Lombok Barat Rapim II Bulan Juli

Giri Menang, 6 Juli 2020. Pemerintah Kab. Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) rutin tiap bulan yang diberi nama Rapim II, berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7).
Kegiatan yang dipimpin Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, didampingi Wakil Bupati Hj Sumaitun, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H.Baehaqi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kab. Lobar dilakukan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya.
Ada beberapa pokok bahasan dalam Rapim II kali ini di antaranya penandatangan MoU Bupati Lombok Barat dengan Rektor Universitas Mataram tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kominfotik Kab. Lombok Barat dengan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City dan Sumber Daya Kabupaten Lombok Barat; Expose Upaya memperkuat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dari Pandangan Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat (Sekwan); Expose Tingkat Kehadiran ASN Sampai Tanggal 2 Juli 2020 (Kepala BKD & PSDM); Expose Penetapan Protokol Pelaksanaan Pariwisata Menuju Masyarakat Produktif dan Rencana Penataan Kawasan Senggigi (Kadis Pariwisata), Expose Rancangan APBD-P 2020 (Kepala Bappeda), serta Expose Capaian PAD sampai dengan Akhir Triwulan II (Kepala Bapenda).
Bupati Fauzan Khalid dalam arahannya memberikan tanggapan dan masukan dari ekpose masing-masing OPD. Bupati berharap agar apa yang menjadi catatan-catatan dari masing-masing ekspose bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Sebagai contoh, terkait MoU dengan Unram, bupati meminta untuk segera diproses.
“Terkait MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfo (Kominfotik, red) dengan Unram, saya berharap MoU ini tidak hanya di tingkat kertas saja akan tetapi harus ditindaklanjuti oleh Diskominfo untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Unram. Hal ini dikarenakan informasi dan tehnologi ini sangatlah penting,” pesan Fauzan.
Terhadap koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif, Fauzan berharap agar semakin baik. Dia menegaskan apa yang menjadi fungsi utama dari sekretaris dewan yaitu sebagai fasilitator antara eksekutif dan kegislatif.
“Sekwan sebenarnya memilki fungsi memfasilitasi semua kegiatan Dewan tetapi juga menjadi bagian dari eksekutif yang ditugaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda untuk menfasilitasi semua kegiatan yang ada di DPRD terkait fungsi danTugas DPRD yakni Fungsi anggaran, Legislasi dan Fungsi pengawasan,” ujar bupati.
Dalam kesempatan itu, mendukung apa yang disampaikan oleh Sekda Baehaqi, bupati juga berpesan agar disiplin ASN melalui absensi dan apel pagi agar diperhatikan.
“ Untuk kepala OPD silahkan beri sanksi terhadap bawahannya agar bisa dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Fauzan. Demikian juga terkait dengan protokol kesehatan, karena Lombok Barat dan Kota Mataram mendapatkan atensi dari Provinsi NTB, maka ASN juga diharapkannya memberi contoh dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Sekda Baehaqi memberikan kesimpulan Rapim II di anataranyta penekanan agar Sekertaris Dewan meningkatkan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal kehadiran apel pagi ASN, dijelaskan Baehaqi, dengan mengambil sampel 5 hari, yang tidak hadir rata-rata 15 persen atau kehadirannya 85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kehadiran dan disiplin ASN.

 

TP-PKK, DWP DAN GOW LOMBOK BARAT KEMBALI SALURKAN BANTUAN PAKET PHBS KE 102 POS POSYANDU DI EMPAT KECAMATAN

Sekotong, –Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Kembali Salurkan Bantuan Paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahap II ke Posyandu di tujuh wilayah kerja Puskesmas empat Kecamatan (Sekotong, Lembar, Kuripan, dan Kediri) dengan jumlah penerima 102 posyandu.

TP-PKK, DWP, dan GOW Lobar sangat peduli dengan situasi pandemi Corona Virus Di sease (Covid-19) yang kini masih melanda bangsa Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai wujud kepeduliannya pada tahap kedua ini, TP  PKK, DWP, dan GOW Lobar, gencar menyalurkan paket berupa bahan dan alat PHBS yang ditujukan bagi posyandu-posyandu yang ada di Lombok Barat.

