Gerung, Diskominfotik; Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka dalam penyusunan rencana kegiatan dan program harus dilakukan identifikasi terhadap perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang  kemungkinan akan timbul.  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Workshop implementasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Kasubag Program Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis, 10/12/2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi  saat membuka kegiatan workshop mengatakan Lombok Barat merupakan salah satu dari 6 Kabupaten yang menerapkan manajemen risiko,  kegiatan workshop ini diharapkan menjadi pembelajaran khusus bagi peserta yang nantinya dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dan strategi penyelesaiannya.

Dalam kaitan dengan Manajemen risiko , para kepala OPD, Camat dan Kasubag program dalam menyusun rencana program dan kegiatan harus mengidentifikasi permasalahan dan  dan strategi  tindak lanjutnya dan yang menjadi acuannya adalah RPJMD tahun 2020/2024.

“kita berharap dalam menerapkan manajemen risiko bisa masuk level 3 ditahun 2021.” Ungkapnya

Sedangkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam kesempatan tersebut berpesan agar kepala OPD, camat dan para Kasubag Program dan Perencanaan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program kegiatan agar memahami indikator dalam RPJMD dan mengantisipasi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan efektivitas dalam mengelola sumber daya di Lombok Barat agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan jelas.

Sementara itu Perwakilan BPKP Provinsi NTB Dessy dalam paparannya mengatakan untuk mencapai level tertinggi dalam penerapan manajemen risiko  memperoleh indeks manajemen risiko sebesar 1,76 ini bisa dicapai bila memiliki daftar risiko (risk register), Rencana Tindak pengendalian (RTP) yang meliputi risiko strategis Pemda, Risiko strategis OPD, dan risiko operasional.

“capaian pemerintah daerah dalam manajemen risiko adalah tersusunnya Risk Register dan RTP oleh semua ketua OPD” Pungkasnya (Diskominfotik/angge/dio)

Giri Menang, Diskominfotik; Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 21, tahun 2020, mengambil tema, ” Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga” acara tersebut berlangsung di Aula kantor Bupati Lobar, Selasa, (8/12/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Lobar, H. Baihaqi, Ketua Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Lobar Hj. Nurhikmah Baihaqi, Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar, Sekretaris Dinas Kominfotik Lobar dan para pengurus serta anggota DWP dan GOW Kabupaten Lombok Barat.

Tugas pokok DWP ialah Membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan, dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian, serta melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu fungsi dari hadirnya DWP ialah Sebagai wadah untuk melakukan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi.

Ketua DWP Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam sambutannya mengatakan,
“di usia yang ke 21 tahun ia mengibaratkan DWP seorang gadis yang sedang ranum-ranumnya, oleh sebab itu DWP tidak boleh patah semangat karena di Uji Allah dengan wabah covid-19, namun menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk Organisasi DWP lebih baik dan bekerja nyata, bukan hanya program tertulis saja tanpa ada wujud yang nyata. Khususnya bagi para perempuan di Era digital untuk tetap mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.

Ia juga menyampaikan laporan terkait kinerja DWP yang bekerja sama dengan Diskominfo, Disperindag, serta Dinas Kesehatan Lobar, DWP banyak memberi konstribusi dalam 1 tahun ini, seperti memberikan santunan pada guru di daerah terpencil, di bidang Ekonomi juga turut andil menjual, mengenakan serta mempromosikan produk- produk lokal Lombok Barat, dan untuk program kehumasan DWP saat ini sudah memili website yang nantinya diharapkan agar bisa mengakses informasi  serta menyebarkan info sendiri.

Sementara itu, Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengucapkan dirgahayu DWP ke-21 tahun 2020 tepat momennya saat mengakhiri tahun 2020 dan akan beranjak ke tahun 2021.

“Kita berbangga sekali di momentum HUT DWP ke-21, DWP Lobar berperan aktif membantu program pemerintah untuk penanganan Covid-19 selama kurang lebih 9 bulan dan secara serentak juga melibatkan semua organisasi wanita. Sehingga kasus positif Covid-19 bagi masyarakat di Lobar akhir-akhir ini terus menurun,” ungkapnya.

“Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang terkena Covid-19, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti biasa,” harapnya.

