SEKDA: APBD LOBAR NAIK TIDAK BIASA

Giri Menang, Jumat 4 Mei 2018 – Pemkab Lobar memiliki APBD sebesar Rp.1,7 Triliun. Namun kondisi tahun 2014 sampai 2018, peran dana perimbangan dan dana lain-lain yang sah dari pusat nilainya sebesar 85 persen. Prosentase ini, jika goyang sedikit saja dari pusat, bisa dipastikan akan berimbas pada desa-desa. Pendapat ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh. Taufiq saat membuka kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistim Tatakelola Keuangan Desa, Jumat (4/5) di Aula Utama kantor bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.

Taufiq berhipotesa, APBD Lobar 2014 s/d 2018 mengalami kenaikan yang tidak lazim. Justru DAU tahun 2018 ini tidak mengalami kenaikan. Artinya, kondisi keuangan Lobar yang 85 persen tergantung dari dana pusat.

“Karena PAD Lobar hanya 15 persen saja,” paparnya di hadapan Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Perwakilan BPK NTB, Pimpinan BPKP, camat dan Kepala Desa se-Lobar serta sejumlah perwakilan SKPD Lingkup Pemkab Lobar.

Ditegaskan lagi, DAU Lobar tidak pernah ada dalam sejarah formasinya seperti ini. DAU memang pernah naik sebesar 5-12 persen bahkan pernah naik minus dua persen dan terakhir naik nol persen. Dibanding kondisi DAK, kata Sekda lebih parah. Pernah naik 1,7 persen, naik minus 8 persen, naik minus 10 persen. “Ini maknanya adalah, hipotesa saya mengatakan, kondisi keuangan negara tidak begitu bagus,” tegasnya.

Kendati begitu, sekda tetap bersyukur karena Dana Desa (DD) selalu meningkat tiap tahun. “Tapi bagaimanapun juga, masih ada negara yang memperhatikan daerah seperti kabupaten Lombok Barat ini,” tegasnya.

Usai memberikan arahan, dilanjutkan dengan sesi paparan materi oleh 4 orang pemateri. Mereka adalah Anggota Komisi XI DPR RI, H.Willgo Zainar, SE, MBA dengan judulmateri Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Direktur Pengawas BPKP Pusat, Listianingsih. Iskandar Novianto (BPKP Pusat) dengan materi Pengawalan Keuangan Desa melalui Siskeudes dan dari Kepolisian, Beni Basir. (LPA/humas)

STUNTING DI LOBAR HARUS DISIKAPI SERIUS

Giri Menang, Kamis 3 Mei 2018 – Mungkin tidak semua orang akrab dengan istilah stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Akibat lebih lanjut, otak anak kurang berkembang. Begitu pula fisiknya akan kerdil, prestasi sekolahnya buruk dan ujung-ujungnya akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan ketika dewasa.

Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) angka stunting ini terbilang cukup tinggi. Data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rachman Sahnan Putra dari 65 ribu balita di Lobar, sebanyak 32 persen mengalami stunting. Ini tentunya sebuah angka yang serius.

“Kalau ini dibiarkan, akan terjadi lost generation di Lobar. Karena anak yang mengalami stunting, lima belas tahun kemudian paling hebat ia akan jadi satpam karena keterbelakangan otaknya,” ujar Rahman.

Untuk itu pihaknya berupaya melakukan berbagai terobosan agar angka stunting ini bisa diturunkan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) mengusung tema stunting, TB dan Imunisasi di Senggigi selama 2 hari (3-4 Mei). Rakerkesda ini diadakan guna membahas rencana aksi apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan percepatan penurunan stunting, TB dan pencapaian imunisasi.

“Sebenarnya dari pusat hanya 10 desa yang menjadi sasaran kegiatan ini. Tapi kami di Lobar akan mengintervensi dan garap semua desa ,” ujar Rahman.

Dijelaskannya, dalam menangani stunting ini dilakukan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilakukan dengan cara mengintervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Misalnya dengan memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi selama kehamilan, pentingnya ASI, dan makanan tambahan untuk balita. Pengaruh intervensi spesifik ini adalah 30 persen dari penurunan angka stunting.

