Tommy Soeharto Resmikan Hotel Syariah Terbesar di Indonesia

151257_tommy02

Solo – Grup Lor Internasional (Lor-in) Solo meresmikan Syariah Hotel Solo yang diklaim sebagai hotel syariah terbesar di Indonesia saat ini. Peresmian hotel dengan kapasitas 387 kamar tersebut dihadiri langsung oleh komisaris utama Grup Lor-in, Hutomo Mandala Putra.

Hotel Syariah Solo dibangun satu kompleks dengan Hotel Lo-in Solo. Peresmian dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, Selasa (11/3/2014). Hadir dalam acara tersebut Hutomo Mandala Putra selaku komisaris utama. Nampak hadir pula Siti Hediati (Titik) Soeharto, serta para pejabat di Solo dan sekitarnya. Baik Tommy maupun Titik tidak berkomentar usai peresmian.

Humas Syariah Hotel Solo, Dewi Novita Maharani, mengatakan hotel yang dikelolanya saat ini menjadi hotel berbasis syariah terbesar di Indonesia. Hotel tersebut dibangun 11 lantai dengan memiliki 387 kamar, serta ballroom berkapasitas 700 pax, dan dilengkapi dengan musala di setiap lantai serta restoran berkapasitas 250 pax.

“Hotel ini melayani tamu dengan klasifikasi hotel berbintang tiga. Dalam beberapa hal hotel ini akan terintegrasi dengan Hotel Lor-in yang berada satu kompleks dengan hotel kami. Jika dintegrasikan maka seluruh kamar mencapai 749 kamar, sehingga menjadi hotel dengan kamar terbanyak di Jawa Tengah,” ujar Dewi.

Dewi juga mengatakan alasan membuka hotel syariah terbesar di Solo adalah karena tingkat kunjungan di Solo yang terus meningkat. Kesadara pengunjung kian tinggi, terutama terkait hotel yang memberikan layanan dan jaminan kenyamanan sesuai aturan agama, baik dari segi penginapan, layanan makanan dan minuman maupun fasilitas di dalamnya.

163430_hoteltommy

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/03/11/150846/2522340/10/tommy-soeharto-resmikan-hotel-syariah-terbesar-di-indonesia?nd771104bcj

700 RTLH Lobar Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Program BSPS Menpera RI

BSPS BupatiSebanyak 700 orang warga Lombok Barat (Lobar) dipastikan mendapatkan prioritas bedah rumah. Warga tersebut adalah warga yang tergolong memiliki rumah tidak layak huni (RTLH). Karenanya, mereka berhak menapatkan perbaikan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.

Tahun ini, Masyarakat Penerima Bantuan (MPB) di Lobar hanya diberikan kepada dua kecamatan yakni kecamatan Lembar dan Gunungsari. Dirinci, Kecamatan Lembar mendapatkan quota 365 orang MPB. Mereka adalah warga yang berada di Desa Labuan Tereng sebanyak 126 orang, Sekotong Timur 127 orang dan Desa Eat Mayang sebanyak 112 orang MPB. Sementara di Kecamatan Gunungsari memperoleh jatah 335 MPB. Mereka adalah warga yang berada di Desa Gunungsari 110 orang, Desa Dopang 103 orang dan Desa Guntur Macar 122 orang MPB. “Menurut data BPS, di Lombok Barat terdapat 49.914 unit RTLH yang belum ditangani” papar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar, H.Muridun, SE,MM disela-sela acara BSPS di Bencingah Agung, Kamis (5/6) kemarin. (lebih…)

