Gerung, Diskominfotik; Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) yang di gulirkan Pemerintah untuk mempercepat Pembangunan di Desa dan sesuai dengan Program Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran telah berjalan sekian lama. Untuk menjamin keberlangsungan Program ini maka semua elemen yang terlibat harus terus meningkatkan koordinasi terutama dalam menginplementasikan Regulasi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa dalam  mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mendorong pengelolaan Dana Desa dilakukan lebih transparan dan Akuntabel, Perwakilan BPKP Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop monitoring dan Evaluasi penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis, 12/11/2020.

Workshop ini diikuti oleh para Kepala Desa se Lombok Barat yang dihadiri oleh Anggota DPD RI TGH. lbnu kholil  M. Pd, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Desy Adin, Kepala KPPN Mataram Joko Maryono serta Kepala OPD, dan para Camat se Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan workshop ini mengatakan dalam konteks evaluasi ke depannya harus diperbaiki yang baik ditingkatkan dan yang tidak baik agar ditinggalkan.

Karena kondisi bencana non Alam covid- 19 yang berdampak pada refokusing atau realokasi anggaran mulai dari Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten  sampai dengan tingkat desa diminta melakukan refokusing anggaran untuk menangani covid-19 kemudian hasil realokasi/refokusing itu dimanfaatkan untuk penanganan pandemi covid-19 termasuk menangani ekses-ekses yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19.

Dalam konteks Pemerintahan Desa, Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa  untuk melakukan refokusing terhadap DD dengan tujuan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan ini tujuannya sangat mulia, tetapi kemudian di lapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Belum tentu Kepala Desa punya niat tidak baik dan bahkan saya melihatnya itu rata-rata tidak ada yang berniat tidak baik walaupun demikian banyak juga Kepala Desa berurusan dengan penegak hukum ini semata-mata karena lebih banyak kesalahan bersifat melanggar aturan.” Tuturnya.

Dicontohkan oleh Fauzan uangnya terbatas hasil refokusing, masyarakatnya banyak sementara yang namanya masyarakat tidak ada yang tidak mau  dapat.

“Kadang-kadang di bawah itu masyarakat ngeyel  untuk dapat bantuan sehingga kemudian Kepala Desa terpaksa menyalahi prosedur kemudian ada yang melaporkan.” Terangnya.

Bupati berharap workshop evaluasi terhadap DD refokusing bisa melebar evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Desa di luar refokusing, sehingga kedepannya kesalahan-kesalahan yang bersifat prosedural  dan administratif itu tidak diulangi lagi oleh Kepala Desa.

Sebagai catatan untuk Kepala Desa Fauzan menyampaikan hasil penelitian tentang Dana Desa yang  mengukur efek dari Dana Desa, terhadap  Kenapa Pemerintah mengadakan Dana Desa, apakah tujuannya tercapai atau tidak dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait dengan Dana Desa bahwa lebih dari 50% masyarakat merasa perencanaan, pemanfaatan DD tidak partisipatif dan tidak transparan tanpa melibatkan masyarakat, “Mudah-mudahan menjadi evaluasi kita bersama.” Katanya.

Dalam kesempatan tersebut Fauzan juga menyampaikan tentang gerakan yang digagas oleh Inspektorat Lombok Barat yaitu Gerakan Terpadu Menuju Temuan Nol Temuan yang disingkat GARDU MENTE yang bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani. (Diskominfotik/Ria/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Sedia Payung Sebelum Hujan, mungkin inilah pepatah yang tepat untuk kegiatan yang digelar oleh Pemda Lombok Barat dengan mengadakan Apel Siaga mengantisipasi cuaca ekstrem di kabupaten Lombok Barat. Kewaspadaan terhadap terjadinya bencana akibat perubahan iklim yang terjadi yang menurut para ahli bahwa di akhir tahun 2020 sampai dengan memasuki awal tahun 2021 kemungkinan akan terjadi seperti Angin puting beliung, tanah longsor dan banjir perlu diantisipasi dari sekarang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gelar apel kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Lombok Barat sebagai tindak lanjut dari rapat teknis kesiapan menghadapi dampak La Nina beberapa hari yang lalu.

Gelar apel ini diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Badan SAR, dan Karyawan Pemerintah kabupaten Lombok Barat yang dihadiri pula oleh Pejabat TNI, Polri, BMKG, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 11/11/2020.

Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid selaku Pembina apel dalam amanatnya menyampaikan bahwa dalam posisi berusaha mengatasi dampak pandemi covid-19  kita semua tidak boleh lupa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana Alam yang lain, lebih-lebih sesuai prediksi dari para ahli akibat dampak dari La Nina, dampak dari anomali cuaca kemungkinan besar beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan bahkan diperkirakan sampai dengan bulan Februari tidak menutup kemungkinan kita akan menghadapi banyak bencana, seperti Angin puting beliung, banjir dan tanah longsor akibat tingginya curah hujan dan kemungkinan sekali bencana-bencana yang lain, untuk itu beliau sangat menyambut baik, mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiasi dari banyak pihak untuk bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Menurut Fauzan sejak tiga hari yang lalu anggota Forkompinda dibantu dari BMKG, BNPB dan SAR yang digawangi oleh TNI dan Polri melaksanakan rapat teknis dan dimantapkan hari ini dengan menggelar apel siaga dalam rangka mengkonsolidasi diri dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

“Koordinasi harus terus ditingkatkan dan ditingkat bawah harus ada kolaborasi, lebih intens lagi komunikasi antar berbagai elemen, sehingga ketika terjadi bencana kita tidak saling menunggu karena sudah konsolidasi, ketika nanti terjadi bencana, kita terus koordinasi, komunikasi kemudian harus berkolaborasi membantu masyarakat kita yang terdampak bencana itu.” Ucapnya.

Bupati merasa bangga karena sejak beberapa tahun lalu dari banyak bencana yang dihadapi sesungguhnya kolaborasi kerja sama itu sangat tampak terlihat.

“Saya sangat bangga sejak beberapa tahun lalu, beberapa hari terakhir  dari banyak bencana yang sudah kita hadapi sesungguhnya kolaborasi kerjasama itu sangat tampak kita lihat dan ini harus terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan.” Ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Fauzan berharap untuk terus memupuk dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sudah terbina untuk bersama-sama menyiapkan diri menghadapi berbagai macam kemungkinan terjadinya bencana.

“Mari kebanggaan ini terus kita pupuk terus kita tingkatkan dengan bersama-sama lebih banyak lagi terus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan terjadinya bencana itu.” Tutupnya.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika merencanakan kegiatan ini, ada 4 masyarakat yang secara sukarela menawarkan kendaraannya ketika terjadi bencana siap dipakai untuk memobilisasi massa.

“Ini saya kira contoh yang baik,  ini yang kita maksud kolaborasi tadi dan saya yakin hampir di seluruh kecamatan ada masyarakat kita berinisiatif membantu, sementara sarana prasarana yang dari kita sudah siap  dari BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PU, TNI dan Polri bahkan dari SAR sudah siap tapi yang membanggakan adalah ada keikhlasan dari masyarakat tanpa diminta turut membantu.” Ungkapnya ketika diwawancarai.

Sementara itu pejabat dari BMKG mengatakan perlu diantisipasi dampak ke depan, perlu prediksi beberapa bulan ke depan terkait bencana,  “ini masih bulan November sementara puncak musim hujan bulan Januari hingga Februari mungkin itu yang lebih waspada terhadap dampak cuaca buruk.” Ungkapnya pada saat wawancara.

Lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti Gerung, Sekotong, Lembar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Batulayar agar tetap meningkatkan kewaspadaannya.  (Diskominfotik/Yani/zul)

Gerung, Diskominfotik- “BACALAH” Demikian sepenggal Perintah dari Sang Pencipta, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suciNya Al-Qur’an. Perintah ini bermakna sangat luas karena semua ciptaan Tuhan dapat dijadikan sebagai Objek untuk kita baca. Dalam konteks yang lebih sempit dapat diartikan sebagai membaca buku, kitab, majalah, koran dan semua media yang menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sejarah telah mencatat bahwa Tokoh-tokoh hebat adalah orang-orang yang sangat intens meluangkan waktunya untuk membaca.

Kepedulian terhadap rendahnya minat baca dan masalah literasi di NTB, menggugah kesadaran berbagai lintas elemen, komunitas, organisasi sosial masyarakat, tokoh, dunia usaha, perguruan tinggi dan pegiat literasi untuk menghimpun diri dalam sebuah Konsorsium NTB Membaca.

Dari beberapa kali tahapan diskusi yang oleh Konsorsium NTB MEMBACA yang difasilitasi oleh INOVASI NTB, melahirkan ide bahwa ke depan harus ada gerakan yang masif dan sinergi dalam menyelesaikan masalah krisis literasi, khususnya di NTB.

Menindaklanjuti gerakan guna meningkatkan minat baca di daerah, Konsorsium NTB membaca dipimpin oleh Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., lakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si di ruang kerjanya Senin, 09/11/2020.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi menerima kunjungan Gerakan NTB Membaca yang terdiri dari Ketua nya Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., Koordinator Sekretariat Publikasi Konsorsium NTB Membaca Wahyudin Pelo, dan Perwakilan Gramedia.

