GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H Zaini Arony meminta seluruh jajarannya tidak membuat program berdasarkan asumsi atau angan-angan. Dengan demikian, apa yang menjadi target dalam sebuah perencanaan yang sudah dirancang bisa tercapai.
Hal itu ditegaskan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2015, di Senggigi, kemarin. ‘ ’Realisasi LKPD yang akan saya laporkan ke DPRD baru menca pai 70 persen. Kenapa? Itu karena kita menyusun program atas dasar angan- angan,” katanya.
Dikatakan, pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) 2015-2019. Ber bagai persiapan persiapan terutama untuk menuju bangkit telah dilakukan. Kebangkitan atau kenaikan kualitas sudah barang tentu menjadi prioritas.
Musrenbang jika ditilik dari suku katanya merupakan musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi kegiatan berkumpul di tempat ini adalah untuk melakukan musyarawah. Dengan demikian, esensi dari perencanaan itu sendiri mulai dari sana.
Menurutnya, kenapa musrenbang perlu dipahami dan dimengerti bahkan dihayati karena perencanaan itu sesungguhnya membuat suatu definisi terhadap suatu tujuan. Sehingga bisa menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakan apa yang akan dilakukan. Supaya terhidar dari suatu pemikiran semacam soffing list. Jangan membuat suatu kegiatan susuai keinginan dan angan-angan individu.
‘’Tapi tidak berdasar pada suatu tujuan. Itulah perencanaan,” ujamya.
Kenapa sering terjadi kegagalan dalam perencanaan pembagunan, Zaini, mengutip dari buku hasil karya M H Ainun Nadjib. Dalam buku itu dikatakan, Indonesia adalah bagian dari kampung saya. Bukan kampung saya bagian dari Indonesia. Oleh sebab itu, Lombok Barat adalah bagian dari NTB. Pasalnya, itu merupakan esensi dari sebuah perencanaan dalam sebuah regionalisasi. Artinya apa yang diformulakan disini adalah hasil dari apa yang didiskusikan pada musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
Begitu juga apa yang dihasilkan di provinsi adalah hasil dari musrenbang tingkat kabupaten/kota. Jadi bukan terjadi satu mata rantai yang putus. “Jangan kabupaten berdiri sendiri. Provinsi lain arahnya. Apalagi tingkat nasional. Tujuan tidak akan pernah tercapai,” urainya.
Orang nomor satu di Lombok Barat, itu juga setuju dengan pernyataan pejabat dari Bappeda NTB yang hadir pada acara itu. Bahwa kendala ada pada kurangnya dana. Oleh karena itu, optimalisasi dana itu perlu terjadi. ‘Jangan sampai provinsi menatar guru, kabupaten juga menatar guru. Jangan sampai provinsi promosi wisata kabupaten juga begitu,” bebernya.
Oleh karena itu, lanjut bupati, sedianya bisa diputuskan provinsi hanya sebagai koordinator di kabupaten dan jangan membuat program. Sebaliknya di kabupaten jangan membuat suatu program yang kira-kira kontradiktif. Ini makna bahwa perencanaan itu meredifinisikan sebuah tujuan. Dan perencanaan itu sendiri menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan sesuatu. Dengan demikian ada target dan cara yang dilakukan. Itulah menurutnya, makna komprehensif dari musrenbang.
Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), musrenbang itu sendiri berada dalam interval waktu. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Apa yang dirumuskan lima tahun lalu dan sekarang menjadi tujuan. Itu juga akan menjadi input bagi perencanaan berikutnya.
Oleh karena itu, ada istilah rencana jangka pendek, menengah dan pan- jang daerah. Itulah interval waktu itu. Jadi tidak boleh ada mata rantai yang putus. ‘Ttu tidak boleh terjadi. Karena itu jangan ada dinas yang tahu-tahu membuat program yang tidak ada akamya,” kata Zaini.
Ia menekankan, jangan sampai kepala dinas, kepala badan, kepala kantor tidak mengerti arah yang dituju. Lalu muncullah berbagai program sesuai keinginannya tapi bukan RPJM.
Masa lalu juga menjadi satu referensi untuk membuat formulasi dan mendesain masa kini dalam meraih satu kon disi harapan di masa depan. Oleh sebab itu, pada rapat pimpinan yang akan datang bupati meminta semua kepala dinas mempresentasikan rencana strategis masing-masing. Tidak elok seorang kepala SKPD tidak paham tentang visi dan misi di dinasnya. Sebab itu penting.
Ia menegaskan, jika dirinya sudah berpidato di depan DPRD mengenai berbagai program yang menjadi visi dan misi. Semuanyajugadituangkan dalam peraturan daerah dan menjadi kebijakan daerah serta harus dipertanggung- jawabkan. ‘’Untuk itu, kepada kepala dinas yang diangkat untuk menjalankan semua kebijakan itu dinilai memiliki capable dan kemampuan,” bebemya.