“kita menyalurkan paket PHBS ini guna membantu pemerintah daerah dalam mencegah penularan Covid-19 di Lombok Barat, kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat terutama kepada ibu-ibu agar selalu menerapkan pola hidup bersih, Apalagi dalam bulan ini, Posyandu-posyandu di Lombok Barat sudah mulai diaktifkan kembali, ” ungkap Ketua TP-PKK Lobar Hj.Khairatun Fauzan Khalid, di Kantor Camat Sekotong Rabu (1/07/2020).

Dia menyebut, paket PHBS ini disalurkan di masing-masing pos posyandu berupa ember besar untuk tempat cuci tangan, ember kecil, sabun cuci tangan (handsoap), masker untuk anak dan dewasa.

Dalam kegiatan itu, Hj.Khairatun mengimbau pada masyarakat untuk tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada air bersih yang mengalir, menerapkan sosial distancing, tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan, jikapun keluar rumah tetap menggunakan masker, serta menghindari tempat-tempat yang menjadi lokasi keramaian.

“Kita mengajak masyarakat juga untuk membiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak hanya dilakukan saat terjadinya wabah Pandemi Covid-19 ini saja, tetapi kita lakukan mulai sejak dini pada anak-anak dengan memberikan contoh pada mereka,” harapnya.

Di akhir sambutannya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar wabah pendemi Covid-19 dapat cepat berakhir. Diskominfotik/Yani

Manfaat Teknologi Informasi Sangat Dirasakan pada Masa Covid-19

Gerung, Diskominfo – Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan dan canggih, sangat membantu dalam melaksanakan perkerjaan. Bahkan kalau tidak ada teknolgo informasi kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan dalam keadaan penyebaran covid-19.  Demikian dikatakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khlaid pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Kepala  OPD, Sekretaris OPD dan Camat se Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7/2020).

Dikatkatakan, manfaat teknologi informasi itu sejauh mana mampu dan menguasinya.  Bila mampu menguasai samapai isi-isinya, maka manfaatnya sangat luar biasa. Manfaat teknologi informasi bagi Pemerintah adalah untuk mendorong transparansi, menjamin akses masyarakat terhadap informasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Teknologi informasi dan teknologi ini sekarang kita rasakan sangat penting. Di masa covid- 19 ini kalau bisa kita  bayangkan, kalau tidak ada yang namanya teknologi informasi,   apa yang bias kita kerjakan dalam keadaan penyebaran covid -19 . Untunglah ada teknologi informasi. Dan saya yakin manfaatnya yang kita rasakah sejauh mana kita mampu memanfaatkannya. Sejauh mana penguasaan kita terhadap teknologi informasi itu.  Kadang-kadang  ada di antara kita,WA pun tidak bisa.  Yang bisa memanfaatkan sampai isi-isinya,  itu akan luar biasa”, ungkapnya.

Perkembangan teknolgi informasi juga memudahkan dalam mempercepat dan akurasi pengambilan keputusan. Dengan teknolgo informasi tidak memandang  tempat dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan.  Bupati Fauzan sudah lama mengangankan adanya tanda tangan digital sebagai solusi mempercepat pengambilan keputusan dan menandatangani surat-surat penting lainnya.

“Ada lagi misalnya dari dulu kita ingin sekali  ada tanda tangan digital. Misalnya saya di kantor, pak sekda di luar daerah di Jakarta, asisten di Jakarta, surat-surat bisa di tanda tangan. Begitu pula sebaliknya saya bisa tanda tangan di mana saja.  Sehingga kita tidak saling menunggu dalam mengambil suatu kebijakan.

Fauzah Khalid dalam kesempatan tersebut juga meminta Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Ahad Legiarto untuk menindak lanjuti MoU antara Universitas Mataram dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditanda tangani bersama di awal acara Rapim II.

Diharapkan,  MoU tersebut tidak hanya di atas kertas dan formalkan dalam acara Rapim II.  Dinas Kominfo diminta aktif  berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Universitas Mataram  untuk melaksanakan sesuai yang tertuang dalam MoU.

