Giri Menang, Senin 7 Januari 2019 – Pengadilan Agama (PA) Giri Menang melaksanakan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pencanangan dilaksanakan di Aula Kantor PA Giri Menang, Senin (7/1).

Ketua PA Giri Menang, Hj. Halkiyah mengatakan penerapan Deklarasi Pencanangan Zona Integerasi merupakan keharusan seluruh instansi peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai komitmen menuju pemerintahan yang bersih.

Giri Menang, Kamis 3 Januari 2019 – 73 tahun lalu, pemerintah membentuk Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat agar tetap terjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Setda Lombok Barat H. Ilham saat membacakan sambutan Menteri Agama pada Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-73 Di Halaman Kantor Kemenag Lombok Barat (Lobar), Kamis (3/1).

Giri Menang, 2 Januari 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku kecewa dengan pemberian jatah beras Cadangan Pangan Pemerintah yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemberian tersebut dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kurang adil. Pasalnya, menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, H. Moh. Nadjib, jumlah yang diberikan kepada pihaknya jauh lebih kecil dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, bahkan Kabupaten Lombok Utara.

Giri Menang, Senin 31 Desember 2018 – Mengenakan kaus hijau dan putih, ribuan orang dari berbagai unsur mengikuti Gerak Jalan Kerukunan Beragama, Senin (31/12). Kegiatan yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam rangka menyambut Hari Amal Bhakti ke-73 ini dilepas langsung Bupati H. Fauzan Khalid.

Para peserta berjalan mulai dari depan Kantor Kemenag Lobar menuju Bundaran Giri Menang Square, kemudian kembali menuju Masjid Baitul Atiq Gerung, dan berputar balik kembali ke Kantor Kemenag Lobar.

Giri Menang, Jum’at 14 Desember 2018 – Kemisikinan di Kabupaten Lombok Barat turun dari 16,46% di Tahun 2017 menjadi 15,20% di Tahun 2018 ini.

Fakta tersebut dipaparkan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sesaat pasca menerima hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (13/12).

“Kita bersyukur dengan capaian itu, padahal target kita di RPJMD untuk tahun 2018 ini adalah 15,90%,” ujar Fauzan.

Angka kemiskinan tersebut sama dengan 103.770 jiwa, turun dari 110.692 jiwa di tahun 2017. Sedangkan untuk angka kedalaman kemiskinan turun dari 3,24 menjadi 3,07. Sayangnya, angka tersebut tidak diikuti dengan indeks keparahan kemiskinan, dari 0,92 di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,95 di tahun 2018.

Dalam rilis BPS itu, garis kemiskinan di Lombok Barat meningkat, dari Rp. 390.979/kapita/bulan di tahun 2017, mengalami peningkatan menjadi Rp. 412.487/kapita/bulan.

“Artinya, masyarakat Lombok Barat perlu biaya yang lebih besar lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkas Fauzan.

Secara umum, seluruh Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Utara, menurut BPS menjadi daerah yang paling signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, yaitu dari 32,06% di Tahun 2017 menjadi 28,83% di tahun 2018 ini.

Secara komulatif untuk Provinsi NTB, Kemiskinan di NTB tahun 2017 adalah 793.776 jiwa atau 16,07%, mengalami penurunan 14,75% atau 737.457 jiwa di tahun 2018 atau hanya mampu menurunkan 1,32% saja. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 14 Desember 2018 – Minimnya realisasi Pendapatan Daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta jajarannya berinovasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan seluruh jajarannya saat memimpin Rapat Pimpinan Daerah di Aula Kantor Bupati, Kamis (13/12).

Fauzan meminta agar tahun 2019 nanti, sektor PAD harus digenjot untuk lebih meningkat lagi dalam capaiannya. Ia memberi contoh pada komponen akomodasi dan konsumsi di sektor pariwisata.

“Saya memprediksi angka kunjungan wisatawan akan normal dan banyak daerah yang akan studi banding ke kita. Wajibkan mereka menginap di Lombok Barat,” pinta Fauzan.

