Gerung, Diskominfotik, Dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan administrasi Kependudukannya yang merupakan dokumen penting bagi mereka seperti Nama yang berbeda dengan nama yang ada didokumen lain, perbaikan status dan lainnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan sidang keliling terkait dengan Administrasi Kependudukan.

Pengadilan Negeri Mataram Gelar Sidang Perbaikan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Jumat 13/11/2020.

Sidang yang digelar di Aula Kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat ini dipimpin oleh hakin I Kadek Dedy dari Pengadilan Negeri Mataram menyidangkan 5 pemohon yang mengajukan sidang dari 5 Pemohon 4 pemohon dikabulkan dan 1 pemohon ditolak.

Menurut Kadek Dedy saat diwawancarai ditolaknya 1 orang pemohon ini karena dalam KK yang bersangkutan masih berupa draf dan dalam draf KK tersebut masih banyak perbedaan seperti beda nama , Nomor NIK yang berbeda untuk itu diminta diselesaikan dulu KK nya.

Sementara itu Kepala Seksi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tutik Amalia saat ditanya tentang prosedur pendaftaran permohonan sidang perbaikan administrasi kependudukan mengatakan untuk mendaftar permohonan sidang datang langsung ke Kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat atau ke Bagian Hukum Setda Lombok Barat dengan berkas-berkas sesuai yang dimohonkan.

Sedangkan untuk pelaksanaan sidang tergantung dari jadwal yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram setelah bagian hukum Setda Lombok Barat melakukan verifikasi dan mengajukan ke Pengadilan Negeri Mataram sesuai jumlah kuota pemohon  yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Ditempat terpisah Plt. Kepala Dinas Dukcapil Abdul manan menghimbau kepada masyarakat yang masih memiliki permasalah pada administrasi Kependudukannya agar memanfaatkan kemudahan dalam pelaksanaan sidang ini untuk segera mengajukan permohonan.  Pemerintah Kabuapten Lombok Barat berkomitmen untuk menfasilitasi masyarakat dalam mepermudah urusan penyelesaian administrasi kependudukan karena merupakan dokumen penting bagi mereka dan keluarga kedepan.

Seusai Sidang Hakim yang menyidangkan pemohon menyerahkan hasil Sidang kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut untuk pemohon yang dikabulkan. (Diskominfo/zul)

Gerung, Diskominfotik; Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalin kerja sama dengan BP Jamsostek Provinsi NTB dalam program perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan Kematian dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja kontrak, harian lepas (Non PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Kerjasama ini diaktualisasikan dengan Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani bersama oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si dengan Kepala BP Jamsostek Provinsi NTB Adventus Edison Souhuwat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat, 13/11/2020.

Ikut hadir dalam acara ini Asisten 3 Drs. H. Mahyudin, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat Lalu Marta Jaya, Kepala BPKAD Fauzan Husaini, Kepala Bank Mandiri Syariah dan Pegawai Non PNS anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tahap awal ini 434 non PNS yang di lima OPD yang beresiko tinggi di antaranya Satpol PP, Damkar, BPBD, Perkim dan Lingkungan Hidup dan iuran dari ke 434 peserta ini untuk tiga bulan pertama ditanggung oleh Bank Mandiri Syariah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perlindungan bagi masyarakat pekerja khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan agar para pegawai Non PNS yang ada  di Kabupaten Lombok Barat ini supaya tenang dalam bekerja dan mendapatkan jaminan terkait dengan kemungkinan mendapatkan musibah di dalam mereka menjalankan semua tugasnya semua fungsi-fungsinya dan semua kewajibannya, “ hal ini sangat penting karena gaji dari pegawai Non PNS masih rendah.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri yang berkenan membayarkan iuran selama 3 bulan di awal sehingga tahun ini Pemda membayar hanya 9 bulan.

Sebenarnya dalam kesempatan ini Bupati ingin semua guru GTT(Guru Tidak Tetap) juga bisa tertampung tetapi karena keterbatasan waktu dan hal-hal teknis yang lain sehingga tidak bisa semuanya terlaksana oleh karena itu  mana yang siap dulu yang didahulukan.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama saya berharap agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan pak Asisten tetap berkomunikasi dengan BPJS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru-guru GTT diikutkan dalam BPJS Ketenaga kerjaan agar ada jaminan dalam menjalankan tugasnya seperti jaminan Rumah sakit, ada jaminan honor dan bahkan Beasiswa.” Ungkapnya.