Penanda tanganan MoU dilaksanakan oleh Wakil Rektor Universitas Mataram Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M.Sc., Ph.D  dengan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan dilanjutkan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat.

Wakil Rektor Yusron Saadi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa MoU yang di tanda tangani merupakan kelanjutan dari tahun-tahun  sebelumnya. Adapun tahun 2020 ini program yang dikerjasamakan di bidang teknologi informasi adalah mengenai Smart City di Kabupaten Lombok Barat.  Dikatakan pihaknya memerlukan MoU ini harus diformalkan agar seluruh sevitas akademik dapat berperan serta segai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“kita memerlukan MoU ini diformalkan, sebenarnya sudah harus di tanda tangani ketika Hari Ulang Tahun Lombok Barat April lalu, tetapi karena pandemi Covid-19 baru dilakukan sekarang. Banyak MoU yang harus dilakukan oleh Universtas Mataram yang akan di tanda tangani antara lain tentang pariwisata di Lombok Barat”, ungkapnya.  Diskominfo Lombok Barat/rasidibragi

DHARMA WANITA PROVINSI NTB BERSAMA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DISTRIBUSIKAN 100 PAKET BANTUAN NON JPS.

Gerung – Diskominfotik. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DWP Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendistribusikan 100  paket bantuan sosial sembako Non JPS kepada sejumlah kelompok masyarakat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis 2 Juli 2020.

“di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Ini merupakan hari pertama kami mendistribusikan paket bantuan di wilayah NTB dikarenakan saya juga merupakan salah seorang pejabat di Lobar dan Bantuan ini diberikan untuk Penjaga Malam, tukang kebun dan petugas kebersihan pada kantor-kantor pemerintah sebab para petugas dan pekerja ini merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran covid-19 tentu memerlukan asupan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai Non PNS.” Ujar Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atau akrab disapa Hj. Lale yang juga merupakan Asisten II di Lobar.

Bantuan yang disalurkan berupa Beras, Teri, Minyak Goreng, Sabun, Kripik Kentang, dan Telur Ayam. Bahan pokok ini berguna untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai non PNS .

Hj. Lale berharap para petugas selalu semangat dalam bekerja, demi mencegah penyebaran COVID-19 di NTB Khusunya Lobar.

Lebih lanjut, Hj. Lale  juga mengimbau masyarakat agar selalu menjalankan protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum serta sesudah beraktivitas, Selalu mengenakan masker setiap di luar rumah, menghindari kerumuman, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman saat bertemu dengan teman atau keluarga dan mengganti dengan bentuk penghormatan lain.

“Perlu peran aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, demi memutus mata rantai COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan keadaan kembali normal,” demikian Hj. Lale.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baihaqi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan Lombok Barat juga melakukan penyaluran bantuan Bahan dan Alat PHBS dengan sasara Posyandu bekerjasama dengan PKK dan GOW.

” Perlu juga kami sampaikan bahwa kami di Lombok Barat, Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan PKK dan GOW  melaksanakan kegiatan bakti social yang serupa dengan kegiatan kita hari ini sejak awal Juni lalu dan bertahap karena adanya kondisi pandemic covid 19 ini.

Sasaran kami yaitu posyandu dan kami memberikan barang-barang PHBS dengan memanfaatkan UMKM yang ada di Lombok Barat agar mereka juga berdaya ditenagh situasi pandemic ini. Dan bantuan ini baru menyentuh 204 posyandu dari 929 posyandu yang ada.” jelasnya.

