bupati, jangan hanya pihak Polri maupun Pol PP yang tahu di mana titik-titik kemungkinan sumber narkoba itu. Namun dia mengakui, semua ini butuh atensi. Karena itu bupati menekankan agar Kasat Pol PP Lobar lebih keras lagi, sebelum lebih banyak masyarakat yang terkena Narkoba.

Setelah usai memberikan arahan, bupati langsung didaulat untuk menandatangani MoU tentang penuntasan narkoba dan pencegahan HIV-AIDS di Lobar bersama Ketua BNN NTB. Dilanjutkan, dengan pengukuhan Dewan Kersenian Lombok Barat periode 2017-2022. Selanjutnya penyerahan hibah dari Majelis wali Amanat Milenium kepada bupati. (LPA/humas)

Kepala BNN NTB Tantang ASN Lobar

Giri Menang, Senin 20 November 2017 – Kepemilikan Narkoba bagi masyarakat sudah kian menggila. Bahkan Pejabat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) pun tidak tertutup kemungkinan memiliki dan terlibat sebagai pemakai dan bandar narkoba. “Seperti Wakil Ketua DPRD Bali yang beberapa waktu lalu tertangkap karena terbukti jadi bandar narkoba,” papar Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) NTB, Brigjenpol Imam Margono saat memberikan sambutan pada acara Rapat Pimpinan II Lobar di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Senin (20/11).

Kata mantan Kapolda NTB ini, test uriune bagi pejabat dan ASN sudah sering dimanipulasi dan itu tidak cukup. Alasannya, begitu ada pengumuman di suatu lembaga akan digelar test urine, maka kesempatan bagi pemakai, 2-3 hari sebelumnya sudah tidak memakai.

Test urine ini kata Imam, sering disalahgunakan, karena hal itu tidak mencukupi. “Kalau dengan test rambut saya berani tantang, kapanpun memakai pasti akan ketahuan, silahkan dicoba,” tantangnya di hadapan Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kapolres serta seluruh SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Selain penandatanganan MoU antara Bupati Lobar dengan Kepala BNN NTB terkait pemberantasan narkoba di Lobar, Rapim juga diisi dengan sejumlah agenda lainnya. Di antaranya adalah, pengukuhan Dewan Kesenian Lombok Barat (DKLB), penyerahan secara simbolis hibah tanah serta penyerahan peta penetapan batas desa kecamatan Narmada-Lingsar.

Lebih lanjut dipaparkan Imam Margiono, MoU ini merupakan implementasi dari surat edaran Kemenpan RI. Ada hal yang penting dalam surat edaran ini antara lain, pemerintah daerah turut memfasilitasi dalam rangka kegiatan sosialisasi tentang narkoba. Selanjutnya dilakukan kegiatan test urine bagi personil di lingkungan Pemda Lobar serta membentuk satgas dan relawan.

“Masalah narkoba belum benar-benar steril, mulai dari polisinya, eksekutif dan legislatinya, semuanya dari masyarakat tingkat nelayan berurusan degan narkoba,” jelas Imam Margono. (LPA/humas)

DAU BERKURANG, PEMKAB LOBAR PANGKAS BELANJA

Giri Menang, Senin 16 Oktober 2017 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) harus rela mengerutkan kening lantaran kebijakan pusat yang mengharuskan Pemda mengurangi belanjanya akibat dana transfer berkurang dg beberapa komponen yg totalnya mencapai Rp. 34 milyar. Pengurangan itu dlm bentuk DAU sebesar 13 milyar, DBH 18 milyar, dan sisanya dalam bentuk yang lain.

Melihat kondisi ini, Pemkab Lobar kembali akan melakukan efisiensi anggaran. Namun sebelum itu dilakukan, masing-masing SKPD mulai sejak dini sudah melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat diefisiensikan.

Kaitannya dengan efisiensi anggaran, karena estimasi PAD tidak mencapai 100% maka sejumlah kegiatan harus dipangkas seperti kegiatan pameran, konsultasi, dan studi banding.

