Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. Hal ini untuk mengejar target angka stunting satu digit di tahun 2024 mendatang. untuk mencapai target tersebut pemerintah terus berupaya memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam memberikan edukasi, sosialisasi hingga bimbingan kepada masyarakat yang terdampak stunting.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah kegiatan Desiminasi Hasil Audit Kasus Stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Rabu 29 November 2023. Kegiatan ini dinisiasi oleh DP2KBP3A dengan melibatkan sekaligus mengahdirkan beberapa Narasumber untuk memebrikan edukasi dan sosialisasi seperti, dr. Indri Hapsari, Sp. A. dan dr. H. Kaspan, selaku dokter spesialis kandungan, dan dr. Yuni Fitriana, selaku psikolog. Kegiatan ini dihadiri lamgsung oleh Bupati Lobar Hj.Sumiatun, Sejumlah Kepala OPD, para kepala Puskesmas, tim penggerak PKK,t dan tim penyuluh baik ditingkat desa dan kecamatan.

Dalam arahannya Ibu Atun, Sapaan Akrab Bupati Lombok Barat menyampaikan bahwa berdasarkan data e-PPBGM Dikes Lobar, angka stunting di Lobar terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada bulan Agustus 2023 angka stunting di Kabupaten Lombok Barat mencapai 12.38%. Angka ini menurut Bupati Lobar sudah melampaui target Nasional yakni sebanyak 14%. Namun demikian Bupati menegaskan kasus stunting di Lobar harus mencapai satu digit di tahun 2024 mendatang . “Mari kita terus tingkatkan kolaborasi dan sinergitas agar target satu digit angka stunting bisa tercapai tahun depan” tegasnya.

Ibu Atun lebih lanjut dalam arahannya mengatakan bahwa dengan kebersamaan akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini merupakan suatu kewajiban tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Mengakhiri sambutannya Bupati yang dikenal dengan keramahannya ini menyalami satu persatu para peserta yang hadir sembari mengajak untuk tetap semangat dan meningkatkan kolaborasi hingga menjadikan Lobar semakin Mantap. “Kami berharap peran para ibu PKK baik di tingkat desa dan kecamatan harus lebih aktif dalam mendampingi masyarakat”, titahnya.

Pada kesempatan yang sama dr. Indri Hapsari, selaku dokter spesialis anak dalam materinya menjelaskan bahwa pentingnya mengetahui perkembangan dan mencegah terjadinya stunting pada bayi ialah saat bayi berada dalam kandungan. Selain pemberian gizi yang kurang baik adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak ialah, menikah dibawah umur, kurangnya pengetahuan, terpapar asap rokok, pertumbuhan janin terhambat, sanitasi dan lingkungan yang tidak menerapkan PHBS. “Pemicu Utama terjadinya stunting ialah pernikahan dibawah umur yang dipastikan dapat mencakup semua faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya stunting pada anak”, jelasnya

Untuk itu ia mengajak para tim penggerak PKK agar menjadi garda terdepan dalam menurunkan angkak stunting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan, edukasi dan sosialisasi di desa masing-masing. Karena menurutnya memerangi kasus stunting bukan sekedar menjalani tugas atau program, melainkan juga untuk dapat berkhidmat kepada masyarakat Lombok Barat. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk terus berupaya mensosialisasikan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting. (Diskominfotik/Windi)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama pimpinan DPRD secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan terhadap Raperda APBD Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat di. Ruang Sidang DPRD Lobar, Rabu, 29 Nopember 2023. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lobar Hj. Sumiatun, ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Lombok Barat, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepakatan terhadap Raperda APBD 2024, Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan bahwa nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif ini adalah bentuk komitmen bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. Hal ini tentu dapat dilaksanakan setelah melalui serangkaian proses pembahasan terhadap nota keuangan APBD 2024 antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya proses pembahasan ini menjadi wadah untuk menyatukan semangat didalam membangun dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Lombok Barat. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Lombok Barat yang telah melakukan pembahasan bersama terhadap nota keuangan dan APBD. Berbagai dinamika yang berkembang merupakan upaya kita bersama untuk memperjuangkan semangat dan aspirasi masyarakat Lombok Barat” ujarnya.