Bupati H. Fauzan Khalid menyambut baik dan sangat mendukung apa yang dilakukan Konsorsium NTB Membaca, karena dengan gerakan ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan  budaya literasi di sekolah maupun masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya, pola pikir,  wawasan dan pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Fauzan gerakan ini patut digalakkan agar masyarakat terbiasa untuk membaca dan memahami segala informasi untuk itu Pemerintah Daerah mendorong selain  menyasar sekolah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh Lombok Barat juga akan menambah Spot-Spot membaca Masyarakat berupa Berugak Baca dan lain-lain.

Sebagai langkah awal Bupati langsung meminta Sekda H. Baehaqi untuk memfasilitasi MoU antara Konsorsium NTB Membaca, Gramedia, Dikbud, Pusda Lobar.

“Nanti akan di sampaikan pada Rapim yang akan datang.” Ungkapnya

Sementara itu Ketua Konsorsium NTB Membaca Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan, adapun tujuan kunjungannya ialah ingin memastikan, bahwa pemerintah memiliki kebijakan konkret dalam menyelesaikan masalah krisis membaca di NTB.

Semua elemen harus peduli terhadap literasi ini, kita mengalami fenomena krisis membaca di NTB, ini masalah serius, efek jangka panjangnya akan sangat tidak bagus bagi kualitas SDM masyarakat, dan pasti akan menjadi penghambat serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. “Oleh sebab itu, semua pihak harus peduli, Konsorsium NTB Membaca siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.” ungkapnya. (Diskominfotik/ Angge)

Gerung, Diskominfotik; Di akhir Tahun 2020 ini kita semua harus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim dan cuaca yang memang sering terjadi di Daerah ini maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Perubahan Musim dari Musim Panas ke musim hujan sering diikuti oleh datangnya cuaca Ekstrem yang kadang sulit untuk diprediksi. Fenomena La Nina adalah fenomena suhu permukaan laut yang menurun sepanjang timur dan tengah Samudera Pasifik di garis khatulistiwa. Penurunan suhu tersebut sebanyak 3° hingga 5° C dari suhu normal. Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40 persen di atas normalnya, dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat gelar Rapat Koordinasi dalam rangka kesiap siagaan menghadapi bencana yang di gelar di Ruang Jayengrane Bupati Lobar, Senin 09/11/2020

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kapolres Lombok Barat AKB Bagus Satriyo Wibowo, Dandim 1606 Lombok Barat  Kolonel Arm Gunawan, S.Sos. M.T., Kepala BPBD, Kepala BMKG dan Jajaran, Badan Sar Nasional dan Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat.

Mengingat wilayah Indonesia khususnya daerah Kab. Lombok Barat memiliki potensi bencana yang cukup besar, terutama rentan terjadi di akhir dan awal tahun, terlebih sekarang sudah memasuki musim hujan, tentunya rentan terjadi bencana Alam, seperti Tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.

Mengingat hal demikian di mohon kesediaan BPBD sebagai Leading Sektor dalam mengatur semuanya, selain itu dari pihak Basarnas, BMKG, dan para petugas keamanan untuk lebih mengantisipasi dan mewaspadai sebelum bencana alam terjadi, ungkap Baihaqi saat membuka Rapat.

Dikatakan oleh BMKG meskipun tidak terjadi fenomena La Nina, namun bencana alam sudah biasa terjadi di akhir dan awal tahun, sesuai dengan hasil monitoring BMKG, fenomena La Nina itu sendiri diprediksi terjadi hingga bulan Mei mendatang, dan yang terjadi saat ini kekuatannya tingkat sedang dan akan mulai melemah di bulan Juni 2020, dampak dari La Nina sendiri yaitu meningkatnya curah hujan lebih besar dari biasanya dan apabila di tambah dengan fenomena yang lain seperti badai Siklon Tropis di wilayah selatan Indonesia itu bisa berdampak besar di bagian wilayah selatan Indonesia termasuk wilayah NTB.  “BMKG mengatakan sudah siap untuk mengantisipasi bencana terutama di Daerah Lobar.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama Kapolres Lobar juga berharap nantinya ada pembagian tugas untuk di tempatkan di tiap-tiap posko atau di titik yang rawan terjadi bencana. Dan dalam hal ini pula di harapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar menjadi Leading sektor gerakan atau tindakan yang sangat diperlukan ketika terjadi bencana.