Untuk studi banding, kecuali ada undangan, namun melihat dulu urgensinya. Makan minum diefisiensikan, lembur ditiadakan, perjalanan dalam daerah dikurangi (kecuali inspektorat yang melakukan pemeriksaan).

Hal itu disampaikan Sekda H. Moh. Taufiq dalam gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (16/10).

Selain evaluasi kinerja, gelaran Rapim juga diisi dengan Launching Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis “Less Paper” serta penandatanganan MoU antara Pemkab Lobar dengan PT. Pos Indonesia tentang pembayaran Pajak PBB P2.

Dalam kesempatan itu, sekda juga memaparkan tentang rencana transaksi non tunai yang saat ini sedang diujicobakan. Rencananya, program tersebut akan berlaku penuh tahun 2018 mendatang.

Melihat banyaknya gangguan dari luar, sekda berpesan agar seluruh ASN harus bersatu dan solid menjaga kekompakan. (L.Pangkat Ali/humas)

PERTAMA DI BALI-NUSRA, LOBAR GUNAKAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS

Giri Menang, Senin 16 Oktober 2017 – Menghadapi era digitalisasi, semua lembaga pemerintah maupun swasta perlu melakukan inovasi dalam instanisasi proses agenda tupoksi lembaga bersangkutan. Senin (16/10), Badan Kepegawaian Daerah dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kab. Lombok Barat (BKD PSDM Lobar) menggelar launching kenaikan pangkat otomatis Less Paper (tanpa kertas) di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung.

Launching yang pertama kali dilakukan untuk BKN Regional X Denpasar wilayah kerja Bali – Nusa Tenggara ini langsung dihadiri oleh tim BKN Regional X Denpasar. Launching juga diisi dengan demo registrasi kenaikan pangkat otomatis Less Paper atas nama H. Anjilin dari Bappenda Lobar.

Dengan proses yang demikian lengkap dan cepat, pihak BKD PSDM tidak perlu lagi membawa berkas kenaikan pangkat, tapi cukup melalui proses online. Setelah proses registrasi selesai, data ASN yang naik pangkat dikirim ke BKN Regional X Denpasar. Selanjutnya oleh BKN tinggal membuat nota persetujuan kenaikan pangkat yang diusulkan BKD PSDM tadi. Setelah nota persetujuan itu terbit, pihak BKD PSDM tinggal mencetak SK, ditndatangani pejabat berwenang, selanjutnya SK kenaikan pangkat ASN bisa diterima.

Kepala BKN Reg.X Denpasar, Ida Ayu Rai Sridewi, menyatakan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BKD PSDM Lobar yang telah berinisiasi melaunching sistem kenaikan pangkat otomatis less paper online. “Saya bangga dengan BKDPSDM Lobar, karena untuk regional X wilayah kerja Bali-Nusra, Lobar yang pertama kali melaunching sistem ini,” kata Ida Ayu.

Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) II pemkab Lobar bulan Oktober 2017. Selain launching kenaikan pangkat otomatis, Rapim II juga diisi dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Lobar dengan PT Pos Indonesia tentang penarikan pajak PBB. Usai penandatangan, Kepala PT. Pos Indonesia Regional VIII, Nelly Siti Halimah memberikan cinderamata berupa prangko bergambarkan Bupati H. Fauzan Khalid yang diterima langsung oleh bupati. (LPA/humas)

TANDA KEHORMATAN DITERIMA ASN LOBAR

Giri Menang, Kamis 24 Agustus 2017 – Gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berlangsung khidmat. Namun dibanding rapim terdahulu, Rapim yang berlangsung Kamis (24/8) di Aula Utama kantor bupati itu diisi dengan sejumlah agenda.

Di luar agenda utama, Rapim diisi dengan penandatanganan MoU pengelolaan gula semut menjadi produk ekonomi berpotensi antara Pemkab Lobar dengan Bank Indonesia Cabang NTB, penandatanganan MoU dengan Dekan Fakultas Unram tentang pembangunan pariwisata serta sosialisasi PT Taspen tentang program baru ASN yang memasuki masa pensiun (MMP) bagi ASN Lobar.