Ibu Atun, sapaan akrab Bupati Lombok Barat, menyampaikan bahwa dengan disahkan RAPBD menjadi APBD tahun anggaran 2024 menjadi momentum yang tepat dalam menyatukan langkah dan semangat untuk membangun Lombok Barat. Ia mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan semangat kolaborasi dan kebersamaan dalam membangun Lombok Barat. Menurutnya semangat Kolaborasi dan kebersamaan ini menjadi salah satu kunci sukses Lombok Barat sehingga dapat memperoleh berbagai capaian dan prestasi yang membanggakan seluruh masyarakat Lombok Barat. “Mari kita bersama sama membangun Lombok Barat dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi agar berbagai tantangan dan kendala dapat dihadapi dengan baik dan lancar sehingga pembangunan di tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sukses serta bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat” ujarnya.

Dalam sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lobar ini, juga dibacakan laporan Badan Anggaran Terhadap Raperda APBD tahun 2024. Laporan dibacakan oleh Juru bicara Badan Anggaran DPRD H. Suherman. Dalam laporannya H.Suherman mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan pelapon anggaran APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2024 adalah untuk mengetahui kebijakan dalam bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk tahun 2024. Selain itu pembahasan tersebut juga untuk mengetahui dan melakukan penajaman serta rasionalisasi terhadap rancangan program prioritas dan melakukan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan. Lebih lanjut H. Suherman menyampaikan bahwa Nota Keuangan RAPBD tahun 2024 telah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Tentu dalam pembahasan ini DPRD Lombok Barat tetap mengacu dan menjadikan KUA PPAS yang telah disepakati bersama sebagai kerangka utama dalam membahas dan mendalami RAPBD 2024. “Nota Keuangan dan RAPBD 2024 ini telah melalui proses pembahasan antara legislatif dan TAPD. Tentunya dalam pembahasan ini kita tetap berpegang pada KUA PPAS APBD yang telah disepakati bersama dan ditanda tangani bersama beberapa waktu lalu” ujarnya.

Rapat Paripurna DPRD ini berjalan dengan lancar. Setelah dibacakan laporan badan anggaran kemudian dilanjutkan oleh persetujuan dari semua anggota DPRD terhadap Raperda RAPBD 2024. Setelahnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap RAPBD tahun 2024 antara Bupati Lombok Barat dan Empat Pimpinan DPRD Lombok Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala daerah yang disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun.
(Diskominfotik/Ria/indra)

Batulayar, Diskominfotik. Permasalahan keamanan pangan saat ini masih sering terjadi di masyarakat Lombok Barat (Lobar) antara lain masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow, terjadinya kasus keracunan pangan akibat cemaran mikroba, pengunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas serta pangan kedaluarsa.

Pembinaan keamanan pangan perlu dilaksanakan mulai dari tingkat masyarakat sampai ke tingkat individu atau keluarga secara konsisten, sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Semua potensi risiko keamanan pangan yang mungkin terjadi di setiap rantai pangan, memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terus menerus agar pangan tetap terjamin aman dan bermutu.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Lobar melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lobar Rusditah, S.Sos saat membuka secara langsung kegiatan monitoring dan evaluasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (28/11/2023) di Hotel Jayakarta Batulayar Lombok Barat. Hadir pada acara tersebut Kepala Balai Besar POM Mataram Yosef Dwi Irwan, Kepala OPD terkait lingkup Pemprov NTB, Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Lobar, Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah yang menjadi lokasi intervensi keamanan pangan.
Pada kesempatan tersebut Rusditah menegaskan, Pemkab Lobar berkomitmen mensukseskan 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yaitu Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman. Komitmen Pemkab. Lobar tersebut diimplementasikan melalui dukungan berbagai inovasi program pembangunan di bidang Pemerintahan Desa, industri dan perdagangan, kesehatan dan pendidikan. Pemkab Lobar juga mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan BBPOM Mataram dalam mengawal mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat Lobar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Termasuk melalui dukungan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Piagam penghargaan dari Pemkab. Lobar tersebut diterima langsung Kepala Balai Besar POM Mataram Yosef Dwi Irwan.
“Kami berharap sinergisme antara Pemkab. Lobar dengan BBPOM Mataram tetap terjalin dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan serta mampu memberi perlindungan kepada masyarakat Lobar”, ujarnya.