Peran perempuan sangat strategis di dalam bermasyarakat dan menjadi yang terdepan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas daripada perempuan di lingkup ASN di Lombok Barat.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi juga menyampaikan agar organisasi DWP tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan walau masih di cemaskan dengan Wabah Covid-19 yang diharuskan jaga Jarak. selalu mengucap rasa syukur, serta berpikir positif karna pikiran yang positif akan menghasilkan hasil yang positif juga.(Diskominfotik/YL/Angge/Hld)

Gerung, Diskominfotik; dr.Sapto Sutardi salah seorang tenaga kesehatan Kabupaten Lombok Barat diberi penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas inovasinya membuat aplikasi  mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat yang diberi nama aplikasi  “dr Sapto Anthro”.

Penghargaan diberikan saat kegiatan rutin apel pagi yang diikuti oleh seluruh ASN lingkup Sekretariat dan Dinas Kominfo di halaman kantor Bupati Lombok Barat Kamis 10/12/2020.

Sekretaris Daerah H. Baihaqi selaku pembina apel pagi dalam amanahnya mengatakan menjadi ASN harus mampu berkerja secara profesional, memiliki kemauan untuk meningkatkan prestasi kerja, memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir kreatif, memahami peraturan-peraturan yang menaungi lingkup kerjanya dan menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapi pada pekerjaannya atau menemukan cara-cara baru (inovasi).

Di contohkan oleh Baihaqi seperti dr Sapto Satriadi yang mampu berinovasi membuat aplikasi untuk mendeteksi angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat secara cepat dan akurat.

“Ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani masalah stunting dan gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat.” Ungkapnya.

Aplikasi sudah dipresentasikan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 di depan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), bulan Juli 2020 lalu untuk menuju 45 besar Inovasi Pelayanan Publik.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat mengatakan bahwa Aplikasi yang dibuat oleh Dr.Sapto ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di mana kita mengetahui bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki permasalahan stunting yang cukup tinggi sehingga dengan menggunakan Aplikasi ini permasalahan stunting dapat diatasi lebih cepat dan akurat. Harapan kami ke depan juga muncul dr.Sapto-dr.Sapto lain yang dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan akan mampu membantu Pemkab untuk mengatasi masalah yang dihadapi.(Diskominfotik/zul)

Batulayar, Diskominfotik; Dalam rangka sinergi program penanggulangan Kemiskinan lintas Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya untuk terus menurunkan angka kemiskinan dengan membantu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Barat Lakukan Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat, Selasa 8/12/2020.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatnya peran dan fungsi TKPD dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatnya koordinasi dan sinergitas  antara pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat Daerah dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya pemanfaatan data dalam mengintervensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Anggota TKPKD Lombok Barat, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Dandim 1606 Lombok Barat, Kepala BPS Lombok Barat, Ketua Baznas Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya Hj.Sumiatun mengatakan di tengah Covid-19 semua OPD agar terus bersinergi dan berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat..

Menurut Sumiatun angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat ini masih tinggi data ditahun 2019 angkanya sekitar 15,17% dan ditahun 2020 data terbaru BPS angkanya 14,28%  memang ada penurunan sekitar 0,89%.

Walau demikian para Kepala OPD diharapkan terus melakukan upaya dan inovasi agar angka kemiskinan di Lombok Barat terus menurun.

Masyarakat miskin ke depan agar terus diberdayakan baik melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, maupun pengurangan beban pengeluaran.

Hal ini, menjadi perhatian semua pihak agar intervensi perlindungan sosial tepat sasaran,

“Penurunan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan di Lombok Barat.” Ungkapnya

Pemikiran dan inovasi semua perangkat daerah sangat diharapkan dalam penurunan kemiskinan serta kontribusi dari lembaga pemerintah lainnya seperti TNI, BPS, dan Baznas agar sama-sama bersinergi memberikan kontribusi menurunkan kemiskinan di Lombok Barat.

“Di tahun 2021 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengelolaan pasca panen, dan memaksimalkan produk lokal” Jelas mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini.