Bagi Fauzan, untuk itu tidak cukup dengan memakai Peraturan Bupati, namun harus dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Jadikan syarat kita bisa menerima. Jangan kita yang memfasilitasi, tapi daerah lain yang untung dapat pajak dan retribusi,” ujar Fauzan.

Demikian juga di Dana Perimbangan, Fauzan meminta agar semua yang memiliki usaha atau akan bekerja di Lombok Barat harus membayar pajak di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat.

“Wajibkan mereka memiliki NPWP di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat. Bukan hanya Perusahaan, termasuk ASN, harus punya NPWP di Lombok Barat,” pinta Fauzan tegas.

Bahkan, Fauzan meminta hal tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berkas dalam pengajuan izin.

“Buat dalam bentuk Peraturan Bupati biar bisa jadi syarat,” pinta Fauzan sambil memastikan bahwa besaran DAU juga dipengaruhi oleh raihan pajak suatu daerah.

Untuk diketahui, Pos Pendapatan dalam APBD Lombok Barat di tahun 2018 bersumber dari PAD yang awalnya diestimasi mencapai Rp. 301 milyar lebih, ternyata hanya bisa diproyeksi tercapai sekitar Rp. 254 milyar. Untuk DAU sebesar Rp. 771 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 49 milyar lebih, diproyeksi meningkat menjadi Rp. 63 milyar lebih.

Untuk APBD 2019, untuk PAD diproyeksi mencapai Rp. 279 milyar lebih, DAU diproyeksi meningkat 3,2% menjadi Rp. 769 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 43 milyar lebih.

“Bila semua inovasi itu kita lakukan, saya optimis APBD kita bisa meningkat,” pungkas Fauzan.

Giri Menang, Rabu 12 Desember 2018 – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pagi tadi (12/12) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal TA 2018, Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 s/d Semester I TA 2018, serta Efektivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s/d Semester I TA 2018 kepada seluruh Kepala Daerah se-NTB. Pemeriksaan Dana Desa ini sendiri mulai dilakukan BPK sejak tahun ini.

LHP untuk Kabupaten Lombok Barat diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Imam Kafali Aula Gedung BPK RI Perwakilan NTB di Mataram.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, masih terdapat kelemahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja modal daerah dan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

“Ada beberapa hal yang dicatat dalam LHP antara lain bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan, kemahalan harga atas pekerjaan barang dan jasa, kekurangan volume pekerjaan fisik, pemebebasan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dan lainnya,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Pruwanto usai menyerahkan LHP.

Berdasarkan hal tersebut, pihak BPK memberikan rekomendasi untuk melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DD dan ADD.

“LHP ini kami harapakan dapat digunakan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk koreksi di tahun 2019. Setelah kami sampaikan (LHP-red) kita mohon 60 hari sudah ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-NTB yang meraih predikat WTP. Namun wagub mengingatkan untuk tahun 2019 WTP yang sudah diraih harus mampu dipertahankan bahkan harus lebih berkualitas lagi.

“2019 jadi PR besar untuk kita. Ke depan WTPnya harus berkualitas, tidak boleh turun!” tegasnya.

Terkait LHP atas pengelolaan DD dan ADD, wagub meminta agar para kepala desa diberikan pemahaman lebih agar mampu menggunakan anggaran dengan baik.

“PR berikutnya itu APBDes. Bagi kepala desa, pemeriksaaan menjadi hal yang baru. Tidak heran karena kurangnya pengetahuan, pemeriksaan jadi sedikit terhambat. Mari kita yakinkan kepala desa kita semua agar memahami bagaimana menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran sehingga amanah dari Allah SWT ini dapat kita emban sebaik-baiknya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat mejelaskan beberapa hal yang menjadi temuan di Lombok Barat. Yang pertama tekiat regulasi mengenai pembaharuan peraturan bupati tentang pengelolaan Dana Desa kemudian diikuti dengan julkak dan juknisnya, kedua ada kekurangan spek pada fisik di beberapa desa namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi dana desa yang harus disingkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes.

