0leh:

LALU MUHAMMAD FAUZI, S.A.P.

(ANALIS KEPEGAWAIAN – BKD KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Pegawai Negeri Malaysia sebelumnya dikenal sebagai Malayan Civil Service (MCS) telah memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara Malaysia. Dibentuk oleh negara-negara bagian, sejarah dan lembaga-lembaga sosial serta politik Pegawai Negeri di Malaysia telah memiliki catatan yang sangat menarik. Selama periode sebelum era keterbukaan, Inggris memperkenalkan struktur dan praktek untuk membantu menyediakan berbagai layanan dasar kepada masyarakat untuk menjaga hukum dan ketertiban yang selaras dengan kegiatan ekonomi dan politik saat itu. Mereka punya struktur dan praktek dasar yang mengatur tentang tatacara pelayanan kepada rakyat di Malaysia.

Dengan tujuan ingin maju ke arah penentuan nasib sendiri setelah kemerdekaannya, Pegawai Negeri Malaysia telah mengalami banyak perubahan untuk kembali mengorientasikan dan berkembang menjadi struktur pegawai negeri yang relevan dan progresif melalui pengenalan perbaikan dengan perencanaan dan inovasi untuk mengatasi segala dinamika yang terjadi di waktu itu serta memenuhi kebutuhan masa depannya.

Sampai saat ini, Pegawai Negeri Malaysia memiliki kekuatan pegawai lebih dari 1,4 juta orang yang meliputi 28 pola pelayanan termasuk Pegawai Negeri pusat, Pegawai Negeri Negara bagian, Pegawai Negeri Gabungan, Dinas Pendidikan, Kehakiman, Dinas Hukum, Kepolisian dan Angkatan Bersenjata.

PENDIRIAN AWAL

Pegawai Negeri Malaysia mewarisi warisan dari Pelayanan Publik Inggris dengan perubahan mendasar yang signifikan terjadi selama 50 tahun terakhir. Menelusuri sejarah singkat Pegawai Negeri Malaysia, awal berdirinya pada akhir tahun 1700 ketika British East India Company menguasai Penang. Pada saat itu pamong praja merekrut pegawai yang terbaik dan tercerdas yaitu sarjana dari Inggris untuk diangkat sebagai pegawai administrasi. The Northcote-Trevelyan melaporkan pada tahun 1845 ditetapkan etos pelayanan publik yang menekankan bahwa:

1)      Pegawai Negeri netral dari pengaruh politik berarti loyalitas sepenuhnya didesikasikan kepada pemerintah tanpa embel-embel politiknya;

2)      Pegawai Negeri yang profesional, harus bekerja secara jujur dan sesuai saran, ditujukan untuk kepentingan publik dan patuh kepada Menteri dan Kabinet; dan

3)      pelayanan publik harus memberikan stabilitas berkelanjutan ketika ada perubahan dalam pemerintahan.

Prinsip dasar ini menetapkan sifat dan karakter dari Pegawai Negeri Sipil Malaysia selama 50 tahun terakhir sejak kemerdekaan. Sementara itu, pada akhir tahun 1800 dengan melihat penggabungan dari Pegawai Negeri Pusat Malaysia dan negara bagian menjadi layanan terpadu tunggal yang dikenal sebagai Federated Malay States Civil Service (FMS). Ini adalah untuk memberikan kekuasaan administratif secara terpusat dengan prosedur perekrutan secara umum yang akan memungkinkan pegawai untuk diangkat dan dikirim ke berbagai negara-negara bagian Melaysia. Dengan sentralisasi ini, prosedur perekrutan menjadi efisien dalam penerimaan calon Pegawai Negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri yang telah di atur secara profesional.