Selain penandatangan, agenda utama diisi dengan sorotan masalah kehadiran SKPD pada Rapim, pendidikan, pengelolaan LKPD, keberhasilan Desa Lingsar sebagai juara 1 tingkat nasional, prestasi di sektor pertanian, serta lomba administrasi PKK Desa tingkat nasional.

Ada yang menarik dalam agenda Rapim yaitu pengumuman dan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan RI bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lobar.

Penghargaan diberikan kepada lebih dari tiga puluh ASN Lombok Barat yang telah mengabdi lebih dari 10, 20 dan 30 tahun. Penghargaan tersebut ditandai dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri atas usulan BKD Lombok Barat.

Penilaian didasarkan atas beberapa hal yaitu masa kerja, kemudian ASN tersebut memiliki prestasi, tidak pernah bermasalah dengan hukum dan dinilai baik oleh pimpinan. “Untuk dapat itu memang sulit, tapi pasti bisa,” ujar Inspektur Lobar, Ir. H. Rachmat Agus Hidayat salah satu penerima penghargaan usai gelaran Rapim.

Agus sendiri telah menerima penghargaan serupa di tiga tempat tugas berbeda. “Untuk masa kerja 10 tahun saya terima waktu kerja di provinsi, yang 20 tahun waktu kerja di Lombok Tengah dan yang 30 tahun sekarang di Lombok Barat,” terangnya. (LPA/romi/humas)

BI TANDATANGANI KERJASAMA BANTU PRODUKSI GULA AREN

Giri Menang, Kamis 24 Agustus 2017 – Maraknya penjualan minuman keras (tuak) yang berasal dari air nira cukup meresahkan maayarakat. Kabupaten Lombok Barat sendiri terkenal sebagai penghasil air nira. Tercatat, setiap harinya 10 ribu liter air nira dihasilkan dari pohon enau.

Melihat kondisi itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengambil tindakan dengan membuat regulasi agar air nira diproduksi menjadi gula aren.

Hal itu lantas menarik perhatian dari pihak Bank Indonesia untuk membantu mengoptimalkan program bupati tersebut.

Langkah kongkrit dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan Bank Indonesia (BI) di sela-sela gelara Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati, Kamis (24/8).

Kedepannya kerjasama ini diharapkan mampu mendorong perkembangan produk lokal dalam hal ini adalah gula aren.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Agus Gunawan menerangkan, penandatangan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kongkrit Pemkab Lobar dalam menuntaskan persoalan kemiskinan melalui pemberdayaan petani gula aren.

“Terlebih lagi untuk menekan dampak sosial akibat pemanfaatan air nira yang marak dijadikan minuman keras tradisional (tuak), itu kita olah,”ungkap Agus saat ditemui selepas penandatangan kerjasama.

Dalam kerjasama dengan BI tersebut terdapat tiga ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan, seperti peningkatan kerjasama keterampilan, baik itu keterampilan manajerial maupun keterampilan teknis dalam pengolahan gula aren.

“Bentuk kongkritnya itu pelatihan dengan BI, termasuk juga promosi,” terang mantan Kepala Dinas Kehutanan Lobar ini.

Selain pelatihan bagi pengolahan gula aren, menurut Agus pihak BI pun akan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana prasarana bagi pengolahan gula aren.

Disamping nantinya BI akan mendampingi pengembangan gula aren tersebut dari hulu hingga hilir.

“Dengan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, dari pertanian di hulunya. Bagaimana memilih pohon (aren) yang baik hingga penyadapan. Kemudian Pengolahan, produksi hingga brending dan perdagangan kita (Disperindag), termasuk juga pengelompokan dengan Koperasi,” paparnya.