Rusditah menjelaskan, tahun ini BBPOM Mataram menetapkan Lobar sebagai wilayah yang diintervensi 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktek keamanan pangan pada komunitas masyarakat desa, pasar dan sekolah. Ketiga program tersebut sejalan dengan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), terutama dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, sekaligus sebagai upaya penanganan stunting, sehingga perlu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk tetap mengawal keberlanjutan serta replikasi program ini di desa, pasar dan sekolah lainnya di Lobar.

“Monev ini diharapkan dapat memetakan permasalahan yang ada serta menetapkan strategi tindak lanjut solusi ke depannya”, ungkapnya.
Pada Lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman tingkat nasional tahun ini, Pemkab. Lobar berharap akan ada perwakilan desa, sekolah dan pasar di Lobar yang menjadi nominasi bahkan dapat meraih juara.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BBPOM Mataram Yosef Dwi Irwan mengungkapkan, pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan POM telah menginisiasi 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yaitu, Program PJAS yang telah dimulai sejak tahun 2011, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang telah dimulai sejak tahun 2014 dan Pasar Aman bebas dari bahan berbahaya yang telah dimulai sejak tahun 2015.
“Intervensi keamanan pangan pada tiga program prioritas nasional tersebut bertujuan untuk menggugah komunitas sekolah, desa dan pasar agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat hidup sehat dan peningkatan ekonomi masyarakat”, ujarnya.

Kepala BBPOM yang belum lama bertugas di Mataram ini menerangkan, dari 128 desa yang ada di Lobar hingga tahun 2023 ini baru 48 desa atau 39.34% yang telah diintervensi dalam Program Desa Pangan Aman. Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) saat ini berjumlah 109 orang. Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) berjumlah sebanyak 173 orang. Sementara jumlah komunitas desa yang telah diberikan sosialisasi keamanan pangan berjumlah 410 orang yang telah terpapar keamanan pangan dan telah menerapkan keamanan pangan sehingga mampu melindungi diri dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.
Ditambahkannya, di sektor pendidikan dari 822 sekolah yang ada di Lobar yang tediri dari 461 Sekolah Dasar sederajat, 206 SMP sederajat dan 155 SMA sederajat, sebanyak 148 (18%) telah diintervensi, 17 sekolah telah mendapat Sertifikat PJAS Aman atau Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, dan telah terbentuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sebanyak 34 orang. Sementara untuk Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dari 23 pasar yang ada di Lobar, baru 3 (13%) pasar yang telah diintervensi.

Program-program ini diharapkan dapat terus berkelanjutan dan direplikasikan di desa, pasar dan sekolah lain di wilayah Lobar, sehingga memberikan kemanfaatan terkait pemberdayaan masyarakat dan komunitas di bidang keamanan pangan, meningkatkan akses keamanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga berbasis kearifan lokal serta mampu mengembangkan produk pangan unggulan daerah berbasis keamanan pangan.
(Diskominfotik/Dewa )