Suami yang Menyiapkan Istri

Sering kali kita mendengar pembagian yang lazim dalam rumah tangga di Tanah Air. Suami bertugas mencari uang, sementara istri mengurus anak-anak.
Sebagai konsekuensi atas pembagian tugas tersebut, ketika seorang perempuan bekerja, saat mengikat tali pernikahan, terutama setelah anak- anak lahir, sang istri harus berhenti bekerja dan membiarkan pihak suami saja yang mencari nafkah. Demi pembagian tugas tersebut, tak jarang seorang istri meski mempunyai pencapaian lebih bagus harus mengorbankan jenjang karier yang dirintisnya sebelum menikah.
Pembagian tugas istri di rumah dan suami bekerja semakin mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Bukan sekadar “patuh” pada produk budaya Timur yang cenderung bersifat patriarki, melainkan juga didasari “keyakinan” agama.
Namun, pertanyaan saya yang paling mendasar atas pembagian tugas ini adalah apakah berarti wanita tidak boleh punya penghasilan? Saya tidak keberatan wanita menjalankan tugas sebagai ibu bagi anak-anak di rumah, justru sa ngat mendukung ide ini, dengan catatan tentu tidak berarti keberadaan wanita di rumah sama dengan tidak berpenghasilan.
Sebuah kisah yang saya baca pada buku Catatan Hati Pengantin membuat saya semakin yakin pentingnya membangkitkan kesadaran para suami untuk menyiapkan istri mereka agar mandiri, termasuk secara finansial.
Kisah yang menjadi perhatian saya merupa kan pengalaman nyata seorang perempuan yang begitu disayang suami. Segala hal disiapkan oleh suaminya, mulai dari mobil, rumah, dan kebutuh an sehari-hari. Urusan administrasi pun ditangani suami dengan baik sejak awal mereka menikah. Tugas sang istri hanya menyiapkan makan untuk sang keluarga, menyambut dan menemani suami sehari-hari ketika lelaki itu di rumah, serta menjaga anak-anak.
Kehidupan keluarga kecil yang tampak sangat bahagia. Banyak teman sang istri yang iri akan nasib baik rekan mereka tersebut. Suami berperan sebagai imam yang bertanggung jawab dan istri bertugas membahagiakan suami serta menjaga anak-anak.
Namun, kehidupan berubah drastis ketika tanpa diduga suaminya terserang sakit jantung dan meninggal dalam usia muda. Beban istri yang syok karena kehilangan, bertambah gamang sebab sama sekali tak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola administrasi rumah tangganya. Selama ini kebutuhan rumah seperti listrik, air, dan lainnya selalu diurus suami. Lebih buruk lagi beberapa tahun sebelumnya sang istri baru kehilangan orang tua dalam sebuah kecelakaan.
Kehilangan beruntun yang tidak diimbangi ke mandirian membuat sang istri terombang- ambing jiwanya. Tiga bulan lamanya dia tidak mampu berbuat apa-apa. Penghasilan keluarga selama ini hanya bersumber dari suami sehingga praktis tidak ada sumber penghasilan lain ketika lelaki itu meninggal.

Situasi semakin sulit ketika akhirnya seluruh ta bungan habis untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Sopir berhenti dan pembantu pun pergi karena tidak ada lagi yang mengurus gaji. Anak- anak bahkan harus diambil oleh keluarga suami karena ibu mereka yang stres tidak menyadari lagi keberadaan anak-anak.
Sebuah pengalaman pahit yang menyisakan pelajaran, betapa seorang istri harus disiapkan untuk mandiri, ya iman, ya finansial. Boleh-boleh saja membuat pembagian tugas. Suami mencari uang, istri menjaga anak dan mengurus rumah tangga.
Akan tetapi, siapa yang menjamin kepala keluarga akan berumur panjang? Siapa yang menjamin suami akan selalu sehat untuk menafkahi anak-anak? Siapa yang menjamin suami tidak lebih dulu pergi menghadap Tuhan?
Jika Rasulullah SAW bersabda perhatikan hidupmu sebelum datang matimu, sehatmu sebelum datang sakitmu, mudamu sebelum datang tuamu, maka hadis ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.
Para suami wajib menyiapkan istri mereka untuk mandiri dan me miliki penghasilan, sebagai upaya antisipasi, berjaga-jaga apabila suami lebih dulu berpulang. Terlebih, banyak pekerjaan saat ini bisa dilakukan seorang wanita tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Saat ini, dengan perkembangan zaman, cukup banyak daftar pekerjaan yang bisa dilakukan wanita di rumah tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga serta tanpa meninggalkan kewajiban mengurus anak-anak.
Pihak suami juga harus menyiapkan istrinya mandiri selagi mereka masih sehat karena tidak ada jaminan suami akan sehat selamanya. Bukan mustahil terjadi musibah kecelakaan yang membuat kepala keluarga tidak lagi sanggup bekerja secara optimal.
Siapa pun harus menyadari banyak hal yang mungkin muncul di luar rencana. Sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, yaitu umur, nyawa, dan kesehatan. Karena itu sejak dini, kita, ter utama para suami, harus menyiapkan istrinya menjadi pribadi yang potensial, tegar, mandiri, dan siap menjadi sandaran yang kuat. Sesuatu yang sejak lama menjadi perjuangan saya lewat buku-buku yang saya tulis, demi senyum anak- anak kita pada masa depan.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/05/31/n6fzcj-suami-yang-menyiapkan-istri

