GIRI MENANG – Berdasarkan catatan, nyaris tidak ada aksi unjukrasa dengan sasaran kritik kebijakan pemerintah kabupaten Lombok barat selama satu tahun terakhir. Data ini dianggap sebagai cermin masyarakat Lombok barat yang mau menggunakan metode lain menyampaikan aspirasi.

“Data kami menunjukkan tidak ada. Kalaupun ada itu hanya persoalan desa yang diimbaskan ke pemda”,demikian diungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

( Bakesbang Linmas), Ahdiat Subiantoro, saat ekspose rangkuman penanganan konflik social di kantornya, Rabu kemarin (6/2).

Fakta ini menjadi klaim bahwa pemerintah daerah dianggap telah menjalankan fungsi pelayanan public secara maksimal. Jikapun ada kelambanan-kelambanan karena hal  teknis, pemerintah daerah dengan cepat menyelesaikan dan meresponnya. Selain itu, kondisi ini dianggap sebagai bentuk kedewasaan masyarakat dalam memahami makna demokrasi. Masyarakat memilih pendekatan lain selain unjukrasa saat menyampaikan hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai.

Bersamaan dengan ini, Bakesbang Linmas juga menyampaikan peta penanganan gesekan social dalam satu tahun terakhir. Ada beberapa potensi konflik yang bersumber dari kesalahfahaman berkeyakinan dan sejumlah sumber lain namun secara umum bisa diidentifikasi dan diselesaikan atas kerjasama pemda dan aparat keamanan.

“Secara umum potensi konflik terbesar disektor tambang, karena disini banyak pihak terlibat, ya orang besar, masyarakat kecil, pengusaha dan lain-lain”,ungkap Ahdiat.

Lombok Barat memang memiliki banyak lokasi tambang bersama kompleksitas masalahnya.

Sumber : Lombok Post 7 Februari 2017