Giri Menang – (20/2). Predikat Pulau Lombok sebagai Wisata Halal Dunia, mendapat sambutan cukup serius wakil rakyat Lombok Barat. DPRD Lombok Baarat menetapkan wisata halal dalam prolegda inisiatif bersama Raperda Keterbukaan Informasi Publik. Panitia Khusus (Pansus) Raperda itupun melakukan penguatan konsep dengan berkonsultasi ke Kementerian Pariwisata RI beberapa waktu yang lalu, Kamis, 16/2.

Ketua Pansus, H. Jamhur menyatakan guna memperdalam dan menginventarisir materi-materi substantif Raperda tersebut agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Politisi Giri Menang asal Partai Kebangkitan Bangsa ini memimpin rekan-rekannya mengunjungi Kementerian Pariwisata dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Wisata Sejarah Kementerian Pariwisata, Ibu Farida yang mengapresiasi Jamhur dan kawan-kawan.
Farida menyambut baik dan menyebutkan bahwa Wisata Halal adalah salah satu cara menarik wisatawan Timur Tengah yang sangat potensial namun belum digarap secara optimal.
“Pariwisata Halal adalah salah satu gagasan penting Presiden Joko Widodo yang diterjemahkan oleh Kementerian Pariwisata. Kami sangat mendukung apalagi Lombok sudah 2x memperoleh predikat Wisata Halal yang diselenggarakan di Qatar”, ujar ibu ini dengan tegas.
Dalam kesempatan itu, Farida memberikan catatan-catatan penting yang harus dipenuhi dalam rangka suksesnya wisata halal. Di antaranya adalah fasilitas utama seperti tempat dan sarana ibadah serta pemisahan laki-laki perempuan untuk fasilitas kolam renang. “Hal ini untuk para wisatawan nyaman beraktivitas”, kata Farida.
Bila hal itu terpenuhi, Farida yakin akan berpengaruh pada tingkat kedatangan wisatawan Timur Tengah. “Apalagi Lombok dikenal dengan kulturnya yang religius”, ujar Farida menjawab keraguan Jamhur dan kawan-kawan terhadap efek Wisata Halal bagi wisatawan non muslim dari negara non Timur Tengah.
Jamhur dan para legislator lainnya mencatat masukan-masukan yang mereka dapatkan dan optimis bahwa Raperda inisiatif ini akan lancar dalam pembahasan di komisi dan paripurna.
Di tempat lain, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim pun berkeyakinan dua raperda inisiatif  ini akan memberi manfaat yang besar buat masyarakat Lombok Barat. Hal itu ia jelaskan ketika dikonfirmasi tentang kegiatan DPRD di masa sidang pertama tahun ini.
“Ada dua pansus kita bentuk dan sedang menyelenggarakan kajian. Pansus Wisata Halal berkonsultasi ke Kementerian Pariwisata di Jakarta dan sat Pansus lagi sedang Study Banding ke Kabupaten Gianyar Bali untuk pendalaman Raperda Keterbukaan Informasi Publik”, jelas Wakil Ketua DPRD dari Daerah Pemilihan Kediri-Labuapi ini. Diskominfo.