Sementara itu intervensi sensitif dilakukan dengan cara menggerakkan peran dari lintas sektoral. Misalnya, untuk sarana air bersih dan sanitasi, maka itu tugas dari Dinas PUPR. Untuk ketersediaan pangannya, maka tugas dari Dinas Ketahanan Pangan. Begitu pula dengan perilaku hidup sehat dan bersihnya, merupakan tugas Dinas Kesehatan untuk menanganinya.

“Ternyata pengaruh intervensi sensitif ini sangat kuat, yaitu 70 persen. Itu sebabnya kita perlu bersinergi dengan lintas sektoral menangani stunting ini,” terangnya.

Pejabat Sementara Bupati Lobar yang diwakili Asisten III Drs. H. Fathurrahim mengharapkan agar masalah stunting ini ditangani serius. Ia berharap agar semua pihak punya respek tinggi terhadap masalah ini.

“Tugas kita adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu pula masyarakat hendaknya punya kepedulian bersama,” pungkasnya.

Sementara itu dalam diskusi terkait stunting ini, kegiatan diskusi berlangsung dinamis. Diskusi membahasa rencana aksi yang akan dilaksanakan agar capaian target penurunan stunting sesuai harapan. Target secara nasional pada tahun 2019 nanti angka stunting tertinggi adalah 28 persen. Sementara di Lobar angka stuntingnya saat ini masih 32 persen. Ini artinya Lobar punya “hutang” untuk menurunkan stunting sebesar 4 persen dalam kurun waktu kurang 2 tahun. Itulah sebabnya perlu dilakukan terobosan-terobosan aksi percepatan penurunan angka stunting.

Namun progress penurunan angka stunting di Lobar dinilai sangat baik oleh pemerintah pusat. Buktinya tahun 2017 lalu Pemerintah Pusat menetapkan empat daerah termasuk Lombok Barat untuk dijadikan percontohan penurunan angka stunting. Ditunjuknya keempat wilayah tersebut karena pemerintah pusat menganggap komitmen dari kepala daerahnya dinilai sangat baik dalam menghadapi stunting. Tahun 2016 lalu Lombok Barat telah mampu menurunkan angka stunting sebanyak 16 poin yakni dari 49% menjadi 32%.(afgded/humas)

RSUD TRIPAT KEMBALI RAIH WTP

Giri Menang, Kamis 3 Mei 2018 – Rumas Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (RSUD Tripat) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP diberikan oleh Tim Akuntan Publik melalui kegiatan Penyampaian Hasil Audit Keuangan RSUD Tripat tahun 2017 di Aula RSUD Tripat di Gerung, Kamis (3/5).

Raihan WTP bagi RSUD terbesar di Gumi Patut Patuh Patju ini merupakan predikat yang ke empat sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh. Taufiq yang berkesempatan hadir meminta pihak RSUD konsisten mempertahankan predikat tersebut.

“Kalau WTP tahun 2017 ini berarti kita raih WTP ke empat, tolong dipertahankan Pak direktur,” pesannya dihadapan Tim Akuntan Publik, Ketua FPNI Lobar, Dewan Pengurus RSUD Tripat dan tim dokter serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Pada kesempatan itu, Taufiq menyatakan terima kasih kepada Direktur RSUD dan jajarannya, termasuk kepada dewan pengawas.

“Kepada dewan pengawas jangan bosan-bosan untuk mengkritisi kepada RSUD ini. Karena ini merupakan kebanggan kita ke depan,” harapnya bangga.

Di tempat yang sama, Direktur Akuntan Publik Independen, Alamsyah saat memaparkan audit Keuangan RSUD tahun buku 2017 menyatakan, jenis audit ini merupakan general audit tahunan.

