Sekjen DPR RI Apresiasi Aplikasi Satu Data (SIWARTA) Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerima kunjungan kerja dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Penggalian Informasi Terkait Pengelolaan Satu Data Sebagai Masukan Dalam Penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu (24/05/2023) pukul 09.00 WITA yang bertempat di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekjen DPR RI Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si tersebut diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Kemasyarakatan H. L. Najamuddin, ST, MM., Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ahad Legiarto, ST., M.Eng, Kepala Bidang Statistik Sektoral Anni Wahyu Ningsih, SKM beserta para staff serta satu orang perwakilan dari Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretarat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Staf Ahli Bupati H. L. Najamuddin, ST., MM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rombongan Sekjen DPR RI atas kehadirannya di Kabupaten Lombok Barat. Dengan kehadiran rombongan Sekjen DPR RI ini tentu akan memberikan dampak positif bagi Pemkab Lombok Barat untuk terus memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Lobar MANTAP. “Pemkab Lobar menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kesediaan rombongan dari Sekjen DPR RI untuk datang ke Lombok Barat”, sambungnya.

Sementara itu Kasubag Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekjen DPR RI Ni’mah Wahyu Purnami menjelaskan latar belakang dipilihnya Lombok Barat sebagai lokasi kunjungan kerja oleh Sekjen DPR RI yaitu karena Kabupaten Lombok Barat telah memiliki regulasi setingkat Kabupaten terkait Satu Data serta menilai Portal Satu Data Kabupaten Lombok Barat atau SIWARTA sudah menyajikan data yang lengkap dan informatif. Selain itu karena juga telah memiliki Forum Satu Data yang berjalan sejak tahun 2021. “Kami memilih Kab. Lobar karena telah memiliki Portal Satu Data yakni SIWARTA”, sambutnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ahad Legiarto, ST., M.Eng dalam kesempatan tersebut mememberikan pemaparan tentang aplikasi Satu Data Lombok Barat yakni SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data). Aplikasi Satu Data Lobar SIWARTA diberlakukan sejak pertengahan tahun 2021 dengan regulasi Peraturan Bupati Lombok Barat No, 22.A Tahun 2022. “Aplikasi Satu Data Lobar SIWARTA sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2021”, terangnya.

Ahad Legiarto, ST., M.Eng juga menjelaskan Forum Satu Data menjadi wadah untuk menentukan implementasi Satu Data Lombok Barat. Forum Satu Data telah terbentuk sejak tahun 2021, hal ini sejalan dengan Perpres No. 39 Tahun 2019. “Kita juga sudah memiliki Forum Satu Data sejak 2021 sebagai wujud bentuk implementasi satu data terintegrasi”, imbuhnya.

Selain itu Ahad Legiarto, ST., M.Eng juga menjelaskan tupoksi serta prestasi yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat selama ini, salah satunya di Bidang Statistik Sektoral. Prestasi yang diraih Lombok Barat menjadi terbaik di Provinsi NTB dalam penyelenggaraan statistiknya. “Prestasi yang diraih dalam bidang statistik sektoral adalah terbaik di Provinsi NTB dalam penyelenggaraan statistik”, tutupnya.

Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan saling bertukar informasi melalui diskusi teknis antar staf Sekjen DPR RI yang berkunjung dengan staf Bidang Statistik Sektoral, serta mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Lombok Barat.

(Diskominfotik/LBNN)

Sekda Lobar Pantau Langsung Pilkades Serentak

Gerung – Diskominfotik Lobar. Sekretaris Daerah Lombok Barat (Lobar) H. Ilham (24/5/2023) turun langsung memantau proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023. H. Ilham bersama Wakapolres Lobar Kompol M. Taufik serta didampingi Assisten I Setda Lobar Agus Gunawan yang tergabung di Tim 2 mengunjungi beberapa TPS di lima kecamatan yaitu Gerung, Kediri, Labuapi, Lembar dan Sekotong.

Pemantauan dan monitoring pelaksanaan Pilkades serentak ini terbagi dalam dua tim. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin Tim 1 untuk 4 kecamatan di wilayah utara meliputi Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada. Sementara Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun memimpin Tim 2 untuk 5 kecamatan di wilayah tengah dan selatan. Pesta demokrasi tingkat desa ini secara serentak dilaksanakan di 18 Desa. Dari 10 kecamatan yang ada di Lobar, hanya Kuripan yang tidak menjadi lokasi pelaksanaannya.

