Gerung,Diskominfotik; Pengukuhan pengurus baru Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Lombok Barat masa bakti 2020-2025 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada Hari Senin (21/12/2020).

Pengukuhan IPHI yang dimulai dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua 1 IPHI Wilayah Nusa Tengara Barat bapak Prof.dr.Ir.H Maksum Manshur. Acara Pengukuhan ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan kesra Sekda Kabupaten Lombok Barat bapak Drs Agus Gunawan, Kepala Kementerian Agama Provinsi NTB diwakili oleh ibu Kabid kepengurusan Haji dan Umroh, ibu  Ketua IPHI Provinnsi NTB, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat, Kepala MUI Lombok Barat, Para Tuan Guru se Kabupaten Lombok Barat dan para calon pengurus IPHI kabupaten Lombok Barat periode 2020-2025 yang akan dilantik.

Pembacaan ikrar pertanggung jawaban pengurus baru IPHI 2020-2025 dengan langsung dilantiknya seluruh pengurus IPHI Kabupaten Lombok Barat oleh Wakil Ketua 1 IPHI Wilayah Nusa Tengara Barat berjalan dengan penuh khidmat, dalam pengukuhan tersebut calon pengurus IPHI 2020-2025 membacakan surat keputusan bersama sebagai wujud rasa pertanggung jawaban dan amanah besar yang ditangguhkan oleh IPHI Kabupaten Lombok Barat.

Dalam penyampaiannya Wakil ketua 1 IPHI wilayah NTB menyampaikan bahwa Lombok Barat menjadi pengurus daerah yang ke 5 yang dilantik pada tahun 2020 ini, kemudian di Lombok Tengah, KLU, Lombok Timur dan kemudian Kota Mataram. Dalam pelantikan ini beliau berpesan bahwa visi misi IPHI merupakan ikatan yang terpenting dalam keberlangsungan kepengurusan IPHI ke depannya yang merupakan visi IPHI adalah meningkatnya implementasi Haji mabrur di tengah masyarakat sehingga tercapainya kondisi umat yang sejahtera lahir dan batin “Visi misi ini jika dilaksanakaan dengan baik dan benar maka itu menjadi arti meat goal atau tujuan akhir kita berorganisasi” ujar Pak Maksum.
“Kita sebagai anggota IPHI harus menjunjung tinggi komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi teladan, panutan dan pilar peningkatan kualitas umat”  lanjutnya.
Dilanjutkan pada penyampaian Asisten Bidang Pemerintahan kesra Sekda Kabupaten Lombok Barat bapak Drs Agus Gunawan menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terlaksananya pelantikan kepengurusan baru IPHI kabupaten Lombok Barat beliau berharap bahwa agar kepengurusan IPHI periode 2020/2025 ini mempunyai program untuk mensejahterakan anggota dan umat serta bersinergis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat ke depannya. Beliau juga menyampaikan pesan Bupati Lombok Barat pada setiap acara di lingkup Pemerintahan Lombok Barat bahwa kita harus menjadi pelopor terlaksananya protokol covid 19 terlebih lagi masyarakat saat ini mematuhi dan meneladani para Tuan Guru dan tokoh masyarakat setempat yang menjadi panutan dan contoh yang terbaik bagi masyarakat “ tiyang (saya) menyampaikan salam Bapak Bupati dan dalam semua kegiatan rapat beliau menyampaikan bahwa kita harus selalu bersinergi dalam protokol covid 19, agar terciptanya kondisi Lombok Barat berstatus orenge sampai tahun depan kita harapkan status Lombok Barat yang bersih dari covid 19 sehingga para haji kita bisa diterima ketika melakukan Ibadah Haji” tutupnya. (Diskominfotik/Dhio/Windy)

Mataram, Diskominfotik; Peringatan Hari ibu ke 92 yang di rangkaikan dengan perayaan HUT NTB ke 62 dilaksanakan secara secara virtual yang bertempat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (18/12/2020).
Acara yang dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTB, Para Sesepuh DWP, Wakil Gubernur NTB Dan beberapa organisasi wanita lainnya.
Dalam Laporannya Ketua Panitia Menyampaikan Kegiatan puncak Hari ibu ke 92 secara virtual ini untuk mengenang jasa Dan peran perempuan dalam hal kebangkitan perempuan Dan perjuangan perempuan untuk kemerdekaan Indonesia, Peringatan kali ini sedikit berbeda karena kondisi pandemi covid 19 sejak bulan Maret sehingga dilaksanakan secara virtual.
Peran ibu sangat penting dalam membentuk karakter keluarga karena ibu bisa jadi pengajar sekaligus penyuplai gizi keluarga serta membentuk akhlak Dan budi pekerti serta sebagai tameng untuk menjaga kesehatan anak apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini.
Dasar pelaksanaan acara Hari ibu adalah keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak no 97 tahun 2020 tentang pembentukan Panitia Hari ibu ke 92 tahun 2020 dengan tema Perempuan berdaya Indonesia maju, perjuangan perempuan di era tatanan baru New Normal perempuan penyemangat dan garda terdepan di era New Normal. Lebih lanjut kegiatan penyelenggaraan Hari ibu ini bersifat sangat sederhana, hikmat, tertib dan penuh makna serta bermanfaat bagi kaum perempuan dan generasi muda khususnya di NTB terlebih lagi kondisi pandemi seperti saat ini.
Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka Hari ibu seperti:

