Penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan , sebagai tolok ukur terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah yakni terfokos pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pernyataan tersebut dikemukakan, Sekda Lombik Barat, Drs. HM. Uzair saat membuka Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan PATEN, Selasa (10/11) di Aula Pemkab. Lombok Barat Giri Menang, Gerung.

Menurut HM. Uzair, PATEN merupakan bentuk respon yang memperihatinkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tat Kelola Pemerintahan yang baik. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota.

PATEN juga merupakanmerupakan implementasi Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didasarkan pada PERMENDAGRI No tahun 2010 tentang Pedoman PATEN bahwa seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 harus telah menerapkan PATEN.

Uzair menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah merespon atas kebijakan tersebut dan pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Usia dua tahun bagi penyelenggaraan sebuah program kegiatan, tentu masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan itu hendaknya dapat diperbaiki secara terus-menerus sampai pada tujuan utama penyelenggaraan PATEN ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang memrelukan bantuan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di tingkat kecamatan.

Menurut Uzair, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Pemahaman dan penyiapan aparatur harus segera diberikan, terutama kepada aparat yang terlibat dalam bidang pelayanan publik di Kecamatan.

Salah satu strategi pembinaan yang akan dilakukan yakni dalam bentuk Bimtek tentang PATEN, khususnya menyangkut pemahaman teknis dan penerapannya.

“Dengan pembekalan melaljui Bimtek ini diharapkan para peserta dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber dengan harapan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek ini dapat membantu para peserta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja di kecamatan saudara masing-masing,” kata HM. Uzair.

Kepada peserta Uzair mengingatkan untuk tidak pernah berhenti belajar dan bisa mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen bersama bagi kemajuan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.

Hamka, Sos, MM Kabag. Adm. Pemerintahan Umum Setdakab. Lobar melaporkan, Bimtek PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi bagi Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/kota dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. PATEN merupakan bentuk implementasi Permendagri No. 4/2010, dimana setiap kabupaten/kota di Indonesia harus menerapkan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya hingga tingkat kecamatan. Bahkan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang lebih dulu menerapkan pelayanan administrasi terpadu sampai pada tingkat kelurahan.

Adapun tujuan Bimtek ini menurut Hamka, dalam rangka mempersiapkan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang handal, ramah dan cepat dalam hal pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu mewujudkan padfaigma yang sama sesuai visi Kabupaten Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat.

Peserta Bimtek sebanyak 50 orang yang terdiri dari pegtugas pelayanan di Kecamatan, koordinator pelayanan PATEN. Peserta masing-masing kecamatan berjumlah lima orang. Bimtek ini berlangsung selama dua hari (10-11/11).

Adapun materi Bimtek diantaranya, Pelayanan Prima di Kecamatan disampaikan Widyaswara BKD Diklat Prov. NTB, Dr. Junari Bin Ismail, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Bagian Organisasi Tata laksana setdakab. Lobar dan Teknis Perhitungan Retribusi Perijinan dari BPMP2T Lobar. (her-Humas)

Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Dr. Hendri Saparini menilai banyak potensi desa di Indonesia yang belum muncul ke permukaan. Padahal jika potensi itu dimafaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebuh mudah dan cepat terlaksana.

“Potensi di daerah harus diperjelas dan dirumuskan dalam buku agar terlihat lebih jelas. Sebab ini jadi acuan juga dalam menjalankan program desa,” ujar Hendri dalam diskusi peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (19/10).

Masalah yang ada di desa, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti agar proses pembangunan bisa berjalan secara merata. Ketimpangan pembangunan antar desa dan antar daerah juga perlu mendapat perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan desa berbasis potensi lokal harus dijalankan secara simultan.

“Peningkatan ekonomi untuk membantu membangun desa itu tentu yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Membangun desa yang melibatkan masyarakat memang harus,” ujarnya.

Hendri menilai program yang mensejahterakan masyarakat harus dijalankan  berkelanjutan, dengan begitu akan ada langkah-langkah program peningkatan secara terus menerus,” tukasnya.

