Berita Terbaru

TRANSISI NEW NORMAL KECAMATAN JADI PUSAT MENUJU NEW NORMAL

Gerung-Diskominfotik, 18 /06/2020, Ada 3 parameter yang dijadikan acuan dalam penentuan status daerah dalam Pendemi Covid-19, merujuk pada Keputusan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan dan Kementrian PAN dan RB (khusus untu Aparatur Sipil Negara) yaitu Aspek Epideminologi, Aspek Penanganan dan Aspek Tracking Kontak.

Kondisi Lombok barat saat ini pada tiga aspek ini berada pada level sedang, sehingga Lombok Barat masuk dalam Katagori Transisi New Normal dengan indicator, Aspek Epdideminologi berapada pada kondisi Kuning dengan scor 80, Kemampuan Penanganan medis berada dalam posisi Sedang dan Kemampuan Tracking Kontak dlam posisi Sedang juga.

Status kondisi Transisi New Normal adalah bukan pilihan tetapi ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita jalani karena ada alat ukurnya dengan indicator yaitu scor 0 -79 level Merah, 80 – 95 level Kuning dan 96 – 100 level Hijau.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi pada acara Rapat Koordiansi Teknis Pelaksanaan Transisi New Normal di ruang rapat Jayengrane Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri oleh Kapolres Lombok Barat, Dandim Lombok Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Muspika se Kabupaten Lombok barat, Kapolsek Kamis, 18 Juli 2020.

Dalam perjalanannya Lombok Barat ini sangat bagus karena kemampuan penangannya luar biasa dari tim pencegahan sampai tim penjemputan, tim pengangkut tim rapid dan mempersiapkan beberapa posko dan bahkan tim penguburan sampai kuburan juga disiapkan dalam penangan yang disebut tim reaksi cepat.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan “Target kita supaya masuk New Normal bahkan keluar dari New Normal sehingga tidak ada lagi covid-19 di Lombok Barat di Propinsi, bahkan juga secara Nasional, Yang perlu sekarang ini disamping kita sama-sama memahami, kita juga perkuat strategi.” Terang Baihaqi.

Dalam kondisi transisi ini maka kapasitas dan tugas dari tim pencegahan ini yang tadinya bertugas untuk menghimbau orang supaya tidak berkumpul sudah tidak relevan lagi, karena transisi akan membiasakan untuk menuju New Normal, itu akan kita kejar, itu berarti hulu harus digerakkan dan lebih intens bekerja karena dari mencegah orang berkumpul menjadi bagaimana memenej, bagai mengurai, bagaimana mengatur orang-orang berkumpul ini supaya tetap mengedapankan protocol covid tetap mengedapankan dirapidtes, oleh sebab itu maka hematnya tim pencegahan ini akan ditarik dan masuk menjadi satu kesatuan satgas Tim Kecamatan. Ini tentunya akan berimplikasi pada tambahan anggaran di Kecamatan.

“Dengan masuknya tim pencegahan termasuk juga Tuan Guru yang ada tim pencegahan kabupaten masuk nanti dalam SK Tim Kecamatan maka diharapkan mobilitasnya menjadi tinggi”. Harapnya.

Di Kecamatan prekwensi kerjanya akan lebih tinggi karena akan mengejar bagaimana orang-orang tadi dilarang berkumpul sekarang diberikan berkumpul hanya saja mengatur cara kumpulnya dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencegah bertambahnya orang terinfeksi.

Sehingga nanti Camat, Danposramil, dan Kapolsek di Kecamatan menjadi satu kesatuan menjadi Tim Kecamatan dan para Tuan Guru disana.

Camat akan mengatur penjadwalannya untuk Tuan Guru yang akan bertugas dimasjid-masjid setiap jumaat Sedangkan di pasar-pasar Camat, Danposramil dan Kapolsek secara tekhnis nanti akan mengatur yang penting bagaimana nanti setelah ini dipusatkan di Kecamatan maka pelaksanaan Protokol Covid itu mutlak dapat dilaksanakan karena dengan cara itu Hulu ini akan mengirim yang jernih itu ke hilir dengan harapan frekwensi kerja semakin baik maka tim penanganan nanti pekerjaannya akan berkurang, jadi berbanding terbalik, jika tim yang di hulu ini bekerjanya lebih inten orang terinfeksi semakin rendah maka tim hilir pekerjaanya semakin berkurang dengan kata lain korban oleh covid ini juga akan semakin lebih rendah.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K yang juga jadi pembicara menyampaikan