Secara rinci Alamsyah mengaudit total aset yang dimiliki RSUD Tripat. Selain itu, Alamsyah juga memaparkan audit terhadap jumlah beban pelayanan, beban pegawai, beban umum dan administrasi, beban lain-lain sampai dengan rincian surplus (depsit) tahun 2016 dan 2017. Demikian juga dengan audit surplus tahun berjalan hingga penurunan dan kenaikan kas.

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat, drg. H. Arbain menyatakan, inti dari pertemuan ini adalah, penyampaian hasil audit keuangan RSUD Tripat. Dirinya mengaku lega dan bangga atas raihan tersebut.

“Alhamdulillah, hasilnya kita kembali raih WTP,” ungkapnya. (LPAton/humas)

PERINGATAN HARDIKNAS

Giri Menang, Rabu 2 Mei 2018 – “Bagi kita selaku pemangku kepentingan utama di bidang pendidikan, tanggal 2 Mei merupakan hari yang sangat penuh dengan makna, inspirasi, dan motivasi dalam memajukan peradaban nasional kita melalui pengembangan sumber daya manusia. Mari kita mendorong warga kita yang masih buta huruf di usia produktif untuk mengikuti pendidikan kesetaraan,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 yang mengusung tema “Menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan” di Lapangan Mereje Gerung, Rabu (2/5/2018).

Pemkab Lobar sendiri menempatkan pendidikan dasar sebagai salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Dalam RPJMD 2014-2019 Pemkab Lobar menetapkan aspek pendidikan ini sebagai indikator utama, yaitu bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Untuk itu, Saswadi dalam kesempatan itu mengajak untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah di tengah masyarakat.

Dikatakannya, tahun 2018 ini Pemkab Lobar menyiapkan anggaran yang cukup besar bagi 6.800 orang peserta didik untuk replacement pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Dengan begitu angka rata-rata lama sekolah di Lobar diharapkan mampu meningkat sehingga indikator IPM semakin membaik.

“Tidak hanya untuk pendidikan kesetaraan saja, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menaruh perhatian yang tinggi kepada para tenaga pendidik dan operator sekolah yang telah berjibaku membantu. Bila di tahun 2017 lalu kita menetapkan 1.263 orang untuk diberikan insentif daerah, maka tahun 2018 ini akan tambah lagi dengan 1.087 orang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Operator di SD dan SMP,” ujarnya.

Minggu ini, para siswa SD akan menghadapi ujian nasional seterlah beberapa waktu sebelumnya ujian nasional tingkat SMP telah berakhir. Untuk diketahui tahun ini peserta ujian nasional berbasis computer (UNBK) telah melampaui 100 persen. Untuk sekolah penyelenggara di tingkat SMP dan MTs sudah mencapai 57 sekolah dengan 5.605 peserta. Sisanya penyelenggara ujian nasional yang berbasis kertas dan pensil dengan peserta sebanyak 6.274 siswa.

Selain peringatan Hardiknas, upacara bendera kali ini juga dirangkai dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22. Dalam kesempatan tersebut, Saswadi menyampaikan beberapa hal terkait peringatan Hari Otonomi Daerah.

“Selama kurun waktu itu, kita telah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baik, namun juga yang kurang baik untuk bisa diperbaiki lagi. Penyerahan kewenangan dan kebebasan dalam menentukan arah pembangunan, Alhamdulillah semakin mempercepat laju pembangunan di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Lombok Barat. Namun di balik itu, proses demokrasi dan perkembangan tekhnologi informasi yang semakin pesat, membuat kita semua harus semakin mawas diri,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan lantaran pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun.

Ditambahkannya, peradaban yang unggul dan mulia dapat dicapai apabila masyarakat juga merupakan masyarakat yang baik (good society).