Sedangkan Badan SAR Nasional  berpendapat,  secara teknis harus lebih di persiapan, siapa yang berbuat apa dan menggunakan alat apa, agar koordinasi dapat dilakukan lebih akurat dalam mengatur posisi -posisi harus dipahami secara jelas sehingga bila terjadi bencana langsung di tindak lanjuti secara tepat dan cepat. (Diskominfotik/Ria/Windi)

Gunungsari, Diskominfotik Pameren Produk Teknologi Tepat Guna Karya IKM Logam dan Mesin dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat digelar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Wadon Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Seni, 9/11/2020.

Pameran ini diikuti oleh IKM-IKM yang ada di Kabupaten Lombok Barat, antara lain Oke Las Meninting, Nolen Sandik, Serbaguna Las Kekeri, Ardika Teknik Sedau, Andi Welder Labuapi, Mataram Teknik Lembar dan Tim TTG SMKN 2 Kuripan   bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk hasil karya IKM Lokal Lombok Barat agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Di era globalisasi saat ini industrialisasi merupakan suatu keniscayaan dan IKM permesinan adalah lokomotifnya. Kebutuhan akan mesin yang sekala home industri tentu akan sangat meningkat kedepan, harapannya kebijakan pengadaan yang setiap tahun dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disetiap OPD dapat memberdayakan IKM logam dan mesin Lombok Barat dan tidak lagi menggunakan mesin dari daerah luar yang pada akhirnya akan sangat bermamfaat sebagai penggerak ekonomi lokal, terlebih dengan adanya Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Produk Lokal sebagai payung hukum untuk mendukung gerakan pemberdayaan ekonomi lokal.

Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini kebijakan-kebijakan yang pro terhadap IKM sangat dibutuhkan sebagai stimulus ekonomi bagi mereka sehingga kedepan Lombok Barat bisa menjadi Kabupaten swasembada mesin melalui gerakan Ayo Pakai Produk Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Lombok Barat yang hadir menyaksikan pameran Produk Teknologi Tepat Guna binas Dinas Perindag Lombok Barat antusias menyaksikan hasil karya IKM Lombok Barat menanyakan jenis mesin dan kegunaannya, seraya berharap karya IKM Lombok Barat dapat bersaing dengan produk-produk IKM luar.

Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini kebijakan-kebijakan yang pro terhadap IKM sangat dibutuhkan sebagai stimulus ekonomi bagi mereka sehingga kedepan Lombok Barat bisa menjadi Kabupaten swasembada mesin melalui gerakan Ayo Pakai Produk Lombok Barat. (Diskominfotik/Yani/Juan)