Saat berada di TPS 14 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi kepada awak media H. Ilham mengungkapkan Pemkab Lobar sepenuhnya mengupayakan Pilkades serentak ini sukses terselenggara. Tujuan monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di setiap TPS berjalan lancar dan aman sehingga kondusifitas kamtibmas di desa tetap terjaga.

“Pemerintah sangat berkepentingan dari pelaksanaannya. Suksesnya Pilkades ini akan sangat menentukan suksesnya pembangunan di desa ke depannya dan ini akan berkontribusi terhadap terlaksananya seluruh program-program pembangunan Pemkab Lobar secara maksimal”, ujarnya.

Menjawab pertanyaan seputar upaya mengamankan Pilkades ini khususnya saat penghitungan suara, H. Ilham mengungkapkan bahwa Pemkab Lobar sejak awal proses telah secara ketat menerapkan aturan sesuai regulasi yang ada. Hal ini untuk mencegah sejak dini munculnya hal-hal yang bisa memicu terjadinya keributan. “Kami tegas menerapkan aturan sesuai regulasi yang ada sejak awal proses Pilkades ini. Kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI guna mengamankan pelaksanaannya”, imbuhnya.

Sebelum melanjutnya perjalanan ke lokasi yang lain, H. Ilham sempat memotivasi para petugas TPS untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan kepada seluruh warga agar berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Tim Liputan Duskominfotik Lobar : Juan, Fery, Windi

Koordinator : Dewa Adnyana

Amankan Pilkades Serentak di Lobar, Polres Lobar Terjunkan 170 Personil

Gerung – Diskominfotik Lobar. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dilaksanakan hari ini ini (24/5/2023).

Pesta demokrasi tingkat desa ini digelar di 18 Desa di 9 kecamatan. Dari 10 kecamatan di Lobar, hanya Kuripan yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan Pilkades ini. Guna memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar, Wakapolres Lobar Kompol M. Taufik meninjau langsung suasana pemungutan suara di TPS, salah satunya di TPS 14 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.
Saat dikonfirmasi di lokasi, M. Taufik mengungkapkan, Polres Lobar telah menurunkan tidak kurang dari 170 personil guna mengamankan pemungutan suara Pilkades di 170 TPS yang menjadi wilayah hukum Polres Lobar serta dibantu oleh personil dari TNI AD. “Kami pastikan Pilkades serentak ini berjalan aman dan lancar” ujarnya.

Ditambahkannya, guna mengantisipasi keamanan saat penghitungan suara, pihaknya juga telah menurunkan sejumlah personil Brimob dan pasukan cadangan yang ditempatkan di Kecamatan Batulayar dan Sekotong.

Wakapolres Lobar yang tergabung di Tim 2 ini memantau langsung pelaksanaan Pilkades serentak di lima kecamatan di Lobar yaitu Gerung, Kediri, Labuapi, Lembar dan Sekotong.

Tim Liputan Diskominfotik Lobar : Juan, Fery, Windi.

Koordinator : Dewa Adnyana

Pilkades Serentak, Wabup Sumiatun : Wujudkan Pilkades yang Aman dan Damai

Gerung, Diskominfotik Lobar. Pelaksanaann Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Barat menjadi perhatian berbagai pihak. Tidak terkecuali Bupati dan Wakil Bupati bersama Forkopimda Lombok Barat. Untuk memantau pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Barat Pemkab Lobar dan Forkopimda terbagi menjadi 2 tim yang melaksanakan pemantau proses pelaksanaan pilkades, Rabu 24 Mei 2023.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatum dalam berbagai kesempatan meminta semua pihak agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pilkades serentak ini. Ia juga meminta agar para calon dan tim suksesnya tidak melakukan hal hal yang dapat menimbulkan keributan dalam pelaksanaan pilkades serentak ini. “Kita jaga bersama sama daerah kita ini agar tetap aman dan damai”ujarnya.

Wabup Hj. Sumiatun juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyikapi pelaksanaan pilkades serentak 2023 ini. Ia juga meminta semua pihak menjaga komitmen mewujudkan pilkades dama dan aman yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Ia yakin semua pihak dapat bijak dan dewasa dalam menyikapi pilkades serentak ini. “Kita harus bijak dan dewasa dalam menyikapi pelaksanaan pilkades ini karena ini adalah bagian dari demokrasi di negara kita “ujarnya.