Para Pelaksanakan dilapangan ini betul-betul meiliki satu suara, satu tujuan, satu arah yang sama, ini perlu dilakukan karena kalau sudah dibentuk tim Kecamatan maka seyogyanya tim Kecamatan tidak lagi melibatkan tim Kabupaten dalm hal rapat-rapat cukup dilakukan oleh Tim Kecamatan, jika ada hal-hal yang perlu konfirmasi atau dikoordinasikan cukup melalui institusi yang ada di Kecamatan untuk berkoordinasi dengan Tim Kabupaten melalui Institusinya masing-masing. Paparnya.

Dicontohkan Dalam bidang Kesehatan misalnya cukup pihak Puskesmas Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau dalam bidang Keamanan cukup Kapolsek atau Danramil yang berkoordinasi dengan Kapolres atau Dandimnya, tidak perlu harus mengundang Institusi tingkat Kabupaten karena ini akan lebih efektif.

Pada Kesempatan itu disampaikan pula bahwa Polda NTB akan menyelenggarakan Lomba Kampung Kesehatan karen konsep Lomba kampung Sehat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah jadi Ketika apa yang diuraikan pak Sekda itu dilaksanakan oleh kita semua itu sudah termasuk menjadi bagian dari kegiatan Lomba Kampung Sehat yang dilakukan oleh Polda NTB ada beberapa teknis petunjuk Lomba Kampung Sehat yang dilaksanakan bertingkat mulai dari tingkat Kabupaten kemudian ditingkat Provinsi untuk tingkat Kabupaten sudah ditunjuk 20 desa yang akan menjadi peserta lomba Kampung sehat untuk lomba ini akan difokuskan tiga desa ditiap Kecamatan ini untuk lomba Kampung Sehat tetapi untuk penanganan Transisi New Normal menjadi Nes Normal itu untuk seluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat. Di fokuskan pada program seperti yang telah diuraikan pak Sekda untuk kemudian akan dinilai pada Lomba Kampung Sehat.

Rencananya akan di Lounching pada hari Jumat, 19 Juni 2020 oleh Kapolda NTB, dan setelah di Lounching kemudian akan disosialisaikan apa yang menjadi penekanan dalam penilaian Lomba Kampung Sehat ini, baru keudian diadakan penilaian sesuai indicator penilaian.

Kegiatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan aktifitas rutin seperti biasa hanya saja hal yang baru adalah disetiap kegiatan yang dilakukan harus menerapkan protocol Kesehatan.

Harapannya dengan lomba ini akan lebih memotivasi masyarakat dan semakin bisa melibatkan semua pihak yang ada di masyarkat.

“masyarakat betul betul bisa disadarkan untuk menerapakan protocol Kesehatan ini bisa dijalankan dengan kesadaran sendiri harpannya ini bisa terus dilakukan meskipun apparat Kepolisian tidak ada.” Harap Kapolres

Sementara itu Asisten 1 Setda Kabupaten Lombok Barat menyampaiakan terkait dengan New Normal Covid-19 tidak hanya kebijakan protocol Kesehatan saja tapi juga protocol Ekonomi Sosial dan Protokol Keamanan dan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Lombok Barat sudah membuat Keputusan Bupati yang akan dijadikan pedoman diseluruh Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Transisi New Normal. Keputusan ini dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Satgas Kecamatan dan muspikanya untuk efektifitas dan produktifitas pelaksanaan agar cepat mencapai tujuan.

Masing-masing OPD diharapkan menindaklanjuti dengan surat edaran teknis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesauai kewenangannya.(Diskominfotik/zul)

By Hernawardi/ Juni 19th, 2020/ Berita Lomba Kampung Sehat, Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Penerimaan Peserta Didik Baru di Lombok Barat Berdasarkan Jumlah Rombel

Giri Menang, 15 Juni 2020 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) saat ini tengah disibukkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2020/2021. Sejumlah sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SLTP sederajat meski Senin (15/6) ini merupakan pengumuman hasil kelulusan para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya di setap jenjang, namun bersamaan dengan itu juga dilakukan PPDB yang akan melanjutkan pendidkannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H Nasrun, S.Pd, MM. melalui Kabid Pendidikan Dasar Khairudin, M.Pd ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6) mengungkapkan, semula berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat tertanggal 2 April 2020 tentang petunjuk pelaksanaan PPDB TK, SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat TA 2020/2021, Dikbud Lobar melakukan revisi petunjuk pelaksanaan PPDB TK, SD dan SMP.

