Giri Menang – Kominfo. Sebagai sebuah sistem politik modern,  Pemerintahan di Negara Republik Indonesia harus menerapkan demokrasi sebagai suatu sistem yang harus dijalankan. Pada konteks itu, demokrasi harus dapat menjadi alat untuk membentuk tatanan sosial yang memperbaiki sistem kehidupan sebuah bangsa.

“Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh orang-orang yang terpilih melalui Pemilu/Pilkada. Oleh karena itu masyarakat harus sadar pentingnya Pemilu,” ujar Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro saat meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Berugaq Demokrasi di Kantor KPU Lombok Barat, Rabu (15/3/2017).

Dikatakan Juri, seperti halnya di daerah ini maka pembangunan daerah seperti Lombok Barat sebagian besarnya sangat tergantung dari dua entitas hasil Pemilu,  yaitu DPRD dan Bupati yang terpilih melalui proses Pemilu. “Orang-orang itu yang akan mengontrol kebutuhan publik. Untuk itu kita harus dapat menyaring orang-orang terbaik dan terpilih dengan (masyarakat)  berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.

NTB sebagai satu-satunya Provinsi yang tidak menyelenggarakan Pemilu di 2017, dilihat sebagai peluang untuk lebih mempersiapkan diri menyelenggarakan Pemilu/Pilkada di tahun berikutnya.

Untuk mendorong masyarakat agar sadar betapa pentingnya Pemilu demi menghasilkan pemimpin yang kompeten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang suatu sarana edukasi yang disebut Rumah Pintar Pemilu (RPP). Di tahun 2016 lalu KPU telah membangun rumah demokrasi tersebut di 9 provinsi dan sekitar 60 kabupaten dan kota.

Melalui RPP, KPU sebagai institusi manajemen Pemilu berharap dapat memberikan edukasi bagi para pemilih khususnya Pemilih Pemula tentang urgensi Pemilu dalam sebuah sistem negara demokrasi. Diharapkan, informasi yang terkumpul dalam suatu wadah berupa RPP dapat menjadikan wadah pengelolaan informasi Pemilu yang lebih efektif.

Khusus untuk RPP Berugaq Demokrasi milik KPU Lobar yang baru saja dia resmikan, diharapkan mampu menyediakan informasi dan data yang lengkap serta menjadi pusat informasi kepemiluan di Lombok Barat.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh Ketua KPUD Provinsi NTB Aksar Anshori,  Asisten Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Kab.  Lobar H.  Halawi Mustafa,  Kepala Bakesbangpol Kab.  Lobar H.  M.  Fajar Taufik,  SH.  M. Ed., serta para petinggi Partai Politik di Kabupaten Lombok Barat.

Acara yang dikemas dengan sangat menarik ini menghadirkan Ketua KPUD LOBAR Suhaimi Syamsuri selaku tuan rumah bersama seluruh anggota dan sekretariat KPUD Lobar yang secara serempak berbusana adat sasak. Terlebih lagi,  kegiatan ini dimeriahkan juga oleh Gendang Beleq yang tidak hanya dijadikan sebagai tetabuhan seremonial peresmian,  namun sebagai penyambut bagi tamu dari pusat maupun luar daerah. (Romi/Humas/Diskominfo)

Giri Menang – Kominfo. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat (Bappeda Lobar) sangat tanggap terhadap dinamika yang terjadi selama berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten beberapa waktu lalu.  Di samping karena banyaknya keluhan atas pengajuan usulan program yang terkait dengan pola penganggaran,  juga disebabkan oleh paradigma baru yang berlaku secara nasional.

Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi ketika dikonfirmasi via telepon dari Tanggerang, Rabu (15/3) usai penandatanganan aplikasi E-Planning dengan Pemerintah Kota Tangerang, Banten. “Kerjasama itu adalah bagian dari kerjasama antara Pemkab Lobar dengan Pemkot Tanggerang yang menghibahkan 147 aplikasi dalam Smart City,” tambahnya.

Dalam rombongan yang dipimpin  H.  Poniman Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lobar, Baehaqi menambahkan, bahwa apkikasi e-planning ini akan menjadi jawaban atas keterbukaan dan interaksi antar pelaku dalam perencanaan. Setidaknya program-program yang diusulkan dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten dapat langsung diketahui dan direkap, bahkan diklinis. “Jadi paradigma “money follow the program” bisa teraplikasikan untuk RKPD tahun 2018. “Dengan e-planning,  kita mendahulukan program yang dibutuhkan untuk terkait secara langsung dengan RPJMD.  Jadi nanti perencanaan dari desa ke kecamatan dan SKPD di Kabupaten dengan sendirinya merujuk pada visi  misi, tujuan, dan indikator yang ada dalam RPJMD. Bisa saja program-program yang tidak relevan tidak bisa dianggarkan karena terkoreksi oleh aplikasi ini,” jelas Kepala Bappeda Lobar ini.

Khusus untuk aplikasi E-Planning ini,  kerja sama tidak hanya untuk hibah aplikasi namun juga menyasar pada kerja sama dalam transfer ilmu teknis pengoperasian dan “capacity building operator” yang berasal dari Aparatur Pemkab Lobar. Dalam hal ini,  Kementerian PAN RB bersedia memfasilitasi soal itu. Terutama setelah Pemkab Lobar memperoleh nilai CC dalam LAKIP,  maka E-Planning mendapat apresiasi dari KemenPAN RB yang mensyaratkan adanya sinkronisasi dan konsistensi yang konsekwen dalam seluruh dokumen, baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan kinerja pemerintahan di Kab Lobar

Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Bappeda,  Fathurrahman menambahkan, bahwa kerja sama dengan Pemkot Tangerang tidak saja soal e-planning, tapi berbagi tips bagaimana melaksanakan RPJMD. “Sangat pas dengan yang kita lakukkan untuk tahun 2018. Tidak membagi pagu anggaran di awal, tapi harus diselaraskan dan diasistensi dulu dengan RPJMD sebagai alat ukurnya,” tambahnya.

Penerapan E-Planning dan paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran menjadi jawaban tersendiri atas beberapa usulan dalam Musrenbang lalu yang menginginkan agar anggaran terlebih dahulu ditentukan, baik pembagian,  besaran,  dan distribusi sektoralnya.

Sebelumnya dikatakan Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah pada Musrenbang Kabupaten Lobar (6-7?3) lalu di Hotel Aruna Senggigi, menyatakan, bahwa paradigma penganggaran yang berangkat dari fungsi beralih ke program kegiatan. “Hasil Rakerteknas yang langsung dihadiri Presiden, paradigma “Money Follow the Function” bergeser ke “Money Follow the Program”.  Sah-sah saja kemudian bila ada SKPD yang tidak memiliki program tidak memperoleh anggaran,” kata Mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini. (Ahkam/Humas/Diskominfo).