Zaini juga tidak menampik, adanya kritikan mengenai musrenbangnas, provinsi maupun kabupaten. Pasalnya, begitu selesai langsung masuk laci hanya jadi dokumen. Perencanaan daerah ditaruh di rak. Akhimya apa yang disusun tidak pemak dilihat dan dikoreksi,.
Menurutnya, setiap perencanaan mempunyai empat fungsi. Pertama sebagai arah. Kedua perencanan itu mengurangi ketidakpastian. Ketiga meminilasiir pemborosan. Keempat fungsi kontrol dan evaluasi.
Dengan adanya perencanan maka semua orang akan tahu posisinya dimana. Dengan perencanan maka item by item bisa tersusun. Termasuk dalam perspektif waktu dan persfektif kewilayahan.
Zaini menyebutkan, Lobar tediri dari 10 kecamatan, 122 desa dan kelurahan dengan luasnya 1.053 kilometer (km) persegi. Garis pantainya sepanjang 192 km. Jadi tingkat heteroginitas dan pluralitas masyarakat seperti itu menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pendekatan.
Selain perspefktif waktu dan kewilayahan, ada juga persfektif budaya. Lobar memiliki keragaman budaya, agama dan etnik yang sangat heterogen.
Hal itu yang menjadikan Lobar kaya. Baik kaya pengalaman, kaya pertimbangan dan lainnya. Dikatakan, dimensi kehidupan ini adalah vertikal atau selalu bersifat tunggal. Tetapi dimensi kehidupan secara horizontal selalu bersifat jamak atau plural. Kenapa demikian, karena di Lobar ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Ada suku Sasak, Mbojo, Samawa, Bugis, Bali dan Padang. Itulah dimensi kehidupan yang bersifat horizontal. Semuanya adalah aset atau kekayaan yang tidak bisa di nafikan. Tiga dimensi itu menjadi satu bahan pertimbangan dalam membuat suatu perencanaan.
Jadi empat fungsi perencanan itu menjadi pertimbangan. Semuanya akan disahkan oleh dewan baru diserahkan ke eksekutif selaku eksekutor. Kemudian dalam pelaksanaan perencanaan itu akan ada upaya kontrol oleh masyarakat dan DPR. ‘ ’ Kita tidak bisa seenaknya. Karena itu sekali lagi tetap saya tekankan kepada kepala dinas untuk memahami betul perencanaan,” harapnya.
Zaini juga menilai bahwa Lobar ini tidak masyarakat yang sangat-sangat miskin atau sangat kaya. Distribusinya ekonomi bagus. ‘’Sekarang you keliling lihat orang menyabit rumput sambil pegang telepon, oh yaa nanti saya antar kemana rumputnya,. Itu sudah luar biasa. Artinya pemerataan sudah lumayan,” bebemya.
Lobar juga mendapat nilai CC untuk lakipnya. Selain Kabupaten Sumbawa, dan kota Bima. Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya di NTB, masih nilai C. Bahkan, ada yang tidak ada nilainya. Itu merupakan sebuah kepuasan atas kerja sungguh-sungguh.
Dalam pertemuan ini, kata Zaini, ada lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat. Artinya pemerintah tidak steril dari kritikan. Silakan masyarakat mengkritik. Tapi jangan asal kritik. ”DPR silakan kritik tapi jangan semata-mata komoditi politik. Karena kita sama-sama arahnya dan berada dalam satu perahu besar, yakni Lobar,” ujamya.
Tujuan dan arah sudah jelas dan terang benderang, kata Zaini. Yaitu perjuangan mewujudkan Lobar maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat. Ke depan maju tersebut akan hijrah menjadi unggul. Dimensi dari masyarakat unggul, yakni kreatif dan inofatif.
Oleh sebab itu, ia mengajak kepala desa untuk melakukan upaya pendekatan pem- bangunan perdesaan atas dasar tematik. Sehingga ada nanti namanya desa vokasi, desa pariwisata, desa mandiri pangan, desa mandiri energi dan lain-lain.
Semua pihak harus mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Hal itu juga sudah dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi wanita ini mampu menunjukkan prestasi cukup bagus.
“Kemarin dari empat lomba di NTB, dua disabet Lobar. Dua nomor satu, dua nomor dua. Jadi semuanya,” beber Zaini.
Artinya, kata bupati, masyarakat sudah ada upaya. Begitu pula lomba desa Ketua AK AD diminta agar bagaimana desa bisa berprestasi. ‘ ’Itu semua bisa tercapai dengan peran kepala kantor, dan semua stake holder dalam bidang dan spektrum masing-masing,” tandasnya. (wal/*)
Sumber berita : Koran Lombok Post, 11 Maret 2014
Penulis 
