Diketahui bahwa masyarakat khususnya pedesaan mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, (lebih…)
Dalam upaya mempercepat pelayanan sertifikasi pertanahan, BPN Lobar telah menerapkan inovasi pelayanan dengan merubah loket pelayanan yang disesuaikan dengan peraturan Kepala BPN Pusat. Pemberian layanan dengan sistem quick wins yang pelayanannya sesuai dengan SOP sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan No. 1/2010 terhadap jual beli, kroya, pengecekan dan peningkatan hak. (lebih…)
Ragam manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya pensertifikatan tanah milik secara sah. Selain rasa aman dan nyaman atas status kepemilikan yang dipegang pemilik tanah, juga secara ekonomi masyarakat akan terdongkrak ekonominya. Sertifikat yang dimiliki, masyarakat bisa dijadikannya sebagai agunan ke lembaga perbankan untuk mendapatkan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan menengah.
Selain itu dengan adanya sertifikat ini bisa mewujudkan Sapta Catur Tertib Pertanahan (SCTP), menghindari konflik/sengkata dan yang terpenting tentu bisa memberikan kontribusi bagi PAD Lobar. “Karena ketika dilakukan transaksi jual beli harus dikenakan pajak atau peralihan dalam bentuk pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan (BPHTB) yang disetorkan ke kas daerah atau pajak penghasilan dari transaksi jual beli tanah yang disetorkan langsung ke Negara,” kata H. Lukman, SH, MH, Kepala. Kantor Pertanahan Lobar.
Menurut Lukman, adanya program IP4T misalnya, sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah. IP4T 2015 di Lobar ini sendiri baru dalam tahap persiapan dan setelah 17 Agustus akan segera dilakukan sosialisasi lapangan. “Sasarannya warga ekonomi lemah di desa yang belum ada kegiatan pensertikatan atau sertifikasinya masih sedikit. Kami melihat Sekotong Timur masih kurang sertifikat persil akhirnya kami arahkan program itu ke sana,” jelas Lukman.
Lukman mengajak masyarakat kaitannya dengan berbagai program pertanahan ini agar berpartisipasi dalam pengurusan sertifikasi tanah. Masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat tanah yg dimilikinya untuk kemajuan ekonomi mereka.Menjaga keberadaan sertifikatnya, menjaga/memelihara batas-batas tanahnya, menjaga sertifikat tanahnya jangan sampai hilang.(her-humas)
Ragam manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya pensertifikatan tanah milik secara sah. Selain rasa aman dan nyaman atas status kepemilikan yang dipegang pemilik tanah, juga secara ekonomi masyarakat akan terdongkrak ekonominya. Sertifikat yang dimiliki, masyarakat bisa dijadikannya sebagai agunan ke lembaga perbankan untuk mendapatkan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan menengah.
Selain itu dengan adanya sertifikat ini bisa mewujudkan Sapta Catur Tertib Pertanahan (SCTP), menghindari konflik/sengkata dan yang terpenting tentu bisa memberikan kontribusi bagi PAD Lobar. “Karena ketika dilakukan transaksi jual beli harus dikenakan pajak atau peralihan dalam bentuk pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan (BPHTB) yang disetorkan ke kas daerah atau pajak penghasilan dari transaksi jual beli tanah yang disetorkan langsung ke Negara,” kata H. Lukman, SH, MH, Kepala. Kantor Pertanahan Lobar.
Menurut Lukman, adanya program IP4T misalnya, sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah. IP4T 2015 di Lobar ini sendiri baru dalam tahap persiapan dan setelah 17 Agustus akan segera dilakukan sosialisasi lapangan. “Sasarannya warga ekonomi lemah di desa yang belum ada kegiatan pensertikatan atau sertifikasinya masih sedikit. Kami melihat Sekotong Timur masih kurang sertifikat persil akhirnya kami arahkan program itu ke sana,” jelas Lukman.
Lukman mengajak masyarakat kaitannya dengan berbagai program pertanahan ini agar berpartisipasi dalam pengurusan sertifikasi tanah. Masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat tanah yg dimilikinya untuk kemajuan ekonomi mereka.Menjaga keberadaan sertifikatnya, menjaga/memelihara batas-batas tanahnya, menjaga sertifikat tanahnya jangan sampai hilang.(her-humas)
Detik-detik HUT RI ke 70 tingkat kabupaten Lombok Barat diperingati, Senin (17/8) di halaman depan kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung. Hadir saat itu Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Anggota Forkompinda Lombok Barat, Pimpinan dan anggota DPRD Lombok Barat PLT Bupati Lombok Barat (Lobar) Sekretaris daerah Lobar, Drs. H.Moh. Uzair, para Asisten, Kepala SKPD, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian lingkup Setdakab. Lobar, Camat se-Lombok Barat dan para pejabat eselon III-b se Lombok Barat. Demikian juga himpunan organisasi wanita seperti PKK, GOW, DWP dan organisasi wanita lainnya tampak hadir. Para sesepuh Lombok 
Barat dan mantan para pejabat Lombok Barat juga turut diundang menghadiri peringatan HUT RI ini.
Seluruh karyawan-karyawati lingkup Pemkab. Lombok Barat juga turut hadir dan secara khidmat mengikuti detik-detik peringatan HUT RI ke 70 2015 ini. Demikian juga peserta upacara dari tiga kesatuan TNI dan Polri juga secara serentak mengikuti peringatan HUT RI kali ini. Para pelajar dari perwakilan sejumlah sekolah di Lombok Barat juga hadir mengikuti upacara.
