Gerung, Diskominfotik; Gerakan Bank Sampah melalui Pendidikan Karakter Siswa mencintai dan melestarikan lingkungan Hidup mewujudkan Lombok Barat “Nol Dedoro” Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan BNI 46 akan melaunching Bank Sampah Sekolah secara virtual dengan seluruh siswa siswi  Sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat telah menunjuk 33 Sekolah sebagai pilot Project yang terdiri dari 15 SD, 15 SMP dan 3 SMA.

Hal ini diungkap Asisten I Setda Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan saat memimpin rapat Koordinasi Gerakan Ijo Nol Dedoro melalui Pendidikan karakter siswa Bank Sampah Sekolah di ruang Rapat Jayengrane Jumat, 28/05/21.

Rapat koordianasi ini dihadiri Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten 1 Agus Gunawan, Kepala Dinas Dikbud H. Nasrun beserta Sekretaris dan Kabid, Kepala Dinas Perindag H. Sabidin, Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala SD, SMP dan SMA yang menjadi pilot project, Pejabat BNI 46 Cabang Mataram, Kepala KCP BNI 46 Gerung, Batulayar dan Narmada.

Menurut pemaparan Kepala Dinas Dikbud,  H.Nasrun Bank Sampah Sekolah dimaksudkan untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat “Ijo Nol Dedoro” dengan membentuk bank sampah di Sekolah dan setiap siswa diharuskan membawa sampah anorganik yang sudah dipilah dari rumah ke sekolah, kemudian ditimbang di bank sampah dan diuangkan dalam bentuk rekening tabungan siswa.

‘Gerakan ini bertujuan untuk mendidik siswa bertransaksi non tunai, karena dari hasil bank sampah anak-anak tidak diberi uang tunai tetapi akan masuk ke rekening tabungannya.” Jelasnya.

Sementara itu pejabat BNI 46 Cabang Mataram Ni Kadek Yuli Mahendri menjelaskan BNI 46 akan menunjuk agen 46 di masing-masing sekolah yang bertugas tidak hanya menangani transaksi sampah saja juga melayani transaksi setor dan tarik seperti outlite kantor cabang pembantu cuma namanya agen46.

“Tujuan utamanya adalah literasi keuangan, ini untuk pendidikan anak-anak sekolah supaya mereka itu menabung dan punya buku sendiri sendiri.” Terangnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan bahwa ia ingin Gerakan ini menjadi Gerakan masiv gerakan bersama dan ujungnya nanti menumbuhkan kesadaran bersama, untuk itu  butuh pembudayaan dari masa-masa awal pertumbuhan anak sehingga menjadi kebiasaan ke depannya terkait dengan penanganan sampah.

“Salah satu cara kita untuk menarik Gerakan masiv itu adalah Kerja sama dengan BNI 46 agar sampah itu bisa di uangkan.” Ungkapnya

Bupati berharap Gerakan ini benar- benar menjadi Gerakan masiv dan akan melaunching Gerakan ini bisa memecahkan rekor MURI yang sekarang dipegang oleh Makasar.

“Dimasa pandemik sekarang ini untuk mengumpulkan masa tidak memungkinkan maka kita manfaatkan teknologi melalui zoom meeting, harus dipersiapkan secara matang, tugas Diskominfo untuk mempersiapkan agar setiap sekolah bisa mengikuti melalui zoom meeting.” Ungkapnya. (Diskominfotik/zul).

Lembar, Diskominfotik- Sebanyak 65 sertifikat tanah program Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) untuk warga Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Dusun Karang Anyar Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kamis 27/05/21.

Acara Penyerahan Sertifikat tanah tersebut dihadiri pula oleh, Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri, Kepala Kantor Pertanahan Lobar I Made Arya Sanjaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas Perindag Lobar, Sekertaris PUPR Lobar, Camat Lembar Hasanudin, Kapolsek dan Danposramil, Kepala Desa Jemabatan Kembar Amirullah dan seluruh masyarakat penerima sertifikat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada BPN Lobar dan Pemerintahan Desa Jembatan Kembar karena mampu bekerjasama sehingga program tersebut sukses terlaksana.