PARTISIPASI MELAYU

FMS membuka pintu seluasnya bagi pegawai Melaysia untuk membentuk pelayanan tingkat bawah yang dikenal sebagai Layanan Administrasi Malaysia. Pada tahun 1903, ada 332 orang Melayu dari 6.607 karyawan di pelayanan pemerintah. Raja Chulan b. Raja Abdullah yang sebelumnya bergabung dengan layanan pemerintah sebagai Petugas Penyelesaian di Perak menjadi kabupaten yang pertama Melayu Kabupaten dan menjadi pemimpin di Perak, sehingga dapat mengendalikan kontrol Eropa dalam Layanan.

Di dalam rangka perluasan FMS dan Layanan Administrasi Melayu, banyak reformasi administrasi yang diperkenalkan untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan. Antara lain mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah, kendala yang dihadapi terkait Gaji dan Klasifikasi konpensasi dengan terus mendefinisikan dan menyempurnakan prinsip-prinsip pelayanan yang berkaitan dengan sistem remunerasi, Pemberhentian dan pensiun serta persyaratan layanan lainnya.

Pada saat Inggris meninggalkan Malaysia selama pendudukan Jepang pada tahun 1941, keberanian dari 85 perwira Malaysia yang melayani Administrasi saat itu diuji ketika pemerintahan negara yang ditentukan di tangan mereka. Mereka berhasil mengurus negeri dengan baik dan mereka terus memainkan peran penting menuju bangsa yang kemerdekaan pada tahun 1950.

LAYANAN ADMINISTRASI DAN DIPLOMATIK

Pada awal dari pembentukan PNS terpadu dimulai ketika layanan Colonial lain seperti Kedokteran, Pendidikan, Hukum, Polisi untuk beberapa nama digabungkan untuk membentuk Pelayanan Administrasi Colonial yang komponen-komponen itu menjadi Malayan Civil Cervice (MCS). MCS kemudian berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Administrasi dan Diplomatik Service (ADS), layanan utama yang mengubah peran dari yang developmentalis untuk fasilitator dan sekarang sebagai inovator telah dilihat sebagai hal yang penting dalam menggerakkan negara maju dalam mencapai dominasi ekonomi, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup dan lembaga penguatan dan kapasitas pelaksanaan.

ADS, umumnya digambarkan sebagai “elit” dan “bergengsi,” menyediakan hampir semua pejabat administrasi senior di tingkat pusat dan negara bagian. itu adalah karakter umum di mana seorang pegawai akan melayani dan berfungsi sebagai administrator dan pelaksana kebijakan di berbagai instansi pemerintah atau kementerian yang memberikan perspektif tujuan umum dengan peran non-partisan sebagai penasehat kepada pejabat politik. Seperti baru-baru ini sebagai akhir kebijakan tahun 1990, untuk merekrut pegawai dari latar belakang akademiisi multi-disiplin dan menempatkan mereka dalam kementerian atau instansi terkait telah berkurang sampai batas tertentu yang cecara umum citra ADS.

MCSmemiliki akardalam sistemadministrasikolonialyang didirikanoleh Inggris. Dengan demikian, Malaysia”mewarisi” pegawai negeriditandai denganprofesionalisme, etosdantidak sedikitkontribusiekspatriatyang tetap tinggal diMalaysiapada 1950-andan 1960-an. Tidak seperti beberapa sistemkoloniallainnya, Inggris ketat dengan struktursosial tradisionaldan lembagapolitikhari denganbeberapa penyesuaian. Bahkan sebelumkemerdekaan,Inggrismemastikan bahwaaristokrasidan politikelitMalaysiadipersiapkan untukperan mereka dalamsistem administrasikolonial. Sebuah langkahyang signifikanselama tahun-tahunawal kemerdekaanadalah kebijakanMalayanisationPelayananPublik. Ini adalah agenda utama pemerintahAliansidengan tujuanmenyelesaikanMalayanisation1 Juli1960.Akhirnyapada tanggal 15 Agustus1968,PembentukanKantor Federalyang berganti nama menjadiKantorPembentukanMalaysiapada tahun 1967mengadopsiDepartemenPelayanan Publiksebagailembagauntuk mengawasisemuahal yang berkaitan denganpenciptaan danrestrukturisasijasauntuk lebih melayaninegara untuk agendapembangunan.

