Giri Menang, 15 Juli 2020– Di hari pertama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST (Construction Sector Transparancy) tahun 2020 dengan Multi Stakeholder Grup (MSG) dengan Pemerintahan yang sebelumnya dilakukan melibatkan masyarakat bertempat di Ruang Rinjani Hotel Jayakarta, Senin (15/7).

CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“Dari penjelasan sebelumnya CoST bekerja dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan keterbukaan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Dr H. Baehaqi saat membuka acara belum lama ini.

Selain itu, CoST bekerja secara global dengan anggota yang mencakup empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional, CoST bekerja secara internasional dengan organisasi anti-korupsi utama untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan global tentang transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

Adapun tujuan utama dari kegiatan pelatihan adalah memperkenalkan transparansi pembangunan infrastruktur kepada semua anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi data.

Di hari pertama pelatihan bersama stakeholder pemerintah pelatihan membahas terkait Multi Stakeholder Grup (MSG) dalam meningkatkan kemampuan FLLAJ ke depannya dalam melibatkan stekholder lainnya.

Mrs. Clara, Manajer Cost untuk Asia melalui daring (Video Conference ) dari Singapura mengatakan MSG sangat penting dilibatkan untuk perencanaan awal. Menyatukan pemikiran reformasi dan membangun kepercayaan satu dengan lainnya. “Jadi keuntungan MSG sebagai wadah koordinasi. Jika ada kepentingan dapat diwakili melalui MSG.Termasuk disabilitas bisa mendapatkan haknya melalui itu, “jelas Clara.

Ia pun memberikan contoh di beberapa negara yang sudah sukses dalam melibatkan masyarakat. Thailand, misalnya, yang besar membuat forum kecil untuk menangani keluhan. Yang paling penting itu, sebut Clara, ikut sertakan masyarakat dari awal perencanaan. “Lebih baik libatkan masyarakat di forum dan jika ada keluhan masyarakat cepat tertangani,”ujarnya.

Begitu juga disarankan kepada FLLAJ Lombok Barat bersama pemerintah untuk membuat sistem yang makin melibatkan masyarakat seperti organisasi dan lainnya.

Karena menjadi bagian MSG tidak harus masuk menjadi anggotanya namun bagaimana mengajak masyarakat menjadi bagian dari MSG itu sendiri.

Begitu pun dalam menyajikan data analis oleh CoST itu sendiri dapat menyampaikann program pekerjaan kontraktor termasuk pemenang tender.

Lewat data tersebut dapat melihat melalui portal yang sudah ada baik jumlah kontrak maupun penawarannya.

Setiap penyajian data harus transparansi, ujar Clara. Karena, menurut Manajer CoST Asia itu, dengan data yang mudah disajikan dapat memudahkan orang lain untuk lebih efisien biaya dan jumlah.

Dari penjelasan Clara sebelumnya juga menyebutkan CoST ini supaya meningkatkan indeks keterbukaan data di Lombok Barat secara keseluruhan. CoST sendiri terkait infrastruktur secara umum. “Jadi semua project yang bersifat tender bisa dipresentasikan dengan menemukan standar CoST sendiri yaitu IDS (Infrastructure Data Standard),”pungkasnya.

Satia Sari Dewi, ketua Sekretariat FLLAJ Lombok Barat juga menyebutkan pada dasarnya FLLAJ Lombok Barat sudah memenuhi MSG dibanding dengan negara lain seperti Timur Leste yang baru masuk CoST belum memiliki MSG. “Kita lebih maju dan semua CoST sudah diaplikasikan dengan MSG. Termasuk data sudah disampaikan di Web FLLAJ Lobar mulai PPK sampai jumlah anggarananya termasuk 40 mata data program Prim. Dan data itu bisa diakses oleh siapapun,” ujar Dewi.

Selain itu, dalam pengisian di FLLAJ sudah berkomitment diisi 50 persen pemerintahn dan 50 persen masyarakat dan ke depan akan terus melakukan perbaikan termasuk melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah yang menjadi masalah pada saluran irigasi.

Kasubag Progran Dishub Lobar itu juga menyebutkan untuk sementara jumlah anggota FLLAJ Lobar sebanyak 40 orang.

Giri Menang, 15 Juli 2020. H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat (Lobar) mengambil sumpah 206 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lobar. Pengambilaman sumpah dilakukan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Bupati Fauzan menyampaikan bahwa 206 PNS ini telah melakukan penyaringan berkali-kali dan melewati tahapan yang panjang, mulai dari proses penerimaan CPNS, kemudian pengambilan sumpah sebagai tahapan akhir.