Revisi tersebut di antaranya, pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP yang semula dimulai 1 sampai dengan 4 Juli 2020 dimajukan menjadi 15 sd 19 Juni 2020. Untuk pengumuman hasil seleksi peserta didik baru semula tanggal 6 Juli 2020 menjadi 20 Juni 2020.

“Untuk pendaftaran ulang peserta didik baru yang semula dimulai sejak 7 sampai 11 Juli 2020 menjadi 22 sampai 25 Juni 2020. Hari pertama masuk sekolah di Lombok Barat dimulai 13 Juli 2020. Masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai 14 sampai 16 Juli 2020,” kata Khairudin.

Khairudin juga mengungkapkan, selama pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru bagi seluruh jenjang pendidikan tersebut yang masih di bawah kewenangan Dikbud Lobar berjalan cukup lancar. Antusias orangtua wali yang mendampingi putra-putrinya untuk mendaftarkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar.

“Petunjuk pelaksanaan terkait tata cara penerimaan peserta didik baru tersebut tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Hanya saja di Lombok Barat belum siap menerapkan penerimaan peserta didik baru melalui sistem online. Ini mungkin belum terbiasa bagi masyarakat kita,” kata Khairudin.

Sementara itu jumlah siswa yang akan diterima di masing-masing sekolah akan disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada di masing-masing sekolah. “Namun ada standar yang sudah ditentukan yakni untuk TK maksimal 20 orang, SD jumlah murid yang diterima minimal 20 siswa, maksimal 28 siswa.

Sedangkan untuk SMP minimal 20 orang maksimal 32 siswa. Untuk SD siswa yang diterima berdasarkan zonasi kedekatan dengan wilayah tempat tinggal yang diperioritaskan dan tentunya bedasarkan usia masuk sekolah,” ujarnya.

Terkait dengan rencana proses belajar-mengajar menghadapi tahun ajaran baru ini, Khairudin mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Barat untuk penerapan pola belajar-mengajar yang aman di tengah Covid-19 ini

By AdminWebLobar/ Juni 16th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

MENUJU TRANSISI NEW NORMAL, LOMBOK BARAT TETAP TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI AREA PUBLIK

Giri Menang, 15 Juni 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Evaluasi Gugus Tugas dan Sosialisasi Pemberlakuan Transisi New Normal, yang dipimpin langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid di Ruang Jayangrane, Senin (15/06).

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan

istilah transisi new normal karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Itulah sebabnya kita kreasikan, kemudian tidak menyebutnya dengan new normal. Tetapi kita istilahkan dengan transisi new normal supaya beda saja,” katanya.

Menurut Bupati, menuju transisi new normal tetap akan menerapkan protokol kesehatan di areal publik untuk pakai masker, menyediakan tempat cuci tangan di air yang mengalir, menyediakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Kita semua tahu yang menjadi problem kita adalah bagaimana menjamin protokol kesehatan ini bisa secara menyeluruh dilakukan oleh masyarakat,” akunya.

Bupati menambahkan, akan memerintahkan kepada seluruh camat untuk konsentrasi di tiap kecamatan. Untuk memfasilitasi pertemuan dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang tokoh-tokoh untuk berkoordinasi dengan para Kades untuk menjamin protokol kesehatan itu dilaksanakan oleh masyarakat baik di tempat ibadah, di rumah makan atau mungkin di pertokoan menjamin masyarakat untuk disiplin.

“Nanti kita atur secara berkala untuk turun keliling ke kecamatan sampai ke desa untuk memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan di masyarakat,” jelasnya.

Terakhir Bupati mengusulkan anggota DPRD per-dapil untuk membuat tim pemantauan supaya ada yang membantu dan memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan. Sehingga kebersamaan dalam menangani Covid-19 ini betul-betul nampak.

Sementara itu Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, sesuai dengan Dasar Hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri no 440 – 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan Normal Baru Produktif dan Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kemudian Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor Ek/02.011/Menkes/335/2020/ Tgl 20 Mei 2020 tentang protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha dan Dasar Hukum ketiga yang tertuang dalam Surat Edaran MENPAN dan RB no 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru (New Normal).