Ke depannya bisa lebih banyak lagi orang-orang yang berjasa terhadap Daerah, terhadap masyarakat Lombok Barat ini untuk diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan agar lebih tenang dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat.

“ Mudah-mudahan ke depan Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama yang tulus mengabdi kepada masyarakat bisa kita dimasukkan sehingga siapa pun masyarakat Lombok Barat kalau tidak tertampung di BPJS bisa ditampung di BPJS Ketenagakerjaan.” Tutupnya (Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) yang di gulirkan Pemerintah untuk mempercepat Pembangunan di Desa dan sesuai dengan Program Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran telah berjalan sekian lama. Untuk menjamin keberlangsungan Program ini maka semua elemen yang terlibat harus terus meningkatkan koordinasi terutama dalam menginplementasikan Regulasi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa dalam  mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mendorong pengelolaan Dana Desa dilakukan lebih transparan dan Akuntabel, Perwakilan BPKP Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop monitoring dan Evaluasi penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis, 12/11/2020.

Workshop ini diikuti oleh para Kepala Desa se Lombok Barat yang dihadiri oleh Anggota DPD RI TGH. lbnu kholil  M. Pd, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Desy Adin, Kepala KPPN Mataram Joko Maryono serta Kepala OPD, dan para Camat se Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan workshop ini mengatakan dalam konteks evaluasi ke depannya harus diperbaiki yang baik ditingkatkan dan yang tidak baik agar ditinggalkan.

Karena kondisi bencana non Alam covid- 19 yang berdampak pada refokusing atau realokasi anggaran mulai dari Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten  sampai dengan tingkat desa diminta melakukan refokusing anggaran untuk menangani covid-19 kemudian hasil realokasi/refokusing itu dimanfaatkan untuk penanganan pandemi covid-19 termasuk menangani ekses-ekses yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19.

Dalam konteks Pemerintahan Desa, Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa  untuk melakukan refokusing terhadap DD dengan tujuan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan ini tujuannya sangat mulia, tetapi kemudian di lapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Belum tentu Kepala Desa punya niat tidak baik dan bahkan saya melihatnya itu rata-rata tidak ada yang berniat tidak baik walaupun demikian banyak juga Kepala Desa berurusan dengan penegak hukum ini semata-mata karena lebih banyak kesalahan bersifat melanggar aturan.” Tuturnya.

Dicontohkan oleh Fauzan uangnya terbatas hasil refokusing, masyarakatnya banyak sementara yang namanya masyarakat tidak ada yang tidak mau  dapat.

“Kadang-kadang di bawah itu masyarakat ngeyel  untuk dapat bantuan sehingga kemudian Kepala Desa terpaksa menyalahi prosedur kemudian ada yang melaporkan.” Terangnya.

Bupati berharap workshop evaluasi terhadap DD refokusing bisa melebar evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Desa di luar refokusing, sehingga kedepannya kesalahan-kesalahan yang bersifat prosedural  dan administratif itu tidak diulangi lagi oleh Kepala Desa.

Sebagai catatan untuk Kepala Desa Fauzan menyampaikan hasil penelitian tentang Dana Desa yang  mengukur efek dari Dana Desa, terhadap  Kenapa Pemerintah mengadakan Dana Desa, apakah tujuannya tercapai atau tidak dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait dengan Dana Desa bahwa lebih dari 50% masyarakat merasa perencanaan, pemanfaatan DD tidak partisipatif dan tidak transparan tanpa melibatkan masyarakat, “Mudah-mudahan menjadi evaluasi kita bersama.” Katanya.

Dalam kesempatan tersebut Fauzan juga menyampaikan tentang gerakan yang digagas oleh Inspektorat Lombok Barat yaitu Gerakan Terpadu Menuju Temuan Nol Temuan yang disingkat GARDU MENTE yang bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani. (Diskominfotik/Ria/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Sedia Payung Sebelum Hujan, mungkin inilah pepatah yang tepat untuk kegiatan yang digelar oleh Pemda Lombok Barat dengan mengadakan Apel Siaga mengantisipasi cuaca ekstrem di kabupaten Lombok Barat. Kewaspadaan terhadap terjadinya bencana akibat perubahan iklim yang terjadi yang menurut para ahli bahwa di akhir tahun 2020 sampai dengan memasuki awal tahun 2021 kemungkinan akan terjadi seperti Angin puting beliung, tanah longsor dan banjir perlu diantisipasi dari sekarang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gelar apel kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Lombok Barat sebagai tindak lanjut dari rapat teknis kesiapan menghadapi dampak La Nina beberapa hari yang lalu.