“Jadi yang 206 orang ini adalah saripatinya dan ini dari puluhan ribu calon CPNS. Dari sini kita sudah bisa mengatakan Saudara adalah orang-orang yang terpilih, terpilih oleh nasib, terpilih karena usaha saudara yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, karena itu jangan sia-siakan takdir ini,” tegas Fuzan di hadapan 206 PNS ini, Rabu (15/7).

Selain itu, Fauzan juga berharap agar para PNS ini berkerja dengan baik sesuai tugas dan fungsi, kemudian semangat tidak kendur setelah berada pada titik nyaman sebagai PNS. Fauzan menginginkan agar semangat dan usaha-usaha saat sebelum manjadi PNS selalu dibawa dan diterapkan setelah menjadi PNS.

“Kita biasanya kalau sudah lama menikmati titik nyaman, lama-lama berhenti kita anggap itu sebagai suatu kelebihan dan sebagai suatu nikmat, sehingga semangatnya hilang,“ seru Fauzan.

“Jangan sia-siakan usaha Saudara untuk menjadi CPNS ini. Apa yang Saudara dapatkan sekarang ini didahului oleh sebab-sebab atau bahasa sederhananya tidak ada akibat yang mengingkari sebab. Saudara menjadi PNS karena sudah menjalani sebab-sebab. Saudara ingin menjadi pejabat lakukan sebab-sebab itu, berdedikasi, pengabdian dan lain-lain,” lanjut Fauzan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKD-PSDM) Pemkab Lobar Suparlan, S

Sos saat menyampaikan laporan kegiatan menjabarkan perekrutan formasi dari 206 PNS ini. PNS baru ini, kata Suparlan, terdiri dari perekrutan PNS dari pengadaan CPNS umum tahun 2018 sebanyak 180 orang, PNS dari formasi Khusus eks tenaga honorer K-2 sebanyak 20 orang, PNS formasi PTT dari Kementerian Kesehatan sebanyak 4 orang dan PNS dari IPDN angkatan 25 sebanyak 2 orang.

“Berdasarkan jenis tugas PNS ini dari tenaga guru sebanyak 130 orang, dari tenaga kesehatan sebanyak 43 orang, tenaga teknis lainnya sebanyak 31 orang dan dari IPDN 2 orang,” jelas Suparlan.

Suparlan juga mengatakan semestinya pengambilan sumpah janji PNS ini akan dilaksanakan pada bulan April, namun karena adanya pandemi Covid-19, maka akhirnya pengambilan sumpah bisa dilaksanakan bulan ini.

Giri Menang, Senin 13 Juli 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, pembinaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayahnya terus ditingkatkan. Karena dia beralasan, sejak sebelum gempa dan covid-19, pihaknya sudah konsen untuk memperhatikan IKM dan UKM.

Bahkan bupati dengan tegas berkomitmen, karena sudah menempatkan pariwisata sebagai core industri yang ada, maka diharapkan, 60-70 persen kebutuhan dari industri pariwisata, bisa diatasi oleh UKM dan produk lokal lainnya.

“Alhamdulillah ini kami sudah memulai dan memang sejak gempa. Menyusul sekarang Covid-19, cita-cita ini sedikit terhambat,” papar bupati melalui pertemuan yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Jayengrana, Senin (13/7), dengan tema Government Rountable Series: Covid-19, New, Next, Post “NTB, Akselerasi Pemulihan Ekonomi”.

Pertemuan yang difasilitasi Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah ini, membahas seputar Akselerasi Pemulihan Ekonomi di NTB. Selain menghadirkan peserta vidcon dari pusat, peserta lainnya adalah, Wali Kota Mataram (H.Akhyar Abduh), Bupati Lombok Utara (H.Najmul Akhyar), Bupati Sumbawa Barat (H.W.Musyafrin), dan Kepala BI Perwakilan NTB. Mereka mewakili daerah masing masing dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Bupati Fauzan saat diberikan kesempatan memaparkan di antaranya kebutuhan telur, daging, sayur mayur, dan kebutuhan lain yang ada di hotel, merupakan hasil dari produk lokal, termasuk sandal dan kebutuhan lain di Hotel.

Tahun ini lanjutnya, sebenarnya sudah bergerak ke komuditas sayur. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Namun bupati lebih berharap, IKM dan UKM ini bisa maju, harus diawali dari pemerintah daerah.