Selain itu Baehaqi menjelaskan, syarat kebijakan untuk menuju transisi New Normal dirangkum dalam tiga aspek. Pertama, melihat kondisi Epidemilogis yakni kondisi dengan indikator di antaranya, kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari, kemudian jumlah ODP dan PDP selama setidaknya 14 hari, selanjutnya jumlah kematian yang dimakamkan dengan standar protokol kesehatan selama setidaknya 14 hari dan panularan langsung covid-19 pada petugas kesehatan. Dari semua indikator tersebut Lombok Barat memperoleh penilaian total 85. Sehingga berada di zona kuning. Sementara Mendagri memberikan standar zona aman atau hijau yakni dengan nilai di atas 95.

“Kita di Lombok Barat berada pada warna kuning, warna kuning ini pun berada pada posisi angka ambang batas bawah,” katanya.

Menurut dia, dari aspek kasus positif dan kematian mengalami penurunan, jadi kalau dilihat angka keseluruhan dari ini adalah menurun. Kondisi ini dari indikator kemampuan menangani penyebaran Covid-19 di Lombok Barat berada pada kondisi sedang. Sehingga mengacu pada tiga regulasi pertama keputusan menteri Dalam negeri, kedua keputusan menteri kesehatan dan ketiga keputusan Menpan dan RB Lombok Barat berada pada kondisi transisi.

“Dalam kondisi transisi new normal yang menjadi perhatian kita, menerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Standar Protokol Kesehatan dalam segala aktivitas masyarakat. Dan seluruh kegiatan pencegahan nanti akan terintegrasi langsung dengan kecamatan,” terangnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah berharap kepada Dinas Kesehatan nanti bisa menyampaikan argumen-argumen selama satu bulan kedepan, misalnya seperti apa kira-kira gambaran kondisi menuju zona hijau.

“Bagaimana kemudian strategi dan penanganan kita untuk mempertahankan dari zona kuning menuju zona hijau. Hari ini kita bicara transisi new normal, tapi masyarakat kita di bawah sudah merasakan normal,” katanya.

Dia mencontohkan, kemarin di wilayah Senggigi sangat ramai dan masyarakat mulai berwisata tetapi banyak yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat keramaian.

“Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita harus turun mensosialisasi kembali kepada masyarakat. Bagaimana kemudian menuju transisi new normal ini harus ada langkah-langkah yang memang perlu diterapkan yang menjadi acuan utama kita,” jelasnya.

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 16th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

LOMBOK BARAT MEMILIKI ALAT INFORMASI GEMPABUMI DAN PERINGATAN DINI TSUNAMI

Gerung Diskominfotik-16/06/2020 Hasil monitoring BMKG Stasiun Geofisika Mataram selama periode 2009-2019 tercatat rata-rata dalam setahun terjadi gempa sebanyak 1.276 kali, gempa besar terjadi pada tahun 2018 yaitu Gempa Lombok yang berdampak signifikan di pulau Lombok.

Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak sumber gempa. Secara umum, NTB dan sekitarnya teridentifikasi memiliki 10 sumber gempa. Berdasarkan kondisi tektonik yang kompleks ini, maka gempa dapat terjadi kapan saja dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman.

Terkait kondisi wilayah NTB yang rawan gempa dan tsunami ini, BMKG Stasiun Geofisika Mataram memasang 12 Warning Receiver System (WRS) alat informasi Gempa dan peringatan dini Sunami, salahsatunya di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si bahwa WRS NewGen dapat menyajikan informasi dalam waktu kurang dari 3 menit bahkan bisa dalam waktu 2 menit setelah terjadi gempabumi dan informasi akan diteruskan dalam bentuk SMS ke nomor kontak yang telah didaftarkan di WRS. Karena informasi ini bersifat realtime sehingga meskipun parameternya bersifat sementara namun dapat digunakan oleh BPBD atau pemangku kebencanaan untuk segera mengambil respon cepat guna melakukan langkah-langkah upaya mitigasi sehingga diharapkan dapat mengurangi korban jiwa dan dampak gempa lainnya secara dini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Mataram saat meninjau hasil pemasangan dan uji coba alat tersebut di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik kabupaten Lombok Barat, Selasa, 16 Juni 2020.

