GIRI MENANG-Guru dan kepala sekolah semua jenjang pendidikan Lombok Barat disibukkan mengirim Sistem Menejemen Informasi Aset Daerah (Simda) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan aset-aset yang ada di lingkup sekolah.
Pantauan koran ini, kemarin, guru dan Kepala SDN 1 Labuapi sibuk menyiapkan Simda sekolah tersebut. Para guru mengambil tugasnya masing-masing, ada yang mencetak, ada yang mengambil foto. Satu persatu aset sekolah seperti alat praktik, gedung, dan sebagainya difoto untuk menjadi laporan di DPPKA Lombok Barat.
“Kami secara begiliran menyiapkan Simda karena ada jam mengajar,” kata Kepala SDN 1 Labuapi Sabariah, pada Lombok Post, kemarin.
Terpisah, Kepala Tata Usaha (KTU) SMPN1 Gerung Lombok Barat Ahmad Zaed menuturkan, persiapan aset di sekolah dinilai waktunya cukup singkat yang membuat sekolah harus lembur dengan kegiatan ini. Meski demikian, pihaknya telah tuntas menyiapkan aset sekolah yang diminta DPPKA Lombok Barat.
“Persiapan aset tersebut membuat kepala sekolah sakit,” paparnya.
Menurutnya, DPPKA harusnya menginformasikan jauh hari sebelumnya pendataan aset di sekolah Lombok Barat. Sehingga, pihak sekolah bisa menyiapkan dengan cara yang tidak tergesa-gesa seperti sekarang ini.
“Kalau seperti ini kan membuat pihak sekolah harus kerja ekstra,” terangnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 4 Juni 2014

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta kepada anggota Forum Wartawan (Forta) Lobar untuk menggali berbagai informasi mengenai pajak online di Kota Bogor. Hal itu penting dilakukan karena bisa diadopsi di daerah.
Pesan itu disampaikan bupati saat memberikan pembekalan kepada anggota Forta Lobar, di ruang kerjanya kemarin. ‘’Wartawan dikirim untuk melakukan press tour dengan harapan memberi wawasan komprehensif mengenai pelaksanaan pajak online di Kota Bogor,” katanya.
Sebanyak 10 orang anggota Forta Lobar akan berangkat studi banding ke Kota Bogor untuk mempelajari penerapan sistem pajak online oleh Pemkot Bogor. Kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari, mulai 4-7 Juni 2014. Hasil dari studi banding itu diharapkan bisa diinformasikan melalui media masing-masing.
Dikatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Lobar dari sektor pajak pariwisata, hotel, restoran dan reklame (PHRR) setiap tahun ada peningkatan. Namun belum semua potensi pajak dikelola dengan optimal, sehingga mungkin dengan pajak online bisa lebih baik lagi.
Wartawan bisa mengkaji cara meningkatkan pajak melalui online yang sudah diterapkan Pemkot Bogor. Baik itu, tentang cara pengelolaan pemanfaatan pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, bagaimana strategi Pemkot Bogor menggali sumber pajak baru. Serta apa kelemahan dari sistem pajak online. “ Apakah betul bisa lebih baik. Sektor apa yang paling menonjol yang terdongkrak pajaknya dengan sistem pajak online,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae¬rah (DPKD) Lobar, Fauzan Husniadi, mengakui, potensi besar di sektor PHRR di daerahnya cukup besar. Namun, yang tergarap belum seluruhnya. Kondisi ini tidak saja karena faktor teknis. Tapi juga adanya dugaan kecurangan dari wajib pajak (WP).
Untuk itu, pihaknya mencoba untuk menekan kebocoran itu. Langkah yang diambil adalah menyiapkan tim deteksi intelijen bisnis. Mereka nantinya bertugas mengawasi dan melaporkan WP yang nakal dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah.
“Deteksi intelijen bisnis ini sudah kami pikirkan,” kata Sekretar¬is Dispenda Lobar Fauzan Humiadi, kepada wartawan kemarin.
Dijelaskan, intelijen bisnis itu akan bergerak setelah pembayaran pajak di sektor PHRR secara online diluncurkan. Rencananya sistem itu resmi digunakan pada 2014. Setiap WP nantinya akan membayar kewajibannya tanpa harus menyetor ke Dispenda atau didatangi petugas.
Masing-masing WP memiliki kas register yang terhubung dengan alat yang sudah disiapkan oleh vendor mitra Dispenda Lobar. “Dari vendor ikut menyiapkan perangkat deteksi. Kalau bergeser sedikit, alat itu akan memberikan sinyal ke kami yang mengelola server,” jelasnya.
Fauzan menambahkan, pihaknya juga sedang membentuk tim reaksi cepat. Mereka nantinya ditugaskan untuk menangani masalah pada sistem online. Misalnya, jika listrik mati atau sengaja dimatikan oleh WP. “Jadi kalau sistem di kas register mati, kami akan terima sinyal sebagai pemberitahuan,” terangnya.
Dengan sistem online, sambung Fauzan, semua transaksi pembayaran di sektor PHRR bisa terekam. Selama ini, pihaknya cukup kesulitan menarik pajak dari sektor tersebut dan terkadang terjadi kebocoran. Terutama dari bisnis jasa hiburan. “Berbeda dengan hotel dan restoran lebih mudah karena sudah ada tim independen yang melakukan audit,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 3 Juni 2014