Inilah Besaran Biaya Ibadah Haji 2014 Masing-Masing Embarkasi

haji_ind

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M. Dibandingkan dengan BPIH tahun 1434H/2013M, besaran rata-rata BPIH Tahun 1435H/2014M ini mengalami penurunan sebesar 308,52 dollar AS dari semula 3.527 dollar AS menjadi 3.218,48 dollar AS. (lebih…)

Sekolah di Lobar Mulai Data Aset

GIRI MENANG-Guru dan kepala sekolah semua jenjang pendidikan Lombok Barat disibukkan mengirim Sistem Menejemen Informasi Aset Daerah (Simda) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan aset-aset yang ada di lingkup sekolah.
Pantauan koran ini, kemarin, guru dan Kepala SDN 1 Labuapi sibuk menyiapkan Simda sekolah tersebut. Para guru mengambil tugasnya masing-masing, ada yang mencetak, ada yang mengambil foto. Satu persatu aset sekolah seperti alat praktik, gedung, dan sebagainya difoto untuk menjadi laporan di DPPKA Lombok Barat.
“Kami secara begiliran menyiapkan Simda karena ada jam mengajar,” kata Kepala SDN 1 Labuapi Sabariah, pada Lombok Post, kemarin.
Terpisah, Kepala Tata Usaha (KTU) SMPN1 Gerung Lombok Barat Ahmad Zaed menuturkan, persiapan aset di sekolah dinilai waktunya cukup singkat yang membuat sekolah harus lembur dengan kegiatan ini. Meski demikian, pihaknya telah tuntas menyiapkan aset sekolah yang diminta DPPKA Lombok Barat.
“Persiapan aset tersebut membuat kepala sekolah sakit,” paparnya.
Menurutnya, DPPKA harusnya menginformasikan jauh hari sebelumnya pendataan aset di sekolah Lombok Barat. Sehingga, pihak sekolah bisa menyiapkan dengan cara yang tidak tergesa-gesa seperti sekarang ini.
“Kalau seperti ini kan membuat pihak sekolah harus kerja ekstra,” terangnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 4 Juni 2014

Meeting In Progress: Rapim II, 4 Juni 2014. Diawali Penyerahan Piala SKPD Terbersih

IMG_3778Rapim II Kabupaten Lombok Barat yang pertama untuk masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati baru DR. H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dihadiri oleh seluruh pejabat Pemkab Lombok Barat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Camat, dan semua Kabag, Kabid, Sekcam sebanyak kurang lebih 200 orang, serta instansi vertikal dan BUMD.

Rapim II merupakan momentum evaluasi kinerja bulanan SKPD meliputi realisasi fisik, keuangan, pengadaan barang/jasa, PAD serta indikator kinerja lainnya seperti TLHP, dll. Materi Rapim kali ini meliputi: Perkembangan Audit BPK, Perkembangan Fisik/Keuangan, PBJ dan PAD, Rancangan RPJMD, Batas Usia Pensiun,  Persiapan PENAS di Malang dan Persiapan Festival Senggigi. (lebih…)