Gelar apel ini diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Badan SAR, dan Karyawan Pemerintah kabupaten Lombok Barat yang dihadiri pula oleh Pejabat TNI, Polri, BMKG, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 11/11/2020.

Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid selaku Pembina apel dalam amanatnya menyampaikan bahwa dalam posisi berusaha mengatasi dampak pandemi covid-19  kita semua tidak boleh lupa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana Alam yang lain, lebih-lebih sesuai prediksi dari para ahli akibat dampak dari La Nina, dampak dari anomali cuaca kemungkinan besar beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan bahkan diperkirakan sampai dengan bulan Februari tidak menutup kemungkinan kita akan menghadapi banyak bencana, seperti Angin puting beliung, banjir dan tanah longsor akibat tingginya curah hujan dan kemungkinan sekali bencana-bencana yang lain, untuk itu beliau sangat menyambut baik, mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiasi dari banyak pihak untuk bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Menurut Fauzan sejak tiga hari yang lalu anggota Forkompinda dibantu dari BMKG, BNPB dan SAR yang digawangi oleh TNI dan Polri melaksanakan rapat teknis dan dimantapkan hari ini dengan menggelar apel siaga dalam rangka mengkonsolidasi diri dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

“Koordinasi harus terus ditingkatkan dan ditingkat bawah harus ada kolaborasi, lebih intens lagi komunikasi antar berbagai elemen, sehingga ketika terjadi bencana kita tidak saling menunggu karena sudah konsolidasi, ketika nanti terjadi bencana, kita terus koordinasi, komunikasi kemudian harus berkolaborasi membantu masyarakat kita yang terdampak bencana itu.” Ucapnya.

Bupati merasa bangga karena sejak beberapa tahun lalu dari banyak bencana yang dihadapi sesungguhnya kolaborasi kerja sama itu sangat tampak terlihat.

“Saya sangat bangga sejak beberapa tahun lalu, beberapa hari terakhir  dari banyak bencana yang sudah kita hadapi sesungguhnya kolaborasi kerjasama itu sangat tampak kita lihat dan ini harus terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan.” Ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Fauzan berharap untuk terus memupuk dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sudah terbina untuk bersama-sama menyiapkan diri menghadapi berbagai macam kemungkinan terjadinya bencana.

“Mari kebanggaan ini terus kita pupuk terus kita tingkatkan dengan bersama-sama lebih banyak lagi terus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan terjadinya bencana itu.” Tutupnya.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika merencanakan kegiatan ini, ada 4 masyarakat yang secara sukarela menawarkan kendaraannya ketika terjadi bencana siap dipakai untuk memobilisasi massa.

“Ini saya kira contoh yang baik,  ini yang kita maksud kolaborasi tadi dan saya yakin hampir di seluruh kecamatan ada masyarakat kita berinisiatif membantu, sementara sarana prasarana yang dari kita sudah siap  dari BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PU, TNI dan Polri bahkan dari SAR sudah siap tapi yang membanggakan adalah ada keikhlasan dari masyarakat tanpa diminta turut membantu.” Ungkapnya ketika diwawancarai.

Sementara itu pejabat dari BMKG mengatakan perlu diantisipasi dampak ke depan, perlu prediksi beberapa bulan ke depan terkait bencana,  “ini masih bulan November sementara puncak musim hujan bulan Januari hingga Februari mungkin itu yang lebih waspada terhadap dampak cuaca buruk.” Ungkapnya pada saat wawancara.

Lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti Gerung, Sekotong, Lembar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Batulayar agar tetap meningkatkan kewaspadaannya.  (Diskominfotik/Yani/zul)

Gerung, Diskominfotik- “BACALAH” Demikian sepenggal Perintah dari Sang Pencipta, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suciNya Al-Qur’an. Perintah ini bermakna sangat luas karena semua ciptaan Tuhan dapat dijadikan sebagai Objek untuk kita baca. Dalam konteks yang lebih sempit dapat diartikan sebagai membaca buku, kitab, majalah, koran dan semua media yang menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sejarah telah mencatat bahwa Tokoh-tokoh hebat adalah orang-orang yang sangat intens meluangkan waktunya untuk membaca.

