Gerung, Diskominfotik – Penyerahan dan penerimaan peserta KKN Tematik (reguler dan MBKM) Universitas Mataram di Kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu (22/6/2022) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris LPPM Unram I Gusti Putu Muliartha Aryana, Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lobar serta seluruh mahasiswa peserta KKN.
Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid mengatakan bahwa Lombok Barat telah banyak dijadikan sebagai lokasi KKK dari berbagai universitas dan perguruan di NTB maupun luar NTB. Hal ini menjadi salah satu berkah bagi Lombok Barat karena dijadikan sebagai lokasi KKN. Ia berharap agar para mahasiswa yang KKN dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat “Kami Pemda Lobar menyambut dengan tangan terbuka karena kami berharap para mahasiswa dapat memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat,” terangnya.

Ia menjelaskan pengaruh positif yang dimaksud ialah diantaranya dapat memberikan motivasi terhadap anak-anak agar mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi. Bupati dua periode ini juga meminta kepada mahasiswa KKN untuk berperan aktif di masyarakat dalam mensosialisasikan upaya mencegah stunting dan mencegah pernikahan dini. “Selain itu kami juga berharap agar mahasiswa dapat mengajarkan pola hidup positif seperti rajin membaca, pola hidup sehat serta mengajak masyarakat untuk tidak menikah dini,” tegasnya.

Sementara itu Sekertaris LPPM Universitas Mataram kemudian menambahkan bahwa jumlah peserta KKN unram pada periode ini berjumlah 2154. Dari jumlah tersebut 339 mahasiswa melaksanakan KKN di wilayah Lombok Barat. Ia berharap agar KKN ini dapat berjalan lancar. Selain itu ia juga meminta agar mahasiswa dapat melaksanakan program secara berkelanjutan dan tuntas. “Kegiatan KKN ini dimulai sejak 20 Juni – 3 Agustus. Kami mengatur agar program yang dibuat oleh mahasiswa pada periode ini dapat dilanjutkan oleh mahasiswa pada periode selanjutnya, sehingga program tersebut dapat terselesaikan,” jelasnya. (Diskominfotik/Angga/Dhea).


Rusditah lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan bea cukai untuk pelaksanaan program terkait dengan penegakan hukum dan sosialisasi cukai tembakau. Hal ini sangat penting agar terjadi sinergitas dan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT. “Tentu kita terus berkoordinasi dengan bea cukai agar pelaksanaan program DBHCHT khususnya dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Adi Cahyanto Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram mengatakan bahwa kegiatan kegiatan dalam bidang penegakan hukum memiliki point masing masing. Hal ini perlu menjadi perhatian semua OPD pelaksana kegiatan penegakan hukum agar point point tersebut dapat terpenuhi. Sebab jika tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada pengurangan alokasi dana DBHCHT tahun selanjutnya. “Tentu koordinasi ini akan terus kita lakukan secara rutin agar program kegiatan dapat berjalan baik dan memperoleh poin dalam pelaksanaannya” ujarnya.









Dalam Sambutannya Wakil Bupati Hj Sumiatun Menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Ia berharap agar para pejabat untuk langsung bergerak cepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk percepatan pencapaian indikator kinerja daerah. “Rotasi dan Mutasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian indikator kinerja daerah agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar” ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Barat ini melanjutkan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan diperlukan kebersamaan dan kolaborasi. Karenanya ia meminta kepada semua pihak untuk merapatkan barisan dan menguatkan kolaborasi untuk melaksanakan program pembangunan. Ia mengatakan bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik maka program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. “Tentu dengan kebersamaan dan kolaborasi akan mempercepat pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud” ujarnya.
Wakil Bupati Lobar juga mengatakan bahwa mutasi dan rotasi ini merupakan bentuk apresiasi bagi PNS yang memiliki prestasi serta hukuman bagi PNS yang memiliki catatan pelanggaran, disiplin, kode etik, perilaku kerja dan lain-lain. “Selain itu perlu dicatat bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh atasan berdasarkan kualifikasi dan kompetisi yang dimiliki PNS. amanah atau kepercayaan ini mengandung tanggung jawab besar sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin” ujarnya.





Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengajak semua yang hadir dalam kegiatan ini untuk meneladani TGH Mustofa Umar Abdul Aziz dalam kehidupan. Ia mengatakan bahwa banyak hal dari Alm TGH Mustofa Umar Abdul Aziz yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk menerapkan rasa kagum kepada Alm. TGH. Mustofa Umar Abdul Aziz dengan cara mencontoh apa yang telah di lakukan dan di alami oleh almarhum. Sehingga kita semua semoga dapat menjadi orang- orang yang alim, shaleh dan dapat bermanfaat bagi daerah bahkan negara. “Mari kita semua mencontoh dan meneladani alm TGH Mustofa Umar Abdul Aziz dalam kehidupan sehingga kita bisa menjadi orang orang yang shaleh dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta shaleh” ujarnya





Dalam silaturahmi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik rencana Kementerian ATR/BPN untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Lobar dalam mengembangkan Pariwisata di wilayah Selatan yaitu di Sekotong. Ia berharap dengan adanya penyusunan RDTR ini nantinya akan mempercepat pengembangan pariwisata di wilayah Sekotong. “Tentu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyambut baik hal ini dan Pemkab terus berupaya agar Pariwisata di Lombok Barat khusus di Sekotong terus berkembang. Kami harapkan agar langkah dari Kementerian ATR/BPN ini mempercepat pengembangan pariwisata di Lombok Barat” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Bupati dua periode ini menyampaikan bahwa Pemkab terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam mengembangkan pariwisata di Sekotong. Salah satunya adalah upaya membuka trayek kapal cepat dari Bali menuju Gili Gede Sekotong dan Senggigi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Barat bagian selatan. “Kami berharap agar kawasan pariwisata di Lombok Bagain Selatan khususnya di Sekotong semakin maju dan berkembang dengan langkah dari kementerian ini” ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pemaparannya mengatakan
Wakil Menteri Keuangan menambahkan bahwa sejak tahun 2019 pemerintah telah membuat pedoman khusus penggunaan DAK percepatan penanganan stunting nasional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAK dalam memanfaatkan DAK tersebut. “Hingga saat ini masih banyak daerah yang belum secara maksimal memanfaatkan DAK dalam menurunkan angka stunting tersebut,” terangnya.
Sementara itu Pemkab Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya adalah pemetaan dan analisis situasi kasus stunting di Lombok Barat yang dilaksanakan pekan lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memetakan dan melihat kasus stunting di Lobar secara menyeluruh agar didapat strategi penanganan yang tepat. Selain itu juga sejumlah dinas teknis di Lobar juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan stunting di Lombok Barat (Diskominfotik/Dhea).