Giri Menang, Diskominfotik. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Barat Masa Bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Propinsi NTB, H.Lalu Gita Aryadi, M.Si. kegiatan pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 23 Oktober 2023. Hadir dalam pengukuhan ini Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri NTB yang juga Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Aryadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kepala OPD dan Dewan Pengurus Korpri Lombok Barat yang akan dikukuhkan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan Korpri merupakan organisasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Korpri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta masyarakat yang sejahtera.

“Pengukuhan pengurus KORPRI masa bakti 2023-2028 ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan peran dan fungsi KORPRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Bupati dua periode ini mengungkapkan peran Dewan Pengurus Korpri sangat penting dalam menjalankan fungsi organisasi dan memastikan keberlangsungan serta efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anggota KORPRI. Ia berharap agar Pengurus Korpri Lombok Barat yang dikukuhkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Lombok Barat. “Kami berharap agar Dewan Pengurus Korpri dapat berkolaborasi membangun Lombok Barat” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRi Provinsi NTB Sekaligus Pj. Gubernur Drs.H.L.Gita Ariadi mengatakan bahwa Korpri memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara serta daerah. Ia berharap Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2023-2028 dapat meningkatkan peran KORPRI terutama kepada ASN dan masyarakat secara umum melalui program kegiatan positif dan bermanfaat. “Kami minta agar pengurus korpri yang baru dikukuhkan dapat bergerak dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta daerah” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pada tahun politik seperti ini pengurus Korpri diharapkan dapat menjaga situasi dan stabilitas daerah. Salah satunya dengan bersama sama untuk mencegah dan melawan hoax yang banyak beredar saat tahun politik. Ia mengatakan bahwa pengurus Korpri diharapkan dapat membantu dan memberdayakan anggota Korpri agar sejahtera dan maju. “Selain itu Pengurus korpri juga tentu diharapkan dapat memberdayakan dan membantu masyarakat agar sejahtera” ujarnya.

Terbentuknya kepengurusan baru ini, ditandai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri 2023-2028 sesuai surat keputusan nomor :2/Kep.09/BP/Korpri NTB/2023 yang dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Barat ,Drs.H.L. Gita Ariadi di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Adapun Dewan pengurus Korpri Lombok Barat yang dilantik adalah Ketua Umum H. Ilham, M.Pd, Wakil Ketua M. Hendrayadi, Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan I Ketut Rauh, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Anggota H. Fauzan Husniadi, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan H. Subardi, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dedi Saputra, Ketua Bidang Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Erni Suryana, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Arief Rachman. (Diskominfotik/Ria/Windi/Indra)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pimpin Apel Hari Santri Nasional Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Minggu (22/10/2023)

Tampak hadir Kapolres Lobar, Ketua DPRD Lobar, Pimpinan OPD, para pejabat lingkup Kantor Kementerian Agama Kab Lobar, para Tuan Guru. Kegiatan apel ini juga diikuti ribuan peserta terdiri dari Guru MAN, Mts dan Santri Santriwati se-kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari Santri.

“Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan indonesia,”katanya.

Lebih lanjut ia membeberkan, resolusi jihad kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai hari Pahlawan.

“Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Sedangkan untuk tahun 2023 ini, peringatan hari santri mengangkat tema Jihad Santri Jayakan Negeri,”ujar Bupati.

Menurut Bupati bahwa jihad dalam islam bukanlah sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu dan memperbaiki diri.

“Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Kita juga harus mengingat betapa besar peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini,” pesannya.

Bupati Fauzan juga mengatakan, peringatan hari santri ini menjadi milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mengajak semua pihak untuk selalu berdoa agar selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani perjuangan sebagai santri yang berkomitmen pada “Jihad Santri Jayakan Negeri.”

Ia juga berharap agar peringatan Hari Santri tahun ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk lebih bersemangat dan berkontribusi positif bagi negeri, agama, dan bangsa. Pada gelaran Apel tersebut juga Bupati H. Fauzan Khalid Menyerahkan Hibah Tanah diterima langsung oleh Kepala Kemenag Lobar.
(Diskominfotik/Angge/Fery)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik Pencanangan Program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta Untuk Masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut disampaikan saat acara Penyerahan Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Selasa, 3 Oktober 2023 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Pimpinan Komisi IV DPRD Lobar, Kepala OPD, Camat, Kepala Rumah sakit dan Kepala Puskesmas, Jajaran dan direksi BPJS Kesehatan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi UHC ini. Hal ini merupakan langkah maju dan usaha Pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia mengatakan dengan UHC (Universal Health Coverage) masyarakat akan memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukan KTP atau identitas kependudukan. Hal ini merupakan langkah dan usaha Pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan terbaik dsn terjamin kepada masyarakat. “Kami apresiasi program UHC ini yang digawangi oleh Dikes dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini sebagai usaha kita untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat” ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa program Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga Lombok Barat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan secara maksimal. Menurut Bupati, Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lobar sudah mencapai 95,36 % , dan Kabupaten ke lima yang sudah meraih predikat UHC dari 10 Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