“Masyarakat idaman seperti ini dapat kita wujudkan manakala manusia-manusia Indonesia adalah manusia yang berakhlak dan berwatak baik, manusia yang bermoral dan beretika baik, serta manusia yang bertutur dan berperilaku baik pula. Itulah sebabnya, kita sungguh menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter bangsa dalam arti luas,” pungkasnya. (andy/humas)

Dharma Shanti Banjar Dharma Praja Giri Menang Lobar, Perekat Keberagaman Dalam Menjaga NKRI

Giri Menang, Minggu 29 April 2018– Beberapa waktu lalu Umat Hindu di Indonesia telah merayakan pergantian tahun Saka, yakni Hari Raya Nyepi tahun Saka 1940. Sebagai salah satu rangkaian terakhir, Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar pun menggelar Dharma Shanti dengan tema “Melalui Catur Brata Penyepian Kita Tingkatkan Solidaritas sebagai Perekat Keberagaman dalam menjaga NKRI”.

Dharma Shanti oleh Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar sendiri digelar sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya. Jika Dharma Shanti sebelumnya digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, kali ini acara simakrama itu dilaksanakan di Pura Lingsar Kecamatan Lingsar.

“Memang biasanya kita adakan di Bencingah Agung. Dan ini nuansa baru, kita adakan di Pura Lingsar sebagai bentuk Bhakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” jelas Ketua Panitia Dharma Shanti Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar I Wayan Gina, di Pura Lingsar, Minggu (29/4).

Diakui Wayan Gina, memang pelaksanaan Dharma Shanti ini agak telat. Hal itu dikarenakan berbagai pertimbangan. Terlepas dari itu, tujuan dari pelaksanaan Dharma Shanti itu adalah untuk melaksanakan puja Bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan juga simakrama dengan seluruh anggota Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar.

“Agar bisa saling kenal, serta memupuk rasa persaudaraan atau menyama braye. Ini sebagai moment untuk mulat sarira,” singkatnya.

Dalam acara Dharma Shanti itu, selain acara persembahyangan bersama, juga diisi sambutan oleh Ketua PHDI Lobar Drh. I Nyoman Sembah yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Lobar, dan Dharma Wacana yang dibawakan Dr. I Wayan Wirata dari STAHN Gde Pudja Mataram. Pada intinya, ke dua tokoh tersebut membahas tentang kehidupan umat Beragama agar bisa berjalan dengan damai, tanpa ada perbedaan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa demi utuhnya NKRI.

Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar sendiri merupakan perhimpunan Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Lobar, mulai dari pejabat eselon II hingga jajaran guru.

Setiap tahunnya, banjar yang seluruh anggotanya adalah PNS ini menyalurkan bantuan ke umat baik itu pembangunan pura dan sebagainya, kali ini Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar menyalurkan bantuan ke organisasi keagamaan seperti PHDI Kecamatan se-Kabupaten Lobar, WHDI Kecamatan se-Kabupaten Lobar kecuali Kecamatan Batu Layar yang memang belum terbentuk.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Pinandita Sangraha Nusantara (PSN), Peradah Indonesia Kabupaten Lobar serta memberikan tali asih bagi anggota Banjar yang purna tugas.

Penyerahan bantuan itu dilakukan langsung oleh Ketua Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar Ir. Budi Dharmajaya yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lobar.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar Ir. Budi Dharmajaya yang juga Kepala Dinas Komunikasi Lobar, Ketua PHDI Lobar drh. I Nyoman Sembah yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Wakil Ketua Banjar Dharma Praja Giri Menang I Made Artha Dana yang juga Kepala Dinas PU-PR Lobar. (ning/humas)

PERPUSTAKAAN HARUS DAPAT PERHATIAN LEBIH

Giri Menang, Kamis 26 April 2018 – Perpustakaan harus mendapatkan perhatian lebih. Bila perlu harus ditempatkan di tempat yang strategis di sekolah maupun di desa agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula koleksi bukunya harus selalu up to date.Hal itu dikatakan Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) Drs. H.L. Saswadi saat membuka kegiatan safari budaya gemar membaca di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (26/4/2018).

Dikatakan, perpustakaan merupakan sarana belajar sepanjang hayat (long life education). Selain itu ia merupakan sumber informasi (resource centre), pusat belajar (learning centre) dan pusat belajar mandiri untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan berkualitas.