Lebih lanjut Ardhianto mengatakan dengan terpasangnya WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana sehingga akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana dan dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat.

Sementara itu pada saat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan bantuan perangkat WRS NewGen sebagai penerima dan penyebar informasi gempa bumi dan peringatan dini stunami realtime untuk Kabupaten Lombok Barat dan berharap alat ini dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk dapat merespon secara cepat bencana gempa bumi. Jelasnya. (Diskominfotik/zul)

By Hernawardi/ Juni 16th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TEMPAT WISATA DIBUKA PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 HARUS MONITORING DAN KONTROL

Giri Menang, Diskominfotik-Penerapan New Normal dan dibukanya tempat pariwisata diperlukan kontrol dan monitoring agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protocol Kesehatan, Kerjasama dan sinergi selama ini berjalan sangat baik antara semua pihak terutama TNI/Polri bersama pemerintah dalam usaha pengendalian penularan covid-19 tetap diperlukan dalam penerapan New Normal dan pembukaan tempat-tempat wisata ini.

Melihat jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat wisata dalam jumlah banyak, sebut saja wisata di sesaot, meski sudah dihimbau agar tidak mengunjungi tempat tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja datang sehingga pihak desa setempat kewalahan dan terpaksa membukanya, namun dengan syarat pengunjung wajib cuci tangan dan pakai masker.

Hal ini disampaian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam pada acara Pembukaan Uji Publik Penyusunan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata yang dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pengelola Wisata Lombok Barat. Senin, 15 Juni 2020.

Dengan dibukanya tempat-tempat pariwisata di Lobar juga sebagai jalan keluar untuk membangkitkan kembali perekonomian setelah melakukan “Stay at home atau diam dirumah saja.”

Lebih lanjut Ahkam menyampaikan akan mengupayakan regulasi terkait protocol Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 untuk tempat wisata.

Sementara itu Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Lombok Barat dalam Transisi New Normal untuk itu pembukaan tempat-tempat wisata agar penerapan protocol Kesehatan dokontrol dengan ketat karena penularan covid-19 ini masih pluktuatif do Lombok Barat.

Bupati menyarankan walaupun pembukaan tempat wisata menjadi kesepakatan jangan sampai masyarakat luput dari penertiban penerapan protocol Kesehatan.

Senada dengan Bupati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan dibukanya Kembali tempat wisata dengan syarat setiap tempat wisata harus mempunyai klinik Kesehatan sesuai protocol covid-19. (Diskominfotik/angge).

By Hernawardi/ Juni 15th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PERLU ADANYA KOMITMEN BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), setidaknya ada dua poin penting yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, adanya komitmen pada diri sendiri dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, dan yang kedua zona integritas yang dimaksud adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Baihaqi dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri oleh, Kepala BPS, Kepala kejaksaan mataram, Kadis kominfotik, Kepala Bappeda Lobar, Inspektur Inspektorat Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar Giri Menang, Senin (15/06/2020).

Lebih lanjut Baihaqi menekankan bahwa dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kuntabilitasnya. tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat Drs. Anas M.Si, sebagai penyelenggara acara ini menyampaikan, bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

Ada 3 sasaran utama dari reformasi birokrasi yaitu pertama -peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Kedua-pemerintah yang bersih yang bebas dari KKN dan Ketiga-Peningkatan pelayanan publik. Ujarnya.

Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk pernyataan siap untuk menyandang predikat zona integritas dan adapun tujuannya yaitu untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi,”tambahnya. (Diskominfotik/angge)

By Hernawardi/ Juni 15th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

DINAS PARIWISATA TINJAU KESIAPAN OBJEK WISATA MENJELANG TRANSISI NEW NORMAL

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. Saiful Ahkam beserta jajarannya meninjau tiga objek wisata yang sedang bersiap membuka diri menuju transisi kenormalan baru, Sabtu (13/6/2020).

Di kesempatan pertama, Kawasan Pantai Cemara Lembar Selatan menjadi sasaran tinjauan. Di situ, Ahkam ditemui oleh Kepala Dusun Cemara dan Pegiat Pariwisata Cemara, Mus’ab.

“Sekarang sepi. Kalaupun hari ini nampak ada pengunjung, mereka itu rombongan yang mau ziarah ke Makam Keramat,” ujar Kepala Dusun Cemara.