Dalam kesempatan ini Hj Sumiatun juga menekankan agar semua pihak harus menanamkan rasa siap kalah dan siap menang dalam pelaksanaan pilkades. Hal ini agar para calon dapat menerima hasil pilkades dengan baik dan bijaksana. Ia juga meminta kepada semua panitian penyelenggara untuk bekerja maksimal dan profesional agar pilkades berjalan dengan aman dan tertib. “Kami berharap pilkades berjalan dengan tertib dan panitia penyelenggara dalam melaksanakan tugas tetap bekerja secara profesional dan netral dan sesuai aturan yang berlaku”ujarnya.

Hari ini Rabu, 24 Mei 2023 Kabupaten Lombok Barat menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak di 18 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Barat. Pilkades di Kecamatan Sekotong dilaksanakan di empat desa antara lain Desa Gili Gede Indah, Sekotong Tengah, Buwun Mas dan Batu Putih. Begitu juga dengan Kecamatan Gunung Sari dilaksanakan si 4 desa antara lain Desa Guntur Macan, Jatisela, Mekarsari, Kekait. Di kecamatan Lembar antara lain desa Sekotong Timur dan Labuan Tereng. Di kecamatan Labuapi antara lain Desa Kuranji dan Bengkel. Di kecamatan Batulayar yaitu desa Batulayar dan Meninting. Sementara di Kecamatan Narmada, Lingsar, Kediri dan Gerung melaksanakan pilkades hanya di satu desa yaitu desa Nyiurlembang di Naramada, desa Dasan Gria di Lingsar, Desa Ombe Baru di Kediri dan Desa Tempos di Gerung. Sementara di Kecamatan Kuripan tidak ada desa yang melaksanakan pemilihan kepala deaa pada pilkades serentak 24 Mei 2023 ini. Diharapkan agar Pilkades ini berlangsung dengan aman dan damai sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga. (Diskominfotik/TIM IKP)

Pilakdes Serentak, Bupati Fauzan Minta Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Gerung, Diskominfotik Lobar. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta semua pihak untuk mewujudkan pilkades serentak yang damai dan demokratis. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lobar sebelum melakukan peninjauan ke desa desa yang melaksanakan Pilkades serentak Rabu, 24 Mei 2024.

 

Menurut H.Fauzan Khalid Pilkades Serentak merupakan ajang untuk mencari pemimpin desa dari putra putri terbaik di wilayah tersebut. Karenanya ia meminta kepada semua calon dan semua tim suksea untuk tetap menjaga situasi damai dan tenang agar pilkades berlangsung dengan aman dan damai. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan kondusifitas daerah saat pilkades serentak. “Mari kita jaga kondusifitas daerah saat pelaksanaan tahapan pilkades serentak ini”ujarnya

Ia meminta agar para calon dan tim sukses tetep menjaga dan menjunjung tinggi komitmen untuk mewujudkan Pilkades serentak yang damai dan aman. Ia berpesan kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan rasa saling menghormati dan menghargai dalam pelaksanaan pilkades serentak ini. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang dapat memicu terjadinya keributan dalam pelaksanaan pilkades serentak ini. “Mari tetap kita jaga rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan agar pilkades ini berjalan dengan aman dan damai dan situasi tetap kondusif”ujarnya.

Hari ini Rabu, 24 Mei 2023 Kabupaten Lombok Barat menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak di 18 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Barat. Pilkades di Kecamatan Sekotong dilaksanakan di empat desa antara lain Desa Gili Gede Indah, Sekotong Tengah, Buwun Mas dan Batu Putih. Begitu juga dengan Kecamatan Gunung Sari dilaksanakan si 4 desa antara lain Desa Guntur Macan, Jatisela, Mekarsari, Kekait. Di kecamatan Lembar antara lain desa Sekotong Timur dan Labuan Tereng. Di kecamatan Labuapi antara lain Desa Kuranji dan Bengkel. Di kecamatan Batulayar yaitu desa Batulayar dan Meninting. Sementara di Kecamatan Narmada, Lingsar, Kediri dan Gerung melaksanakan pilkades hanya di satu desa yaitu desa Nyiurlembang di Naramada, desa Dasan Gria di Lingsar, Desa Ombe Baru di Kediri dan Desa Tempos di Gerung. Sementara di Kecamatan Kuripan tidak ada desa yang melaksanakan pemilihan kepala deaa pada pilkades serentak 24 Mei 2023 ini. Diharapkan agar Pilkades ini berlangsung dengan aman dan damai sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga. (Diskominfotik/TIM IKP)