Gerung, Diskominfotik. Ratusan Kader Keluarga Berencana se Kabupaten Lombok Barat mendukung penuh Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam membangun Lombok Barat. Hal ini terlihat pada acara Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Gerakan Bangga Kencana Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 di Aula Kantor Bupati , Rabu (29/112023). Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kepala DP2KBP3A H. Ramdhan Haryanto, Kepala Bappeda Ahmad Saikhu, Dan Kepala BPKAD H. Fauzan Husniadi, Kepala UPTD di 10 kecamatan dan Seluruh Kader KB Yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya Bupati Sumiatun mengatakan bahwa program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah program yang ditujukan untuk melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk. Hal ini penting agar jumlah penduduk di Indonesia dapat terkendali sehingga kehidupan masyarakat dapat lebih terjamin. Ia mengatakan bahwa program Bangga Kencana ini harus didukung penuh oleh semua pihak agar dapat berjalan dengan baik dan sukses. “Tentu ini membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan dari kita semua agar program ini dapat berjalan dengan baik” ujarnya.

Ibu Atun sapaan akrab Bupati kebanggaan masyarakat Lombok Barat ini mengatakan bahwa kader KB di Wilayah Lombok Barat memiliki peran sentral dan Penting dalam melaksanakan program Bangga Kencana. Selain melaksanakan program bangga kencana, Ibu Atun juga meminta kepada semua kader KB untuk terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang langkah langkah yang perlu dilakukan masyarakat dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Ia percaya dan yakin kader KB di Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan ini sumua. “Selain program Bangga Kencana, Kader KB dan Kita Semua harus terus menggalakkan dan mensosialisasikan berbagai langkah percepatan penurunan stunting agar Lombok Barat semakin sejahtera dan mantap” ujarnya.

Sementara itu Kepala DP2KBP3A H.Ramdhan Harianto menjelaskan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan sinergitas para Kader KB Se Lombok Barat untuk mendukung program utama Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Lombok Barat Mantap. Hal ini juga dilakukan untuk menguatkan dan mempercepat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa kegiatan Bangga Kencana ini mengambil tema “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Melalui Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Pencapaian Program Bangga Kencana”. Hal ini menurutnya sangat baik dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. “Saya Berharap adanya kerjasama dan Peran kader agar bisa mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menekan angka stunting menuju Lombok Barat sejahtera” Jelasnya.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan para kader sangat mendukung program dan terobosan Bupati Sumiatun dalam mewujudkan Lombok Barat mantap. (Diskomimfotik/Ria/indra)

Lingsar, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menggelar Tradisi Budaya Perang Topat. Kegiatan ini digelar Senin, 27 Nopember 2023 di Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Pj. Gubernur NTB, H. Lalu Gita Aryadi, Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Direktur Even Daerah Kemenparkraf Reza Pahlevi, Forkopimda Propinsi NTB, Forkopimda Lombok Barat, Kepala OPD, Camat dan Ribuan Masyarakat serta wisatawan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan Perang Topat merupakan tradisi budaya yang penuh makna. Kegiatan ini telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sasak di wilayah Lingsar. Ia mengatakan bahwa salah satu makna kegiatan petang topat ini adalah mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama. “Tradisi ini memiliki makna penting dan mengajarkan kita tentang toleransi antar umat beragama yaitu agama hindu dan islam. Masyarakat tetap hidup rukun dan berdampingan. Ini adalah ungkapan rasa syukur dan doa agar panen berhasil” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati perempuan pertama di pulau Lombok ini juga mengatakan bahwa tradisi budaya ini diharapkan dapat mendatangkan wisatawan ke Lombok Barat untuk ikut menyaksikan perang topat. Hal ini tentu akan menjadi even tradisi budaya yang menarik yang dapat mendatangkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lombok Barat. Karenanya ia meminta kepada semua jajarannya khususnya dinas pariwisata untuk tetap menguatkan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar even ini dapat menarik kunjungan wisatawan ke Lombok Barat. “Kami berharap agar tradisi ini dapat terus dilestarikan dan kami juga berharap agar even ini dapat menjadi salah satu even tahunan yang menarik minat wisatawan berkunjung” ujarnya.