Di kesempatan terpisah, pegiat wisata Pantai Cemara Mus’ab menuturkan pihaknya saat ini mengisi waktu dengan kembali mencari ikan ke laut.

“Karena pariwisata sedang tutup, warga kembali ke profesi mereka yang lama,” tutur Mus’ab yang mengaku saat ini sedang bekerja sama dengan pihak lain untuk program pemberdayaan masyarakat.

Dalam kunjungan berikut, jajaran Dinas Pariwisata Lombok Barat mendampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memgunjungi Desa Mareje Timur. Mereka meninjau pembangunan Embung Telaga Pandan Wangi yang terletak di perbukitan Dusun Lendang Damai, Desa Mareje Timur (Maritim) Kecamatan Lembar.

Menurut Fauzan, embung yang mampu menjadi tadah hujan dan menampung kurang lebih sembilan juta kubik air ini akan memberi manfaat untuk irigasi pertanian, pengembangan pariwisata, dan pelestarian sumber daya lahan dan air.

“Bendungan ini selain sebagai pemasok irigasi pertanian, juga kita akan kembangkan sebagai kawasan agrowisata,” kata Fauzan.

Proyek yang seluruhnya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) dan bekerja sama dengan Yayasan Obor Tani konon menghabiskan biaya sekitar 5 milyar lebih. Areal yang seluruhnya kurang lebih satu hektar itu dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman holtikultura yang luasnya dua puluh lima hektar.

Kepala Desa Mareje Timur H. M. Hadran Pahrizal bersyukur dengan adanya embung ini dan memiliki impian menjadikannya sebagai destinasi wisata.

“Di lokasi embung ini juga kita akan tanami tanaman holtikultura seperti buah kelengkeng, matoa, durian dan manggis. Kita dibina sampai berbuah. Kelebihan lokasi embung ini adalah view-nya yang menghadirkan panorama perbukitan dan laut dari kejauhan, sehingga bisa dijual sebagai salah satu destinasi wisata,” ujar Hadran optimis.

Usai ke Mareje Timur, Rombongan Dinas Pariwisata yang kemudian berpisah dengan rombongan Bupati beralih meninjau spot mangrove Tanjung Batu Sekotong.

Destinasi baru yang lagi naik daun itu ditinjau karena sudah ramai dikunjungi kendati pembukaan tempat wisata secara resmi belum dilakukan.

Di spot wisata yang dibangun dua tahun dari APBDES Sekotong Tengah senilai lebih kurang tujuh ratus juta, tim Dinas Pariwisata menemukan banyak pengunjung. Tampaknya spot wisata dengan boardwalk kayu dan banyak ornamen kreatif ini banyak memancing minat pengunjung untuk berfoto-foto. Kata Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarapuddin, BUMDES yang mengelola tempat tersebut bisa meraup lebih dari sejuta rupiah setiap hari hanya dari bea masuk.

“Kami hanya mematok biaya masuk Rp. 3000 yang dikelola Bumdes. Kalau lagi ramai, bisa lebih. Tempat ini juga ramai kalau malam hari oleh warga sekitar,” tutur Lalu Sarapuddin yang masih akan membangun beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Terkait dengan persiapan menuju kenormalan baru, baik Kepala Dusun Cemare, Kepala Desa Mareje Timur maupun Kepala Desa Sekotong Tengah, mengaku siap dengan kenormalan baru.

“Di sini kita siapkan tempat cuci tangan dan sabun, bahkan jika pengunjung lupa bawa masker, sudah ada yang menjual di pintu masuk,” kata Lalu Sarapuddin.

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 14th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BUPATI LOMBOK BARAT TINJAU PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG TELAGA PANDAN WANGI MARITIM

Giri Menang, 13 Juni 2020-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meninjau proyek pembangunan embung Telaga Pandan Wangi terletak di Dusun Lendang Damai, Desa Mareje Timur (Maritim) Kecamatan Lembar, Sabtu (13/6/).

Dalam peninjauannya, Fauzan turun untuk memastikan proses pembangunan embung yang dalam pengerjaannya sudah selesai 100 persen, kecuali pembangunan pendukung lainnya seperti penataan lingkungan embung dengan berbagai jenis komoditas pertanian.