“Saya berpesan kepada masyarakat Lombok Barat kalau mereka sakit, mereka bisa ke puskesmas dan ke rumah sakit cukup bawa KTP pasti kita akan cover itu, Pemda sangat serius mengurus soal-soal pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Sementara itu Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Ir David Bangun dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat dan seluruh masyarakat Lobar atas capaian Universal Health Coverage ini. Menurutnya hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya UHC ini kesehatan masyarakat akan semakin terjaga. “Semoga dengan predikat UCH yang telah diraih ini menjadi salah satu prestasi bagi pemerintah Lombok Barat dan tentunya berharap meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,” tutur David.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arief Suryawirawan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan kolaborasinya sehingga Lobar bisa UHC. Ia berharap hal ini dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Ia juga berharap agar Pemerintah Daerah tetap konsisten dalam melaksanakan program ini. Ia juga berharap agar berbagai pihak terkait dapat berkomitmen untuk terus mendaftarkan masyarakat ke program JKN ini, dan memastikan ketersediaan anggaran sampai tahun 2024.

“Kami mengapresiasi yang tinggi atas peran BPJS yang selama ini telah memberikan fasilitas pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sulit. Semoga UHC ini dapat memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Lobar” jelas Arief.
(Diskominfotik/Ria/fian)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gerak cepat mengunjungi Papuk Samsiah. Hal ini sebagai bentuk respon cepat Pemkab Lobar melalui Tim Pendamping PKH Lobar, Lurah dan Babinsa dan Babinkamtibmas terhadap kondisi Papuk Samsiah yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut dilakukan Rabu, 27 September 2023.

Menurut Kadis Sosial Kabupaten Lombok Barat Lalu Martajaya Pendamping PKH Lobar bersama Lurah dasan Geres serta Kepala Lingkungan langsung bergerak cepat mengunjungi Papuk Samsiah yang hidup bersama cucunya yang saat ini duduk di bangku kelas 5 SD. Dalam kunjungan tersebut Tim Pendamping PKH melakukan asesment atau pendataan terhadap Papuk Samsiah sebagai salah satu langkah untuk memberikan bantuan kepada lansia. Dari pendataan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Papuk Samsiah memiliki seorang anak yang menjadi TKW di Malaysia. Ia setiap bulannya dikirimkan uang 500 ribu untuk biaya hidup dari anaknya di malaysia. Selain itu ia juga mendapat penghasilan 25.000 ribu rupiah setiap hari dari upah mencari rumput. “Tim kami dari Pendamping PKH dan Lurah sudah bergerak cepat menindak lanjuti tentang papuk samsiah ini. Ini sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah Daerah” ujarnya

Dalam kesempatan ini menurut Lalu Martajaya Tim Pendamping PKH juga menyebutkan bahwa Papuk Samsiah tidak memiliki adminduk seperti KTP dan KK. Kadis sosial ini mengatakan Pemerintah Daerah akan secepatnya membantu Papuk Samsiah untuk mengurus Adminduknya sehingga dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah. Ia mengatakan bahwa Tim PKH akan bergerak cepat melakukan koordinasi bersama dinas Dukcapil agar adminduk papuk samsiah yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh bantuan sosial dapat segera selesai. Selain itu Pendamping PKH dan Lurah serta babinsa dan babinkamtibmas akan menjadwalkan untuk gotong royong merapikan rumah dari papuk samsiah. “Tim PKH akan gerak cepat membantu pengurusan Adminduk dan bersama lurah dan berbagai pihak akan gotong royong merapikan rumah papuk samsiah” ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam memberikan informasi tentang keberadaan dan kondisi papuk samsiah. Menurutnya ini bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai problem sosial yang belum disentuh atau ditangani oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menurutnya sebagai sesuatu yang positif dan sangat membantu Pemerintah Daerah sehingga masalah sosial ini bisa cepat ditangani. “Ini bentuk partisipasi masyarakat dan tentu ini sangat membantu Pemerintah Daerah” ujarnya.