Sementara itu Pj. Gubernur NTB H. Lalu Gita Aryadi mengatakan bahwa even dan tradisi budaya ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Lombok. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk tetap melestarikan berbagai even dan tradisi budaya yang ada di sekitar kita. Ia mengatakan bahwa tradisi Perang Topat ini memiliki makna mendalam terhadap nilai nilai toleransi dalam kehidupan sehari hari. Ia mengatakan bahwa tradisi ini semakin menguatkan nilai kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin. “Tradisi perang topat ini adalah warisan budaya, yang harus kita terus pelihara. Kita berharap agar dengan tradisi ini nilai nilai toleransi tetap hidup dalam kehidupan kita semua” ujarnya.

Setelah acara pembukaan, kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan prosesi perang topat. Prosesi ini diawali atau ditandai dengan lemparan topat pertama dari Pj Gubernur, Bupati Lombok Barat dan Direktur Even Daerah Kemenparkraf serta undangan lainnya. Setelahnya masyarakat yang berada di lokasi melakukan perang topat atau saling lempar topat. Hal ini merupakan ungkapan rasa syukur dan doa agar kegiatan pertanian berjalan dengan baik dan berhasil. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Komisi Informasi Propinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan Senin, 27 Nopember 2023 di Ruang Layanan PPID Kabupaten Lombok Barat di Gedung Putih Kantor Bupati Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi Informasi Lobar Sansuri, S.Pt, MM, Asisten III Setda Lobar yang juga Plh Sekda Lobar Drs. M. Hendrayadi, Kepala Dinas Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, Para Kepala Bidang dan Petugas PPID Utama.

Dalam sambutan penerimaannya M. Hendrayadi mengatakan Kabupaten Lombok Barat berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Hal ini dilakukan dengan menguatkan kelembagaan PPID dan meningkatkan kualitas SDM petugas PPID. Selain itu Pemda Lombok Barat juga telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam mendukung keterbukaan informasi publik seperti command Center dan Mobil Informasi dan Siaran Langsung. “Selain itu kami juga menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan seperti Perda dan perbup tentang keterbukaan informasi publik” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Sansuri, S.Pt, MM mengatakan kegiatan monev ini dilakukan setiap tahun di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong agar semua Kabupaten dapat terus melaksanakan keterbukaan informasi Publik sesuai dengan amamat Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ia mengatakan bahwa dalam monev kali ini komisioner KI Propinsi NTB dibagi dalam lima tim yang melakukan monev di Kabupaten/Kota secara serentak. “Kami melaksanakan monev secara serentak di 5 Kabuapten/Kota. Kami ingin melihat dan mengetahui berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik” ujarnya.

Dalam kegiatan ini PPID Utama mempresentasikan berbagai langkah dan terobosan serta inovasi Lombok Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Lombok Barat. Setelah presentasi Komisioner KI melakukan kunjungan ke ruang Command Center dan Mobil Informasi dan Siaran Langsung. Kedua fasilitas ini merupakan terobosan dalam menunjang keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Giri Menang, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT PGRI dan Hari Guru Nasional ke 78. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 27 Nopember 2023. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Para Asisten, Kepala OPD, Camat, Kabag, Kepala Sekolah, guru dan pelajar se Lombok Barat.

Bertindak selaku pembina upacara dalam kegiatan ini adalah asisten III Setda Lombok Barat Drs. M. Hendrayadi. Dalam kesempatan ini Hendrayadi membacakan secara langsung sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan tinggi, Nadiem Makarim. Dalam sambutannya Mendikbud- ristekdikti menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir ia sebagai menteri mengikuti peringatan hari guru nasional. Hal ini karena tahun depan telah memasuki tahun politik dan pemerintahan berakhir di bulan Oktober 2024. Karenanya ia berharap melalui momentum hari guru nasional ini para guru dapat menerapkan kurikulum merdeka belajar yang telah digagas sejak lama. Menurutnya kurikulum merdeka belajar ini memiliki manfaat yang bagi dalam pembentukan karakter peserta didik. “Tentu kami berharap agar kurikulum merdeka belajar tetap berjalan maksimal dan melahirkan generasi generasi yang berkualitas” ujarnya.