Hj. Nurhikmah Baehaqi menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya lobar sebagai lokasi pertama dalam penyaluran bantuan dari DWP Provinsi NTB ini. Semoga bantuan ini bisa membantu para petugas non JPS di Lobar  dengan jumlah penerima 100 paket pada tahap pertama ini dan semoga di tahap kedua nanti bisa lebih dari ini. Tutupnya. Dsikominfotik/Windi

Sekda Akui Sinergitas Polri dan Pemda Lombok Barat Cegah Covid-19 Terjalin Baik

Giri Menang, 1 Juli 2020-hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 diperingati secara nasional dengan menghadirkan seluruh Kapolda dan Kapolres se Indonesia. Namun penyelengaraan upacara tahun ini sungguh berbeda dengan pelaksanaan serupa tahun sebelumnya. Pasalnya di tengah Covid-19 yang masih belum selesai, menjadi alasan pelaksanaan upacara hari jadi Kepolisian Republik Indonesia (RI) ini diikuti peserta terbatas dan dilakukan secara virtual di dalam ruangan tertutup.
Di Lombok Barat, hari jadi Bhayangkara ini dilaksanakan Rabu (1/7) di ruang Vidcom Polres Lombok Barat. Peserta upacara hanya dihadiri oleh Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S Wibowo beserta seluruh Pemangku Jabatan Utama (PJU) Polres Lombok Barat.
Dari unsur Pemda Lombok Barat hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Dr H Baehaqi, M.Pd, MM bersama Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah dan dari unsur Kodim 1606 Lombok Barat.
Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi menyampaikan selamat ulang tahun Bhayangkara ke- 74 dengan harapan agar kinerja dan semangat kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh bangsa dan negara akan semakin maju dan professional.
Bagi Sekretaris Daerah, kepolisian khususnya Polres Lombok Barat selama ini selalu berjalan seiring dan satu langkah dalam kebersamaan guna sama-sama membangun daerah. Baehaqi menunjukkan bukti jika keterlibatan Polri khususnya jajaran Polres Lombok Barat dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama Pemda tetap saling bahu-membahu, bekerja bersama-sama, bekerja keras untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan Covid-19 di Lombok Barat.
“Kita berharap bersama Polri ataupun dengan TNI sinergitas semakin diperkuat dan terus dibangkitkan menuju Lombok Barat yang angka penurunan positif Covid-19 ini mencapai angka nol. Tentu itu semua bisa terwujud, bila kerjasama dan kekuatan yang terjalin selama ini terus kita padukan dengan lebih baik lagi,” kata Baehaqi.
Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S Wibowo pada perayaan bersama HUT-74 Bhayangkara di hadapan seluruh jajaran Polres Lombok Barat di Lapangan Mapolres mengucapkan terima kasih kepada anggota Forkompinda Lombok Barat yang telah memberikan dukungan kepada seluruh anggota Polres Lombok Barat dalam melaksanakan tugasnya untuk bersama-sama menciptakan ketertiban dan keamanan yang selalu kondusif di Lombok Barat.
“Peringatan HUT Bhayankara ke-74 ini dilakukan secara sederhana dan tidak menggelar upacara seperti peringatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan mengingat wabah Covid-19 saat ini masih mengancam kesehatan masyarakat. Karena itu seluruh anggota Poles Lombok Barat diharapkan tetap bersemangat dan tidak pernah lelah dalam mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 ini.
Kerjasamalah dengan seluruh elemen masyarakat agar kerja-kerja untuk melindungi, mengayomi masyarakat bisa lebih ringan dan menemukan hasil yang baik,” ingat Kapolres.
Sumber : Humas Lobar

 