1. Sosialisasi parenting Dan pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan di KLU dan Lotim.
2. Sosialisasi sekolah ramah anak.
3. Bakti sosial di pantai batas senja kota Mataram.
4. Zikir Akbar di masjid Hubbul Wathan Islamic Center.
5. Ziarah di taman makam pahlawan.
6. Rapid tes gratis untuk kader dan Kaum perempuan.
7. Anjangsana ke sesepuh perempuan.
8. Pemberian santunan ke Pesantren di Lombok Tengah.
9. Pemberian Penghargaan untuk perempuan inisiator.
10 . Acara puncak virtual Hari ini.
Dalam Sambutan Singkatnya Sesepuh DWP Hj. Niken Saptarini menyampaikan bahwa selama 92 tahun perjuangan, perkembangan dan pergerakan wanita yang telah menunjukkan kontribusinya secara optimal Dan dalam kesempatan yang Ada mampu menduduki posisi strategis baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Peringatan Hari ibu di peringati secara berbeda karena kondisi covid seperti sekarang ini., Dan pandemi ini membuat pergerakan ekonomi melemah.
dengan pandemi ini kita mengalami tantangan yang berbeda karena betapa pentingnya peran perempuan di era tatanan baru baik untuk keluarga maupun masyarakat.
Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni menyampaikan sejarah singkat Hari ibu Dan kebangkitan serta terbentuknya Hari ibu.
Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa hidup dan berkegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tetap melakukan Kegiatan yang produktif seperti hal-hal kecil yang bisa menjadi amal Jariyah yang bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga, orang sekitar Dan masyarakat, dalam hal ini peran perempuan sangat berperan dalam penegakan protokol kesehatan karena kedisiplinan di mulai dari rumah dan diri sendiri untuk keluarga dan masyarakat dan dari rumah akhlak dan Budi Pekerti itu terbentuk.(diskominfotik/YL/ria)

Gerung, Diskominfotik – Sebagai upaya mendukung program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam mencegah penyebaran pandemik COVID-19, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) meluncurkan proyek WASH-SDGs for COVID-19 Inclusive Intervention (WISE) #WASHfirst pada Selasa (15/12/2020).

Proyek WISE merupakan proyek yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, NTB dan Kota Kupang, NTT tentang pencegahan penyebaran pandemik COVID-19, terutama melalui penerapan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang inklusif. Pada 14 Desember 2020, Plan Indonesia melakukan kegiatan lokakarya peluncuran proyek WISE #WASHfirst di Lombok Barat, NTB bertempat di aula pertemuan Kantor Bupati Lombok Barat.

Saat ini, Indonesia tergolong negara dengan penyebaran pandemik COVID-19 yang cukup cepat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 nasional, terhitung 13 Desember 2020 tercatat 617.820 penderita positif dan 18.819 (3,05 persen) di antaranya meninggal. Kasus positif cukup tinggi juga terjadi di NTB dengan 5.068 pasien positif dan 266 (5,24%) di antaranya meninggal.

Sabaruddin, WISE Project Manager Yayasan Plan International Indonesia menyatakan dalam lokakarya bahwa Plan Indonesia akan melakukan banyak intervensi terkait pencegahan penyebaran pandemik COVID-19, di antaranya dengan edukasi promosi kesehatan di masyarakat dan peningkatan akses untuk cuci tangan pakai sabun, di masyarakat, faslitas kesehatan masyarakat dan di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaan lokakarya ini Plan Indonesia mengundang beberapa pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Provinsi NTB, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, Kepala Sekolah, PKK, Pemerintah Desa dan Organisasi Penyandang Disabilitas. “Kami berharap semua pihak bisa bekerja bersama untuk mencegah penyebaran pandemik COVID-19 dan melindungi kaum yang rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas”, pungkas Sabaruddin.

Sejak April 2020 lebih dari 500.000 anak dan orang dewasa telah menerima manfaat langsung dalam program tanggap darurat Plan Indonesia termasuk penyediaan air bersih dan alat kebersihan, alat pelindung diri, kegiatan promosi kebersihan, perlindungan anak dan memastikan akses pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil.

Wilayah tanggap COVID-19 dari Plan Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Mataram, dan Sumbawa. Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nagekeo, Lembata, Belu, Malaka, Manggarai, dan DKI Jakarta di 18 kelurahan. (Diskominfotik/HLD)

Giri Menang, Diskominfotik; Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 21, tahun 2020, mengambil tema, ” Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga” acara tersebut berlangsung di Aula kantor Bupati Lobar, Selasa, (8/12/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Lobar, H. Baihaqi, Ketua Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Lobar Hj. Nurhikmah Baihaqi, Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar, Sekretaris Dinas Kominfotik Lobar dan para pengurus serta anggota DWP dan GOW Kabupaten Lombok Barat.