Pengusaha Kuliner Diminta Munculkan Brand Makanan khas Lobar

peserta pelatihan jasa kulinerKadis Pariwisata Lobar, Gde Renjane minta kepada pengelola jasa kuliner di Lobar agar menciptakan menu alternatif yang berkualitas dan khas Lobar. Makanan khas yang dimiliki Lobar cukup banyak tapi masih belum dimunculkan. Contohnya Sate Bulayak, Ebatan, Ares dan Rebong. Makanan ini cukup lezat, hanya sayangnya belum menjadi brand. (lebih…)

Wartawan Diminta Gali Informasi Pajak Online

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta kepada anggota Forum Wartawan (Forta) Lobar untuk menggali berbagai informasi mengenai pajak online di Kota Bogor. Hal itu penting dilakukan karena bisa diadopsi di daerah.
Pesan itu disampaikan bupati saat memberikan pembekalan kepada anggota Forta Lobar, di ruang kerjanya kemarin. ‘’Wartawan dikirim untuk melakukan press tour dengan harapan memberi wawasan komprehensif mengenai pelaksanaan pajak online di Kota Bogor,” katanya.
Sebanyak 10 orang anggota Forta Lobar akan berangkat studi banding ke Kota Bogor untuk mempelajari penerapan sistem pajak online oleh Pemkot Bogor. Kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari, mulai 4-7 Juni 2014. Hasil dari studi banding itu diharapkan bisa diinformasikan melalui media masing-masing.
Dikatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Lobar dari sektor pajak pariwisata, hotel, restoran dan reklame (PHRR) setiap tahun ada peningkatan. Namun belum semua potensi pajak dikelola dengan optimal, sehingga mungkin dengan pajak online bisa lebih baik lagi.
Wartawan bisa mengkaji cara meningkatkan pajak melalui online yang sudah diterapkan Pemkot Bogor. Baik itu, tentang cara pengelolaan pemanfaatan pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, bagaimana strategi Pemkot Bogor menggali sumber pajak baru. Serta apa kelemahan dari sistem pajak online. “ Apakah betul bisa lebih baik. Sektor apa yang paling menonjol yang terdongkrak pajaknya dengan sistem pajak online,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae¬rah (DPKD) Lobar, Fauzan Husniadi, mengakui, potensi besar di sektor PHRR di daerahnya cukup besar. Namun, yang tergarap belum seluruhnya. Kondisi ini tidak saja karena faktor teknis. Tapi juga adanya dugaan kecurangan dari wajib pajak (WP).
Untuk itu, pihaknya mencoba untuk menekan kebocoran itu. Langkah yang diambil adalah menyiapkan tim deteksi intelijen bisnis. Mereka nantinya bertugas mengawasi dan melaporkan WP yang nakal dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah.
“Deteksi intelijen bisnis ini sudah kami pikirkan,” kata Sekretar¬is Dispenda Lobar Fauzan Humiadi, kepada wartawan kemarin.
Dijelaskan, intelijen bisnis itu akan bergerak setelah pembayaran pajak di sektor PHRR secara online diluncurkan. Rencananya sistem itu resmi digunakan pada 2014. Setiap WP nantinya akan membayar kewajibannya tanpa harus menyetor ke Dispenda atau didatangi petugas.
Masing-masing WP memiliki kas register yang terhubung dengan alat yang sudah disiapkan oleh vendor mitra Dispenda Lobar. “Dari vendor ikut menyiapkan perangkat deteksi. Kalau bergeser sedikit, alat itu akan memberikan sinyal ke kami yang mengelola server,” jelasnya.
Fauzan menambahkan, pihaknya juga sedang membentuk tim reaksi cepat. Mereka nantinya ditugaskan untuk menangani masalah pada sistem online. Misalnya, jika listrik mati atau sengaja dimatikan oleh WP. “Jadi kalau sistem di kas register mati, kami akan terima sinyal sebagai pemberitahuan,” terangnya.
Dengan sistem online, sambung Fauzan, semua transaksi pembayaran di sektor PHRR bisa terekam. Selama ini, pihaknya cukup kesulitan menarik pajak dari sektor tersebut dan terkadang terjadi kebocoran. Terutama dari bisnis jasa hiburan. “Berbeda dengan hotel dan restoran lebih mudah karena sudah ada tim independen yang melakukan audit,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 3 Juni 2014

1 4 5 6 7