GIRI MENANG – Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mampu mewujudkan wawasan keunggulan. Pasalnya, suka tidak suka, saat ini manusia berada pada era kompetisi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kapasitas diri agar tidak mengalami kesulitan karena kemajuan teknologi informasi, guru harus mampu kreatif dan inovatif. “Jadilah guru yang kereatif dan inovatif. Jangan jadi guru yang konservatif,” katanya ketika menerima kunjungan para pengurus PGRI Lobar, di pendopo bupati, Sabtu, (31/5).
Kenapa guru jangan konservatif, sambung bupati, karena kadang-kandang guru tidak berani membuat terobosan. Ia akan memberikan penghargaan kepada guru yang berani melakukan reformasi di bidang pen¬didikan sehingga daerah kita menjadi contoh nasional.
Menurut Ketua DPD Golkar NTB ini PGRI harus me¬miliki tujuan yang jelas. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta program organisasi harus in line dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
‘’Masyarakat yang unggul saja yang mampu bersaing. Tidak ada masyarakat yang maju tanpa pendidikan,” ujarnya.
Dikatakan, sektor pendidikan memegang peranan strategis dalam membangun watak bangsa dan daerah. Sebagai masyarakat harus memi¬liki jati diri. Dalam jati diri itu lah kemandiriannya. Hanya masyarakat yang memiliki jati diri yang menjadi masyarakat bermartabat.
Untuk meraih kemajuan tersebut, sektor pendi¬dikan yang paling utama. Tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pendidikan. “Itu sebabnya saya membangun perpustakaan dengan sistem digital. PGRI harus mampu mendorong itu. Jan¬gan PGRI terlena dengan urusan organisasi tetapi harus memikirkan hal yang subtantif,” katanya.
Masyarakat yang ingin dibangun Pemkab Lobar, kata Zaini, adalah masyarkat yang ungul, mandiri, sejahtera dan bermartabat. Tidak ada masyarakat yang unggul itu bodoh. Artinya unggul dalam prestasi di seluruh bidang.
Untuk mencapai prestasi itu, sambungnya, PGRI harus menyentuh subtansi pendidikan, yakni mendidik, mengajar dan bagaimana guru berprestasi di bidang pendidikan. PGRI juga harus mampu mendorong pembangunan sekolah secara menyeluruh. Baik itu aspek penguasaan guru terhadap kurikulum, metodologi, sistem evaluasi dan penguasaan guru terhadap pengembangan manajemen sekolah.
” Saya minta agar kegiatan KKG, MGMP, MKKS dimanfaatkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan karena kegiatan itu sistemik, sistimatik dan terstruktur pintanya.
Bupati juga minta PGRI melakukari revitalisasi di bidang pendidikan terutama sistem SKS. Organisasi ini juga harus memiliki data base guru sehingga mampu memetakan tingkat kemampuan guru. “PGRI harus berpikir maju ke depan,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Lobar Saleh Sayuti,mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada bupati yang telah meluangkan waktu.Sejak dilantik beberapa bulan yang lalu rencana silaturahim dengan bupati selalu tertunda. “Pada Juni mendatang kami akan menggelar konferensi cabang dan melakukan konsolidasi tingkat cabang sampai ranting,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 2 Juni 2014

GIRI MENANG-Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Barat (Lobar) rutin melaksanakan kegiatan silaturahmi antar anggota, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Tujuannya selain meningkatkan silaturahmi juga dapat mendukung semua program pemerintah daerah. Termasuk mensosialisasikan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Penjelasan mengenai isi dari AD/ART DWP disampaikan langsung Ketua DWP Lobar Hj Baiq. Ini disampaikan pada acara silaturrahmi DWP SKPD lingkup Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di selenggarakan di gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah, Jumat (30/5) lalu.
Hadir di acara ini Penasehat DWP Lobar Hj Khaeratun Fauzan Khalid, kepala SKPD terkait serta para anggota DWP.
“AD/ART ini tidak mungkin dibaca oleh semua anggota jadi kita ambilkan yang poinnya saja,” kata Alwani.
Terkait dengan hal itu, apa yang dilaksanakan oleh DWP ini adalah dalam rangka membantu program Pemerinah Kabupaten Lobar. Karena DWP dan semua SKPD bisa bersinergi untuk kemajuan Lobar kedepannya.
Selain itu, istri sekda ini juga mengapresiasi hasil kerajinan olahan dari para anggota DWP Lobar. “Dari sampah yang tadinya tidak memiliki nilai disulap menjadi satu kreasi yang indah seperti hiasan bunga yang memiliki nilai ekonomis karena ini merupakan tujuan dari DWP sesuai dengan visi misi yaitu untuk memajukan anggotanya supaya menjadi lebih sejahtera,” tandasnya.
Diharapkan kegiatan ini bisa terus berjalan supaya tidak berhenti sampai disini. Silaturahmi ke para anggota juga akan dievaluasi pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) DWP. Bentuk evaluasinya khusus untuk anggota DWP yang notabene istri PNS yakni harus tahu apa tujuan dari DWP, hak mereka sebagai anggota dan apakah mereka harus loyal pada organisasi. Tujuan dilakukan ini adalah untuk membangun wanita-wanita Lobar agar bisa bersaing dengan masyarakat di luar.

Sumber: Lombok Post, Senin 2 Juni 2014