Ia berharap kepada dinas terkait yang turut hadir agar memprioritaskan kebutuhan warga desa   sehingga semua program program bisa terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak kepada warga yang hadir untuk terus ikut sukseskan Gerakan Anti Merarik Kodek sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 30/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini bagi anak.

Sementara itu, Kades Jembatan Kembar Amirullah dalam laporannya mengatakan sertifikat yang diserahkan ini sebanyak 65 Sertifikat POKT , Ini merupakan program penataan persawahan, kegiatan ini diinisiasi oleh kakanwil BPN  Lobar bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Jembatan kembar.

“Program ini sukses dilaksanakan berkat kerjasama yang baik antara warga desa jembatan kembar khususnya warga karang anyar, gunung gundil dan gunung sari dengan tim pelaksana kegiatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya.” ungkapnya

Ditempat yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya mengatakan, Penyuluhan obyek konsolidasi tanah (POKT) ini merupakan program yang dikhususkan untuk prioritas tanah disisi jalan dan untuk pemetaannya tanah yang akan diusulkan  ada jalan dan mungkin yang belum ada jalan supaya dikasih  jalan dan produknya berbentuk sertifikat.

oleh sebab itu perlunya diadakan kegiatan sosialisasi ditengah masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan penambah pengetahuan masyarakat dalam persoalan penguasaan tanah yang ada serta  untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan pada tanah hak milik,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, “Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)  atau pun Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT)  yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  akan mampu mendorong  pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat  bisa menjadi barang berharga yang bisa  di agunkan  kepada  pihak bank  dan lembaga keuangan, selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab,  dengan program ini,  semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi,” jelasnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan)

Gerung,Diskominfotik; Guna melindungi masyarakat dari penularan covid-19 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan surat Edaran Nomor 800/165/BPBD-LB/V/2021 tentang  Pembatasan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 M  dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto Sabtu 15 Mei 2021 di Gerung Lombok Barat.

Menurut Ahad Kebijakan Pembatasan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 M  dalam masa pandemi Covid-19 termasuk menutup sementara tempat wisata semata-mata melindungi warga masyarakat dari penularan covid-19.

hingga tanggal 15 mei 2021 ini jumlah pasien covid19 di Lombok Barat sebanyak 1517 pasien dengan rincian yang telah sembuh sebanyak 1327 orang, masih dalam isolasi 84 orang dan meninggal dunia sebanyak 97 orang. Ahad juga mengatakan dari data tersebut Pemkab Lombok Barat tentu mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penularan virus corona tersebut. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah penularan covid19 di Lombok Barat adalah dengan menutup tempat wisata di Lombok Barat selama libur lebaran. “Dengan kondisi tempat tidur di ruang isolasi covid19 yang cukup minim ini Pemerintah Daerah mengambil kebijakan menutup tempat wisata selama libur lebaran sehingga potensi penularan dapat ditekan atau dihentikan” ujarnya.

Lebih lanjut Ahad mengatakan Pemerintah Daerah tentu memiliki pertimbangan matang dalam mengambil keputusan untuk menutup Tempat Wisata selama musim libur lebaran. Hal ini tentu telah dikoordinasikan juga dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan TNI serta semua pihak terkait. Salah satu yang menjadi kekhawatiran dari Pemda dan Forkompinda adalah terjadinya penumpukan atau kurumunan di lokasi wisata saat musim libur lebaran. Selain itu yang juga menjadi antisipasi Pemkab dan aparat keamanan adalah potensi kerumunan yang dapat muncul saat lebaran Ketupat. Hal ini mengingat tradisi lebaran ketupat yang dilaksanakan sepekan setelah idul fitri biasanya dilakukan oleh masyarakat Lombok dengan berlibur ke tempat wisata seperti pantai senggigi, cemare dan pantai lainnya di wilayah Lombok Barat. Menurut Ahad Pemkab sangat khawatir dengan hal ini karena berpotensi menimbulkan kerumunan warga di lokasi wisata yang rawan menyebabkan penularan covid19. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemkab dan semua pihak agar tidak muncul klaster baru. “Pemkab tentu khawatir dan  mengantisipasi hal ini agar tidak menimbulkan klaster baru di Lombok Barat”ujarnya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab karena beberapa tempat di belahan bumi ini yang abai terhadap prokes yang mengakibatkan klaster baru penularan covid 19 bahkan  cenderung tidak dapat dikendalikan.