Ahad Legiarto mengatakan bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan pendataan dan pendampingan terhadap lansia dan masyarakat tidak mampu, melalui pendamping program keluarga harapan. Hal ini sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Lobar. Pemerintah Daerah juga akan bergerak cepat dalam merespon berbagai informasi dari masyarakat terkait dengan masalah sosial agar dapat segera diatasi. (Diskominfotik/TIM IKP)

Narmada, Diskominfotik. Taman Narmada merupakan destinasi wisata sejarah dan sangat dikenal dengan air awet mudanya. Selain itu taman narmada kini memiliki wahana wisata baru yang sangat beragam dan memanjakan pengunjung utamanya bagi anak muda. Waha baru tersebut seperti camping ground, flaying fox, kolam kembar dan sebagainya.

Wahana wahana baru berupa camping ground dan flaying fox ini membuat taman narmada mulai “diserbu” oleh pengunjung baik anak muda maupun keluarga besar dari berbagai daerah. Terbaru taman narmada dijadikan sebagai lokasi camping ground oleh siswa siswi SMP Nasional 3 Bahasa Budi Luhur. Para siswa kelas VII, VIII dan IX beserta para gurunya melaksanakan kegiatan rutin tahunan dengan tajuk “Budi Luhur Camp” di Taman Narmada, Kabupaten Lombok Barat sejak tanggal 26 hingga 29 September 2023.

Menurut Eko Esti Santoso Direktur PT Tripad sebagai pengelola Taman Narmada mengatakan saat ini taman narmada sudah memiliki sejumlah wahana baru yang menjadi daya tarik bagi kaum muda dan pelajar serta keluarga besar untuk berkunjung ke taman narmada. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah inovasi baru agar taman narmada dapat dijadikan destinasi menarik bagi para kaum muda, pelajardan keluarga besar untuk berlibur sambil menikmati indahnya pemandangan taman dan dengan berbagai wahana permainan yang memikat. “Kami telah melakukan beberapa inovasi dan menambah wahana agar taman narmada ini menjadi favorit untuk dikunjungi” ujarnya.

Hal ini menurutnya mulai terlihat dari beberapa sekolah dan pelajarnya yang melaksanakan camping ground di Taman Narmada. Selain melakukan camping ground para pelajar juga dapat menikmati wahan flying fox dan kolam kembar.
Seperti SMP Nasional Budi Luhur yang melaksanakan camping ground dengan tajuk “Budi Luhur Camp” di tahun 2023. Semua siswanya melaksanakan kegiatan camp di Taman Narmada. Menurutnya dipilihnya lokasi taman narmada ini selain lokasinya yang luas dan asri dan dilengkapi berbagai wahana, di Taman Narmada ini menyimpan sejumlah situs sejarah dan kearifan lokal yang dapat diajarkan kepada para siswa. “Tentu kami sampaikan terima kasih kepada SMP Budi Luhur atas kepercayaannya dan sekolah sekolah lainnya. Silahkan kami terbuka untuk lokasi camping ground dan wisata wahana serta wisata sejarah yang dapat menambah pengetahuan para siswa” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Eko Esti Santoso juga menyebutkan bahwa ditempatnya terdapat beberapa situs peninggalan kerajaan Karang Asem, berupa Bale Gede, Bale Logi, Bale Terang dan peninggalan irigasi zaman Belanda, yang dinamakan Sipon.

“Itu irigasi untuk pengairan yang mengarah ke Selatan Taman Narmada. Nanti ke depan kita akan kemas lebih bagus lagi, untuk kita arahkan wisatawan ke Sipon,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini direktur PT Tripat yang baru saja terpilih beberapa waktu lalu juga menyampaikan rencananya untuk membuat taman narmada lebih ramah dan eksotik serta lengkap. Yaitu dari segi kulinernya. Saat ini tidak hanya Sate Bulayak, pihak pengelola akan menambahnya dengan minuman tradisional Tuaq Manis, sebagai ‘Wellcome Drink’ untuk para wisatawan. “Kita akan jadikan tuaq manis sebagai welcome drink, tentu ini sangat menari” ujarnya.

Sementara terkait dengan budget pihaknya mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk masuk taman narmada. Ia mengatakan bahwa pengunjung hanya membutuhkan uang. 10.000 (Sepuluh Ribu) rupiah untuk masuk ke taman narmada. Hal ini menurutnya tidak memberatkan pengunjung.