Menurut Nadiem Makarim peran guru sangatlah berpengaruh dalam membentuk karakter dan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Sehingga PGRI menjadi wadah yang tepat untuk menyatukan para pendidik dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di era modern. Dengan mengusung tema Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Maju, diharapkan PGRI mampu menggerakkan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter. “Perjalanan PGRI selalu mewarnai dunia pendidikan Indonesia khususnya dalam memperjuangkan harkat dan martabat guru agar lebih baik. PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru pendidik dan tenaga kependidikan dalam berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun berharap agar peringatan HUT ke-78 PGRI dan HGN Tahun 2023 ini dapat menumbuhkan semangat perjuangan dan komitmen dari seluruh stakeholder terkait dalam mencerdaskan anak bangsa melalui dunia pendidikan. “Makna peringatan ini harus dapat menumbuhkan semangat atau spirit perjuangan kita semua untuk mencerdaskan anak didik kita sebagai generasi emas dan memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Barat,” pungkasnya.

Lebih lanjut Hj. Sumiatun mengatakan bahwa Guru merupakan pelita dan cahaya bangsa Indonesia. Hal ini karena guru memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam membangun karakter generasi penerus bangsa. Karena ia meminta semua pihak untuk memberikan perhatian penuh kepada para guru agar kualitas pendidikan di Lombok Barat semakin tinggi dan berkualitas. “Kami berharap pendidikan di Lombok Barat dapat semakin maju dan baik, agar IPM Kabupaten Lombok Barat bisa melaju dan bergerak lebih baik lagi” ujarnya.

Kegiatan upacara bendera ini berjalan dengan hidmat. Yang unik dalam upacara bendera ini adalah semua petugas berasal dari para guru di Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Batulayar, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun meminta kepada semua jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut disampaikan saat Kegiatan Pengukuhan dan Penyerahan Sertifikat Guru Penggerak Angkatan 7 dan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lombok Barat di Hotel Jayakarta, Senin, 20 Nopember 2023. Kegiatan ini di hadiri oleh Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Asisten 1 Setda kab. Lombok Barat Agus Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat H. Nasrun, Kepala BGP provinsi NTB, Kepala KCD Malomba Provinsi NTB beserta Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan kab. Lombok Barat dan para Kepala Sekolah Penggerak angkatan ke-3 dan para guru penggerak angkatan ke-7.

Dalam kesempatan ini, Ibu Atun Sapaan Akrab Bupati Lombok Barat mengatakan saat ini IPM Lombok Barat telah berada di posisi 4 di NTB. Salah satu komponen dalam IPM tersebut adalah kualitas pendidikan. Karenanya ia meminta kepada semua jajarannya untuk terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan IPM Lombok Barat. “Saya minta kepada semua jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Barat” ujarnya.

Menurut Bupati Perempuan pertama di Pulau Lombok ini, guru penggerak dan sekolah penggerak merupakan salah satu jalan dan startegi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Barat. Menurutnya program guru penggerak dan sekolah penggerak ini menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan merdeka belajar di Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan ini Hj Sumiatun meminta agar guru penggerak diberikan kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk menjadi kepala sekolah. “Dengan adanya guru penggerak dan sekolah penggerak yang jumlahnya terus meningkat semoga dapat menginspirasi semua guru dan sekolah untuk terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan kita dalam mewujudkan merdeka belajar di Lombok Barat” ujarnya.