“Ini sudah kita jalankan. Kalau ada tamu, jangan harap ada sajian dan menu di luar hasil produk Kabupaten Lombok Barat, karena kita seperti mewajibkan itu,” kata bupati didampingi Sekda, Dr H.Baehaqi, Asisten I H. Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Kepala BAPPEDA Rusditah dan Kepala BPKAD H.Fauzan Husniadi.

Hal lain yang disinggung bupati adalah produksi garam. Petani garam di Sekotong misalnya. Mereka tidak lagi teriak karena penjualan hasil produksi garam jalan di tempat. Hasil produksi garam sudah bisa dibeli oleh PDAM. Selain itu seluruh ASN di Lombok Barat menggunakan hasil produk garam khusus Lombok Barat.

“PDAM mengambil rata-rata lima belas ton garam dari petani garam Lombok Barat. Ini yang terus kita bina, namun kondisi fiskal kita pasca gempa, dan covid, cita-cita ini agak sedikit terhambat,” sesal bupati seraya ingin, hasil pertanian, perkebunan, peternakan agar ada nilai tambah yang didapat oleh petani.

Giri Menang, 14 Juli 2020-Refocusing dan realokasi anggaran pada APBD Lombok Barat harus dilakukan bagi upaya Pemda Lombok Barat dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Pemda Lombok Barat mengambil kebijakan ini tidak sembarangan. Namun atas perintah yang ada pada Peraturan Mendagri 20 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2020 terkait pandemic Covid-19 yakni dengan mengurangi belanja barang dan jasa sebesar 50 persen melalui realokasi dan refocusing senilai Rp 27 Miliar dari realokasi anggaran senilai Rp 46 miliar lebih.

“Dari realokasi anggaran itu kita gunakan untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan oparasional penanganan Covid. Sementara refocusing anggaran senilai Rp 27 miliar itu diarahkan untuk biaya operasional penanganan kesehatan seperti penyediaan ifrastruktur kesehatan untuk menampung pasien di Rumah Sakit (RS). Bahkan kita siapkan juga Sanggar Mutu sebagai Rumah Sakit Darurat untuk menampung pasien reaktif Covid-19 di Lombok Barat. Soal tenaga kesehatan (Nakes) nantinya disiapkan Dinas Kesehatan (Dikes) dan manajemennya berada di RSUD Tripat,” kata Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, MM, M.Pd seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Selasa (14/7).

Sekda Lombok Barat juga menyingung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat cukup terdampak akibat Covid-19 ini. Disadari, sejak merebaknya Covid-19 ini sumber PAD Lombok Barat menjadi berkurang. Harapan besar dari sektor pariwisata sebagai lokomotif dan basis pergerakan ekonomi Lombok Barat menjadi melambat. Hal ini lebih disebabkan karena simpul-simpul ekonomi masyarakat yang tergerak dari sektor pariwisata menjadi terhambat karena tingkat okupansi hotel dan restauran di Lombok Barat menjadi rendah bahkan tidak ada sama sekali karena wisatawan sepi.

“Karena itu PAD kita menjadi melorot. Dampak Covid-19 ini sangat terasa. Sektor pariwisata yang tidak bergerak berdampak pada pertumbuhan basis-basis ekonomi masyarakat lainnya seperti tidak terakomodirnya hasil-hasil dari sektor manufacture lainnya seperti hasil produk UMKM masyarakat yang selama ini sebagian besar terserap di sektor pariwisata. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan bekerja keras sambil mencari peluang-peluang PAD yang lain sembari harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujar Baehaqi.

Alternatif lainnya dalam pemikiran Baehaqi guna mencari alternatif lainnya sebagai sumber PAD Lombok Barat yakni pihaknya sudah mulai memikirkan bagaimana memaksimalkan pelaksanaan sensus PBB melaui penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). “Kita harus bekerja lebih keras lagi dengan menggali sumber-sumber PAD alternatif agar kita bisa terus membangun Lombok Barat tercinta ini,” harap Baehaqi.

Giri Menang, 13 Juli 2020– Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas CoST (Construction Sector Transparancy) tahun 2020 bertempat di Hotel Jayakarta, Senin (13/7).

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah memperkenalkan transparansi pembangunan infrastruktur kepada semua anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan mendukung keterbukaan dan transparansi informasi data.

“Penyelenggaran pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat, kita laksanakan selama dua hari dari hari Senin-Selasa, 13-14 Juli 2020,” kata Ketua Panitia Fathurrahman.