Sumber

Pembangunan desa selama ini dianggap terlalu ekonomistik, padahal selain ukuran ekonomi, desa adalah entitas sosial politik. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) guna memberikan perspektif pembangunan desa yang lebih komprehensif. Menteri Desa Marwan Jafar menegaskan bahwa IDM yang diluncurkan ingin meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM ini diharapkan bisa memperkuat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (lebih…)

 JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan agar forum kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah tidak hanya ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, forum tersebut seharusnya sampai ke tingkat kecamatan. Hal ini sebagai langkah mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan agama.

“Kecamatan merupakan wilayah terdepan sebagai koordinator pemerintah desa/Kelurahan. Seandainya camat beserta mitranya Danramil dan Kapolsek memiliki kepekaan dan kemampuan deteksi dini yang baik, maka akan mampu mencegah terjadinya konflik seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil,” ujar Tjahjo, melalui pesan singkat, Kamis (15/10/2015).

Menurut Tjahjo, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat sebagai ketua forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkompimcam) perlu menjalankan fungsi koordinasi dengan TNI dan Polri, termasuk lurah dan kepala desa.

Selain itu, camat perlu menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Tjahjo, camat tidak hanya bertugas memimpin pemerintahan daerah di tingkat desa dan kelurahan, tetapi secara terpadu melakukan penanganan konflik sosial. Hal itu termasuk melakukan deteksi dini konflik, dan pencegahan dengan melibatkan berbagai forum yang ada.

Tjahjo mengungkapkan, salah satu tolak ukur keberhasilan pejabat pusat dan daerah antara lain adalah mewujdkan tata kelola pemerintahan yg efektif, efisien, dan taat kepada aturan hukum. Kemudian, dengan cepat dan tanggap menangani masalah-masalah yang dihadapi warganya.

“Seharusnya terbangun interaksi yang kuat antara pemda dan masyarakatnya agar tidak terjadi salah pengertian atau miskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik,” kata Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri akan segera membuat surat edaran dan mengirimikannya kepada seluruh camat. Surat edaran tersebut berisi instruksi, agar tugas dan fungsi camat sebagai ketua forkompimcam dan ketua tim terpadu penanganan konflik sosial di wilayahnya dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Sumber

Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram (Tahun Baru Islam) 1437 Hijriyah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Peringatan tahun bersejarah umat Islam yang biasanya di laksanakan di Kecamatan Gerung sebagai Ibu Kota Lobar, kali ini dipusatkan pelaksanaannya di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Selasa (13/10) lalu. Pusat pelaksanaan di daerah wisata ini bukan tanpa alasan melainkan bermaksud untuk lebih menggemakan syiar Islam lebih luas dan merata. (lebih…)

Banyaknya keluhan terkait dengan adanya sejumlah kawasan tertentu ataupun daerah terpencil di Lombok Barat yang mengalami blank spot dari para pimpinan BUMN agar semua pihak bisa menyikapinya dengan serius. “Hasil pertemuan saya dengan para pimpinan BUMN dan menyikapi persoalan ini pihak BUMN siap membantu mencarikan solusi termasuk keinginan bersama mempromosikan Lombok Barat khususnya dalam upaya pengembangan Daerah Tujuan Wisata,” kata Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag , M.Si dalam ramah tamah dengan para operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam (7/10) di Jayakarta Hotel Senggigi, Lombok Barat. (lebih…)

Pertemuan antara Pemkab. Lobar dengan para operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, menurut Kadishubkominfo Lobar H.A. Syaichu, SE, MM merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang sudah memasuki tahun kedua. Menurutnya, kegiatan ini masuk dalam program pengembangan informasi komunikasi dan media massa di Dishubkominfo Lobar. (lebih…)

20 orang rombongan Pemkab. Banjarnegara, Kalimantan Selatan, Rabu, (7/10) berkunjung ke kabupaten Lombok Barat dipimpin Plt. Bupati Banjar, Dr. Ir. Rahmadi Kurdi, M.Si, Sekda Kabupaten Banjar Ir. H. Nasrunsyah, MT diterima Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, para Asisten Setdakab. Lombok Barat dan para Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Pemkab. Lobar di Ruang Rapat Jayengrana, Kantor Bupati Lobar. (lebih…)