PERMUDAH PELAYANAN, DISDUKCAPIL LOMBOK BARAT BUKA TIGA UPT

Giri Menang, 30 Juni 2020–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membuka tiga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Disdukcapil Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat agar lebih cepat, efektif, efisiensi, dan aman.
“Sejak beroperasinya UPT Kecamatan dua minggu lalu, masyarakat sangat bersyukur dan tidak jauh mengurus dokumen kependudukan ke dinas, cukup masyarakat mengurusnya ke UPT saja,” ujar Kepala UPT Disdukcapil Wilayah I Narmada-Lingsar I Wayan Erdani, Selasa (30/6).
Dia menambahkan, kepada semua masyarakat bahwa pelayanan adminduk seperti e-KTP, KIA, kartu keluarga, Akte kelahiran, data entri baru, sudah bisa dilakukan di tiga UPT kecamatan.
“Terkait percetakan e-KTP dan KIA tidak bisa dicetak langsung di UPT karena keterbatasan alat cetak. Namun tetap kita terima dokumennya untuk diproses ke dinas. Ke depan kita berharap setiap UPT diberikan sarana dan prasarana pendukung seperti mesin cetak e-KTP dan KIA,” akunya.
Dia juga menyebut, staf yang ada di UPT masih kurang dan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani dari 37 desa yang ada.
“Tetapi saya sudah mengusulkan ke Dinas Dukcapil untuk penambahan staf di UPT,” jelasnya.
Selain itu kata dia, UPT Disdukcapil Kecamatan ini dibagi menjadi tiga UPT, untuk Wilayah I Narmada-Lingsar, Wilayah II Gunungsari-Batulayar dan Wilayah III Sekotong-Lembar.
Sementara Sekcam Lingsar Marzuki mengatakan, pihak Pemerintah Kecamatan Lingsar mendukung keberadaan UPT Kecamatan untuk bersinergi dalam pelayanan adminduk satu pintu kepada masyarakat.
“Kami siap apa yang dibutuhan oleh UPT Kecamatan. Intinya koordinasi, konsultasi dan komunikasi. Ketika membutuhkan sesuatu silahkan sampaikan kepada kami,” akunya.

Sumber : Humas Lobar

KELUARGA YANG KUAT, MENCIPTAKAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG KUAT

Giri Menang, Diskominfotik- Hari Keluarga Nasional ke 27 menjadi momentum menghadirkan keluarga Baru semangat baru untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

“Keluarga yang kuat pasti akan menciptakan masyarakat, bangsa  dan negara yang kuat.” kata Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si  dihadapan Wakil Gubernur NTB dan Undangan lainnya.

Bupati mengaku bersyukur karena pelayanan KB di wilayah Lombok Barat tidak berbayar alias gratis, kecuali jasa pelayanan. Bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS jasa pelayanannya dibayar oleh BPJS, N amun bagi masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS membayar jasa pelayanannya saja dan mudah mudahan kedepan, siapapun masyarakat Lombok Barat yang ikut KB baik yang terdaftar di BPJS maupun tidak semuanya harus gratis.

“Mari kita jadikan Keluarga sebagai basis pembentukan karakter termasuk mensosialisasikannya,”

Demikian disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. pada Acara Hari Keluarga Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 29 Juni 2020. Yang dihadiri pula oleh Wakil Gubernur NTB, Asisten 1 Prov. NTB,   Wakil Ketua 1 TP- PKK Prov. NTB, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB, Bupati Lobar, Ketua TP-PKK Kab. Lombok Barat, Ketua DPRD Lobar, Kapolres Lobar, Dandim 1606 Lobar, Sekda Lobar, FKPD Prov. NTB dan Kab. lobar, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Kabupaten Lombok Barat yang sudah berjalan cukup lama. Dari waktu ke waktu angka penurunan pernikahan dini cukup signifikan,”ungkapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya mengatakan, melalui peringatan (Harganas) ke-27 tahun 2020 menjadi momentum pengingat bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 di NTB dan khusunya di wilayah Lombok Barat. Kita bisa mengabil hikmah dari Pandemi ini, kita jadi sadar betul betapa kesehatan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita.

“Keluarga harus menjadi wadah untuk sosialisasi dan penerapkan protokol kesehatan sehingga menjadi contoh untuk orang lain di sekitarnya,” kata Wagub.

Ia juga mengatakan, pandemi ini mengajarkan kita sebagai masyarakat yang cerdas bahwa kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa kesehatan, semua aktivitas kita tidak dapat berjalan dengan normal.

Selain itu juga, Wagub menyebut peran Posyandu yang begitu besar dalam membangun kesehatan keluarga. Dengan 1000 lebih jumlah Posyandu di NTB bisa menjadi wadah terintegrasinya berbagai program pemerintah seperti penanganan gizi buruk, penurunan angka stunting, penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan dan lainnya.