“Apabila masyarakat cerdas berkualitas, mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Lebih lanjut Saswadi mengatakan, keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimilikinya. Kondisi yang dimaksud tidak hanya kemegahan gedungnya, melainkan bila pemustaka datang tumpah ruah ke perpustakaan dan membawa berkah.

“Kita bangga kalau mereka berubah menjadi mandiri, aktif, kreatif, terampil, agamais, berbudaya dan berhijrah. Berhijrah dari masyarakat tutur menjadi masyarakat literatur,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Saswadi menyampaikan sebuah kritikan dari sastrawan Taufik Ismail kepada masyarakat kita. Taufik Ismail memberi judul kritiknya dengan istilah “Tragedi Nol Buku.” Kritik ini tentang minat baca rakyat Indonesia yang sangat rendah yaitu hanya 0,001 persen. Terlebih lagi bila ditelusuri jumlah buku yang dibaca berkisar hanya 0-1 buku pertahun. Sangat kontras dibandingkan Malasia, Singapusa dan Brunei yang membaca minimal 5 buku pertahun.

“Ini tentunya membuat kita mengelus dada,” ujar Saswadi.

Oleh karena itu ia berharap agar pengelola perpustakaan berani berkreasi, berinovasi dan melakukan promosi untuk menginspirasi budaya gemar membaca bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya Saswadi mengingatkan, bahwa ilmu Tuhan sangat luas. Ilmu Tuhan tiada terhingga dan tak akan habis ditulis dengan lautan tinta. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk terus membaca dan menulis.

“Agar apa yang telah kita baca tidak sirna, maka abadikanlah ia dengan tinta (menulis),” pungkasnya.

Kegiatan safari budaya membaca ini dilanjutkan dengan Talkshow dengan salah satu narasumbernya Pakar Legislatif Komisi X DPR RI yakni Dr. Helmy Faishal Zaini, Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI.

Dalam pemaparannya Helmy menyampaikan, dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang punya minat baca. Itu sebabnya angka minat baca orang Indonesia hanya 0,001 persen. “Dari segi minat baca, Indonesia berada pada nomor 3 dari belakang se-dunia,” jelasnya.

Dikatakan, dulu sebelum Belanda membangun sekolah-sekolah, rakyat Indonesia telah terlebih dahulu belajar di pesantren-pesantren. Jadi seharusnya gerakan membaca ini harus dilakukan dengan berbasis komunitas, berbasis masyarakat dan berbasis pesantren. “Ini yang ditinggalkan oleh pemerintah kita,” kata Helmy Faishal Zaini.

Helmy juga menyebutkan sejumlah potensi yang ada di Lombok yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat membaca. Misalnya berugak, balai-balai desa, hingga masjid-masjid. Jadi, menurutnya tidak perlu harus membangun gedung megah dengan pendekatan proyek. Cukup dengan memanfaatkan potensi yang ada di tengah masyarakat.

“Tidak mesti bangun gedung. Manfaatkan saja potensi yang ada. Seribu masjid seharusnya seribu perpustakaan. Ini harus jadi terobosan,” pesannya.

Usai memberikan pemaparan, Helmy menunjukkan video dirinya yang meresmikan sebuah rumah baca di salah satu pesantren di Pulau Lombok. Rumah baca tersebut berupa berugak-berugak yang diisi berbagai buku yang ditata dengan baik dan halamannya yang asri. Helmy ingin menyampaikan bahwa inilah salah satu potensi tempat membaca yang harusnya dimanfaatkan tanpa harus bangun gedung mahal.

Usai menyaksikan video itu, moderator talkshow, Saepul Akhkam, M.Hum dengan setengah berkelakar menyampaikan “rasa kecewanya” melihat tayangan video tersebut. Kekecewaan tersebut karena peresmian itu dilakukan di tempat lain, bukannya di Lombok Barat.

