Antisipasi Aliran Radikal, Mendagri Akan Kucurkan Dana ke Masyarakat
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berencana untuk memanfaatkan APBD untuk kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan. Maksudnya, untuk meningkatkan kordinasi pemerintah dan masyarakat untuk memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.
“Kita butuh mata dan telingan masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional II Kosgoro 1957, Jumat (15/1).
Misal, selama ini tidak ada yang menduga adanya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ternyata, organisasi tersebut sudah mengakar. Bahkan banyak laporan orang hilang yang dikhawatirkan mengikuti aliran tersebut.
Makanya, Tjahjo menambahkan, akan melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga ke tingkat bawah. Bahkan, kalau perlu ia siapkan payung hukum agar kepala daerah tak khawatir mengucurkan dana tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda.
Sedangkan terkait peristiwa teror bom Sarinah, Tjahjo menambahkan, semua pihak di pusat maupun daerah harus deteksi dini. Menurut dia, negara ini adalah negara besar, bila semua kalangan bersatu, maka tidak ada yang bisa merusak kedaulatan Indonesia.
“Jangan takut. Kita harus serentak melawan,” ujar dia.
Siswa Nikah Boleh Ikut UN
GIRI MENANG – Momen ujian nasional (UN) tidak lepas dari siswa nikah. Hal tersebut akan mempengaruhi pesrentase kelulusan karena siswa sudah tercatat menjadi daftar nominasi tetap (DNT) peserta UN. Saat ini semua sekolah di Lobar tengah mempersiapkan data siswa yang menjadi peserta UN yang akan digelar April mendatang. Sekolah diminta melakukan verifikasi ulang terkait data siswa peserta UN sebelum dikirim ke Dikbud Lobar. “Meski siswa sudah nikah tetap bisa ikut UN,” kata Kadis Dikbud Lobar H Ilham.
Tahun lalu, menjelang pelaksanaan UN beberapa siswa di Lobar nikah. Siswa yang menikah ini sudah tercatat menjadi DNT peserta UN di daerah berjargon “patuh patuh padju”. Sehingga jika tidak mengikuti UN akan berpengaruh pada persentase kelulusan.
Kini kata Ilham, siswa menikah diminta tetap melaksanakan UN. Pasalnya, akan berpengaruh pada persentase kelulusan. “Kami ingin sekolah mengakomodir siswa agar tetap ikut UN,” terang pria berkumis ini.
Sejauh ini kata mantan Kepala Perpusda Lobar, pihaknya belum menerima kabar ada siswa yang nikah menjelang UN. Kendati demikian, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap melaksanakan UN. Mengingat UN sangat penting bagi siswa. Baik untuk melanjutkan maupun untuk mencari kerja dengan ijazah didapatkan.
Biasanya lanjut Ilham, siswa yang nikah akan malu melaksanakan UN. Mereka kebanyakan memilih untuk tidak mengikuti UN. Mereka akan memilih untuk ujian paket jika sudah menikah. Kendati demikian, ia meminta pihak sekolah untuk berupaya agar siswa nikah mau melaksanakan UN.
Ilham menambahkan, proses pelaksanaan UN tahun ini sama seperti tahun lalu. Nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. “Penentu kelulusan ada ditangan sekolah,” ujar pria asal Kediri Lobar ini.
Oleh karena itu sambungnya, ia meminta UN dilaksanakan dengan jujur. Sekolah harus mengedepankan pelaksanaan UN jujur dari pada nilai UN tinggi. “Percuma nilai UN tinggi tapi tapi tidak jujur,” singkatnya.
Guna melaksanakan UN jujur maka mulai sekarang sekolah harus mempersiapkan. Seperti melaksanakan penamahan jam belajar dan tryout. (jay)
sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/19/hore-siswa-nikah-boleh-ikut-un/