Tugas pokok DWP ialah Membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan, dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian, serta melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu fungsi dari hadirnya DWP ialah Sebagai wadah untuk melakukan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi.

Ketua DWP Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam sambutannya mengatakan,
“di usia yang ke 21 tahun ia mengibaratkan DWP seorang gadis yang sedang ranum-ranumnya, oleh sebab itu DWP tidak boleh patah semangat karena di Uji Allah dengan wabah covid-19, namun menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk Organisasi DWP lebih baik dan bekerja nyata, bukan hanya program tertulis saja tanpa ada wujud yang nyata. Khususnya bagi para perempuan di Era digital untuk tetap mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.

Ia juga menyampaikan laporan terkait kinerja DWP yang bekerja sama dengan Diskominfo, Disperindag, serta Dinas Kesehatan Lobar, DWP banyak memberi konstribusi dalam 1 tahun ini, seperti memberikan santunan pada guru di daerah terpencil, di bidang Ekonomi juga turut andil menjual, mengenakan serta mempromosikan produk- produk lokal Lombok Barat, dan untuk program kehumasan DWP saat ini sudah memili website yang nantinya diharapkan agar bisa mengakses informasi  serta menyebarkan info sendiri.

Sementara itu, Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengucapkan dirgahayu DWP ke-21 tahun 2020 tepat momennya saat mengakhiri tahun 2020 dan akan beranjak ke tahun 2021.

“Kita berbangga sekali di momentum HUT DWP ke-21, DWP Lobar berperan aktif membantu program pemerintah untuk penanganan Covid-19 selama kurang lebih 9 bulan dan secara serentak juga melibatkan semua organisasi wanita. Sehingga kasus positif Covid-19 bagi masyarakat di Lobar akhir-akhir ini terus menurun,” ungkapnya.

“Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang terkena Covid-19, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti biasa,” harapnya.

Peran perempuan sangat strategis di dalam bermasyarakat dan menjadi yang terdepan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas daripada perempuan di lingkup ASN di Lombok Barat.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi juga menyampaikan agar organisasi DWP tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan walau masih di cemaskan dengan Wabah Covid-19 yang diharuskan jaga Jarak. selalu mengucap rasa syukur, serta berpikir positif karna pikiran yang positif akan menghasilkan hasil yang positif juga.(Diskominfotik/YL/Angge/Hld)

Gerung,Diskominfotik; Tahun 2021 Kabupaten Lombok Barat terpilih menjadi Pilot Projekt 100 Kabupaten/Kota Smart City se Indonesia. Ditetapkannya Lombok Barat sebagai salah satu Kabupaten yang lolos dalam asessment Smart City mendorong Dinas Kominfo Lombok Barat untuk segera mempersiapkan infrastruktur penunjang smart city di Lombok Barat. Salah satunya adalah jaringan internet yang menjangkau semua wilayah di Lombok Barat.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, Kadis Kominfo Lombok Barat bersama jajaran Kominfo Lobar melakukan monitoring ke desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Rabu, 2 Desember 2020. Dalam monitoring ini, Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto melihat langsung dan mengecek langsung jaringan internet di desa Pelangan. Sekretaris Desa Pelangan, Suhaili mengatakan jaringan internet di desa Pelangan sudah cukup memadai dan memiliki server sendiri. Hal ini sebagai komitmen desa Pelangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan jaringan internet. Suhaili menjelaskan bahwa jaringan internet untuk di wilayah Pelangan dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Menurutnya BUMDES menyiapkan berbagai perangkat pendukung untuk didistribusikan ke warga di Pelangan. Hingga saat ini sudah 32 warga yang berlangganan internet di BUMDES sedangkan daftar tunggu untuk pemasangan telah mencapai 70 Pelanggan.

Sementara itu Ketua BUMDES Pelangan, Hafizin mengatakan bahwa jaringan internet untuk wilayah Pelangan memiliki kecepatan yang stabil dan tidak menurun. Setiap pelanggan diberikan alokasi 2 hingga 5 Mbps yang mampu digunakan untuk 7 hingga 20 handphone atau perangkat. Untuk distribusinya menggunakan kabel dan akses point di masing-masing rumah pelanggan. Ia mengatakan bahwa ini merupakan usaha BUMDES yang mampu memberikan nilai tambah bagi Desa baik dari segi pendapatan desa maupun pelayanan internet bagi masyarakat desa. “Bayangkan di Desa Pelangan yang lokasinya jauh ini jaringan internet bisa dilayani dengan baik dan kecepatan yang memuaskan, ini sebuah terobosan dari kami yang lokasinya jauh dari pusat ibu kota” ujarnya. Hafizin mengatakan bahwa layanan internet untuk aktivitas di kantor desa dan puskesmas Pelangan juga sudah dilayani dengan baik dengan kecepatan cukup tinggi mencapai 10 Mbps. Hal ini tentu sangat membantu perangkat desa dan masyarakat desa. “Tentunya kami bisa seperti ini karena bimbingan dari Kominfo Lombok Barat yang mendorong jaringan internet desa” ujarnya.