Ahad menambahkan Pemkab Lombok Barat berharap agar masyarakat dapat memahami hal ini secara bijak dan sabar. Sebab dalam kondisi ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat namun untuk mencegah penularan covid19 hal ini harus dilakukan. Sebab jumlah pasien covid19 yang meninggal dunia cukup tinggi mencapai 97 orang dari 1504  pasien yang terpapar corona. Selain itu juga langkah ini juga diambil karena jumlah tempat tidur di ruang isolasi hampir penuh dengan pasien covid19. (Diskominfotik/rif)

Lembar, Diskominfotik- Patroli bersama ke Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, Pos Terpadu Oprasi Ketutpat Rinjani 2021 tentang pengamanan Idul Fitri 1442 H Tahun 2021, Pelabuhan Lembar, Lembar, Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (11/5/2021).

Forkopimda NTB diantaranya Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162 WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdani, Sekda Prov NTB Drs. H. L Gita Ariadi, Danlanud ZAM Kolonel Pnb Khairun Aslam, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, serta beberapa Pejabat Utama Polda NTB.

Pada kesempatan itu, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, mengecek langsung terkait Data penyeberangan, dan Cara bertindak dalam menyikapi Kebijakan Pemerintah Pusat.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar selaku Kepala Pos Pelayanan (Kapospam) Lembar, IPTU I Made Dharma Yulia P, menjelaskan untuk penerapan protokol covid 19 di Pelabuhan Lembar sudah diterapkan secara maksimal.

“Setiap keberangkatan, bagi pengguna jasa yang tiba, maupun yang akan berangkat di Pelabuhan Lembar tetap dilakukan pemeriksaan secara ketat,” ungkapnya.

Khususnya pejalan kaki dan kendaraan bermotor, maupun kemdaraan yang memuat logistik, dari kelengkapan seperti surat keterangan rapid test dan adminitrasi lainnya.

“Apabila tidak lengkap, maka tindakan kami membalikan pengguna jasa tersebut, serta kami tidak akan mengijinkan yang bersangkutan untuk melanjutkan perjalanannya,” katanya.

Ini juga didukung oleh pihak PT ASDP Cababang Lembar, dengan tidak akan melayani pembelian tieket kepada pemudik yang tidak melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan.

Mendapat penjelasan dari Kepala Pos Pelayan (Kaposyan) Lembar, Danrem 162 WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdani menekankan kepada Kaposyan Pelabuhan Lembar untuk tetap melakukan pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Tehadap PMI yang tiba di Pelabuhan Lembar, agar tetap berkordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram,” Tegas Danrem.

Dimana, nantinya dilakukan pendataan dan isolasi mandiri dengan harapan dapat memutus mata rantai COVID-19 di NTB.

Sementara itu, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Lobar, Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo, SIK menegaskan akan melakukan penyekatan pada tempat-tempat wisata, untuk memastikan tidak ada kerumunan.

“Untuk kesiapan kita, khusus di Wilayah Senggigi telah menyiapkan dua area penyekatan, untuk memastikan bahwa di Tempat-tempat wisata tidak ada kerumunan,” ungkapnya.

Menurutnya, aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, dan penyekatan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerumunan.

Menyikapi pelaksanaan Malam takbiran dan Sholat Id, Kapolres menegaskan sebagaimana Surat Edaran Bupati, tetap merujuk kebijakan Pemerintah pusat.

“Bila Desa tersebut masuk di Dalam Zona Hijau, di ijinkan untuk melaksanakan Shalat Id, namun dengan menerapkan prokes-prokes yang sudah ada,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan pemberian bingkisan kepada anggota Posyan Lembar oleh Sekda Provinsi NTB, yang diterima langsung Kaposyan Lembar. Diskominfotik/YL