“Kami berharap nantinya ada peresmian rumah baca seperti itu di Lombok Barat,” ujar Pria yang menjabat Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar ini dengan nada guyonan serius. (Humas)

ANGGOTA BPD DARI 37 DESA BERSUMPAH

Giri Menang, Senin 30 April 2018 – Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) identik dengan tugas legislator di DPRD. Karena lembaga ini memiliki kekuatan dalam menyepakati terbentuknya Peraturan Desa (Perdes) sebagai bakal pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Melihat pentingnya tupoksi BPD ini, Senin (30/4), sekitar 300 lebih anggota BPD dari 37 desa se-Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diambil sumpahnya. Pengambilan sumpah sendiri berlangsung di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.

Dalam arahannya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. Lalu Saswadi mengatakan selain tugas yang strategis, BPD juga memiliki kekuatan dalam mengambil aspirasi bagi warga desa.

“Hebatnya juga BPD melakukan penggalian informasi, aspirasi dan mengawsi proses pembangunan di desa,” paparnya di hadapan Kepala Dinas PMPD Lobar, sejumlah kepala OPD, Camat dan Kades se-Lobar serta seluruh anggota BPD yang akan diambil sumpahnya.

Kegiatan sempat diwarnai pemadaman listrik oleh PLN yang terjadi beberapa kali. Namun insiden kecil tersebut tidak menjadi gangguan yang terlalu berarti. Para peserta tetap khidmat mengikuti kegiatan hingga sesi pengambilan sumpah dilakukan.

Sesi pengambilan sumpah janji bagi anggota BPD tidak dilakukan secara menyeluruh bagi personilnya, melainkan diwakili oleh masing-masing pengurus yang beragama Islam, Hindu dan Buddha. Ada lima anggota yang bersumpah mewakili BPD. Tiga orang mewakili agama Islam dan masing-masing satu orang dari Agama Hindu dan Budha.

Ketua BPD Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Sadikin menyatakan ada beberapa program yang rencananya akan diterapkan sebagai mitra kerja pemerintah desa. Kata dia, Desa Cendi Manik merupakan pintu gerbang memasuki Kecamatan Sekotong, maka yang akan dikembangkan adalah sektor pariwisata.

“Intinya adalah pengembangan wisata mangrove dan Batu Perahu yang juga merupakan sumber mata air yang ada di Desa Cendi Manik,” kata Sadikin. (LPA/humas)

Laporan Fisik dan Keuangan Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten P3, P4, P5 TAHUN ANGGARAN 2018

Laporan Fisik dan Keuangan Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten P3, P4, P5 dan Pemeliharaan Rutin Swakelola Dana Hibah Australia Program Prim – KIAT

 

TAUFIQ : BANGUN DAERAH DENGAN BAYAR PAJAK

Giri Menang, Kamis 26 April 2018 – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) melalui Sekretaris Daerah (sekda), H. Moh. Taufiq menyatakan peran pajak di daerahnya sangat besar. Karena kata dia, pajak merupakan bentuk komitmen dan kontribusi warga negara yang sifatnya terhutang untuk membangun negara atau daerah. Maju dan tidaknya suatu negara atau daerah lanjutnya, tergantung dari pajak. “Tidak ada satu daerah atau negara manapun yang bebas dari pajak,” paparnya saat memberikan arahan pada gelaran Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kerndaraan Bermotor (BBNKB) di halaman kantor Samsat Lobar, Kamis (26/4/2018).

Secara khusus, Taufiq juga menyinggung besaran pendapatan yang dimiliki daerahnya. Tahun 2018 ini pendapatan yang dimiliki hanya Rp.1,7 Triliun. Sebanyak Rp.301 Milyar di antaranya merupakan PAD. Sisanya ada DAU, DAK, DD dan lainnya. Karena besarnya peran pajak ini, setiap tahun selalu mencari sumber-sumber penerimaan baru, termasuk memberikan sosialisasi kepada semua warga Lobar agar sadar membayar pajak. “Sadar bayar ini perlu sosialisasi, kalau sadar menerima tidak perlu sosialisasi,” katanya di hadapan Kepala Bappenda NTB, perwakilan Kapolres Lobar, Ditlantas Polda NTB, Kepala Jasa Raharja NTB, Kepala Bappenda Lobar dan sejumlah Kepala SKPD terkait.