Dalam Penandatangan tersebut, Bupati Lobar H Fauzan Khalid berpesan agar penandatangan kerjasma tersebut jagan hanya sekedar penandatangan saja, namun tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu Agus memastikan bahwa pihaknya telah mempersiapakan action plan yang siap dieksekusi setelah penandatangan kerjasama .

“Action plan dilaksanakan tahun ini, tidak tahun depan. Dengan BI tahun ini,” tegasnya.

Bahkan diakuinya, ia melakukan jemput bola. Hasilnya, Lobar mendapat bantuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Industri Republik Indonesia.

Pembangunan UPT direncanakan di Dusun Longseran, Desa langko Kecamatan Lingsar.
“UPT tersebut lengkap dengan sarana prasarana. Kalau tidak salah nilai bangunannya Rp 1 miliar belum termasuk biaya sarana prasarannya,” cetusnya. (man/LPA/humas)

Lobar Kembangkan Health Smart City

16797719_1111922462263433_6223906671008822201_oGiri Menang – (22/2). Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengembangakan smart city dibidang kesehatan (health smart city) dalam bentuk aplikasi pencatatan dan pelaporan (captor) secara elektronik. Aplikasi tersebut dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi itu disebut e-puskesmas, e-pustu, e-poskesdes dan e-posyandu yang dilaunching Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sesaat sebelum dimulainya Rapat Pimpinan (Rapim) II dihadiri dan disaksikan oleh seluruh Kepala Puskemas, seluruh jajaran eselon 3 dan 4 Dinas Kesehatan serta Pejabat eselon 2 dan 3 pemerintah Kabupaten Lobardi Aula Kantor Bupati Lobar pagi tadi Rabu 22/2.

16797324_1111922408930105_8495161814224064231_o16831905_1111922582263421_3325388832968925593_nBupati Fauzan menyambut baik inovasi aplikasi catpor elektronik dari Dinas Kesehatan ini. Dengan kemajuan teknologi dan informasi ini, bupati optimis Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan bisa lebih cepat dan mudah melakukam tindakan preventif, pencegahan dini dan menyelesaikan masalah yang muncul.

Bupati berharap agar SKPD lain juga memiliki inovasi dan terobosan untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

16797900_1111922432263436_4182764534637119741_o16797211_1111922365596776_4220145949342506833_o

“Mudahan aplikasi semacam ini tidak hanya ada di Dinas Kesehatan saja. Mudahan SKPD lain tertular, iri dengan yang dilakukan Dikes sekarang ini sehingga termotivasi untuk berinovasi lebih baik lagi meningkatkan pelayanan terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik,” harap bupati.

16819132_1111922558930090_5176363287761962164_o“Sekali lagi saya menyambut baik launching ini. Saya dan pak sekda nantinya bisa memantau dan mengontrol kegiatan yang ada di puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu di mana saja dan kapan saja secara langsung,” tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Rachman Sahnan Putra mengatakan saat ini semua puskesmas telah menggunakan captor elektronik berbasis website dengan teknologi cloud computing dari e-puskesmas. Hal itu sebagai sistem catatan pelaporan yang terintergrasi dalam satu pintu sehingga lebih memudahkan dilakukan pemantauan secara kontinyu terhadap seluruh unit kesehatan yang tersebar di Lombok Barat. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin, mewujudkan efisiensi kinerja petugas dan mengoptimalkan pelayanan terhadap pasien, serta masyarakat.

Rachman juga menyatakan aplikasi berbasis IT ini tetap membutuhkan beberapa prasyarat. Di samping sinyal juga membutuhkan suplai listrik di semua titik puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu.

“kita optimis aplikasi ini bisa maksimal membantu kita memantau seluruh kondisi terkini pelayanan kesehatan di wilayah Lombok Barat,” ungkapnya.

Sambil mendemonstrasikan aplikasi tersebut, Rachan mengatakan aplikasi e-posyandu ini hanya ada di Lobar saja.