Diskominfotik; Menyikapi permasalahan batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di Buwun Mas Sekotong dan Montong Ajan Praya Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap mengacu pada Permendagri Nomor 93 tahun 2017 tentang batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan pada rapat mediasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri pula oleh Asisten 1 Setda NTB, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Korem 162 WB, Intelkam Polda NTB, Kepala BPN Provinsi NTB, Dandim 1606 Lombok Barat, Wakapolres Lombok Barat, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kepala Bagian Pemerintahan Lombok Barat, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat, Camat Sekotong, Asisten 1 Pemkab Lombok Tengah, Camat Praya Barat, Kepala Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Provinsi NTB di Mataram Rabu 4/11/2020.
Lebih lanjut Agus Gunawan menyampaikan bahwa secara historis, yuridis, teknis bahkan faktual batas wilayah ini sudah berproses cukup panjang mulai dari tahun 1986, 1992, 2006, 2016 sampai terakhir ditetapkannya Permendagri no. 93 tahun 2017.
Batas wilayah Lombok Barat Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 267 tahun 1992 mengikuti batas alam dari sebelah selatan Tanjung Jagog terus ke utara mengikuti punggung bukit, Tahun 2016 tim dari Kemendagri turun ke lokasi yang dilanjutkan dengan Rapat di Hotel Menara Paninsula Jl. Letjen S. Parman Nomor 78 Slipi Jakarta, yang dihadiri oleh pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Kepala Bappeda, kedua belah pihak sepakat dan menanda tangani bersama Berita Acara pada hari Kamis, 09 Juni 2016, sebagai dasar terbitnya Permendagri Nomor 93 tahun 2017.
“Prinsipnya kami d Lombok Barat kami tetap berpedoman pada azas hukum, Taat Azas yaitu Permendagri No. 93 tahun 2017 pasal 2 ayat 1 s/d 5.” Ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan upaya hukum ke Kementerian Dalam Negeri dan mengedepankan aturan hukum yang berlaku.
Sementara itu Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah pada Biro Pemerintahan Setda NTB Drs. H. Edy Purwanto mengatakan Terbitnya Permendagri pertama tentang tapal batas ini tahun 2006 sebelumnya itu belum ada tapal batas, setelah pemerintah menerbitkan Permendagri tahun 2006 barulah ada upaya untuk menegaskan pas nya di lapangan sehingga pada tahun 2006 itu sudah mulai ada pemasangan pilar batas termasuk di 3 wilayah di perbatasan Lombok Barat Lombok Tengah yaitu TK 1 s/d. TK 3 sudah ada patok-patoknya rujukannya adalah SK Gubernur NTB Nomor 267 tahun 1992 mengikuti batas alam mulai dari Tanjung Jagog terus mengikuti punggung bukit,
“Yang tersisa waktu itu adalah di Montong Ajan yaitu titik 1 s/d. Titik 3.” Ungkapnya
Dikatakan oleh Edy untuk menentukan ini tim dari Kemendagri turun langsung ke lokasi yaitu Kasubditnya untuk menunjuk titik-titik itu, selesai pengecekan di lapangan di adakan rapat di Jakarta yaitu di Hotel Paninsula.
“Dengan mengacu pada keputusan Gubernur 1992, Permendagri tahun 2006 dan pelacakan dilakukan disertakan juga dokumen-dokumen Administrasi yang ada termasuk sertifikat tanah, photo copy KTP, semua direkam sehingga disepakati dengan menandatangani Berita Acara dan draf Permendagri .” Terangnya.
Terkait dengan pergeseran koordinat Edy mengatakan koordinat tidak bisa digeser teknologinya sudah ada sekarang yang penting angkanya sudah ada tinggal ditelusuri menggunakan GPS.
Permendagri no. 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas wilayah masih memberikan ruang, Permendagri bisa di rubah dengan 4 hal, antara lain yang pertama adalah Putusan Pengadilan, yang kedua adalah kesepakatan bersama diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur, yang ketiga ada penataan Daerah kalau ada pemekaran daerah.
“Kita Rapat di sini pun tidak bisa merubah keputusan Mendagri  dan ini sudah terhubung ke sistem, ke Sistem Pertanahan karena ada Kebijakan satu Peta, satu-satunya jalan adalah adanya kesepakatan atau gugatan.” Tutupnya
Sedangkan Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani mengatakan permasalahan batas wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah Secara Yuridis dan teknis sudah ditetapkan jika turun kelapangan hanya mengecek apakah tapal batas itu sudah sesuai atau tidak dengan Perundang-undangan, sepanjang itu sudah sesuai maka kita harus sepakati bersama kecuali tapal batas itu keluar dari peta yang sudah ada baru bisa di persoalkan.
“Tidak bisa kita mengklaim misalnya sertifikat yang dibuat di wilayah tapal batas kemudian ternyata sesuai dengan perundang-undangan masuk wilayah Lombok Barat tidak bisa dipaksakan harus harga mati sesuai dengan sertifikat, kalau memang harus sesuai dengan sertifikat maka satu-satunya cara harus digugat di pengadilan.” ungkapnya
Kasat IntelKam Polda NTB mengatakan permasalahan tentang batas Wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah mendengar Masukan dari Pemda Lombok Tengah, Pemda Lombok Barat, Pemerintah Provinsi NTB dan Korem 162 WB, mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan menghimbau serta mengajak masyarakat masing-masing khususnya Semua aparatur sampai dengan tingkat Dusun untuk sama-sama menjaga kondusifitas wilayah kaitannya dengan batas wilayah.
Inisiatif untuk sama-sama menyelesaikan dengan baik apa yang sudah disampaikan masing-masing memiliki satu persepsi bahwa penyelesaian itu tidak membuat kegaduhan di masyarakat, seluruh perangkat dari dinas OPD, camat sampai dengan tingkat dusun untuk menjaga ini dengan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bisa memperuncing, membuat kegaduhan dimasyarakat yang bisa menimbulkan konflik dimasyarakat. (Diskominfotik/Yani/Zul)

Diskominfotik,Rabo(4/11/20); Yayasan SERVER INDONESIA Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengambil tempat di Kecamatan Lembar menggelar pembagian bantuan berupa bingkisan daging kepada masyarakat tidak mampu di Kecamatan Lembar. Di era Pandemi Copid 19 ini, kehidupan perekonomian masyarakat sedikit terganggu, maka untuk membantu meringankan beban masyarakat Yayasan Server Indonesia Provinsi NTB mengimplementasikan kepeduliannya dengan mengadakan pembagian paket bingkisan daging kepada masyarakat yang pantas menerimanya.

