Tanggal  17 April adalah hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Hari ini merupakan ulang tahun Lobar yang di 2013 memasuki usia yang ke 55 tahun.

Anggota DPRD Lobar HL. Pattimura Farhan melalui HUT merupakan momentum kebangkitan bagi semua lapisan masyarakat di kabupaten ini. Hari yang bermakna untuk refleksi,  bercermin terhadap apa yang telah dan belum dilakukan. (lebih…)

– Ribuan masyarakat Lombok Barat terutama Kecamatan Gunung Sari – Batulayar dan sebagian Kota Mataram memeriahkan Jalan Sehat bersama Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony dan KNPI Lobar di Kawasan  Wisata Senggigi, kemarin. Panitia acara menyiapkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Mio J dan beberapa hadiah menarik lainnya. (lebih…)

GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus menggencarkan diversifikasi pangan yang menitikberatkan sebagai upaya menurunkan tingkat konsumsi beras. Salah satu bentuk promosi diversifikasi pangan atas banyaknya keanekaragaman makanan yang tersedia di Lobar dengan cara menggelar lomba cipta menu B2SA non beras beberapa waktu lalu. (lebih…)

GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus melakukan persiapan menjelang dibukanya WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Sekotong. Saat ini, tinggal menunggu turunnya Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar Budi Darmajaya menilai, analisis dampak terhadap lingkungan bila pertambangan tersebut beroperasi memang harus dilakukan. Menurutnya, proses keluarnya Amdal bisa memakan waktu cukup lama karena harus melewati kajian dan analisa panjang.

Proses Amdal tercepat bisa selesai kurang lebih 3-4 bulan namun ada juga yang lebih dari itu. “Amdal ini tergantung survei para penganalisanya,” ujarnya.

Amdal merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang kemudian dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah layak atau tidak layak untuk lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan jika berdasarkan hasil kajian Amdal dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Begitupula jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan.

Distamben telah memetakan, WPR di Sekotong berada di Lemer dan Simba. SK dan peta kedua lokasi tersebut sudah selesai dengan luas lokasi sebesar 1.247 hektare.

“Namun berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB luasnya hanya 867 hektare saja karena di lokasi tersebut ada wilayah hutan produktif,” tambahnya.

Pengelolaan tambang rakyat boleh dikelola oleh koperasi, kelompok bahkan perorangan. Pembagian luas yang boleh ditambang tiap pengelola tambang berbeda-beda. Untuk koperasi tambang sebesar 10 hektare, kelompok sebesar 5 hektare, sedangkan untuk perorangan 1 hektare.

Lobar saat ini sudah memiliki 56 koperasi tambang yang dikelola masyarakat. Distamben juga sudah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 56 koperasi tersebut.

“Namun ke-56 koperasi ini belum bisa melaksanakan pertambangan terkait amdal yang yang masih dalam proses,” terangnya. (Lombok Post-Senin, 15/04/2013)