Sementara itu, Ahad Legiarto, M.Eng, Kadis Kominfo Lombok Barat mengatakan bahwa Kominfo Lombok Barat akan terus memberikan supervisi dan bimbingan bagi desa dalam jaringan internet pedesaan. Hal ini sebagai harapan besar untuk dapat mendukung program smart city dimana Lombok Barat telah dinyatakan lulus dalam assesment smart city oleh Kementrian Kominfo. Selain itu hal ini tentunya untuk menunjang dan memudahkan masyarakat dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring atau online. Ahad mengatakan Kominfo Lombok Barat memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh desa Pelangan melalui Bumdes yang mengelola jaringan internet. Hal ini tentu mendatangkan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Dengan sistem pengelolaan melalui Bumdes ini tentu akan memerikan tambahan pendapatan bagi desa melalui Bumdes. “Kami apresiasi langkah desa Pelangan yang sudah maju dalam pengelolaan jaringan internet, kami harap hal ini juga tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengelola atau pengurus Bumdes harus tetap memiliki komitmen yang tinggi dan berkesinambungan sehingga program ini bisa terus berjalan dengan baik” ujar Ahad. Dalam kesempatan tersebut Ahad juga mengatakan bahwa Kominfo Lombok Barat akan terus melakukan monitoring dan pembinaan agar jaringan internat tersedia di semua wilayah Lombok Barat secara bertahap. Selain itu Kominfo juga akan melakukan pembinaan dalam penyediaan konten dalam website desa di seluruh Lombok Barat. (Rf)

Sekda Lombok Barat : Tahun 2021 Lombok Barat Fokus Pulihkan Ekonomi

Gerung,Diskominfotik; Dinas Komunikasi dan informatika Lombok Barat menggelar kegiatan Webinar Nasional tentang Penanganan Covid19 dan strategi Pemulihan Ekonomi Lombok Barat Selasa, 1 Desember 2020. Kegiatan yang merupakan kerjasama Diskominfo Lombok Barat bersama KPCPEN dan Kementerian Kominfo menghadirkan Dr. H. Baehaqi Sekretaris Daerah Lombok Barat sebagai pembicara utama dan dr H. Ahmad Taufiq Fatoni Kepala Bidang penanggulangan penyakit Menular Dikes Lombok Barat sebagai pembicara serta Ahad Legiarto, M.Eng Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Sebagai Moderator.

Dalam pemaparannya di kegiatan yang diikuti oleh ratusan orang secara virtual ini, Sekda Lombok Barat menjelaskan tentang kondisi APBD Lombok Barat 2020 dan 2021 serta Strategi Pemulihan Ekonomi Lombok Barat tahun 2021. Dr Baehaqi mengatakan pandemi covid19 menyebabkan anggaran di Lombok Barat berkurang karena terjadi pemangkasan DAU oleh Pemerintah pusat sebesar 10%. Selain itu juga anggaran APBD 2020 harus dilalukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid19. “Kondisi ini menyebabkan program program OPD tidak dapat berjalan dengan baik dan normal karena harus dilakukan refocusing dan realokasi anggaran yang jumlahnya mencapai 72 miliar” ujar Sekda.

Sekretaris Daerah Lombok Barat ini mengatakan selain berpengaruh pada anggaran, Pandemi covid19 ini juga sangat berimbas pada ekonomi Lombok Barat. Salah satunya adalah terkait dengan pariwisata Lombok Barat. Menurut Baehaqi Pandemi ini sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan yang menurun drastis yang berimbas pada target pencapaian PAD dari sektor Pariwisata yang tidak dapat terpenuhi. “Kondisi ini menyebabkan 1316 karyawan dari 17 hotel di Lombok Barat harus dirumahkan selain itu kegiatan ekonomi juga menjadi terhambat oleh covid19 ini” ujarnya.

Sekda mengatakan tahun 2021 Lombok Barat akan melakukan langkah langkah strategis untuk memulihkan ekonomi. Hal ini agar kegiatan perekonomian masyarakat Lombok Barat dapat kembali normal dan kembali meningkat seperti sebelum covid19. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah dengan berupaya meningkatkan iklim investasi agar tersedia lapangan usaha bagi masyarakat. Selain itu juga menurut Baehaqi Pemda Lombok Barat akan melakukan pembenahan destinasi dan promosi pariwisata dengan protokol kesehatan yang diharapkan dapat berdampak pada sektor rill seperti pertanian, perikanan, industri olahan, perdagangan, jasa transportasi dan akomodasi. “Kita harapkan sektor pariwisata ini juga dapat mendongkrak UMKM sehingga ekonomi masyarakat bisa bergerak dan pulih kembali” ujar Sekda.