Dia menambahkan, peserta pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat berjumlah 20 orang yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dan dari unsur Masyarakat.

“Pembiayaan kita dari pelaksanaan pelatihan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 bersumber dari dana Lembaga CoST dunia,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, CoST (Construction Sector Transparancy) adalah inisiatif global terkemuka yang berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bekerja dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan keterbukaan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur,” katanya.

Dia menyebut, CoST ini bekerja secara global dengan anggota yang mencakup empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional, CoST bekerja secara internasional dengan organisasi anti-korupsi utama untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan global tentang transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

“CoST bagi pemerintah dapat membantu kita menunjukkan bagaimana anggaran dihabiskan, meningkatkan kepercayaan antara warga negara dan pemerintah serta membantu mengidentifikasi potensi penghematan efisiensi dan mempromosikan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik dan pengadaan infrastruktur,” akunya.

Selain itu CoST mendukung pemerintah untuk memberlakukan sistem yang memungkinkan publik mengakses informasi proyek infrastruktur yang andal, terperinci, dan mudah dipahami. Standar Data Infrastruktur CoST (CoST IDS), yang merupakan inti dari proses transparansi telah menerima pengakuan internasional yang luas.

“Kita di Lombok Barat telah menerapkan CoST melalui Program PRIM bekerja sama dengan KIAT mulai dari tahun 2017 yang sebelumnya telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013,” terangnya.

Dalam program PRIM tersebut FLLAJ Kabupaten Lombok Barat telah membuka 40 mata data proyek untuk 26 Proyek Infrastruktur Jalan yang terdiri dari 9 Paket PRIM, 5 Paket DAK, dan 6 Paket DAU.

“Untuk kita di Lombok Barat tercatat sebagai anggota resmi CoST semenjak diterimanya surat penerimaan dari Pimpinan CoST Internasional per tanggal 26 Oktober 2019,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Manager CoST Asia Clara Feng melalui Vicon menyampaikan, CoST ini hanya membantu meningkatkan standar transparansi di Kabupaten Lombok Barat secara internasional.

“Memang CoST ini sudah diterapkan di Lombok Barat di project PRIM yang dilaksanakan dari Pemerintah Australia. Sedangkan CoST ini standar keterbukaan data secara internasional yang pusatnya itu di Inggris,” ujarnya.

Dia menerangkan, dari CoST ini supaya meningkatkan indeks keterbukaan data di Lombok Barat secara keseluruhan. CoST sendiri terkait infrastruktur secara umum, jadi semua project yang bersifat tender bisa dipresentasikan dengan menemukan standar CoST sendiri yaitu IDS (Infrastructure Data Standard) dan IC for IDS (Infrastructure Data Standard).

“Khusus di Lombok Barat rencananya akan menerapkan IC for IDS (Infrastructure Data Standard) dan platformnya sedang kita buat dengan pendanaan dari CoST Internasional,” tutupnya.

Giri Menang, 10 Juli 2020. Atas nama Dinas Kesehatan Pemkab Lombok Barat, dr Sapto Sutardi masuk 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Untuk itu, ia berhak mengikuti presentasi dan wawancara menuju 45 besar yg diselenggarakan secara virtual dengan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (10/7). Acara ini berlangsung di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

dr Sapto memaparkan tentang aplikasi ‘dr Sapto Anthro’ hasil buatannya. Dalam paparannya, dr. Sapto menyebut aplikasi yang dibuatnya mampu mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat. Latar belakang ia membuat aplikasi tersebut yaitu karena tingginya angka stunting di Lombok Barat, Provinsi NTB dan nasional.

“Angka nasional sepertiga anak anak kita menderita stunting dan lebih 17 persen dari anak anak kita kekurangan gizi. Itu yang menyebabkan posisi Lombok Barat berada pada posisi kedua peyumbang gizi kurang dan gizi buruk se-Indonesia. Terlebih ribetnya menentukan gizi buruk menggunakan tabel,” katanya.

Oleh karena itu, dr Sapto membuat sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menentukan dan mendeteksi stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Hadirnya aplikasinya yang dibuatnya bermanfaat untuk masyarakat.

Ia mencontohkan di lapangan untuk melihat status gizi saja begitu lama satu pasien bisa menghabiskan 3 menit 14 detik, bahkan untuk parameter lengkap bisa menghabiskan 10 menit. Permsalahan selanjutnya saat melakukan supervisi oleh kalangan profesional ternyata menurut dr Sapto ditemukan kesalahan perhitungan Z skor. Begitu juga dari petugas gizi, ketiga ketika WHO merilis melakukan penilaian kasus gizi secara tepat dan akurat itu dengan mengguankan tabel dan kalau dicetak panduannya lebih dari seribu halaman.