Melalui sinergi semua perangkat daerah bersama lembaga pemerintah lainnya termasuk TNI dan Baznas membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun menyerahkan bantuan secara simbolis berupa peralatan usaha bagi UKM dari Dinas Koperasi kepada perwakilan Kelompok UKM Lombok Barat. Sumbangan atau bantuan dari Pemda ini nilainya tidak seberapa namun inilah bentuk perhatian dan dorongan yang diberikan agar UKM-UKM yang ada di Lombok Barat dapat bertahan dan bahkan dapat membantu menopang ekonomi keluarga di era Pandemi copid19 ini.”tutupnya (Diskominfotik/zul)

Mataram, Diskominfotik ; Komitmen dan prestasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Lombok Barat sebagai Kabupaten/Badan Publik Informatif dengan Kualifikasi terbaik yang memperoleh nilai tertinggi se Nusa Tenggara Barat dalam hal keterbukaan informasi publik. Lombok Barat memperoleh nilai 98,12 mengungguli Kabupaten/kota Lain di NTB. Selain itu nilai ini juga sebagai nilai tertinggi dari semua badan publik yang dinilai oleh  Komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 104 badan Publik. “Pada tahun ini badan Publik yang dinilai (monitoring evaluasi) sebanyak 104 badan Publik yang terdiri dari 44 badan Publik OPD Pemprov NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/ kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 16 Badan Publik Desa,  10 Badan Publik Puskesmas dan 4 badan publik BUMD” Ujar Ajeng Roslinda, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB.

Penilaian/monev Badan Publik ini menggunakan 43 indikator penilaian dengan bobot nilai 80 persen dan hasil presentasi dari Pimpinan Badan Publik terkait dengan komitmen dan inovasi serta kolaborasi yang dilakukan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan bobot 20 persen. Dalam monev atau penilaian tersebut, Kabupaten Lombok Barat meraih nilai tertinggi sehingga kembali meraih anugerah terbaik Keterbukaan Informasi Publik.

Kabupaten Lombok Barat kembali raih Fredikat Terbaik/Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik  disusul Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (7/12/2020).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Ibu Ajeng Roslinda Motimori,S.Pt, kepada Badan Publik yang sukses memperoleh nilai tertinggi dengan kualifikasi informatif.

“Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengaku bangga melihat partisipasi badan publik yang begitu meningkat dari tahun lalu. Hal ini disebutnya semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai daerah yang terbuka dari sisi informasi.

“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham, bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, kalau masyarakat tahu dan paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk menyukseskan program-program kita,” tuturnya.

“Saya sangat berharap, yang menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, hal ini juga guna memberikan masukan kepada Badan Publik untuk perbaikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November lalu. Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 Badan Publik, yang terdiri dari 44 Badan Publik OPD Provinsi NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/Kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 11 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 Badan Publik BUMD.

Sementara untuk Monev Keterbukaan Informasi NTB tahun ini ditekankan pada empat indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain, pengembangan website media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

Dalam laporannya, Ajeng mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi Badan Publik mengikuti monev meningkat dari tahun lalu. Terhitung, dari 104 Badan Publik yang di Monev, sebanyak 80,7 persen mengikuti proses Monev.

“Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 Badan Publik,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi ditemui usai acara, menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi Informasi NTB yang telah memilih Lombok Barat menjadi Badan publik informatif terbaik di NTB dengan nilai tertinggi,” ucapnya.

Kabupaten Lombok Barat (Kab.Lobar) memperoleh anugrah terbaik tiga tahun berturut-turut, tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat serta kerja keras semua OPD di Kabupaten Lombok Barat.

“Dan ini kita peroleh di mana kita sudah melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam informasi publik yaitu pertama dari aspek komitmen, kedua aspek inovasi ,dan ketiga aspek kolaborasi,” tuturnya.

Untuk aspek komitmen keterbukaan informasi di Lobar diatur oleh kebijakan ada peraturan daerah dan ada peraturan bupatinya. Sehingga kelangsungan dan keberlanjutan sudah bisa terjamin karena semua bisa berfungsi keterbukaan informasinya di Lobar.

“Keterbukaan informasi bisa mengkoneksikan dan menyambung, bisa diintegrasikan seluruh program OPD. Tidak hanya komitmen, anggaran juga kita siapkan. Komitmen itu diikuti dengan kebijakan dan diikuti juga dengan pembiayaan yang tertuang dalam seluruh program kerja semua OPD dan tertuang dalam APBD, dan telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Sementara di bidang Informasi, ia menyebut Lobar tidak hanya menerima informasi tetapi juga menjemput dan menyampaikan informasi seperti Pemda Menyapa OPD, Sekretariat Daerah Menyapa OPD, Gerasak, Gamak, dan ada juga perda tentang pemberdayaan produk lokal. Itu semua artinya Dinas Kominfotik menjadi dinas keterbukaan semua bisa di akses,” tambahnya.