EVOLUTION

Pelayanan Publik terus memainkan peran penting dalam tahun-tahun seiring dengan kemerdekaan. Melalui kesulitan melalui tahun-tahun awal setelah kemerdekaan seperti kesulitan darurat pada tahun 1969, dan menampung kebutuhan keanekaragaman ras penduduk, Pelayanan Publik telah memiliki perencanaan dan bimbingan yang mantap, memelihara, dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di negara Malaysia berjalan menuju pembangunan dan modernisasi.

Pelayanan Publik telah memiliki peran yang kuat dalam kebijakan diperkenalkan dan diterapkan di sektor industri, pertanian dan sosial melalui berbagai Rencana 5 Tahun dan Kebijakan Ekonomi Baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 yang membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan pedesaan dan industri, memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut sambil mengelola implikasi sosial dari bangsa beragam etnis.

Selama bertahun-tahun, Pelayanan Publik telah berkembang dan memenuhi tantangan yang dihadapi oleh bangsa, menyesuaikan, mengadaptasi dan program politik, ekonomi, dan sosial fine-tuning pemerintah yang memberikan kontribusi untuk bangsa menjadi salah satu yang paling modern dan berkembang di wilayah ini. Bukan hanya itu, laju pembangunan terus terjadi, itu telah mendorong Malaysia ke dalam jajaran negara-negara berkembang dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sejak kemerdekaan pelayanan publik Malaysia telah mengambil banyak peran dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan publik, dengan kekuatan lebih dari 1,4 juta orang pegawai, telah diasumsikan peran negosiator, controller dan fasilitator. Di samping itu, juga telah menjadi setter kecepatan dan agen perubahan bagi negara. Dalam asumsi peran tersebut pelayanan publik perlu melakukan banyak tugas yang meliputi memberikan layanan, penanganan kepentingan umum, memastikan program komunitas keamanan publik dan keamanan. Secara signifikan Pegawai Negeri Sipil Malaysia telah lebih dari bertahun-tahun mengukir nama dan diakui sebagai salah satu yang terbaik. Hal ini digunakan untuk memainkan peran kunci di Malaysia pembangunan dan modernisasi. Secara umum, upaya pemerintah yang dilakukan selama dekade terakhir, telah menghasilkan dampak yang menguntungkan dalam meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan di sektor publik.

VISI 2020

Dalam upaya untuk memenuhi harapan Visi 2020 untuk menjadi berpenghasilan tinggi dan negara maju, Pelayanan Publik Malaysia terus mengukuhkan dirinya di masa-masa yang penuh tantangan. Mengusung aspirasi dari Malaysia “People First, Performance Now”, melalui berbagai program transformasi dilengkapi dengan panggilan untuk “merakyatkan Perkhidmatan Awam” dan diperkuat oleh Blue Ocean Strategy Nasional, pelayanan publik akan terus bekerja bersama-sama akan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan kaya dan bahagia bangsa.

REFERENSI
1. “Service Par Excellence” (2005) by Wan Mansor Abdullah. Publisher: INTAN 2. “Imbasan KPPA” (1995) by Mahmud Taib. Publisher: INTAN 3. “Public Service Impartiality in Decision Making”: Paper presented at the 13 th Civil Service Conference 2008 by Y. Bhg Dato‟ Zainal Kling who is the Tun Ghaffar Baba Chair of Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia 4. “Public Service Leadership: The Paradox of Power and Character” : Paper presented at the 13th Civil Service Conference 2008 by Y.B Dato‟ Seri Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar 5. “Exemplary Personalities in the Malaysian Public Service” : Paper presented at the 13th Civil Service Conference 2008 by Y.Bhg Tan Sri Datuk Haji Arshad bin Ayub.

Disadur dari : http://www.pmo.gov.my/CIVIL-SERVICE-FULL