Sementara itu, dr Ahmad Fatoni mengatakan bahwa masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat menekan angka penularan covid19 di Lombok Barat. Ia berharap agar kesadaran warga dapat terus meningkat agar covid19 di Lombok Barat dapat terus menurun. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat sempat berada di zona kuning dua pekan lalu namun saat ini kembali ke zona orange. Ia berharap agar masyarakat tidak kendor dalam memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Hal ini menurutnya dapat mengurangi resiko penularan covid19 di Lombok Barat. “Mari kita terus disiplin dan jangan lengah agar kita bisa tetap sehat dan terhindar dari covid19” ujarnya.

Sementara itu Ahad Legiarto, M.Eng kepala Dinas Kominfo Lombok Barat yang juga moderator dalam kegiatan ini mengatakan bahwa Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penularan covid19. Hal ini untuk menekan angka kasus covid19 di Lombok Barat. Selain itu Lombok Barat juga telah melakukan berbagai langkah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari. Kegiatan itu diawali oleh sosialisasi secara masif ke desa desa tentang penerapan protokol kesehatan dan sanksi apabila masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari. “Setelah sosialisasi, saat ini satgas bersama tim gabungan terus melakukan operasi dan razia penegakan protokol kesehatan di Lombok Barat untuk menekan jumlah penularan covid19” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan orang secara online melalui zoom meeting dan berasal dari seluruh Indonesia. Peserta terjauh berasal dari Sulawesi Barat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan penanganan covid19 dan strategi pemulihan ekonomi di Lombok Barat. (Rf)

Gerung, Diskominfotik; Peringatan hari Aids sedunia pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, kali ini dilaksanakan tidak seperti biasanya seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan memilih tempat di Bundaran Giri Menang Square diadakan giat edukasi, dengan bagi-bagi brosur dan masker bagi pengguna jalan yang melintas di GMS. Acara yang dimulai jam 7.00 pagi tersebut melibatkan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)Lombok Barat, Dinas Kesehatan Lobar, Diskominfotik Lobar, Pol PP, TNI, Polri dan beberapa crew dari Radio Suara Giri Menang, berlangsung di seputaran jalan di Bundaran Giri Menang Square Lombok Barat selasa, 1 Desember 2020.

Selain membagikan brosur edukasi tentang HIV AIDS para pengendara juga diingatkan untuk tetap menggunakan masker sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi copid 19 ini. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Lombok Barat, H.Junaidi, kegiatan ini merupakan cara untuk memperingati hari Aids sedunia yang jatuh pada hari ini. Selain itu menurutnya edukasi tentang bahaya HIV AIDS ini harus terus dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan kepedulian diri dan keluarga agar terhindar dari virus mematikan ini.

“Momentum ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat denga cara membagikan brosur tentang HIV AIDS dan masker dengan melibatkan instansi Pemerintah terkait yg ada di Kabupaten Lombok Barat.”

Junaidi menambahkan, ke depannya bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait akan terus lebih maksimal untuk melakukan pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencapai tiga Zero (three Zero) yaitu, Target pada tahun 2030 dapat mengurangi orang terdampak, mengurangi diskriminasi terhadap penderita dan di harapkan tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit ini.

“Kita akan perkuat solidaritas untuk menuju 3 Zero di kabupaten Lombok Barat, Insya Allah dengan kerjasama yang baik antar semua elemen semua bisa kita lakukan”. Ditambahkan H.Junaidi bahwa kasus HIV AIDS di kabupaten Lombok Barat masih Fluktuatif, hingga tahun 2020 ini ditemukan kasus sebanyak 25 orang positif.

Ia juga berharap agar kasus HIV AIDS di Daerah ini dapat di tekan. KPA sendiri telah lakukan dan menerapkan Program STOP, yakni memberikan penyuluhan, menemukan orang yang beresiko terjangkit, dan menemukan penderita untuk ditangani segera.

“Kami berharap agar masyarakat memahami bagaimana cara penularan dan pencegahannya, bila ada salah satu keluarga, tetangga, teman atau orang lain yang terindikasi terjangkit agar segera dilaporkan kepada petugas medis terdekat tentunya dengan tidak menjauhi dia dari pergaulan sehari-hari.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat,Hj.dr.gigi Ambar Yati seusai membagikan masker menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk keterlibatan langsung Dinas Kesehatan dalam upaya menekan jumlah kasus HIV AIDS di Lombok Barat, pada peringatan hari AIDS sedunia ini, Dikes Lobar membagikan 2000 masker kepada masyarakat. Ambar menambahkan Dinasnya terus melakukan koordinasi dengan KPA maupun OPD terkait dalam menekan angka HIV AIDS di Lombok Barat.(HLD)