Tingkatkan Cakupan Imunisasi, Dinkes NTB Bersama Mitra Gelar Pelatihan HCD

Batulayar, Diskominfotik Lobar – Dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemda NTB melalui Dinas Kesehatan, bersama mitra UNICEF, IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) menggelar Pelatihan Orientasi Pendekatan Human Centered Design (HCD) bertempat di Hotel Montana Senggigi Kecamatan Batulayar. Rabu (24/5/2023).

Kegiatan Pelatihan Pendekatan Human Centered Design (HCD) Tingkat Kabupaten dan Puskesmas untuk meningkatkan Demand Imunisasi ini di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS pada hari Selasa (23/5) kemarin.

Pendekatan HCD (Human Centered Design) merupakan strategi komunikasi yang di gunakan untuk meningkatkan demand creation on immunization untuk pada anak.

Ketua IAKMI Pengurus Daerah NTB H. Mohammad Abdullah, SKM., MQH saat diwawancarai media center kominfotik Lobar mengatakan, kegiatan ini adalah kolaborasi antara UNICEF dengan IAKMI Indonesia Pengda NTB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para petugas puskesmas terutama adalah untuk menggali faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa orang enggan membawa anaknya untuk imunisasi.

“HCD merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipakai untuk peningkatan kegiatan imunisasi rutin. Proses HCD dapat membantu mengetahui kebutuhan kelompok sasaran dan juga membantu menentukan aktivitas yang tepat untuk pencarian data, analisis data serta menciptakan solusi,” terangnya.

Proses HCD, katanya, tidak hanya dipakai untuk peningkatan pelayanan imunisasi, tapi juga dapat dipakai untuk peningkatan program lainnya, seperti stunting, sanitasi dan lain-lain.

“Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan para petugas puskesmas ini bisa menggali penyebab sehingga nanti bisa membuat program edukasi untuk intervensi supaya merubah pola pikir masyarakat sehingga mereka mau menerima imunisasi,” terangnya.

Dikatakannya, pelatihan ini diikuti oleh 36 peserta dari 4 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa selama 3 hari.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah peserta dapat mempraktekkan dan menerapkan metode HCD di tingkat Kabupaten/kota masing-masing untuk peningkatan cakupan imunisasi.

Sementara itu, Promotor Kesehatan dan Ilmu Prilaku pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB Deasy Mariyani, SKM., M.Kes yang hadir sebagai salah satu pemateri kegiatan ini mengatakan adapun tujuan pelatihan HCD adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang handal yang mampu melaksanakan serta menginplementasikan pendekatan di masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi ini bisa kita tingkatkan apabila tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat terkait pelayanan imunisasi.

Sebagai pemateri, Deasy Mariyani berharap kepada semua peserta pelatihan ini bisa menerima materi dengan baik dimana teman-teman Nakes ini yang akan melanjutkan kegiatan ini ke tingkat puskesmas maupun di posyandu keluarga, jadi di posyandu keluarga tersebut tidak hanya memberikan imunisasi saja melainkan ada edukasi dan informasi yang di berikan terhadap sasaran,” ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil diskusi pembelajaran 3 hari pada pelatihan HCD ini bahwa memang faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan cakupan imunisasi ini ialah informasi terkait imunisasi itu sendiri, maka edukasi di posyandu keluarga harus lebih ditingkatkan lagi terkait imunisasi sehingga paradikma atau pendapat-pendapat tentang berita HOAX terkait imunisasi itu bisa di minimalisir,” tutupnya. (Angge)

Bupati Fauzan : “Seluruh Organisasi Profesi Kesehatan Telah Berkontribusi Luar Biasa Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Lombok Barat”