Pemerintah melalui program merdeka belajar berusaha meningkatkan kualitas pendidikan indonesia. Salah satunya melalui program guru penggerak dan sekolah penggerak. Tahun ini kabupaten Lombok Barat mengukuhkan guru penggerak angkatan ke-7 sehingga guru penggerak di kab. Lombok Barat seluruhnya berjumlah 158 orang, jumlah itu nantinya akan di tambah dengan guru-guru penggerak yang masih mengikuti pendidikan yaitu angkatan 8 dan 9. (Diskominfotik/Fiyan)

Labuapi, Diskominfotik. Camat Labuapi Lalu Rifandani merespon cepat arahan Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun untuk bersama sama dan berkolaborasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Ia bersama guru dan masyarakat Labuapi menggalang telur untuk diberikan kepada balita yang berpotensi stunting. Hal ini dirangkai dengan kegiatan senam bersama dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Kantor Camat Labuapi, Jumat, 16 Nopember 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut asisten III Setda Lombok Barat M. Hendrayadi, Camat Labuapi Lalu Rifandani, Ketua PGRI dan para Guru dan Masyarakat di Kecamatan Labuapi.

Menurut Lalu Rifandani kegiatan ini dilakukan untuk mendukung penuh penurunan angka stunting di Lombok Barat khususnya di Kecamatan Labuapi. Ia mengatakan ini respon cepat dari instruksi Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu. Camat muda ini menyampaikan bahwa dari kegiatan penggalangan telur ini pihaknya berhasil mengumpulkan telur sebanyak 3.450 butir telur. “Alhmdulillah kita berhasil mengumpulkan ribuan butir telur yang berasal dari para guru di kecamatan Labuapi” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ini adalah bentuk kepedulian dan partisipasi langsung dari guru di kecamatan Labuapi dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Ia mengatakan nantinya telur ini akan di distribusikan kepada balita yang berpotensi stunting di wilayah Labuapi. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk menekan dan menurunkan anga stunting. “Kita berharap angka stunting dapat ditekan hingga satu digit. Mari kita bersama sama berkolaborasi menurunkan angka stunting di Lobar” ujarnya.
(Diskominfotik/Tim IKP)

Giri Menang, Diskominfotik– Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan agenda pengantar Kepala Daerah atas RAPBD Tahun 2024. Hadir dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Lobar, Kamis, 16 Nopember 2023 antara lain Bupati Hj. Sumiatun, Ketua DPRD Hj. Nurhidayah, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam pengantar yang disampaikan dihadapan peserta sidang paripurna, Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun meminta agar postur RAPBD 2024 dapat sehat dan efisien. Ia mengatakan bahwa RAPBD harus diarahkan untuk mendukung kepentingan masyarakat Lombok Barat. “Saya berharap agar RAPBD 2024 tepat sasaran dan sehat serta memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat Lombok Barat” ujarnya.

Dalam paparannya Ibu Atun, Sapaan akrab Bupati Lombok Barat menjelaskan tentang postur APBD tahun 2024. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah berusaha keras bersama DPRD dalam menyehatkan kondisi keuangan daerah. Bupati Perempuan Pertama di Pulau Lombok ini meminta jajarannya untuk lebih semangat dan bekerja keras serta cerdas dalam optimalisasi potensi-potensi dan realisasi pendapatan. “Untuk belanja daerah saya minta jajaran pemerintah daerah harus lebih cermat, akurat, efektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran ke hal-hal yang mampu meningkatkan produktifitas kinerja, mempertahankan capaian indikator yang telah tercapai dan pencapian indikator kinerja yang belum tercapai, sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Prioritas-prioritas Nasional”ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sepenuhnya mengacu pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama dan ditetapkan. Anggaran tersebut menurut Ibu Atun telah didistribusikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja pada masing-masing SKPD. Hal ini, dimaksudkan agar program dan kegiatan di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan KUA PPAS yang telah menjadi kesepakatan bersama. “Oleh karenanya prioritas belanja pada RAPBD 2024 ini lebih diarahkan untuk menciptakan daya ungkit pada Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing; Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian; Peningkatan kualitas infrastruktur daerah; Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan tata kelola pemerintahan; dan Peningkatan kondusivitas wilayah terutama pada tahun pelaksanaan Pemilu serentak”ujarnya. Sidang Paripurna DPRD Lombok Barat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha. Sidang paripurna ini berjalan dengan lancar. (Diskominfotik/RIA/FERY)