Dengan aplikasi yang dibuatnya akan mempermudah dengan hasil yang akurat dalam hitungan beberapa detik bisa melihat hasilnya, hanya dengan memasukan nama dan tanggal lahir, memilih jenis kelamin, kemudian memasukan tinggi badan maka akan muncul hasilnya apakah stunting, gizi buruk, gizi kurang atau gizi lainnya.

Aplikasinya juga, kata dr Sapto, dapat merekam ribuan bahkan jutaan data dalam aplikasi offline dan bisa mendapatkan spot di mana anak-anak terdapat gizi buruk secara geografis.

Apikasinya juga mudah digunakan. Setelah ia melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuatnya ada 4 persen pengguna aplikasi tidak tamat SD yang bisa menggunakan handphone dan baca tulis bisa menggunakan aplikasinya.

Secara obyektif, papar dr Sapto, pengguna aplikasi tujuh kali lebih cepat dibandingkan dengan metode manual dengan waktu sekian detik sudah bisa mendapatkan dan menentukan anak tersebut stunting atau ataukah gizi buruk. Dokter yang tahun 2019 menjadi juara satu tenaga kesehatan nasional tersebut terus mencoba membuat aplikasi kesehatan sesuai kemampuannya.

Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, dengan adanya aplikasi itu juga sangat menguntungkan masyarakat karena secara tidak langsung dapat menentukan deteksi dini pada anak apakah anak kurang gizi atau tidak.

“Dengan cara tersebut cara mempermudah melihat angka stunting pada tingkat anak dan remaja. Aplikasi ini untuk Lombok Barat dan saya persembahan untuk Indonesia,”pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg.Hj. Ni Made Ambaryati juga mengakui software atau aplikasi yang dibuat dr Sapto cukup sederhana dapat mempermudah cara melihat hasil gizi buruk dan stunting dan dapat digunakan oleh siapapun.

“Dengan adanya aplikasi itu angka gizi buruk dan stunting di Lombok Barat menurun dari tahun ke tahun. Tahun lalu sebesar 23 persen sekarang bulan Februari 2020 sudah 21,7 persen. Jadi manfaat aplikasi tersebut sangat signifikan, dari penentuan status gizi di lapangan secara manual dengan menggunakan tabel dan memerlukan waktu yang lama dan serta sulit, menjadi mudah dan cepat dengan aplikasi yg dibuat dr Sapto, ”akunya.

Tidak hanya Kepala Dinas Kesehatan yang mengakui kehebatan Aplikasi buatan dr Sapto, Asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H.Mahyudin juga mengatakan demikian. Stunting, sebutnya, menjadi fokus perhatian pemerintah karena disadari bahwa masa depan bangsa daerah ini untuk 20 tahun ke depan sangat tergantung pada kondisi pada kesehatan terlahir dan tumbuh pada saat ini.

Pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan asisten. Pertama, ada kebijakan hulu bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ada program gerakan anti merarik kodek (Gamak)atau gerakan anti menikah pada di usia dini. Selanjutya pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan pendapatan yang cukup mantan kepala BPKAD Lombok Barat tersebut berharap gizi anak yang di kandungan atau dalam pertumbuhan bisa teratasi. “Tentu untuk mendeteksi itu ada aplikasi,” ujarnya meninggung aplikasi dr Sapto Anthro.

Tim Panelis dari Kementerian PAN-RB di antaranya Professor Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada juga Tulus Abadi dan Nurjaman Mochtar. Panelis pada intinya menanyakan tentang keberlangsungan dari aplikasi ini untuk diterapkan khususnya oleh Pemerintah Kab. Lombok Barat khususnya dalam bentuk gerakan penggunaan. Ada juga pertanyaan dari Tulus Abadi yang menanyakan apakah aplikasi ini bisa untuk menilai obesitas pada anak. Dengan mantap dr Sapto menjawab aplikasi ini diciptakan untuk mengetahui baik gizi kurang maupun gizi lebih termasuk obesitas.

Penilaian lomba ini didukung penuh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, dan Bagian Humas dan Protokol.