Gerung – Diskominfotik Lobar. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bertempat di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati Giri Menang Gerung (19/5/2023) menerima kunjungan 11 pimpinan organisasi profesi kesehatan cabang Lobar, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Kedatangan rombongan ini adalah dalam rangka bersilaturahmi dengan Bupati Lobar setelah terbentuknya kepengurusan baru. Ketua IDI Lobar dr. Nanang Widodo mewakili pimpinan organisasi profesi kesehatan lainnya menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan dalam rangka perkenalan 11 pimpinan baru organisasi profesi kesehatan cabang Lobar sekaligus menyampaikan komitmennya siap bersinergi dengan Pemkab Lobar untuk membangun kesehatan masyarakat.
Selain itu lebih lanjut Nanang menjelaskan, dalam kesempatan tersebut organisasi profesi kesehatan cabang Lobar ingin menyampaikan aspirasinya terkait muatan beberapa pasal pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan Omnibus Law) yang menyangkut profesi medis dan tenaga kesehatan yang terdampak langsung dengan RUU tersebut khususnya perlunya perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan (Immunity Right) serta penguatan peran organisasi profesi kesehatan tunggal.
RUU Kesehatan ini dipandang tidak memberi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi dokter karena tidak adanya hak imunitas pada profesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan. Hal ini tergambar dari RUU Kesehatan yang menghapus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tidak dijabarkan dalam bentuk konkret yang berpotensi melemahkan posisi dokter dan tenaga kesehatan di mata hukum secara konstitusi.

“Dokter sebagai Nobile Officium sudah sepantasnya dijamin hak warga negaranya dalam wujud konkret di dalam satu regulasi perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusianya. Regulasi yang timpang ini, dapat menimbulkan defensif medicine dimana dokter akan mempertahan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat”, ujarnya.

Selain itu lanjutnya, tidak ada satu pasal pun yang menggambarkan pentingnya etika profesi. Hal ini dianggap sebagai wujud penghapusan peran organisasi profesi. Diantaranya kewenangan menetapkan etika, mengusulkan anggota majelis dan sebagainya yang bermuara pada tidak adanya pengontrolan standar kualitas dan penjagaan marwah serta moral dokter Indonesia. Seyogyanya, kualitas kesehatan harus berstandar, baik standar etik maupun profesi yang dijaga dan dijamin oleh Undang-Undang. Penyusunan RUU Kesehatan ini tanpa melibatkan partisipasi masyarakat termasuk organsisasi profesi kesehatan yang secara langsung berperan di dalamnya sehingga dianggap mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu dan manusiawi dengan tidak dimasukkannya lagi rekomendasi organisasi profesi dalam pembuatan Surat Izin Praktek (SIP) guna pengawasan etika dan moral bagi tenaga kesehatan dalam berpraktek.

“Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pada setiap prosesnya seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait. Termasuk RUU Kesehatan ini, seyogyanya mengikutsertakan organisasi-organisasi terkait sehingga dapat dibuat secara cermat dan mencakup seluruh aspek. Aspirasi dan kajian hukum terkait hal ini sudah disampaikan oleh pengurus pusat”, imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut Fauzan memberikan apresiasi terhadap peran seluruh organisasi profesi kesehatan dalam pembangunan sektor kesehatan di Lobar. Menurut Fauzan, selama ini peran organisasi profesi kesehatan sangat besar dalam mendukung program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemkab Lobar.

“Seluruh organisasi profesi kesehatan telah berkontribusi luar biasa terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Lombok Barat. Saya berharap sinergi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh langsung kepentingan kesehatan masyarakat”, ungkapnya.
Kepada rombongan, Bupati dua periode ini sempat melontarkan gagasan yang langsung memperoleh tanggapan positif untuk melaksanakan bhakti sosial kesehatan dalam rangka peringatan HUT RI mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Assisten I Setda Lobar Agus Gunawan dan Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan.

(Tim Liputan Diskominfotik Lobar : Dewa Adnyana)

Wujudkan Pilkades Damai dan Demokratis, Lombok Barat Gelar Bimtek Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) Pilkades Serentak

Gerung, Diskominfotik- Dalam Rangka Mensukseskan Pilkades Serentak yang diselenggarakan pada 24 Mei 2023 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar Bimbingan Teknis KPPS Pilkades serentak. Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar Jumat (19/5/2023).