Mengenai program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) yang telah diutarakan Bupati, Wagub mengaku bangga dengan capaian hasil penurunan angka perkawinan usia dini melalui program (Gamaq) di Lombok Barat yang grafiknya terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Program Gamaq ini sangat bagus dan bisa bersinergi dengan program-program lainnya sehinga apapun PR bersama yang belum diutuntaskan bisa terselesaikan dengan baik  dengan syarat bisa dilakukan bersama-sama dan penuh tangung jawab,”tutup Wagub.

Ditempat yang sama Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satriyo Wibowo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Lobar selalu mengwal dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

“Polres Lobar dalam hal ini ikut mensosialisasikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten Lombok Barat ini,” terangnya. (Diskominfotik/angge/yani)

Harganas 2020, Bupati Lombok Barat: Keluarga Basis Pembentukan Karakter

Giri Menang, 29 Juni 2020-Keluarga merupakan basis utama guna membangun bangsa ini. Pada prinsipnya keluarga yang kuat pasti akan menciptakan masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si pada peringatan Harganas ke XXVII tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (29/6).
”Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan keluarga sebagai basis pembentukan karakter termasuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” ujar bupati di hadapan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Siti Rohmi Djalilah dan undangan lainnya. Bupati mengaku bersyukur karena pelayanan KB di wilayah Lombok Barat tidak berbayar alias gratis, kecuali jasa pelayanan. Bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS jasa pelayanannya dibayar oleh BPJS, Namun sayangnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS harus membayar jasa pelayanannya.
Ke depan, bupati berharap siapapun masyarakat Lombok Barat yang ikut KB baik yang terdaftar di BPJS maupun tidak semuanya harus gratis. “Ini ini adalah program kita dan tujuan kita dan kemauan kita semua,” kata bupati disambut aplaus meriah.
Bupati juga menyinggung program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Kabupaten Lombok Barat yang sudah berjalan. Hasilnya dari waktu ke waktu angka penurunan pernikahan dini cukup signifikan. Bupati juga mengaku gembira, karena beberapa waktu lalu di Kecamatan Kuripan semua stakeholder terlibat termasuk anggota DPRD yang juga ikut aktif membantu untuk membatalkan pernikahan dini yang ada di masyarakat.
Senada dengan bupati, Wagub NTB Dr Hj Siti Rohmi Djalilah berharap agar moment Harganas bisa menjadi momentum awal yang baik bagi pembentukan kareakter keluarga yang sehat, tangguh sebagai sebuah ujung tombak terdepan membangun bangsa dan negara. Ia juga berharap momentum harganas akan memberi sumbangsih bagi kesadaran akan Covid-19.
“Mudah-mudahan peringatan Harganas secara sederhana ini akan bisa menjadi momentum luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk seluruh keluarga di NTB untuk bisa mengedukasi masyarakat NTB di saat pandemic Covid-19 ini untuk tetap memperhatikan dan mematuhi sepenuhnya protokol penanganan kesehatan Covid-19 di NTB dan khususnya di wilayah Lombok Barat. Edukasi yang dimulai dari keluarga akan memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat di luar rumah dalam membangun kesehatan masyarakat,” tukas orang nomor dua di pemerintahan Provinsi NTB ini.
Wagub juga menyebut peran Posyandu yang begitu besar dalam membangun kesehatan keluarga. Dengan 1000 lebih jumlah Posyandu di NTB bisa menjadi wadah terintegrasinya berbagai program pemerintah seperti penanganan gizi buruk, penurunan angka stunting, penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan dan lainnya.
Wagub juga mengaku bangga dengan capaian hasil penurunan angka perkawinan usia dini melalui program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Lombok Barat yang grafiknya terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
“Program Gamaq ini sangat bagus dan bisa bersinergi dengan program-program lainnya sehinga apapun PR bersama yang belum diutuntaskan bisa terselesaikan dengan baik dengan syarat bisa dilakukan bersama-sama dan penuh tangung jawab,” demikian Rohmi Djalilah.
Dalam laporannya Ketua TP PKK Lombok Barat Hj Khairatun Fauzan Kjalid, yang juga selaku Ketua panitia penyelenggara mengungkapkan, peringatan Harganas ke XXVII tahun 2020 ini merupakan kerjasama Perwakilan BKKBN NTB, TP PKK NTB dan TP PKK Lombok Barat.
Peringatan Haganas ini juga dalam rangka upaya penambahan jumlah akseptor yang secara nasional menuju sejuta akseptor baru. Dan di NTB sendiri targetnya 47 ribu akseptor dan khusus Lombok Barat target yang ingin dicapai sebanyak 9 ribu lebih akseptor.
“Dengan terselenggaranya Harganas ke XXVII ini diharapkan terbentuk keluarga-keluarga yang sehat, berkualitas dan menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara ke depan. Harganas juga kita inginkan agar moment ini menjadi moment strategis menuju NTB Gemilang dan Lombok Barat Mantap,”harapnya saat memberikan laporan pada peringatan Harganas Tingkat Provinsi NTB yang ke -27 dengan tema “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu”.