Gerung, Diskominfotik; Finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) membahas masalah anggaran dan program kegiatan tahun 2021 yang dihadiri oleh Bupati H Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur, Kepala OPD, para Camat se Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 17/11/20.
Sekretaris Daerah H. Baihaqi yang memimpin rapat menyampaikan panjang lebar tentang kondisi Fiskal Lombok Barat bahwa belanja Daerah yang bersumber dari Dana DAU berkurang sebesar 69 miliar, disisi lain kita punya PAD untuk membuat balance antara belanja dengan pendapatan, untuk tahun 2020 di pangkas Pendapatan Daerah 26 Miliar sehingga PAD yang bersumber dari pendapatan BLUD menjadi 143 miliar dari 172 miliar, sementara Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 banyak sekali indikator-indikator kinerja utama yang harus dicapai.
Bagaimana menggerakkan SDM supaya bisa mencapai indikator kinerja utama tentu di OPD sebagai pemegang indikator Kunci, untuk itu dalam menyusun program yang wajib dulu yang diutamakan. Hentikan pola penanganan  kegiatan yang tidak wajib diprogramkan di APBD murni sedangkan yang wajib dianggarkan di APBD perubahan sementara uang tidak ada akhirnya kita berlama-lama belum lagi di legislatif. Kepala OPD diminta untuk selalu tetap mengecek dan mengurangi dulu kegiatan yang tidak perlu karena sudah dipercaya “mari kita bekerja yang sesuai dengan RPJMD.” Tegasnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menghimbau kepada semua kepala OPD agar menggunakan Anggaran sesuai dengan RPJMD, lebih mengedepankan hal yang Wajib.
“Saya berharap agar Apa yang sudah masuk dalam program di masing-masing OPD sudah bisa dipastikan sesuai dengan target capaian, sesuai dengan RPJMD, Sesuai dengan hasil Musrenbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat kita terutama dalam rangka lebih mendorong agar pertumbuhan lebih tinggi,  lebih-lebih situasinya kita masih dalam kondisi menghadapi covid-19.” Ungkapnya
Terkait masalah Pokir (Pokok Pikiran) Bupati mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan DPRD jangan ada lagi komunikasi antara OPD dengan DPRD baik secara personal maupun lembaga karena ini sudah disepakati.
Bupati menekankan saat eksekusi anggaran Pokir agar OPD betul-betul dikawal baik itu Pokir berbentuk fisik maupun non fisik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau ini tidak dilakukan pengawalan jika terjadi kesalahan prosedur bukan karena pekerjaan kita, bukan salah kita tetapi efeknya nanti akan ke kita maka harus tegas karena dasar kita adalah peraturan perundang-undangan.” Tegasnya
Sedangkan masalah Anggaran seperti yang pernah disampaikan di rapim, ada wajib, Ada sunat, ada boleh, ada subahat, ada haram maka yang wajib ini yang diutamakan
“jangan pernah ulangi lagi sengaja wajib itu dikosongkan untuk nanti diminta di APBDP yang sunat dimasukkan.” ucapnya
Diutamakan yang wajib dulu, itu pun syaratnya  kita tetap harus memastikan indikator-indikator RPJMD, indikator-indikator yang kita harap dari program itu, lebih-lebih kondisi fiskal daerah kita, DAU kita 2021 sama dengan DAU 2020 setelah diambil oleh pusat. Disisi lain program-program wajib semakin banyak terutama program-program untuk mengatasi covid-19 semakin banyak.
Termasuk tentang tidak masalah angkanya asalkan riil tidak fiktif karena pembinaan ditingkat bawah itu  sangat penting terutama dalam konteks bagaimana memotivasi aparat di bawah bahkan masyarakat ditingkat grasroot supaya tetap menjaga optimisme, harapan kita ini bisa lebih maju lagi “tolong ini menjadi catatan tidak apa-apa sebesar itu tetapi riil jangan sampai fiktif.” tambahnya
Bupati juga menyinggung masalah konsumsi menegaskan agar setiap kegiatan yang menggunakan konsumsi agar menggunakan  produk lokal tidak boleh produk luar Lombok Barat termasuk juga penggunaan garam.
Bupati mengingatkan Sekda dan Kepala OPD lainnya bahwa Garam untuk PNS itu “setengah macet” padahal garam ini kebutuhan pokok yang wajib ada di dapur.
Bupati menghimbau aga semua PNS, Pegawai Honor, Pegawai kontrak Lombok Barat agar membeli dan mengkonsumsi garam produk Lombok Barat, kepada Kepala Dinas PDK agar semua guru baik itu guru, PNS, Honor maupun Tenaga kontrak agar menggunakan garam lokal Lombok Barat karena tahun depan luasan cakupan pertanian garam ini akan diperluas dan sekarang sudah mulai merintis memfasilitasi walaupun semuanya belum berhasil mudah-mudah bisa mengembangkan pasar sampai ke luar Lombok Barat. “Mohon Asisten 3 diatensi betul tentang pembelian garam ini.” katanya.
Bupati juga menyinggung masalah pegawai Honor dan Pegawai Kontrak Daerah sangat banyak menurut Bupati banyaknya itu apakah itu riil atau tidak, tidak masalah dia banyak asalkan riil dibutuhkan dan betul mereka bekerja, beliau minta agar keberadaan tenaga honor dan Kontrak Daerah agar di cek dan didata ulang.
“Kalau ditemukan orangnya tidak ada ya dihapus saja untuk efisiensi anggaran dan kemudian juga bisa kita arahkan untuk kepentingan yang lebih baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita.” Ungkapnya.
Sedangkan Asisten 3 Drs. H. Mahyudin pada kesempatan yang sama mengatakan dalam rangka penyusunan program dan anggaran Aplikasi SIPD akan mengontrol siapa berbuat apa, siapa yang merubah dan siapa yang memerintah mulai dari Kasubag Program, Atasanya eselon III , Sekretaris dan Kepala Dinas itu akan terpantau.
Kaitannya dengan arahan Bupati terkait dengan garam beryodium ini diminta kepada seluruh Kepala OPD dan Peserta rapat untuk menyampaikan daftar kebutuhan masing-masing OPD untuk ditindak lanjuti karena sebuah kewajiban untuk menghidupkan masyarakat yang menghasilkan garam.
Dan Terkait dengan pegawai Honor dan Pegawai kontrak akan dijadwalkan untuk mengapelkan pegawai kontrak di masing-masing OPD ketika saat apel pegawai kontrak harus mampu menunjukkan SK dan KTPnya dan yang tidak hadir pada saat itu akan dieliminasi dan dinyatakan fiktif.
“ kami mohon saat dikumpulkan Kepala Dinas Hadir.” Terangnya. (Diskominfotik/ Windi/Juan)