Kepedulian terhadap rendahnya minat baca dan masalah literasi di NTB, menggugah kesadaran berbagai lintas elemen, komunitas, organisasi sosial masyarakat, tokoh, dunia usaha, perguruan tinggi dan pegiat literasi untuk menghimpun diri dalam sebuah Konsorsium NTB Membaca.

Dari beberapa kali tahapan diskusi yang oleh Konsorsium NTB MEMBACA yang difasilitasi oleh INOVASI NTB, melahirkan ide bahwa ke depan harus ada gerakan yang masif dan sinergi dalam menyelesaikan masalah krisis literasi, khususnya di NTB.

Menindaklanjuti gerakan guna meningkatkan minat baca di daerah, Konsorsium NTB membaca dipimpin oleh Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., lakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si di ruang kerjanya Senin, 09/11/2020.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi menerima kunjungan Gerakan NTB Membaca yang terdiri dari Ketua nya Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., Koordinator Sekretariat Publikasi Konsorsium NTB Membaca Wahyudin Pelo, dan Perwakilan Gramedia.

Bupati H. Fauzan Khalid menyambut baik dan sangat mendukung apa yang dilakukan Konsorsium NTB Membaca, karena dengan gerakan ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan  budaya literasi di sekolah maupun masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya, pola pikir,  wawasan dan pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Fauzan gerakan ini patut digalakkan agar masyarakat terbiasa untuk membaca dan memahami segala informasi untuk itu Pemerintah Daerah mendorong selain  menyasar sekolah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh Lombok Barat juga akan menambah Spot-Spot membaca Masyarakat berupa Berugak Baca dan lain-lain.

Sebagai langkah awal Bupati langsung meminta Sekda H. Baehaqi untuk memfasilitasi MoU antara Konsorsium NTB Membaca, Gramedia, Dikbud, Pusda Lobar.

“Nanti akan di sampaikan pada Rapim yang akan datang.” Ungkapnya

Sementara itu Ketua Konsorsium NTB Membaca Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan, adapun tujuan kunjungannya ialah ingin memastikan, bahwa pemerintah memiliki kebijakan konkret dalam menyelesaikan masalah krisis membaca di NTB.

Semua elemen harus peduli terhadap literasi ini, kita mengalami fenomena krisis membaca di NTB, ini masalah serius, efek jangka panjangnya akan sangat tidak bagus bagi kualitas SDM masyarakat, dan pasti akan menjadi penghambat serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. “Oleh sebab itu, semua pihak harus peduli, Konsorsium NTB Membaca siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.” ungkapnya. (Diskominfotik/ Angge)

Gerung, Diskominfotik; Di akhir Tahun 2020 ini kita semua harus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim dan cuaca yang memang sering terjadi di Daerah ini maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Perubahan Musim dari Musim Panas ke musim hujan sering diikuti oleh datangnya cuaca Ekstrem yang kadang sulit untuk diprediksi. Fenomena La Nina adalah fenomena suhu permukaan laut yang menurun sepanjang timur dan tengah Samudera Pasifik di garis khatulistiwa. Penurunan suhu tersebut sebanyak 3° hingga 5° C dari suhu normal. Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40 persen di atas normalnya, dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat gelar Rapat Koordinasi dalam rangka kesiap siagaan menghadapi bencana yang di gelar di Ruang Jayengrane Bupati Lobar, Senin 09/11/2020

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kapolres Lombok Barat AKB Bagus Satriyo Wibowo, Dandim 1606 Lombok Barat  Kolonel Arm Gunawan, S.Sos. M.T., Kepala BPBD, Kepala BMKG dan Jajaran, Badan Sar Nasional dan Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat.

Mengingat wilayah Indonesia khususnya daerah Kab. Lombok Barat memiliki potensi bencana yang cukup besar, terutama rentan terjadi di akhir dan awal tahun, terlebih sekarang sudah memasuki musim hujan, tentunya rentan terjadi bencana Alam, seperti Tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.

Mengingat hal demikian di mohon kesediaan BPBD sebagai Leading Sektor dalam mengatur semuanya, selain itu dari pihak Basarnas, BMKG, dan para petugas keamanan untuk lebih mengantisipasi dan mewaspadai sebelum bencana alam terjadi, ungkap Baihaqi saat membuka Rapat.