Sumber : Humas Lobar

LOMBOK BARAT LAUNCHING JPS COVID-19 TAHAP II

Giri Menang, Sabtu 27 Juni 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaluli Dinas Sosial Kab. Lombok Barat melaunching program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 Tahap kedua tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Sabtu, (27/6).
Launching tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dan dihadiri oleh Sekda, H Baehaqi, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Lobar yaitu dari Polres Lobar, dari Kodim 1606/Lobar, perwakilan Kajari, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat, dan masyarakat penerima bantuan JPS.
Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan, di Lombok Barat yang sudah tercover dalam bantuan berjumlah 160 Ribu Kepala Keluarga (KK) . “Bantuan Program JPS Covid-19 ini semata-mata untuk membantu seluruh masyarakat karena efek dari Covid-19, saya berharap seluruh masyarkat Lombok Barat di samping mendapatkan bantuan kita juga sudah seyogyanya harus taat terhadap semua peraturan protocol kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” ujar bupati.
Ditambahkannya, bulan Mei, pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul misalnya di tempat-tempat publik. Namun saat ini, ada perubahan yaitu boleh berkumpul dengan protokol kesehatan.
Fauzan mengajak untuk bersama-sama mentaati semua protocol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan agar seluruh masyarakat percaya kepada yang ahli. Misalnya, masalah agama kepada Tuan Guru, dan kalau masalah kesehatan percaya kepada dokter atau tim medis.
“Kita saat ini di Lombok Barat masih zona merah di NTB, yang zona merah ada dua yaitu Kota Mataram dan Lombok Barat. Terkait zona merah di Lombok Barat ini saya sendiri dan Bapak-bapak yang hadir tidak bisa merubah ke zona hijau, harus ada kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mematuhi atau mentaati protokol kesehatan dari pemerintah,” jelas Fauzan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Lalu Martajaya menjelaskan, penyaluran JPS Covid-19 kepada masyarakat ini semata-mata untuk mengurangi beban terkait dampak virus Covid-19 ini, tentunya dengan JPS yang diberikan ini bisa mengurangi kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya mereka yg berpendapatan rendah.
Dikatakan, jumlah masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang sudah mendapat bantuan tahap pertama 21 Ribu KK, sedangkan yang tahap kedua sekitar 15 ribu KK. Selain itu, ada tambahan berupa tenaga kontrak dan tuna netra berjumlah 1.400 orang. Sehingga total penerima JPS Covid -19 yaitu 38.904 KK.
“Kendala kami pada saat tahap pertama terkait masalah data, data yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu bulan meliputi ada data yang dobel dan yang sudah meninggal dan lain-lain ini diganti dengan membuat berita acara oleh pemerintah desa setempat,” ujarnya.
Di tahap kedua ini, lanjutnya, Dinsos Lombok Barat dan pihak-pihak terkait atau pendamping akan lebih ketat dalam penyaluran JPS Covid-19. Sebelum menyalurkan bantuan ini terlebih dahulu dicek lima item yang harus diberikan yaitu beras 15 kg, gula pasir 1 kg, minyak kemasan 1 liter , telur 1 trai, dan masker 2 buah.
Sumber : Humas Lobar

 

1 177 178 179 180 181 429