Gerung, Diskominfotik – Sekotong adalah kecamatan paling selatan dari Kabupaten Lombok Barat, yang memiliki potensi Alam yang sangat potensial untuk di kembangkan terutama di sektor Pariwisata. Bentangan Pantainya yang panjang serta sebagian besar berpasir putih. Ini semua adalah merupakan Karunia dari Tuhan untuk di pelihara dan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun untuk mewujudkan kawasan Sekotong ini menjadi menarik butuh perhatian dan kerja keras kita semua.

Pada pertemuan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dengan pemilik (owner) hotel dan restoran se-Lobar di kediaman Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, minggu, (22/11/2020), sebagian besar pelaku usaha tersebut keluhkan masalah sampah dan tambang. Pertemuan ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan di wilayah Senggigi tepatnya di Puri Mas dan Holiday Inn.
Lesiano, salah satu owner hotel di Sekotong mengatakan bahwa di Sekotong industri pariwisata bagus sekali untuk di kembangkan sehingga bisa mendatangkan uang, namun ia masih mengeluhkan sampah.
“Ketika ada tamu saya dari bandara kemudian jalan sampai ke hotel saya, mereka melihat sampah yang belum ditangani dengan baik, penataan selokan juga belum bagus,” keluhnya.

Pria yang menyebut dirinya sudah dua puluh tahun di Lombok itu menyebut setiap tahun terjadi kerusakan, lebih parah lagi katanya laut hancur, karang hancur, pohon ditebang.
“Ini harus kita jaga bersama karena itu yang dicari turis. Turis datang ke sini untuk melihat keindahan laut dan pantainya,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap kepedulian bersama untuk menjaga lingkungan yang indah dan bersih, karena jika itu habis maka turis pun habis.

Hal senada disampaikan Budi, koordinator Boatman Sekotong. Dia menyayangkan adanya sampah di mana-mana.
“Kami berharap ke depan ketika mau menjual destinasi namun kita kontradiksi dengan cleanness (kebersihan, red) maka kita sia sia,” ujarnya.
Terlebih lagi, katanya, masih maraknya tambang. “Di sisi lain kita begitu berkiat dengan tourism yang maju di Sekotong,” katanya menyebut sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan calon investor yang akan berinvestasi ke Sekotong.
“Kira-kira kebijakan Pemda untuk Sekotong itu apa? Mau menjadikan Sekotong ini mining (tambang, red) atau tourism (wisata, red). Karena itu juga menjadi pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ketika tamu saya bertanya,” keluhnya.

Bupati Fauzan sebelum menanggapi keluhan para owner tersebut menyampaikan terima kasih dan peluang investasi di Sekotong ke depannya.
“Terimakasih atas atensi Bapak-Ibu semua atas kehadiran kita di tempat wakil Bupati Lombok Barat ini, ini modal besar untuk usaha kita bersama untuk memajukan industri Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat ini,” ujar Fauzan.

Bupati sempat memuji Kepala Dinas Pariwisata Lobar H.Saepul Akhkam yang menginisiasi pertemuan tersebut.
“Kadis Pariwisata ini sensitif betul orangnya, kalau kita adakan di Senggigi terus bagaimana pelaku wisata di wilayah Kecamatan Sekotong ini. Sehingga kita pilih di kediaman Wakil Bupati Lombok Barat sehingga tidak selalu pelaku wisata Sekotong yang datang ke wilayah Senggigi,” ujarnya.

Bupati berharap agar Sekotong terus berkembang dan para pelaku wisata membantu mempromosikan Sekotong.
“Ini hashtag resmi kalau ke Senggigi #ayokembalikeSenggigi, kalau ke Sekotong #ke sekotongaja,” tambahnya.