Dikatakan oleh BMKG meskipun tidak terjadi fenomena La Nina, namun bencana alam sudah biasa terjadi di akhir dan awal tahun, sesuai dengan hasil monitoring BMKG, fenomena La Nina itu sendiri diprediksi terjadi hingga bulan Mei mendatang, dan yang terjadi saat ini kekuatannya tingkat sedang dan akan mulai melemah di bulan Juni 2020, dampak dari La Nina sendiri yaitu meningkatnya curah hujan lebih besar dari biasanya dan apabila di tambah dengan fenomena yang lain seperti badai Siklon Tropis di wilayah selatan Indonesia itu bisa berdampak besar di bagian wilayah selatan Indonesia termasuk wilayah NTB.  “BMKG mengatakan sudah siap untuk mengantisipasi bencana terutama di Daerah Lobar.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama Kapolres Lobar juga berharap nantinya ada pembagian tugas untuk di tempatkan di tiap-tiap posko atau di titik yang rawan terjadi bencana. Dan dalam hal ini pula di harapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar menjadi Leading sektor gerakan atau tindakan yang sangat diperlukan ketika terjadi bencana.

Sedangkan Badan SAR Nasional  berpendapat,  secara teknis harus lebih di persiapan, siapa yang berbuat apa dan menggunakan alat apa, agar koordinasi dapat dilakukan lebih akurat dalam mengatur posisi -posisi harus dipahami secara jelas sehingga bila terjadi bencana langsung di tindak lanjuti secara tepat dan cepat. (Diskominfotik/Ria/Windi)

Gunungsari, Diskominfotik Pameren Produk Teknologi Tepat Guna Karya IKM Logam dan Mesin dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat digelar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Wadon Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Seni, 9/11/2020.

Pameran ini diikuti oleh IKM-IKM yang ada di Kabupaten Lombok Barat, antara lain Oke Las Meninting, Nolen Sandik, Serbaguna Las Kekeri, Ardika Teknik Sedau, Andi Welder Labuapi, Mataram Teknik Lembar dan Tim TTG SMKN 2 Kuripan   bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk hasil karya IKM Lokal Lombok Barat agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Di era globalisasi saat ini industrialisasi merupakan suatu keniscayaan dan IKM permesinan adalah lokomotifnya. Kebutuhan akan mesin yang sekala home industri tentu akan sangat meningkat kedepan, harapannya kebijakan pengadaan yang setiap tahun dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disetiap OPD dapat memberdayakan IKM logam dan mesin Lombok Barat dan tidak lagi menggunakan mesin dari daerah luar yang pada akhirnya akan sangat bermamfaat sebagai penggerak ekonomi lokal, terlebih dengan adanya Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Produk Lokal sebagai payung hukum untuk mendukung gerakan pemberdayaan ekonomi lokal.

Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini kebijakan-kebijakan yang pro terhadap IKM sangat dibutuhkan sebagai stimulus ekonomi bagi mereka sehingga kedepan Lombok Barat bisa menjadi Kabupaten swasembada mesin melalui gerakan Ayo Pakai Produk Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Lombok Barat yang hadir menyaksikan pameran Produk Teknologi Tepat Guna binas Dinas Perindag Lombok Barat antusias menyaksikan hasil karya IKM Lombok Barat menanyakan jenis mesin dan kegunaannya, seraya berharap karya IKM Lombok Barat dapat bersaing dengan produk-produk IKM luar.

Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini kebijakan-kebijakan yang pro terhadap IKM sangat dibutuhkan sebagai stimulus ekonomi bagi mereka sehingga kedepan Lombok Barat bisa menjadi Kabupaten swasembada mesin melalui gerakan Ayo Pakai Produk Lombok Barat. (Diskominfotik/Yani/Juan)

Lombok Barat, Diskominfotik- Keinginan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, khususnya yang ada di Kecamatan Sekotong, untuk menjadikan kegiatan pertambangan mineral logam (emas) sebagai usaha dan mata pencaharian, yang dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera, membawa implikasi terhadap terus terjadinya praktik-praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang kegiatannya mengabaikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practice), mengabaikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan, dan yang paling penting adalah mengabaikan  kesehatan dan keselamatan penambang itu sendiri dan manusia di sekitarnya.