Giri Menang, 8 Juli 2020. Desa Golong salah satu desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Narmada untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten Lombok Barat. Lomba tersebut merupakan inisiasi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tujuan membuat gerakan melawan Covid-19 menuju nurut tatanan baru (NTB)

Kepala Desa Golong HM. Zainuddin mengatakan sebelum ditunjuk untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten pihaknya sudah melakukan pembinaan lebih awal terkait apa yang menjadi parameter penilaian yang dikirim pihak kabupaten.

Pemdes juga lebih awal melakukan hal-hal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, pemberian vitamin dan masker. “Kami pihak desa sudah melakukan itu semua penyemprotan disinfektan sampai empat kali di semua dusun termasuk tempat ibadah, “ujarnya

Sehingga pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Camat dan Kapolsek Narmada tersebut kades ingatkan sinergitas Babinsa dan Babinkamtibmas kembali ditingkatkan, termasuk meminta dukungan semua pihak dinas terkait serta masyarakat membantu Pemerintah Desa menuju tatanan baru dengan protokol Kesehatan.

“Mari bantu kami, jangan kita menyerahkan semua bantuan dari semua program untuk masyarakat. Kemudian masyarakat tidak membantu kami,” ucap Zaenuddin.

Pada kesempatan itu kades dua priode itu juga meminta kadus yang masih menyimpan masker segera untuk dibagi ke semua masyarakat, supaya masyarakat dapat menggunakannya terlebih ketika akan berpergian.

Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada itu juga berharap agar semua kadus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya transisi new normal benar benar diterapkan sehingga tidak ada terkena Covid-19.

“Lomba kampung sehat ini diwakili oleh Dusun Peninjauan. Bukan berarti dusun yang lainnya terabaikan dan tidak dibina. Semua dibina, untuk kita dari kita dan kebaikan masyarakat itu yang paling penting,”pungkasnya.

Sementara Camat Narmada Muhammad Busyairi menyebut Desa Golong salah satu wakil dari Kecamatan Narmada yang ikut Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten selain Desa Nyurlembang dan Sesaot

“Kami dan kapolsek narmada memberikan pembinaan untuk semua desa untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan penularan Covid-19,”cetusnya.

Dari 21 desa yang dibina untuk tiga difokuskan di Pasar Keru. Minggu depan pihaknya akan turun melakukan pembinaan bersama tim Kecamatan yang terdiri Kepala UPT, Kapolsek, Danposramil, KUA dan lainnya di tingkat Kecamatan.

“Mudah- mudahan Desa Golong ini memang betul-betuk layak menjadi juara mewakili Necamatan Narmada dan tentu menjadi juara di tingkat kabupaten,” harapnya.

Namun bagi Busyairi, juara itu tidak lebih dari sekedar bonus yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat dan bagaiamana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.

Sedangkan Kapolsek Narmada Suparta melihat Lomba Kampung Sehat merupakan kebijakan pusat yang dikemas menekan angka Covid-19 di NTB. “Jangan sampai ada, kalaupun ada jangan sampai banyak. Itu sebenarnya tujuan dari kampung sehat ini,”katanya.

Kampung Sehat ini memang sudah dilakukan namun digaungkan kembali terutama untuk kesehatan karena bagaimanapun juga menurut Suparta kampung sehat mengajarkan hidup bersih dan sehat.

Giri Menang, Selasa 7 Juli 2020. Kendati Kantor BNN Lombok Barat belum terbentuk, namun BNN Pusat berencana akan melakukan pembinaan khususnya kepada masyarakat kawasan rawan narkoba di Lombok Barat.

Bentuk pembinaannya akan melibatkan Disperindag dan Deskranasda dengan memberikan pembinaan berupa komoditi pembuatan pangan berbasis pertanian dan perkebunan. Hal ini, merupakan kesimpulan akhir dari gelaran rapat sinergitas stakeholder pada kawasan rawan narkoba yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Jayengrane, Selasa (7/7). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama sabu. Karena jenis ini di NTB hampir mencapai 90 persen, dan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi seluruh komponen terlibat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di NTB, ada 30 titik lokasi yang dinilai rawan terhadap narkoba. Jumlah ini termasuk di antaranya ada diwilayah Lombok Barat seperti, Senggigi, Sekotong Tengah, Mareje, Narmada, Batulayar, Pusuk Lestari, Bengkel, Jembatan Kembar. Semua titik ini akan dilakukan intervensi dengan melibatkan BNN bersama pemerintah daerah.

Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid mengatakan, rapat secara virtual ini dinilai sangat penting, terutama terkait dengan kebijakan dalam rangka menanggulangi penyebaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoda di wilayahnya.