Terkait dengan PKB dan BBNKB, sekda menyebut jumlah kendaraan bermotor di wilayahnya hampir 220 ribu kendaraan. Jumlah ini terdiri dari roda empat dan dua. Dari 220 ribu kendaraan ini, 90 persen merupakan sepeda motor. Sisanya kendaraan roda empat.

Ditegaskannya, dari 90 persen ini yang baru membayar pajak hanya separuhnya. Artinya, masih banyak lagi yang belum membayar. Kemudian jumlah mobil dari 90 persen ini, yang baru membayar pajak hanya 30 persen. Sementara itu, jumlah kendaraan plat merah di Kabupaten Lobar hampir 2.500 unit. Dari jumlah ini, sepeda motor sekitar 84 persen dan sisanya roda empat. Dari 84 persen sepeda motor, yang baru membayar pajak sebesar 7 persen.

“Saya minta data-data riil dimana SKPD yang nunggak bayar pajak,” pintanya. Sekda beralasan, khawatir jika tindak tanduk PNS akan diikuti masyarakat lain. Karena PNS harus jadi panutan, jangan telat apalagi sampai menjadi temuan BPK seperti tahun lalu.

Acara juga dirangkai dengan pemberian souvenir untuk kegiatan Pekan Panutan PKB dan BBNKB kepada 32 orang yang dinilai berhasil mengumpulkan pajak sesuai target. (LPA/humas)

LOBAR OPTIMIS JUARA

Giri Menang, Rabu, 25 April 2018 – Di ajang Lomba Teladan/Berprestasi Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Tani tingkat Provinsi NTB tahun ini, Kabupaten Lombok Barat optimis bisa kembali juara seperti tahun sebelumnya.

Untuk Lombok Barat sudah ada satu kategori yang dipastikan sudah lolos ke tingkat nasional. Kategori tersebut adalah Kelompok Tani (Poktan) komoditi jagung “Bakong” yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Penilai Lomba Teladan/Berprestasi Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Tani tingkat Provinsi NTB, H. Ruslan di Aula Kantor Dinas Pertanian Lobar, Rabu (25/4/2018).

“Berdasarkan pengalaman, Lombok Barat biasanya ada saja yang masuk ke tingkat nasional. Secara pribadi saya optimis itu,” tegasnya kemudian disambut aplaus meriah seluruh hadirin.

Tahun 2017 lalu, Lombok Barat berhasil meraih juara pertama untuk dua kategori, yakni Kelembagaan Ekopnomi Petani dan Petani Berprestasi atas nama Mursidin dari Gapuk. Para juara kemudian mewakili NTB untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Dikatakan Ruslan, nantinya usai ke 10 anggota timnya melakukan penilaian secara obyektif, pihaknya akan menggelar rapat untuk menentukan pemenang lomba di 10 kabupaten/kota se-NTB.

“Dari 10 kabupaten/kota yang ikut lomba, rata-rata mengikuti lima hingga sembilan kategori penilaian. Nah untuk Lombok Barat ikut sembilan kategori lomba,” papar Ruslan.

Kesembilan kategori itu antara lain Lomba Penyuluh Pertanian PNS Teladan, Lomba Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi, Lomba Petani Berprestasi, Lomba Gapoktan Berprestasi, Lomba Poktan Komoditi Padi, Lomba Poktan Komoditi Sapi, Lomba Penyuluh Pertanian THL TBPP, Lomba Penyuluh Pertanian Swadaya dan Lomba Poktan Komoditi Kedelai.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Lobar, H.Muhur Zokhri memaparkan tradisi juara harus selalu dipertahankan. Bukan saja karena imbauan formal pemerintah daerah, tetapi juga realitas perjuangan para petani, kelompok tani serta kelembagaan petani yang harus diancungi jempol.

“Terima kasih atas perjuangan kita semua, semoga semuanya membuahkan hasil,” katanya. (LPA/humas)

1 90 91 92 93 94 242