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan Bimtek yang dilaksanakan hari ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada Panitia agar dalam penyelenggaraan Pilkades berjalan demokratis dan sesuai aturan. Menurutnya keberhasilan Pilkades serentak salah satunya ditentukan oleh profesionalitas penyelenggara pilkades. Oleh karenanya Panitia harus bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan, baik yang diatur dalam Undang undang, Peraturan Menteri maupun Peraturan Bupati (Perbup). “Kami minta agar panitia dapat menjalankan pilkades sesuai dengan aturan yang berlaku” ujarnya.

Bupati Fauzan menekankan agar KPPS dapat berlaku netral dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, ia juga meminta dan menekankan kepada KPPS agar meminimalisir munculnya masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi Pilkades yang akan kita laksanakan secara serentak. “Saya harap kepada peserta untuk mengikuti Bimtek secara sungguh-sungguh sehingga Ilmu yang diberikan dapat diaplikasikan di lapangan sehingga pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman dan damai,” harap Bupati.

Sebelumnya Kabid PMD Syaiful Abubakar melaporkan tujuan dilaksanakannya Bimtek ini agar KPPS dapat mengetahui secara detail tugas tugasnya dalam pilkades. Selain itu bimtek ini dilaksanakan agar KPPS mengetahui informasi terkait dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah di TPS dan mengetahui secara implementatif terkait dengan peraturan-peraturan pada pilkades serentak.” Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pilkades serentak bagi Panitia Tingkat Desa dan KPPS se Kabupaten Lombok Barat diikuti 18 orang Ketua Panitia Tingkat Desa dan 244 orang KPPS serta unsur dari Polri. Ini dihajatkan agar pilkades serentak berjalan aman dan damai”ujarnya.

Turut Hadir dalam Pembukaan bimtek Asisten l, Asisten lll sekaligus Plt.Kadis PMD, Sekretaris Dinas PMD, Kabid dan Jajaran dinas PMD, Camat, Kades dan Panitia Pilkades. Kegiatan inj berjalan dengan lancar.
(Diskominfotik/Ria/indra).

Penilaian ADWI 2023, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf : Mangrove Lembar Selatan, Pariwisata Masa Depan

Lembar, Diskominfotik. Desa Lembar selatan berhasil lolos ke 75 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Desa Lembar Selatan dengan berbagai destinasi wisata mempesona seperti hutan mangrove, sunset point, beach camp dan berbagai produk ekonomi kreatif ini mulai dikunjungi oleh Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama tim ADWI, Kamis, 18 Mei 2023. Hadir dalam kunjungan ini Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Ni Tua, Tim ADWI, Asisten 1 Setda Lombok Barat Agus Gunawan, Pejabat Dinas Pariwisata Propinsi NTB, sejumlah Kepala OPD, Camat Lembar, Kepala Desa Lembar Selatan dan pelaku pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Menurut Indra Ni Tua Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungan ini dalam rangka visitasi terhadap Desa Lembar Selatan yang masuk 75 besar pada ajang ADWI 2023. Ia mengatakan bahwa Desa Lembar Selatan ini memiliki destinasi pariwisata luar biasa dan merupakan destinasi wisata masa depan. Hal ini karena lembar selatan memiliki destinasi wisata hutan mangrove yang cukup luas hingga 70 Hektar. Hal ini menjadi penyelamat dan harapan bagi dunia dalam hal penghasil oksigen. Menurutnya Lembar Selatan sangat luar biasa dengan Hutan Mangrove ini. “Destinasi berupa hutan mangrove ini sangat luar biasa dan menjadi wisata masa depan bagi dunia. Karena Hutan mangrove ini sebagai bentuk komitmen kita dalam memelihara oksigen dunia” ujarnya.

Ia mengatakan tidak heran kalau Kepala Desa Lembar Selatan bisa berkunjung ke Jerman beberapa waktu lalu karena lembar selatan memiliki destinasi wisata tingkat dunia yang menjadi harapan masa depan dunia. Ia berharap agar hutan mangrove di desa lembar selatan ini dapat terus dikembangkan agar cadangan oksigen dunia semakin banyak dan dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Dalam kesempatan ini juga Indra menyampaikan bahwa ajang ADWI ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi akselerasi percepatan pembangunan di desa. Sebab kementerian saat ini memiliki komitmen untuk memberikan perhatian lebih maksimal kepada desa desa yang masuk dalam 75 besar ADWI. “Pengaruh ADWI ini sangat besar karena ADWI ini menjadi salah satu acuan bagi kementerian dalam memberikan dana akselerasi kepada desa. Dimana desa desa yang masuk ke 75 ADWI menjadi prioritas dalam alokasi dana bagi desa” ujarnya.