“Saya kira semua sudah sepakat, narkoba adalah musuh dan bagian dari kejahatan yang sangat mendesak untuk ditanggulangi bersama,” sebut bupati yang didaulat sebagai narasumber dalam gelaran virtual ini.

Menurut bupati ada kata kunci yang harus dipegang dalam menanggulangi narkoba yaitu sinergi, kebersamaan dan semua harus berusaha mengintegrasikan kebijakan dalam menanggulangi penyebaran narkoba ini. Dia juga menyebut pihaknya di pemenrintah daerah secara koordinatif terus mengintensifkan komunikasi mengintegrasikan program bersama BNN, Polri dan bahkan dengan organisasi masyarakat.

“Secara organisasi di Dinas PMD membentuk sebuah tim yang bergerak dan mensosialisasikan bahaya narkoba dengan memanfaatkan desa-desa, termasuk menggandeng organisasi masyarakat, mendorong pemuda untuk peduli terhadap bahaya narkoba ini,” kaa bupati.

BNN Pusat juga akan memberikan pelatihan serta pengadaan bibit jahe merah. Hal ini disebutkan langsung oleh Inspektur Utama BNN Pusat, Brigjen Pol Drs. Eko Daniyanto melalui sambungan video telekonfrence (Vidcom) hari ini juga. Pihaknya juga akan melibatkan PT Bintang Toejoeh untuk memfasilitasi.

Ada tiga pemateri yang memaparkan materinya. Mereka adalah, H.Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat), Sahnan Fahlefi (Kelompok Ahli BNN) dan Drs. Anjar Dewanto (Direktur Pemberdayaan dan Alernatif). Sedangkan peserta virtual diikuti oleh Ketua DPRD Lombok Barat, Kepala Desa Senggigi serta sejumlah masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkoba.

Giri Menang, 7 Juni 2020-Tingkat kehadiran dan apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat baik yang mengikuti apel pagi ataupun masuk kerja sebanyak 85 persen. 15 persen sisanya tidak mengikuti apel pagi atau tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN.

Sekretaris Daerah Lombk Barat Dr H Baehaqi, MM, M.Pd mengaku jika penerapan finger print sebagai absensi elektronik ASN di Lombok Barat belum bisa dilakukan. Sehingga, ketidakadilan dalam perolehan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Lombok Barat mungkin saja terjadi.

Ketidakadilan dimaksud Sekda yakni penerima TPP ASN berjumlah sama dengan ASN yang diketahui rajin dan malas dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.

“Meski demikian kami memahami pengadaan finger print ini belum bisa dilakukan, karena alasan masih merebaknya Covid-19. Namun demikian kami selaku pembina kepegawaian akan terus melakukan berbagai upaya pembinaan kepada para ASN, agar tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tugas akan semakin membaik,” kata Sekda Lombok Barat dalam arahannya pada apel pagi, Selasa (7/6) di depan Loby Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.

Mantan Kepala Dikbud Lombok Barat ini mengilustrasikan, jika tingkat ketidakhadiran ASN Lombok Barat yang tidak mengikuti apel pagi ataupun tidak masuk kerja sebanyak 15 persen, maka akan terakumulasi sebanyak Rp 1,3 Milyar sebulan APBD Lombok Barat keluar bagi peruntukan TPP ASN yang tidak disiplin dimaksud. Jika dihitung dalam setahun, maka rata-rata keuangan daerah akan terkuras senilai Rp 15,6 milyar. Angka Rp15,6 miliar jika diefektifkan penggunaannya akan bisa membangun 10 kilometer jalan di Lombok Barat.

“Jadi akan sangat tidak efektif uang daerah sebanyak itu dikeluarkan untuk pemberian TPP ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Sementara di satu sisi ASN harus bertanggung jawab akan jalannya pemerintahan yang melayani masyarakat. Hal ini mengingat ASN merupakan orang-orang pilihan, teruji dan terukur dalam bekerja membangun dan melayani masyarakat,” ujar Sekda menekankan.

Dalam kesempatan apel yang dihadiri para Asisten, staf ahli Setda Lombok Barat, Kepala Dinas Kominfo, karyawan-karyawati ASN dan tenaga kontrak baik di Sekretariat Daerah ataupun di lingkup Diskominfo Statistik Lombok Barat, Sekda Lombok Barat memberikan sejumlah tips untuk menjadi orang sukses.

Tips dimaksud yakni seorang ASN khususnya haruslah tetap memiliki jiwa positif thinking dengan berupaya selalu berprasangka baik dan positif kepada orang lain baik teman sekerja ataupun kepada pimpinan.