Berbagi kebaikan dengan sesama merupakan sebuah kebaikan yang harus ditanamkan dan diajarkan mulai sejak dini kepada siapa pun. Berbagi dalam ucapan sederhana disebut dengan sedekah. Konsep terkait Sedekah itu sederhana, di mana Sedekah itu tidak melulu dalam bentuk harta. Tetapi mencakup amal atau perbuatan baik kepada orang lain. Kamu senyum kepada orang lain saat berpapasan di jalan saja itu sudah sedekah. Memberikan senyuman kepada sesama termasuk sedekah yang tercantum dalam hadis HR. Tirmidzi dan Abu Dzar. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yakni shadaqoh. Sedekah memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada batasan jumlah dan batas waktu tertentu. Dapat dikatakan sedekah adalah amalan baik yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sejalan dengan itu tak dipungkiri bila ada sebuah ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan berlomba-lombalah dalam bersedekah. Kalimat tersebut merupakan motivasi untuk manusia, khususnya umat Islam selalu berbagi dalam keadaan suka maupun duka.

Aktualisasi dari pentingnya berbagi itulah oleh Yayasan Server Indonesia PROPINSI NTB yang diketuai oleh Lalu Akhmad Akhsan.” Pada hari  Rabo Tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, yayasan server Indonesia melakukan pembagian daging kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Lembar Lombok Barat, sejumlah 3-4 Kg Daging untuk 1.200 KK,” ungkap ketua yayasan server Indonesia Lalu Akhmad Akhsan. Jumlah total Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 16.000 KK tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Distribusi daging diatur berdasarkan zona wilayah dengan alasan agar tidak terjadi penumpukan masyarakat sesuai dengan standart Protokol Kesehatan dan melihat kondisi demografi wilayah Kecamatan Lembar.

Yayasan server Indonesia ini bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan atau menentukan nama yang berhak menerima. Dinas Sosial melalui Tim PKH yang bertugas di Kecamatan Lembar turut aktif dalam melakukan pendataan  dan memberikan langsung bantuan kepada masyarakat , begitu juga dengan aparatur yang ada di Kecamatan Lembar. Hadir Sekcam Lembar, Kasi Trantib Kecamatan Lembar dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya Lalu Akhmad Akhsan menjelaskan bahwa sumber bantuan berasal dari Umat Muslim Turky dan Australia serta seluruh umat muslim dunia. Selain daging ada juga bantuan sembako pada bulan Ramadhan dan bantuan sosial lainnya.

Di tempat terpisah Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H.Baehaqi mengharapkan,” agar kegiatan-kegiatan sejenis bisa diikuti oleh Lembaga-lembaga ataupun Yayasan-yayasan lain yang bergerak di bidang sosial untuk melakukan kegiatan seperti ini guna meringankan beban masyarakat di era Pandemi Copid 19. Inti dari kegiatan ini adalah berbagi untuk sesama yang sangat sesuai dengan anjuran Agama.” Ungkapnya.(Diskominfo,HLD/Iswrta)

Diskominfotik Lobar; “Fantastik”,mungkin ini kata yang paling tepat untuk kita ucapkan ketika melihat video yang di unggah  melalui akun Pemda Lombok Barat dan sudah menyebar ke media-media sosial lainnya. Video ini berdurasi sekitar tiga menit dengan menampilkan kegiatan Diving bersama Bupati Lombok Barat dan anggota Forkompinda Kabupaten Lombok Barat. Pesona bawah laut yang luar biasa indahnya ini menginisiasi Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk melakukan kegiatan Diving bersama dengan Anggota Forkompinda Kabupaten Lombok Barat di Sekotong,Sabtu(31/10/20).

Keindahan alam bawah laut ini harus tetap dilestarikan dengan melibatkan semua elemen, terutama sekali dengan masyarakat sekitar agar mereka mempunyai rasa memiliki terhadap alam di sekitarnya. Pengerusakan terhadap terumbu karang agar segera di hentikan.

Kita semua tahu bahwa Kehidupan di bawah laut terkadang menjadi suatu misteri dan seolah tidak pernah berhenti mengejutkan manusia yang hidup di atas permukaannya. Kehidupan di bawah lautan juga selalu diselimuti oleh keheningan yang mengandung banyak cerita dibaliknya. Hal tersebutlah yang menjadikan para penyelam atau diver ini selalu ingin mencari tahu dan mengeksplorenya.

Kabupaten Lombok Barat memiliki bentang pantai yang panjang menjadi salah satu pilihan para diver domestik maupun mancanegara untuk menjajal keindahan bawah laut. Salah satunya yang berada di ujung selatan wilayah Lombok Barat, yakni di Kecamatan Sekotong. Wilayah ini memang sejak dulu dikenal memiliki potensi bawah laut yang sangat indah. Kehidupan biota-biota lautnya masih terjaga. Mulai dari terumbu karang hingga berbagai macam species laut dapat dijumpai di laut Sekotong.