Sementara itu H.L Najamudin, ST, MM Staf Ahli Bupati Lombok Barat bidang Kemasyarakatan dan SDM yang juga sebagai Komisaris PT Tripat mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong direksi PT Tripat untuk terus berbenah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini dilakukan agar BUMD PT Tripat dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Ia mengatakan bahwa saat ini PT Tripat sedang melakukan pembenahan Internal dalam mengelola Taman Narmada dan Suranadi. Ia berharap dibawah direksi baru PT Tripat akan semakin maju dalam mengelola taman narmada dan suranadi. “Sudah banyak inovasi dan gagasan yang dilakukan dan sudah mulai terlihat. Kami mohon dukungan dari berbagai pihak agar BUMD semakin maju dan dapat mengelola taman narmada dengan baik dan profesional” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan camping ground SMP Nasional Budi Luhur di Taman Narmada, Asisten II Setda Lombok Barat Rusditah, S.Sos, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM H.L Najamudin, Dirktur PT Tripat dan para siswa dan guru SMP Budi Luhur dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kegaitan ini berjalan dengan lancar dan para siswa menikmati camping ground di Taman Narmada.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik. Bale Restorative justice, Posko Jaga Desa dan Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Mataram di wilayah Kabupaten Lombok Barat diresmikan pada hari rabu 27/09/2023 yang bertempat di Kompleks Perkatoran Lombok Barat Giri Menang, Gerung. Hadir dalam kegiatan ini Sekda Lombok Barat H. Ilham, Kepala Kejaksaan Negeri Mataran Ivan Jaka, Forkopimda Lobar, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Kades.

Dalam sambutannya Sekda Lombok Barat H. Ilham menyampaikan apresiasi kepada kejaksaan negeri mataram dan berbagai pihak sehingga bale restorative, Posko Jaga Desa dan apod Pelayanan Hukum ini dapat diresmikan dan digunakan oleh masyarakat Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa ini adalah gagasan dan inovasi yang luar bisa dalam bidang hukum. Ia berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga manfaatnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pidana atau perdata yang di alami”. ujar Ilham.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka menyampaikan bahwa Prinsip Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, Hal ini bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Dalam Sambutanya Sekda Lobar berterimakasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi sehingga hari ini kita dapat meresmikan Bale Restorative Justice.”saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga manfaatnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pidana atau perdata yang di alami”. Ucap Ilham

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Sekda lobar juga meminta untuk para camat agar dapat mempersiapkan dan membentuk Bale Restorative justice di wilayah mereka masing-masing. “agar bale restorative justice tidak hanya ada di kec gerung, saya meminta untuk semua camat untuk membentuk bale restoratif justice di wilayah masing-masing agar semua masyarakat lobar mendapatkan manfaat yang sama” . Tutup Sekda Lobar

( Diskominfotik Angga /Fery )

Gerung, Diskominfotik. Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat (Lobar) mengenai Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Usul Eksekutif dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD, Rabu, 13 September 2023. Hadir pada rapat tersebut Sekda Lobar, Ketua dan Wakil Ketua II DPRD, Anggota DPRD dan para kepala OPD.

Dalam rapat paripurna tersebut Kepala Daerah yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, M.Pd dalam penjelasannya terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya ialah melakukan pungutan di daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini menurutnya sebagai salah satu sumber penerimaan APBD yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Perda PDRD ini akan menjadi pedoman dalam pemungutan PDRD guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRD akan berperan penting dimasa mendatang untuk mendorong pembangunan daerah falam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat”, jelasnya.

Lebih lanjut Pemerintah Daerah berharap perda ini dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat di tahun tahun selanjutnya.

Sementara itu dalam laporannya H. Sardian juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam pemaparannya membahas mengenai rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang perlindungan air sekaligus laporan Bapemperda atas hasil pembahasannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang PDRD. Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa secara normatif, Pemkab Lobar memiliki satu Perbup tentang air, yakni perbup No. 48 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan wilayah Lobar tahun 2019-2024. Tentu peraturan tersebut belum memadai dalam pemberian dan perlindungan terhadap air di Lobar. Berdasarkan hal tersebut perlu ada kebijakan mengenai perlindungan mata air yang diselenggarakan berdasarkan, kemanfaatan umum, keterjangkauan, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan. “Peraturan Daerah mengenai perlindungan mata air bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem, keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup”ujarnya.

Dalam pemaparannya ia juga menyampaikan bahwa dari laporan yang diserap dari masyarakat, saat ini warga mengeluhkan kondisi air lantaran kondisi air yang yeng terganggu oleh banyaknya pengembangan perumahan. Menurut Bapemperda solusinya ialah dengan perda yang kuat untuk melindungi kelestarian air. Terkait hal ini nantinya akan dibahas pada tahapan selanjutnya secara komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terutama para kepala OPD.
“Banyak warga mengeluhkan dengan kondisi air yang saat ini mulai terancam kelestariannya atau tercemar. Sehingga kita memerlukan perda ini” tuturnya.

(Diskominfotik: windi/Indra)