Sementara itu Asisten 1 Setda Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan bahwa Lombok Barat sudah tiga kali berturut turut masuk dalam 75 besar ADWI. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan desa wisata di Lombok Barat. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu untuk tumbuhnya dan berkembangnya desa wisata di Lombok Barat. Dalam kesempatan ini ia juga berharap Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penuh bagi Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan desa wisata dan destinasi wisata Lombok Barat yang memiliki potensi sangat tinggi. “Tentu kami berharap desa wisata lembar selatan juara dan kami juga berharap dukungan penuh dari Kemenparekraf dalam pengembangan destinasi wisata di Lombok Barat yang merupakan wilayah penyangga KEK Mandalika” ujarnya.

Dalam kunjungan ini Direktur bersama rombongan disambut dengan pantun dari Kepala Desa Lembar Selatan dan Ketua BUMDes Lembar Selatan yang dibalas langsung oleh Direktur bersama rombongan. Dalam kegiatan ini Direktur dan rombongan juga dijamu dengan nasi dulang khas Desa Lembar selatan yang disajikan oleh para pemuda.

Setelahnya direktur Indra Ni Tua mengunjungi lapak lapak Ekonomi Kreatif khas desa Lembar Selatan. Dalam kesempatan ini juga dirjen membeli beberapa produk dari masing masing lapak. Dalam kunjungan ini juga General Manajer PLN juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengembangan desa wisata lembar selatan berupa track joging, penanaman mangrove dan bantuan tiang lampu. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dirjen tata kelola destinasi Pariwisata dan Ekonomi kreatif sangat puas dengan destinasi wisata Lembar Selatan yang memiliki hutan mangrove sebanyak 70 hektar. (Diskominfotik/Rif/Angge/Indra)

Bupati Fauzan : Semangat Kolaborasi mampu Turunkan Angka Kemiskinan di Lobar

Gerung, Diskominfotik. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang tersebar di seluruh kecamatan se Lobar. Kegiatan rakor berpusat di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (16/05/2023). Rakor ini memebahas mengenai optimalisasi pelaksanaan janiman sosial ketenagakerjaan melalui program Keluarga Harapan (PKH) wilayah Lombok Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kadis Dinas Sosial H. Lalu Martajaya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB Boby Foriawan, Anggota Tagana Dinas Sosial serta seluruh Pendamping SDM PKH Se Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lobar dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, angka kemiskinan di daerah ini dibawah rata-rata yaitu, 13.40%, sementara kemiskinan Ekstrim tercatat sebanyak 2.8% di tingkat Provinsi NTB. Dari data tersebut angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding dengan tahun tahun sebelumnya, tentu hal tersebut tak terlepas dari semangat kolaborasi dan gotong royong baik dari pemerintah, tim kaderisasi serta masyarakat yang paham bagaimana memanfaatkan program yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk baksos ini,

“Kami mengapresiasi para tim yang hadir atas semangat juang dan jiwa sosial yang tinggi dalam membantu masyarakat dalam program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat”, ungkapnya.

Ia juga meminta kepada semua tim pendamping PKH agar mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan dana bansos yang diperuntukan ke mereka secara bijak.

Sementara itu H. Lalu Martajaya menyampaiakn bahwa menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja non formal. Hal ini disampaikan oleh Kadisos Lobar, Lalu Marta Jaya, saat rakor. “Kami harap semua masyakarat sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan”, jelasnya.

Lebih lanjut ia juga mengatakan Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
“Dari data yang kami peroleh jumlah penduduk di Lobar sebanyak 726.228 jiwa, terdaftar sebagai peserta BPJS sebanyak 654.036 jiwa”, jelasnya.

Kegiatan tersebut juga dirangakai dengan pemberian santunan jaminan kematian kepada 4 orang yang terdaftar sebagai ahli waris BPJS Ketenagakerjaan, menerima santunan dana sebesar 42.000.000/ahli waris (orang)

(Diskominfotik, Juan/Feri/Windi)

1 28 29 30 31 32 409