Selain itu, Fauzan juga menyampaikan kabar gembira kepada para pelaku usaha usai melakukan kunjungan kerjanya ke Jakarta kemudian ia mampir di Surabaya.
“Camping sky mau masuk ke Sekotong. Saya sudah ketemu dengan Wings Group yang punya Camping Sky di Bali, dan juga ketemu dengan pemilik Mekaki yang sekarang, jadi kalau dipersentasekan 70-80 persen akan mulai membangun,” ujar Fauzan.

“Mudah-mudahan sekitar bulan Februari atau Maret 2021 akan dimulai, itu saya yakin sekali,” cetusnya optimis.
Menanggapi keluhan owner, kata bupati, dari pertemuan pertama hingga ketiga soal sampah selalu dibahas.
“Itu artinya sampah ini problem kita bersama dan memang yang paling ujung itu adalah semua kita, semua masyarakat harus memiliki kepedulian dengan persoalan sampah ini,” ujarnya.
Pemkab Lobar, ujarnya, harus mulai dengan memberikan keteladanan.
“Sekarang setelah Dinas Pariwisata setiap minggu mengadakan acara bersih-bersih, kita juga lewat Dinas Pertanian setiap minggu melakukan pembersihan sampah plastik, jadi setiap kecamatan ada 10 titik setiap minggu,” ujarnya.
Rencananya, lanjut Fauzan, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang merupakan wewenang Provinsi NTB akan dibangun di Sekotong.
“Kemungkinan TPA-nya positif di Sekotong karena Kementerian Lingkungan Hidup sudah turun untuk melihat langsung di mana TPA itu dibangun,” tuturnya. Namun tetap, kata Fauzan, yang lebih penting adalah kesadaran bersama.
“Ini coba kita mulai bangun di mana desa-desa membuat awig-awig terkait dengan penanganan sampah di setiap desa,” katanya.
Mengenai Terumbu karang yang menjadi idola para penyelam, Fauzan mendorong anggota DPRD Lobar asal Sekotong Abdul Majid untuk memfasilitasi para pelaku wisata, para kepala desa, tokoh masyarakat, untuk membuat awig-awig untuk menjaga dan memelihara karang ini.
Fauzan juga menegaskan bahwa Sekotong akan dibawa ke pariwisata. Hanya saja, lanjutnya, Pemkab Lobar tidak memilki wewenang masalah tambang.
“Kami sudah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi NTB masalah tambang. Waktu dijadikan Sekotong sebagai tambang karena waktu itu masih menjadi kewenangan Pemda Lombok Barat, sekarang ada undang-undang baru di mana Pemda Kabupaten tidak boleh menetapkan suatu wilayah menjadi tambang,” ujar Fauzan.
Oleh karena itu, lanjutnya, Lobar berkomitmen untuk pariwisata. “Kami hanya mengusulkan dan berusaha, kita berharap lebih banyak lagi teman kita komunitas kita mengusulkan ke Pemda Provinsi supaya tambang ini tidak ada,” harap Fauzan.

Selain Bupati, ada juga paparan dari Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo terkait dengan protokol pencegahan Covid-19. Hadir juga pada kesempatan ini Wakil Bupati Hj. Sumiatun, anggota DPRD Lobar, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lobar terkait, dan lain-lain. (Dedy/HLD)

Giri Menang, Diskominfotik; Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menandatangani MoU antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah secara daring melalui video conference Zoom Meeting di Ruang Rapat Jayengrana kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (18/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat drg. Hj. Ni Made Ambaryati, Direktur RSUD Tripat drg. H. Arbain Ishak dan sejumlah OPD terkait.

Terdapat 70 daerah yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) secara daring melalui video conference Zoom Meeting diantaranya adalah 4 provinsi, 6 kota, dan 60 Kabupaten termasuk Kabupaten Lombok Barat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah tersebut adalah mengenai Pendayagunaan Dokter Spesialis, subspesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik melalui pemerataan dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis di seluruh Wilayah Indonesia.

Pelaksanaan MoU ini merupakan bentuk komitmen Kementerian kesehatan RI bersama kepala daerah agar pelaksanaan WKDS berjalan optimal. Selain untuk menciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberhasilan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Pemerataan pendayagunaan tenaga kesehatan spesialistik secara nasional ini dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit Kabupaten/Kota seluruh pelosok di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Badan PPSDM kesehatan, dr. Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan, guna meningkatkan akses pelayanan spesialistik serta pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis dapat terdistribusi merata di Indonesia dan dapat memenuhi pelayanan yang berkualitas.

Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia drg. Oscar Primadi, MPH. menyampaikan, kurangnya tenaga kesehatan dokter spesialis, sub-spesialis dan dokter gigi spesialis baik dari jumlah, jenis dan distribusi yang tidak merata menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap akses pelayanan spesialistik yang berkualitas.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di seluruh Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk dalam peningkatan kualitas SDM kesehatan dan penyebarannya. Melalui komitmen yang kuat dan kerja sama yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Ia juga berharap agar dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan atau dikembalikan ke rumah sakit milik Pemerintah Daerah dapat diterima dengan baik dan dapat didayagunakan sesuai keprofesianya. (Diskominfotik/Angge/Juan).