Salah satu tuntutan gerakan reformasi adalah pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengelola masalah kepemerintahannya melalui kebijakan desentralisasi/otonomi daerah. Akan tetapi, setelah lebih dari sepuluh tahun, ternyata kebijakan otonomi daerah di Indonesia secara umum yang dalam literatur internasional disebut big bang decentralization policy memiliki komplikasi luas. (lebih…)
Giri Menang – Puluhan santri/santriwati, guru maupun pengurus pondok pesantren di Lombok Barat (Lobar) mengikuti pembinaan yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lobar. Kegiatan yang dipanitia Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Lobar ini berlangsung dua hari yaitu Senin-Selasa, 10-11 November 2014.
HL. Fadilah selaku ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ponpes ini melibatkan tidak kurang dari 70 ponpes yang ada di 10 kecamatan di Lobar. Hari pertama (Senin) diikuti oleh ponpes-ponpes yang ada di wilayah utara yaitu di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, Lingsar dan Labuapi. Hari kedua (Selasa) diikuti oeh ponpes-ponpes yang ada di wilayah selatan yaitu Kecamatan Kuripan, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong. (lebih…)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bukan diberhentikan. Namun dievaluasi agar pelaksanaannya dapat lebih baik pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “E-KTP bukan disetop. Tapi dievaluasi. Ini kan ada masalah hukum sekarang. Ya sudah, mari kita cek. Di mana permasalahannya,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (5/11). (lebih…)
Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Drs.H.Baharudin R menyatakan kagum dengan pariwisata di kabupaten Lombok Barat (Lobar). Hal tersebut dinyatakan bupati Baharudin bersama rombongan ketika berkunjung ke Lobar,Kamis (5/11). (lebih…)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar. “LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan),” ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11).
(lebih…)
Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atau one stop service guna meningkatkan kinerja pemerintah. “Saya sudah melihat di provinsi one stop service banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (04/11).
(lebih…)
Sebanyak 104 pejabat eselon III hingga eselon IV Senin (3/11) siang dilantik, dikukuhkan dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lombok Barat, DR. H. zaini Arony di Ball Room kantor Bupati, Giri Menang, Gerung. Pelantikan ini juga dihadiri Wabup. Lobar. H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Sekda Lobar, HM. Uzair, para Asisten Setda kab. Lobar, para Kepala SKPD, Camat dan para pejabat yang dilantik. (lebih…)
