Sumber : Humas Lobar
LOMBOK BARAT MEMILIKI ALAT INFORMASI GEMPABUMI DAN PERINGATAN DINI TSUNAMI
Gerung Diskominfotik-16/06/2020 Hasil monitoring BMKG Stasiun Geofisika Mataram selama periode 2009-2019 tercatat rata-rata dalam setahun terjadi gempa sebanyak 1.276 kali, gempa besar terjadi pada tahun 2018 yaitu Gempa Lombok yang berdampak signifikan di pulau Lombok.
Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak sumber gempa. Secara umum, NTB dan sekitarnya teridentifikasi memiliki 10 sumber gempa. Berdasarkan kondisi tektonik yang kompleks ini, maka gempa dapat terjadi kapan saja dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman.
Terkait kondisi wilayah NTB yang rawan gempa dan tsunami ini, BMKG Stasiun Geofisika Mataram memasang 12 Warning Receiver System (WRS) alat informasi Gempa dan peringatan dini Sunami, salahsatunya di Kabupaten Lombok Barat.
Menurut Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si bahwa WRS NewGen dapat menyajikan informasi dalam waktu kurang dari 3 menit bahkan bisa dalam waktu 2 menit setelah terjadi gempabumi dan informasi akan diteruskan dalam bentuk SMS ke nomor kontak yang telah didaftarkan di WRS. Karena informasi ini bersifat realtime sehingga meskipun parameternya bersifat sementara namun dapat digunakan oleh BPBD atau pemangku kebencanaan untuk segera mengambil respon cepat guna melakukan langkah-langkah upaya mitigasi sehingga diharapkan dapat mengurangi korban jiwa dan dampak gempa lainnya secara dini.
Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Mataram saat meninjau hasil pemasangan dan uji coba alat tersebut di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik kabupaten Lombok Barat, Selasa, 16 Juni 2020.
Lebih lanjut Ardhianto mengatakan dengan terpasangnya WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana sehingga akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana dan dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat.
Sementara itu pada saat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan bantuan perangkat WRS NewGen sebagai penerima dan penyebar informasi gempa bumi dan peringatan dini stunami realtime untuk Kabupaten Lombok Barat dan berharap alat ini dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk dapat merespon secara cepat bencana gempa bumi. Jelasnya. (Diskominfotik/zul)
TEMPAT WISATA DIBUKA PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 HARUS MONITORING DAN KONTROL
Giri Menang, Diskominfotik-Penerapan New Normal dan dibukanya tempat pariwisata diperlukan kontrol dan monitoring agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protocol Kesehatan, Kerjasama dan sinergi selama ini berjalan sangat baik antara semua pihak terutama TNI/Polri bersama pemerintah dalam usaha pengendalian penularan covid-19 tetap diperlukan dalam penerapan New Normal dan pembukaan tempat-tempat wisata ini.
Melihat jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat wisata dalam jumlah banyak, sebut saja wisata di sesaot, meski sudah dihimbau agar tidak mengunjungi tempat tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja datang sehingga pihak desa setempat kewalahan dan terpaksa membukanya, namun dengan syarat pengunjung wajib cuci tangan dan pakai masker.
Hal ini disampaian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam pada acara Pembukaan Uji Publik Penyusunan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata yang dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pengelola Wisata Lombok Barat. Senin, 15 Juni 2020.
Dengan dibukanya tempat-tempat pariwisata di Lobar juga sebagai jalan keluar untuk membangkitkan kembali perekonomian setelah melakukan “Stay at home atau diam dirumah saja.”
Lebih lanjut Ahkam menyampaikan akan mengupayakan regulasi terkait protocol Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 untuk tempat wisata.
Sementara itu Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Lombok Barat dalam Transisi New Normal untuk itu pembukaan tempat-tempat wisata agar penerapan protocol Kesehatan dokontrol dengan ketat karena penularan covid-19 ini masih pluktuatif do Lombok Barat.
Bupati menyarankan walaupun pembukaan tempat wisata menjadi kesepakatan jangan sampai masyarakat luput dari penertiban penerapan protocol Kesehatan.
Senada dengan Bupati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan dibukanya Kembali tempat wisata dengan syarat setiap tempat wisata harus mempunyai klinik Kesehatan sesuai protocol covid-19. (Diskominfotik/angge).
PERLU ADANYA KOMITMEN BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
Giri Menang, Diskominfotik-Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), setidaknya ada dua poin penting yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, adanya komitmen pada diri sendiri dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, dan yang kedua zona integritas yang dimaksud adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Baihaqi dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri oleh, Kepala BPS, Kepala kejaksaan mataram, Kadis kominfotik, Kepala Bappeda Lobar, Inspektur Inspektorat Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar Giri Menang, Senin (15/06/2020).
Lebih lanjut Baihaqi menekankan bahwa dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kuntabilitasnya. tuturnya.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat Drs. Anas M.Si, sebagai penyelenggara acara ini menyampaikan, bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
Ada 3 sasaran utama dari reformasi birokrasi yaitu pertama -peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Kedua-pemerintah yang bersih yang bebas dari KKN dan Ketiga-Peningkatan pelayanan publik. Ujarnya.
Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk pernyataan siap untuk menyandang predikat zona integritas dan adapun tujuannya yaitu untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi,”tambahnya. (Diskominfotik/angge)
DINAS PARIWISATA TINJAU KESIAPAN OBJEK WISATA MENJELANG TRANSISI NEW NORMAL
BUPATI LOMBOK BARAT TINJAU PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG TELAGA PANDAN WANGI MARITIM
Sumber : Humas Lobar
Mulai Transisi ‘New Normal’, Masjid Pemda Lombok Barat Terapkan Sholat Jumat Dengan Protokol Covid-19.
Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19
Pelaku Pariwisata Lombok Barat Siap Sambut New Normal Tourism
LOMBOK BARAT MULAI MELONGGARKAN TEMPAT BERKUMPUL