Fandi, salah satu diver asal Gili Gede yang telah memiliki pengalaman menyelam cukup lama, khususnya di kawasan laut Sekotong, mengatakan:

“Wisata bahari di Sekotong tidak kalah dengan wisata-wisata lainya yang ada di Indonesia bahkan Dunia”.  

Selama menyelam di wilayah Sekotong ini, Fandi banyak menemukan berbagai macam spesies langka dan unik yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lainnya.
Spesies langka dan unik ini, kata Fandi tersebar di beberapa titik spot diving yang ada di gili-gili kawasan Sekotong, salah satunya adalah di Gili Rengit.

“Kita kan punya banyak gili-gili di sini, salah satu spot terbaik itu ada di Gili Layar dan Gili Rengit. Sekarang kita juga sudah bisa menjual spot diving yang di ada ikan manta (Ikan Pari, red), dan itu ada di Teluk Mekaki. Di Bangko-Bangko kita bisa temukan hiu kepala martil yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain,” jelas instruktur diving bersertifikat Scuba School Internasional ini.

Pesona Keindahan bawah laut Sekotong juga diakui Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Menurutnya, potensi bawah laut Sekotong seperti surga yang harus dinikmati dan tidak boleh dilewati.

Bupati beserta Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo, Dandim 1606/Lobar Kolonel (Arm) Gunawan, Dirut PDAM Zaini bersama para divers menyelam di dua lokasi, yakni Gili Rengit dan Gili Layar. Di dua lokasi tersebut bupati membuktikan bahwa potensi bawah laut di setiap gili yang ada memiliki karakteristik yang berbeda.

“Baru saja kami Forkompinda melakukan diving, melihat dan membuktikan karang-karang yang ada di sekitar gili-gili di kawasan Sekotong sungguh indah dan luar biasa. Kita menyaksikan biota laut serta terumbu karang yang membentuk seperti taman dan beragam jenis biota laut,” ucap Bupati usai kegiatan Forkompinda Lobar menyelam yang merupakan salah satu rangkaian persiapan launching #KeSekotongAja tanggal 6 November mendatang.

“Kalau melihat keindahan karang, apalagi kalau langsung bisa bercengkrama dengan ikannya, ikan-ikannya tidak liar, luar biasa menarik dan menakjubkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lobar Abu Bakar Abdullah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap Sekotong dapat dikelola dengan baik.

Tidak hanya kekayaan lautnya, katanya, jika segala potensi seperti perbukitan, lalu daratan dengan kekayaan hasil tambangnya, hasil pertanian, hasil peternakan, hingga ke dasar laut dengan keindahan dan beragam spesies yang ada di dalamnya, jika dikelola dengan baik, tentu akan menjadi magnet untuk orang datang ke sini.

“Ini yang menjadi optimisme kita. Ini sesuatu yang tidak mustahil, justru kita punya peluang besar untuk mewujudkannya. Saya berharap dengan #KesSekotongAja tidak hanya mampu mendatangkan wisatawan yang banyak, melainkan kedepanya semua stakeholder yang berkepentingan di tanah Sekotong bisa bersinergi kemudian memajukan pariwisata Sekotong,” harapnya.

Di lain tempat, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saepul Akhkam memastikan potensi alam bawah laut Kawasan Sekotong akan menjadi materi utama promosi dan atraksi pariwisata di Lombok Barat.

“Dua puluh tiga gili (pulau kecil, red) adalah kekuatan pariwisata Sekotong. Rugi jika seluruh stakeholder tidak memelihara dan menjadikannya sebagai atraksi. Selain permukaan, alam bawah laut Sekotong tidak cuma indah dan unik, tapi juga menghadirkan pengalaman berwisata laut yang tidak mudah untuk dilupakan,” papar Akhkam panjang lebar.(Diskominfo,HLD)

Lombok Barat, Diskominfotik- Keinginan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, khususnya yang ada di Kecamatan Sekotong, untuk menjadikan kegiatan pertambangan mineral logam (emas) sebagai usaha dan mata pencaharian, yang dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera, membawa implikasi terhadap terus terjadinya praktik-praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang kegiatannya mengabaikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practice), mengabaikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan, dan yang paling penting adalah mengabaikan  kesehatan dan keselamatan penambang itu sendiri dan manusia di sekitarnya.