Menurut Fauzan, bendungan yang tengah dibangun ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Sebab, dampak yang akan timbul setelah selesainya pembangunan embung ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat, utamanya irigasi pertanian, pengembangan pariwisata dan pelestarian sumber daya lahan dan air.

“Bendungan ini selain sebagai pemasok irigasi pertanian, juga kita akan kembangkan kawasan agrowisata,” kata Fauzan di sela-sela kunjungannya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Lobar Ir. H Muhur Zokhri mengatakan Proyek Pembangunan Embung Telaga Pandan Wangi Maritim ini dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan Yayasan Obor Tani dengan nilai pembangunan kurang lebih dari Rp 5 milyar sampai umur komoditas pertanian pendukungnya (umur tanaman pertanian) yaitu pembinaan sampai tiga tahun.

“Ini adalah salah satu upaya kita untuk memanfaatkan kawasan ini secara optimal, baik untuk sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa daya tampung embung ini relatif cukup besar dengan tampungan debit air maksimal 9 juta Liter (9 ribu M³).

“Luas areal pembangunan embung yaitu kurang lebih 1 hektar dan kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman holtikultura seluas 25 hektar sebagai sasaran areal yang nantinya dibina secara intensif,” terangnya.

Dia berharap semoga ke depan kawasan embung ini bisa berkembang lebih baik dan optimal. Yaitu dalam rangka pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan menyerap tenaga kerja.

Di tempat terpisah Kades Mareje Timur H.Muhammad Hadran Parizal mengatakan merasa bersyukur dengan dibuatkan embung ini dan dimanfaatkan oleh para petani.

“Di lokasi embung ini juga kita ditanami tanaman holtikultura seperti buah kelengkeng, matoa, durian dan manggis. Kita dibina sampai berbuah,” katanya.

Menurut dia, kelebihan lain di lokasi embung ini dari atas bukit view-nya kalah dengan bukit yang lain, karena di sini view-nya tidak hanya laut dan perbukitan tetapi view sawah terasringnya.

“Kita berharap nanti dengan adanya embung ini, dari sektor pariwisata rencananya kita akan rancang untuk agrowisata,” harapnya .

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 14th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Mulai Transisi ‘New Normal’, Masjid Pemda Lombok Barat Terapkan Sholat Jumat Dengan Protokol Covid-19.

Giri Menang, Jumat 12 Juni 2020.- Setelah untuk beberapa bulan lamanya masyarakat dihimbau untuk mengganti sholat Jumat berjamaah di masjid dengan melakukan sholat dzuhur di rumah masing-masing, hari ini, Jumat (12/06/20), Sholat jumat berjamaah di Masjid Pemda Patut Patuh Patju Lombok Barat kembali digelar.

Sholat jumat yang kembali diadakan ini dilakukan sesuai dengan standar protokol Covid-19 yang ada. Hal itu terlihat dari tersedianya ‘thermo gun’ untuk pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki masjid, penggunaan masker wajib bagi para jama’ah, serta pengaturan jarak pada ‘shaf’ antar jama’ah yang ada.

Ditemui usai memberikan khotbah Jumat di masjid ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa, keberhasilan dalam menjalankan ibadah yang khusyu’ dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat, akan sangat bergantung dengan kedisiplinan masyarakat itu sendiri dalam mentaati protokol kesehatan ini.

“Kita atur cara orang berkumpul sesuai protokol covid, tetapi ini keberhasilannya akan sangat tergantung berdasarkan kedisiplinan masyarakat, jadi kami sangat meminta tolong agar masyarakat disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.

Fauzan juga mengatakan, bahwa dirinya tidak menyebut ini sebagai bagian dari ‘New Normal’ melainkan “transisi new normal” Karena tidak semua kegiatan mudah untuk menerapkan protokol kesehatan ini.

“Kita tidak menyebut ini sebagai new normal, melainkan transisi new normal. Jadi untuk beberapa kegiatan lainnya masih tidak boleh. Misalnya saja nyongkolan, itu tidak boleh, kegiatan yang diperbolehkan itu yang bisa dipastikan protokol kesehatannya mudah dilaksanakan masyarakat. Seperti sholat jumat ini,”.

Terkait dengan transisi ‘new normal’ dalam bidang pendidikan, Fauzan juga menambahkan, bahwa Pemda Lombok Barat belum berani mengambil keputusan lebih lanjut dan masih menunggu arahan dari Kementrian pusat.