Dijelaskan pula aplikasi ini sudah terkoneksi dengan aplikasi BPJS, sehingga akan memudahkan berbagi informasi data terkait historikal data pasien. Program e-puskesmas merupakan implementasi kebijakan digitalisasi yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Hal itu sebagai perwujudan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SIK Nasional (SIKNas). Solusi aplikasi e-puskesmas adalah sebagai salah satu jawabannya.

Lebih jauh dijelasakan, untuk menunjang pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan 1 orang tenaga ahli gizi yang melayani di 2 desa. Para tenaga ahli gizi yang ada termasuk 34 orang tenaga ahli gizi yang baru saja direkrut dibekali pelatihan aplikasi elektronik ini selama enam hari di Hotel Lombok Plaza Mataram.

Bupati Fauzan Khalid melaunching aplikasi captor tersebut didampingi Sekda Lobar H. Moh Taufiq, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra Putra, GM Telkom Indonesia Cabang Mataram dan perwakilan InfoKes Bandung. Diskominfo.

IPM Lobar Tahun 2015 Diekspose

ipm1Giri Menang, 3 November 3016 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 telah diexpose. Kegiatannya berlangsung Kamis (3/11) di Aula Bappeda Lobar. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Lobar, BPS, Dikes, Dikbud, Perindag dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Bappeda Lobar, H.Baehaqi menyatakan, sesungguhnya angka IPM Lobar sudah terdengar jauh sebelum ekspose hari ini. Namun yang terdengar itu hanya menyangkut peringkat dan indeks kompositnya. “Tetapi sesungguhnya isi di dalamnya kita tidak tahu,” papar Baehaqi.

Menurut dia, pada ekspose kali ini semua akan tahu, dari tiga komponen IPM yang ada, pada komponen mana saja mengalami percepatan atau keterlambatan. Dari tiga komponen IPM yang ada, perkembangannya bervariasi, ada yang rendah, sedang dan kategori tinggi. Ketiga komponen ini meliputi, indeks Kesehatan, Pengetahuan dan indeks Pendapatan. “Yang masuk dalam kategori rendah, masuk dalam komponen indeks pengetahuan,” tambahnya.

Dalam komponen pengetahuan ini, berada pada angka 54,11. Sedangkan indeks kesehatan sebesar 69,38 (kategori sedang) serta indeks pendapatan sebesar 72,01. Indeks pendapatan ini sudah masuk dalam kategori tinggi, karena mencapai angka di atas 70 persen.
Menurut Baehaqi, IPM ini merupakan akumulasi dari seluruh indikator pembangunan di Lobar. Menurut ukuran statistik kata dia, perlu bersyukur, karena IPM Lobar dari tahun sebelumnya terus menanjak. “Ini seperti mimpi, karena naik dari satu peringkat saja tidak mudah,” sebutnya.

Namun Baehaqi memaparkan, IPM Lobar dua tahun terakhir terus meningkat. Pertama, berada pada peringkat 8, naik menjadi 5. Kemudian dari peringkat 5, terkoreksi lagi menjadi perigkat 4. Meningkatnya peringkat ini, kerjanya tidak semudah membalik telapak tangan.Tapi semuanya tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua komponen aparat serta masyarakat Lobar. Pada ekspose kali ini, dikupas apa yang lebih ditekankan. Hal ini lanjutnya sering disampaikan pada kegiatan Rapim maupun kegiatan formil lainnya.

Diharapkan semua komponen SKPD yang terlibat di dalamnya harus saling berkoordinasi, sehingga tujuan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis daerah dan nasional bisa diselesaikan.”Karena semua ukuran yang tertuang dari RPJM memiliki tiga indikator, disatukan menjadi IPM,” pesannya. Dia juga yakin, IPM Lobar akan bisa meningkat, asal semua komponen bekerja, menyelesaikan masalah berdasarkan data bisa membuat program. Namun dalam perencanaan itu, semua harus tahu dimana sebenarnya data yang diperlukan itu. (LPA/humas)

ipm3 ipm2

1 4 5 6 7 8