Isu pencemaran merkuri di lokasi PETI di Sekotong disinyalir membawa pengaruh negatif terhadap pengembangan pariwisata NTB secara umum dan Kabupaten Lombok Barat khususnya.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi saat membuka Pertemuan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Akasi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten Lombok Barat di Hotel Aston Inn., Jl. Panca Usaha No. 1 Cilinaya Cakranegara, Mataram. Jumat, 27/10/2020.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Direktur Pengelolaan B3 KLHK RI di Jakarta hadir secara virtual, Pendamping Penyusunan RAD-PPM KLHK RI di Jakarta, hadir secara virtual, Pejabat UNDP – GOLD ISMIA Project Jakarta hadir secara virtual, Kepala DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pejabat Kepolisian Resort Lombok Barat, Manajemen PLTU Jeranjang, Kepala BPS Lombok Barat, Individual Consultant (IC) UNDP, Field Fasilitator (FF) NTB – UNDP (GOLD ISMIA) Project, Kepala OPD Lingkup Pemda Lombok Barat.

Menurut Baihaqi, Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang dikenal juga dengan Pertambangan Rakyat, seperti yang dirilis pada berbagai jurnal, merupakan sumber terbesar pelepasan Merkuri ke lingkungan, mencapai 35% dari total emisi Merkuri.

Target penghapusan Merkuri ditetapkan pada Bidang Prioritas PESK (penghapusan penggunaan merkuri dan penambangan emas ilegal) sebesar 100% pada Tahun 2025,

Pengembangan sektor pertambangan, khususnya PESK atau Pertambangan Rakyat di lokasi PESK di Sekotong harus sejalan dengan pengembangan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pariwisata, adanya sinergitas dan saling mendukung di antara keduanya.

“Kita sama-sama berharap sebelum tahun 2025 formalisasi dan legalisasi kegiatan PESK di Kabupaten Lombok Barat sudah rampung semua, sehingga sejak Tahun 2025 semua kegiatan penambangan di lokasi PESK yang ada di Sekotong semuanya legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian lebih mudah dilakukan, dan implikasi-implikasi negatif dari kegiatan penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dapat dihindari.” Ungkapnya.

Baihaqi menambahkan pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pemahaman dan persepsi, serta saran maupun masukan dari peserta dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Madani Mukarom mengatakan terkait kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di dalam RAD-PPM Provinsi NTB untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten Lombok Barat, ditetapkan 3 Bidang yang menjadi Prioritas, yakni Energi, PESK, dan Kesehatan.

terkait dengan strategi dan kegiatan di dalam RAD-PPM Provinsi NTB secara garis besar strategi dan kegiatan yang direncanakan antara lain Upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait Merkuri, baik pada Bidang Prioritas Energi, PESK, maupun Kesehatan, dengan sasaran masyarakat dan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya (sarana prasarana dan SDM) laboratorium lingkungan hidup, fasilitasi dan dukungan formalisasi PESK, dan fasilitasi/dukungan terhadap teknologi dan peralatan pengolahan emas ramah lingkungan (bebas) merkuri, reklamasi kerusakan lingkungan akibat PETI, perbaikan lingkungan yang tercemar Merkuri, Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat saat diwawancarai terkait dengan pertambangan di Sekotong yang masih jalan dengan pembuangan limbah mercuri yang sembarangan mengatakan bahwa rancangan Perbup tentang RAD-PPM ini masih ada perbaikan-perbaikan dengan meminta masukan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD-OPD terkait di Lombok Barat.

“Kita tunggu pembahasan Rancangan Perbup ini rampung dulu dengan masukan-masukan dari Kementerian terkait, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, BPPT, dari UNDP demikian juga masukan-masukan dari OPD Lokal, ini perlu kita perbaiki dan benahi sesuai dengan masukan itu.” Terangnya.

Terkait dengan ke depannya mulai sekarang ini sudah mulai mengusulkan wilayah BPR yang ada di Sekotong yang luasnya 90 hektar, masih dilakukan kajian terkait dengan potensinya.

“ Zonasi wilayah pertambangan yang diberikan oleh PT. Indotan kami (DLH) belum mendapatkan kajian teknisnya terutama terkait dengan Potensinya, kalau potensinya ada mungkin tidak akan menjadi masalah tetapi kalau potensinya tidak ada maka akan menjadi Masalah karena yang menambang adalah rakyat untuk itu kami punya usul saran untuk mereview dulu bersama tim, wilayahnya di mana, potensinya berapa baru kemudian kita meminta persetujuan ESDM Provinsi dan LHK Provinsi untuk mereview kembali wilayah pertambangan yang ada di Sekotong.” Ungkapnya. (Diskominfotik/yani/zul)