“Kalau untuk kegiatan pendidikan kita belum berani mengambil keputusan, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang namanya anak-anak kan? mungkin di dalam kelas masih bisa kita atur, tetapi kalau di luar kelas? Yang namanya anak-anak, nanti dengan temannya bisa saja tukar-tukaran masker lah itu kan bahaya. Jadi kita masih menunggu arahan dari pusat dan belum tau kapan keluarnya,” tutur Bupati Fauzan.

By AdminWebLobar/ Juni 13th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19

Giri Menang,10 Juni 2020-Ditutupnya Taman Narmada sejak 17 Maret 2020 menyebabkan taman wisata bernilai sejarah kehilangan omzet ratusan juta rupiah sejak Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Manajer Eksekutif Taman Narmada, Kamarudin, MH di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Dijelaskan Kamarudin, sejak pandemi Covid-19 diberitakan menyerang secara global, Taman Narmada sudah mulai sepi pengunjung ditambah himbauan pemerintah untuk menutup tempat wisata ini sehingga pengunjung semakin sepi.

“Kita berharap waktu Idul Fitri sampai dengan Lebaran Tobat dibuka. Seminggu itu uang masuk bisa cukup banyak, bisa masuk Rp 200 juta bahkan lebih. Itu dapat menutup bulan Januari-Februari- Maret,”katanya.

Untuk itu, Kamarudin, sampai saat ini menunggu kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk segera membuka tempat wisata secara serentak.

“Kebijakan membuka tempat wisata di Lombok Barat ini kita tunggu karena cukup berdampak dari sisi ekonomi terutama dalam pembayaran gaji karyawan,”ucapnya.

Terkait dari kesiapan Taman Narmada sendiri dikatakannya sudah siap ikuti petunjuk sesuai protokol kesehatan. Baik persiapan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk, alat pengukur suhu, pembatsan kapasitas spanduk himbauan, pembatasan pengunjung termasuk pengaturan pedagangnya itu sudah siap diatur dan siapkan.

Mantan Kades Presak ini berharap, “lebih cepat dibuka itu lebih bagus,” sebutnya.

Jika dibuka pun Taman Narmada nantinya, sambungnya, pengujungnya tidak seramai sebelumnya karena orang masih takut dan dari sisi ekonomi masyarakat pengaruh lockdown juga kurang.

Tapi ia optimis dan yakin kalau pengunjung Taman Narmada nantinya pasti ada terlebih waktu libur anak sekolah mereka akan berkunjung. Namun untuk normal kembali butuh proses belum bisa seperti sebelumnya

“Normalnya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi kesempatan dibuka inilah kesempatan untuk menata kembali Taman Narmada karena ada pemasukan untuk dapat dipergunakan untuk operasinal termasuk menggaji karyawan,” akunya.

“Jujur sejak Covid 19 ini PT.Tripat mampu membayar gaji karyawan setengah dari gaji itu pun berhutang,” lanjutnya.

Sementara di tempat terpisah Direktur umum PT.Tripat H.Poniman juga mengatakan jika tempat wisata tidak dibuka maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa terlebih stabilitas keamanan nasional.

Untuk itu seminggu sebelum Lebaran Topat ia menceritakan dirinya bertemu dengan Bupati Lombok Barat untuk menanyakan surat permohonannya yang berisikan membuka Taman Narmada dan Suranadi dengan alasan-alasan dampak ekonomi yang berdampak pada penggajian karyawan dan biaya operasional taman. Namun Waktu itu di katakan Poniman justru bupati yg bertanya kepadanya kapan mau dibuka Taman Narmada dan Suranadi.

Setelah permohonannya disampaiakan ke bupati ia diminta berkoordinasi ke Dinas Pariwisata Lombok Barat.

“Silahkan atur untuk bisa jalan,”kata Poniman menirukan ucapan bupati. Waktu itu bupati tidak memerintahkan untuk buka tapi iramanya diminta mengikuti protokol Kesehatan.

Untuk itu sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata NTB ia minta tanggal 20 Juni Taman Narmada dan Suranadi dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Kami akan buka berpegang pada kebijakan Dinas Pariwisata NTB. Dan untuk membuka event-event besar itu tidak mungkin kita lakukan,”pungkas Poniman yang juga mantan Pejabat Lombok Barat itu.

By AdminWebLobar/ Juni 11th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/