Sedangkan aspek kolaborasi Dinas Kominfo dengan OPD,  Bupati Lombok Barat melakukan tanya jawab melalui radio SGM, penanganan covid bekerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan Kolaborasi dengan masyarakat tentang pemetaan stunting di Lombok Barat.

“Sehingga pemberian anugerah oleh Komisi Informasi NTB sebagai pemicu untuk bekerja untuk meningkatkan dan berjuang supaya lebih inovatif lagi ke depan. Dengan keterbukaan informasi publik akan lebih cepat tercapai menjadi inovatif informatif tujuannya untuk pembangunan daerah nasional regional yaitu mensejahterakan.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto seusai acara mengatakan prestasi yang di raih oleh Lombok Barat ini merupakan kerja keras dan kerja bersama semua OPD di Lombok Barat. Pihaknya berharap agar prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar Lombok Barat dapat menjalankan amanah Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk komitmen Lombok Barat di bawah kepemimpinan H.Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun untuk dapat terus mewujudkan keterbukaan informasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan di Lombok Barat. Ahad Legiarto mengatakan tahun 2020 ini Lombok Barat juga telah memperoleh sejumlah penghargaan di antaranya Penghargaan dari Kemendagri terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan nilai 3.3633 dan status kinerja sangat Tinggi. Selain itu Sekretariat TPID Lobar (Bagian Ekonomi Setda Lombok Barat) juga memperoleh penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Mitra Terbaik Bank Indonesia tingkat Kabupaten/kota tahun 2020. “Alhamdulillah tahun ini kita memperoleh banyak prestasi, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat dan dapat memberikan semangat serta motivasi dalam melayani masyarakat Lombok Barat. Kami juga tentunya berharap dukungan dan doa serta partisipasi masyarakat dalam membangun Lombok Barat sehingga Lombok Barat Mantap Mandiri, Sejahtera dan berprestasi dapat terwujud” ujar Ahad. (Diskominfotik/Rf/Angge)

Gerung, Diskominfotik; Situasi Pandemi copid19 ini tidak menyurutkan perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada para Qori’ dan Qori’ah yang meraih Prestasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan apresiasi kepada Kafilah Kabupaten Lombok Barat yang berprestasi juara I pada MTQ ke 28 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Sebanyak 6 orang Kafilah Lombok Barat yang berprestasi  juara I dalam berbagai cabang pada MTQ ke XXVIII Provinsi NTB tahun 2019 ini diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di ruang kerjanya Senin, 7/12/2020.

Ke 6 orang ini masing-masing  Azhar juara 1 Tilawah Dewasa Putra, M. Zaitun Ridwan Juara 1 Tilawah Cacad Netra Putra, M. Adani Mustiadi juara 1 Qiroa’at Murottal Remaja Putra,  Ahmad Zainul Arifin juaran 1 Qiro’at Mujawwad  Remaja Putra,  Salwa Salsabila juaran 1 Tahfizd 30 juz putri dan Muhammad Aulia Hanifi juara 1 Khot Al Qur’an Naskah Putra.

Bupati H. Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada para kafilah yang mengharumkan daerah Kabupaten Lombok Barat dan pemberian penghargaan ini memang agak terlambat karena situasi Covid-19.

“Memang ini agak telat karena situasi Covid-19 dan bahkan beberapa  kegiatan sempat tertunda, kalaupun dilaksanakan modelnya juga beda.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Fauzan memerintahkan Kabag Kesra untuk mengidentifikasi masjid-masjid di Lombok Barat yang mendatangkan imam dari luar dan para qori’- qori’ Lombok Barat ini di rekomendasi untuk menjadi imam sholat di masjid tersebut.

Sementara itu Kepala Bagian Kesra Kabupaten Lombok Barat H. Maksum, S.Pd., M.Pd.  yang mendampingi kafilah pada acara tersebut mengatakan tujuan pemberian hadiah uang pembinaan  dan penghargaan pada kafilah Lombok Barat yang berprestasi menjadi juara 1 pada MTQ tingkat Provinsi NTB ke 28 ini sebagai stimulus untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dibidang masing-masing para juara dan untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi ditingkat yang lebih tinggi baik Nasional maupun Internasional, dan masing-masing diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

“Dari ke 6 orang juara di tingkat Provinsi ini yang ikut dalam MTQ Nasional ke XXVIII di Padang Sumatra Barat M. Zaitun Ridwan meraih peringkat ke 2 bidang Tilawah Canet putra.” Ungkapnya. (Diskominfotik/zul)