Daerah minta pemerintah ikhlas memberikan kewenangan dan konsisten melakukan pembinaan dan supervisi.
MASIH banyaknya persoalan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah pusat berancang-ancang mengambil alih sejumlah kewenangan yang selama ini didelegasikan ke daerah. Kewenangan yang diambil itu terutama menyangkut perizinan.
Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan bahwa pengambilan sejumlah kewenangan itu bukan untuk mengembalikan sistem pemerintahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi. “Tidak ada nuansa resentralisasi. Ini upaya mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Mendagri, kemarin.
Sejumlah pakar mengkritik pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kesesuaian dengan tujuan awal. Kritik tersebut mengemuka dalam Diskusi Panel Ahli Media Group dengan topik Otonomi Daerah, Birokrasi, dan Pertumbuhan Ekonomi, pekan lalu. (lebih…)