Bertindak selaku Inspektur Upacara Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Sedangkan naskah proklamasi dibacakan Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Sumiatun. Dan yang menarik setelah selesai peringatan detik-detik proklamasi ditandai dengan sajian drama kolosal perjuangan pahlawan Jendral Besar Sudirman dalam mempertahankan dan merebut kembali kemerdekaan RI yang telah diproklamirkan. Drama kolosal ini terlaksana atas kerjasama Kodim 1606 Lombok Barat, Koramil Gerung dan SMKN 1 Kuripan.
Atas penampilan drama kolosal perjuangan kemerdekaan RI tersebut, Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid 
sangat mengapresiasi kegiatan ini yang mengingatkan semua untuk memilki daya juang dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa. “Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat agar mengadopsi semangat juang para paglawan,” kata fauzan Khalid.
Ia menjelaskan, semangat perjuangan para pahlawan dalam drama kolosal ini telah ditunjukkan kepada masyarakat Lobar. Dan dibuktikan pula dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan menyemarakkan HUT RI ke 70 ini. Melalui peringatan HUT RI ini Fauzan Khalid mengajak seluruhelemen masyarakat untu 
meningkatkan semangat persatuan, terutama dalam membangun daerah. “Semangat juang yang diperagakan dalam drama tersebut setidaknya mampu memompa semangat kerja pemerintah daerah dan masyarakat guna membangun Lombok Barat kea rah yang lebih baik,” kata Fauzan Khalid. (her-humas)
Sementara itu upacara penurunan bendera dilakukan tepat pukul 17.00 wita Senin sore kemarin (17/8) bertempat dilapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang-Gerung.
Jika pada upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Kabupaten Lobar bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) PLT Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si kali ini pada upacara penurunan Bendera Merah Putih bertindak sebagai Irup, Komandan Kodim 1606 Lombok Barat Letkol Inf. Djarot Sunarso, S.IP.
Para pejabat Pemerintah Kabupaten Lobar turut hadir diantaranya Plt. BUpati Lobar, H. Fauzan Khalid, anggota Forkompimda Lobar, Sekda H. Moh Uzair, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kabag, Camat, Kepala Kantor, Kabid, Camat, Lurah, Wakil Ketua TP. PKK. Hj. Khairatun Fauzan Khalid, anggota GOW, Ketua DWP beserta anggotanya.
Penurunan bendera Merah Putih dilakukan para pasukan Paskibraka Lobar dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara penurunan bendera ini sukses dilaksanakan sebagai pertanda bahwa peringhatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2015 berakhir. (her-humas)
Wakil bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati (plt) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, M.Si menyatakan, masalah sampah di wilayah Lobar masih menjadi buah bibir sebagian besar masyarakat. Terkait masalah sampah ini, ke depan dia memiliki rencana. Di setiap kecamatan akan ada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Saat ini, kata dia, diharapkan Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan berkoordinasi dengan Asisten 2, untuk meminta para Camat mengidentifikasi tanah Pemda yang ada di tiap kecamatan. “Untuk rencana TPSS ini kita minta minimal 10 are”, pintanya disela-sela arahannya pada kegiatan pembekalan studi lapangan AKAD (Asosisasi Kepala Desa) terkait kebijakan masalah sampah di Aula Utama kantor bupati beberapa waktu lalu. (lebih…)
Kebersamaan dalam mencapai tujuan adalah tugas mulia. Apalagi semua tugas itu bermuara untuk kepentingan masyarakat. Rabu (29/7) lalu, tiga lembaga organisasi di Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan secara bersama-sama. Organisasi tersebut adalah, Asosiasi Kepala Desa (AKAD), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Tim Penggerak PKK (TP-PKK Lobar), secara bersama-sama menggelar pertemuan. Namun dalam kesempatan itu, antara AKAD dan P2TP2A masing-masing memiliki misi yang berbeda. Kegiatan tersebut digelar di Aula Utama kantor Bupati, diikuti oleh Kepala Desa (Kades) se-Lobar bersama istri selaku ketua TP-PKK Desa. Digabungnya kegiatan ini secara serentak karena masing-masing lembaga tidak memiliki waktu luang yang cukup. (lebih…)
Selain dibekali dengan penguatan kapasitas, dalam memberikan pelayanan kasus kekerasan, para petugas konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lombok Barat (Lobar), diharapkan cepat tanggap, tegas dan berani. Selanjutnya, para konselor atau pendamping ini, harus tahu juga alur yang dilalui pada saat menerima dan menangani laporan dari korban. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian P2TP2A Lobar melalui Sekretarisnya, Ni Putu Warniati, BA, disela-sela acara Pertemuan Pembinaan Konselor Desa terkait P2TP2A di Aula Bazda Lobar belum lama ini. (lebih…)
Secara nasional, perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) relatif kurang begitu cepat. Ini akibat dari minimnya ketersediaan dan kesiapan SDM, sehingga perlu ditingkatkan maksimal agar bisa mengelola produknya secara konsisten dan profesional. Upaya dalam rangka pemenuhan dan peningkatkan SDM Koperasi dan UMKM, di kabupaten Lombok Barat (Lobar), dilakukan salah satunya melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan latihan (Diklat) Koperasi dan UMKM. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Kementerian Koperasi UMKM, dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB. “Kita bersyukur, karena Lombok Barat dipercayakan sebagai tempat penyelenggaraan Bintek dan Diklat ini”, jelas kepala Dinas Koperasi UMKM Lobar, H. Joko Wiratno, SE, MM di ruang kerjanya belum lama ini. (lebih…)