“Pimpinan mengajak kita untuk disiplin harus kita sikapi sebagai sebuah ajakan positif dan tidak menyikapinya dengan pikiran yang tidak-tidak. Kalau kita sudah berpikir positif tentu berimplikasi pada pikiran menjadi sehat dan perasaan menjadi sejuk dan indah. Saya contohkan orang yang stroke itu bukan karena makanan tapi karena pikiran yang kacau, berantakan dan tidak kuat dan sabar meghadapi persoalan,” tukas pria pengasuh Ponpes Yusuf Abdusstar Kediri ini.

Baehaqi menambahkan sukses itu juga disebabkan seseorang memliki positif feeling, selalu berperasaan positif baik kepada orang lain atau terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Selain itu seorang ASN harus terpatri dalam jiwanya goal setting untuk bisa meraih yang lebih baik ke depannya baik dalam posisi ataupun hasil pekerjaan dengan kualitas yang semakin baik pula.

“Untuk meraih semua itu kata kuncinya seorang ASN haruslah memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, disiplin dalam melaksanakan tugas, memiliki target kerja yang harus dituntaskan, amanah dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jika semua itu sudah dijalankan dengan sepenuh hati akan memunculkan empati dan pimpinan akan memberikan pengharagaan atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan dengan baik dan akan mempermudah seorang pimpinan untuk memberikan amanah ataupun kepercayaan menduduki posisi yang lebih meningkat. Jadi tidak dilakukan dengan loby sana-sini, namun setelah bekerja tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan ini tentu sangat memperihatinkan,” tutup Sekda.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 7 Juli 2020. Setelah sebelumnya mengambil kebijakan menutup sementara tempat-tempat wisata karena Covid-19, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata memberlakukan pelonggaran kegiatan usaha wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, H. Saepul Akhkam ketika memberikan pemaparan pada Rapat Pimpinan II (Rapim II) yang dihadiri Bupati H Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekretaris Daerah H Baehaqi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Senin (6/6).

Dipaparkan Akhkam, langkah pelonggaran diambil setelah melakukan dialog dan adanya kebijakan dari pimpinan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pelonggaran. Tidak hanya itu pihaknya juga telah beberapa kali melakukan video conference mempertemukan para pemangku kepentingan pariwisata.

“Terkait kondisi pasca Covid-19 kami mengambil kebijakan untuk menutup sementara wisata, setelah kami berdialog banyak hal dan kemudian ada kebijakan dari pimpinan dan Satgas Covid-19 untuk mulai melakukan pelonggaran,” papar Akhkam.

Dikatakan, Dispar Lobar telah melakukan brainstorming dengan semua pihak wisata mengingat posisi Lobar yang berada pada level cukup mengkhawatirkan tentang penyebaran Covid-19, tetapi berdasarkan survie CSI NTB ini termasuk reletif baik di dalam penanganan Covid-19.

Kata kadis yang juga Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar ini, ada tujuh area protokol kesehatan yang telah disosialisasikan yaitu usaha akomodasi berupa hotel, usaha makan minum, usaha daya tarik wisata, desa wisata, usaha kolam renang, serta aktivitas laut dan Pantai (diving dan snorkling).

Tujuh area pelaksanaan protokol kesehatan ini, paparnya, harus dibuktikan apakah benar-benar diterapkan atau tidak. Pelaksanannya, sambungnya, harus disupervisi.

“Lalu kami kemudian mempelajari apa yang dilakukan oleh kabupaten/kota lain, kami bedah lagi terkait protocol kesehatan. Contoh, apakah kolam renang tersebut bisa digunakan atau tidak dan akhirnya kami membuat tolak ukur dari supervisi misalnya sebuah hotel yang memiliki kolam renang maka dia harus melakukan sirkulasi air yang lebih ketat melakukan kaporitisasi,” jelas Akhkam.

Hal lain disampaikan Akhkam yaitu jasa kepariwisataan terbanyak ada di Kec. Batulayar. Yaitu sekitar 541 (65%) ada di kecamatan ini. Oleh karena ini, sambung Akhkam, jasa kepariwisataan ini akan menjadi konsentrasi perhatian ke depan termasuk para karyawan yang terdampak.

“Setelah kami melakukan pendataan terhadap pelaku pariwisata di Lombok Barat setidaknya paling sedikit 5 Ribu orang terdampak langsung berupa pengurangan dari sekian persen hak-hak mereka ketika bekerja,” paparnya.