“Secara keseluruhan temuan-temuan di desa ini sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Kami di Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini. Pada prinsipnya kami di Inspektorat, selama menerima alokasi dana desa tiap tahunnya kita memeriksa 30 desa. Jadi selama lima tahun hingga saat ini kami sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang sudah diperiksa dua atau tiga kali. Pada prinsipnya apa yang kita temukan dengan apa yang ditemukan BPK ini sama. Dan semua sudah ditindaklanjuti oleh desa. Sementara ini tidak ada yang bersangkut paut dengan hukum,” jelas Agus.

Giri Menang, Rabu 12 Desember 2018 – Dalam upaya memperkuat potensi dan posisi desa wisata di Lombok Barat (Lobar), Pemkab Lobar melalui Dinas Pariwisata mengumpulkan para stakeholder pariwisata hari ini, (12/12) di Gerung. Kegiatan yang dikemas dengan pertemuan rutin forum tata kelola pariwisata itu dihadiri puluhan kepala desa, pelaku wisata, dan ketua pokdarwis. Tujuan dari pertemuan forum ini sendiri adalah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lobar yang diwakili Asisten II Hj. Lale Prayatni mengatakan, peningkatan dan memperkuat potensi dan posisi desa wisata untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan cita-cita seluruh masyarakat Lobar. Saat ini desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan tetapi telah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.

Ia mengakui sangat banyak potensi di desa yang bisa dikelola dan dikembangkan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengembangan ini sudah tentu butuh perencanaan yang strategis.

“Tinggal bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang strategis dalam menentukan sektor usaha apa yang akan difokuskan untuk dijalankan,”katanya.

Dijelaskan, salah satu sektor potensi yang dapat dikembangkan adalah pariwisata. Potensi ini ada di hampir semua desa di Indonesia. Bentuknya berupa potensi kebudayaan hingga wisata alam. Ini bisa dijadikan sebuah konsep bisnis yang bisa dijalankan oleh masyarakat desa.
Untuk itu obyek wisata itu harus bisa dikemas agar tetap menarik. Khusus untuk obyek wisata alam, Lale menekankan perlunya menjaga alam agar tetap indah dan alami.

“Jaga lingkungan desa agar tetap selalu bersih dan indah sehingga suasana nyaman selama liburan bisa dirasakan oleh wisatawan selama berkunjung,”jelasnya.

Tak hanya itu, warga desa juga diharapkan bisa menggali potensi budaya untuk dijadikan objek wisata yang bisa dinikmati. Dengan demkian nuansa desa Indonesia yang penuh dengan tradisi budaya bisa menjadi salah satu motivasi wisatawan untuk berkunjung.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan industri pariwisata bersifat multi aspek, multi sektor. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antar banyak pihak. Untuk itu harus ada forum bersama, di mana seluruh persoalan industri pariwisata ini bisa dibahas.

Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah kerjasama pengembangan UKM dan Kuliner. Dalam pengembangan sektor ini, Ispan akan bekerjasama dengan sektor lainnya seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian.

“Kami akan bersatu, bersinergi membahas perkembangan UKM dan kuliner,” tegasnya.

Dipilihnya kuliner bukan tanpa alasan. Menurut Ispan, hasil riset menunjukkan, 30 persen orang atau wisatawan datang ke suatu tempat karena kulinernya. Untuk itu kuliner perlu dikembangkan. Dalam pengembangan kuliner ini Industri UKM masyarakat desa memegang peranan penting. Selain itu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dinilainya dapat menjadi motor penggerak dalam mengelola desa wisata.

“Pemerintah desa dapat membantu dalam permodalan awal. Selain itu bisa juga bekerjasama dengan pihak bank atau swasta lainnya dalam mengembangkan desa wisata,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Bumdes dan pelaku jasa pariwisata harus melakukan kerjasama yang baik dalam mempromosikan dan pelayanan kepada para wisatawan. Namun ia mengingatkan bahwa desa wisata yang sukses tidak hanya memilki objek wisata yang indah, tetapi juga harus bisa membuat kegiatan- kegiatan dan atraksi yang menarik.

“Ini akan membawa kesan dan pengalaman yang menarik selama liburan bagi wisatawan,” jelasnya. (andi/humas)