Isu pencemaran merkuri di lokasi PETI di Sekotong disinyalir membawa pengaruh negatif terhadap pengembangan pariwisata NTB secara umum dan Kabupaten Lombok Barat khususnya.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi saat membuka Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Akasi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten Lombok Barat di Hotel Aston Inn., Jl. Panca Usaha No. 1 Cilinaya Cakranegara, Mataram. Jumat, 27/10/2020.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Direktur Pengelolaan B3 KLHK RI di Jakarta hadir secara virtual, Pendamping Penyusunan RAD-PPM KLHK RI di Jakarta, hadir secara virtual, Pejabat UNDP – GOLD ISMIA Project Jakarta hadir secara virtual, Kepala DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, Manajemen PLTU Jeranjang, Kepala BPS Lombok Barat, Individual Consultant (IC) UNDP, Field Fasilitator (FF) NTB – UNDP (GOLD ISMIA) Project, Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat.

Menurut Baihaqi, Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang dikenal juga dengan Pertambangan Rakyat, seperti yang dirilis pada berbagai jurnal, merupakan sumber terbesar pelepasan Merkuri ke lingkungan, mencapai 35% dari total emisi Merkuri.

Target penghapusan Merkuri ditetapkan pada Bidang Prioritas PESK (penghapusan penggunaan merkuri dan penambangan emas ilegal) sebesar 100% pada Tahun 2025,

Pengembangan sektor pertambangan, khususnya PESK atau Pertambangan Rakyat di lokasi PESK di Sekotong harus sejalan dengan pengembangan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pariwisata, adanya sinergitas dan saling mendukung di antara keduanya.

“Kita sama-sama berharap sebelum tahun 2025 formalisasi dan legalisasi kegiatan PESK di Kabupaten Lombok Barat sudah rampung semua, sehingga sejak Tahun 2025 semua kegiatan penambangan di lokasi PESK yang ada di Sekotong semuanya legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian lebih mudah dilakukan, dan implikasi-implikasi negatif dari kegiatan penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dapat dihindari.” Ungkapnya.

Baihaqi menambahkan pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pemahaman dan persepsi, serta saran maupun masukan dari peserta dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Madani Mukarom mengatakan terkait kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di dalam RAD-PPM Provinsi NTB untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten Lombok Barat, ditetapkan 3 Bidang yang menjadi Prioritas, yakni Energi, PESK, dan Kesehatan.

terkait dengan strategi dan kegiatan di dalam RAD-PPM Provinsi NTB secara garis besar strategi dan kegiatan yang direncanakan antara lain Upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait Merkuri, baik pada Bidang Prioritas Energi, PESK, maupun Kesehatan, dengan sasaran masyarakat dan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya (sarana prasarana dan SDM) laboratorium lingkungan hidup, fasilitasi dan dukungan formalisasi PESK, dan fasilitasi/dukungan terhadap teknologi dan peralatan pengolahan emas ramah lingkungan (bebas) merkuri, reklamasi kerusakan lingkungan akibat PETI, perbaikan lingkungan yang tercemar Merkuri, Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat saat diwawancarai terkait dengan pertambangan di Sekotong yang masih jalan dengan pembuangan limbah mercuri yang sembarangan mengatakan bahwa rancangan Perbup tentang RAD-PPM ini masih ada perbaikan-perbaikan dengan meminta masukan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD-OPD terkait di Lombok Barat.

“Kita tunggu pembahasan Rancangan Perbup ini rampung dulu dengan masukan-masukan dari Kementerian terkait, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, BPPT, dari UNDP demikian juga masukan-masukan dari OPD Lokal, ini perlu kita perbaiki dan benahi sesuai dengan masukan itu.” Terangnya.

Terkait dengan ke depannya mulai sekarang ini sudah mulai mengusulkan wilayah BPR yang ada di Sekotong yang luasnya 90 hektar, masih dilakukan kajian terkait dengan potensinya.

“ Zonasi wilayah pertambangan yang diberikan oleh PT. Indotan kami (DLH) belum mendapatkan kajian teknisnya terutama terkait dengan Potensinya, kalau potensinya ada mungkin tidak akan menjadi masalah tetapi kalau potensinya tidak ada maka akan menjadi Masalah karena yang menambang adalah rakyat untuk itu kami punya usul saran untuk mereview dulu bersama tim, wilayahnya di mana, potensinya berapa baru kemudian kita meminta persetujuan ESDM Provinsi dan LHK Provinsi untuk mereview kembali wilayah pertambangan yang ada di Sekotong.” Ungkapnya. (Diskominfotik/yani/zul)