GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus melakukan persiapan menjelang dibukanya WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Sekotong. Saat ini, tinggal menunggu turunnya Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar Budi Darmajaya menilai, analisis dampak terhadap lingkungan bila pertambangan tersebut beroperasi memang harus dilakukan. Menurutnya, proses keluarnya Amdal bisa memakan waktu cukup lama karena harus melewati kajian dan analisa panjang.

Proses Amdal tercepat bisa selesai kurang lebih 3-4 bulan namun ada juga yang lebih dari itu. “Amdal ini tergantung survei para penganalisanya,” ujarnya.

Amdal merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang kemudian dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah layak atau tidak layak untuk lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan jika berdasarkan hasil kajian Amdal dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Begitupula jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan.

Distamben telah memetakan, WPR di Sekotong berada di Lemer dan Simba. SK dan peta kedua lokasi tersebut sudah selesai dengan luas lokasi sebesar 1.247 hektare.

“Namun berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB luasnya hanya 867 hektare saja karena di lokasi tersebut ada wilayah hutan produktif,” tambahnya.

Pengelolaan tambang rakyat boleh dikelola oleh koperasi, kelompok bahkan perorangan. Pembagian luas yang boleh ditambang tiap pengelola tambang berbeda-beda. Untuk koperasi tambang sebesar 10 hektare, kelompok sebesar 5 hektare, sedangkan untuk perorangan 1 hektare.

Lobar saat ini sudah memiliki 56 koperasi tambang yang dikelola masyarakat. Distamben juga sudah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 56 koperasi tersebut.

“Namun ke-56 koperasi ini belum bisa melaksanakan pertambangan terkait amdal yang yang masih dalam proses,” terangnya. (Lombok Post-Senin, 15/04/2013)

LOBAR – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung Lombok Barat segera mengoperasikan dua gedung baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dua gedung ini dibangun pada tahun anggaran 2012. Masing-masing gedung tersebut adalah gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan gedung Pusat Operasi. Gedung IGD akan dioperasikan dalam waktu dekat. Kondisi gedung sudah siap pakai. Bangunan ini merupakan bantuan PT. Pertamina yang dikerjakan tahun lalu.

Total anggaran bantuan mencapai Rp. 1 miliar untuk pembangunan fisik dan alat kesehatan. “Akan diresmikan tanggal 13 April mendatang. Ruang IGD ini akan melengkapkan pelayanan kita pada pasien.” Ungkap Kabid Pelayanan RSUD Tripat Gerung Dr. Taufik Fatoni. Satu gedung baru lagi yakni Pusat Operasi terdiri dari empat ruangan. Ruang operasi kandungan, ruang operasi bedah, ruang operasi mata dan ruang operasi untuk spesialisasi tertentu.

Pusat Operasi ini menggunakan dana cukai tembakau jatah Lobar tahun 2012. Sebelum adanya gedung ini, rumah sakit hanya bisa menggunakan dua ruangan untuk seluruh dokter spesialis secara bergiliran. RSUD Tripat menargetkan peningkatan pendapatan pada tahun ini. Manajemen menargetkan pencapaian pendapatan sekitar Rp. 15 miliar dari seluruh aktivitas layanan rumah sakit. Tahun lalu dari total Rp. 12 miliar target yang ditetapkan, yang terealisasi Rp. 11 miliar lebih. Terdapat devisit sekitar Rp. 800 juta lebih. Peningkatan target ini didasarkan pada sejumlah rencana bisnis rumah sakit disamping memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sejak tahun lalu rumah sakit ini berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibenuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. (RADAR MANDALIKA-Kamis, 11/04/2013)