Bupati Lobar Ajak Masyarakat Teladani TGH Mustafa Umar

Gunung Sari, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menghadiri peringatan Haul TGH. Mustofa Umar Abdul Aziz & Hj. Fauziah Shaleh yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa (14/6/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Camat Gunung Sari, Para Tuan Guru, Pimpinan Umum Ponpes dan Kepala Lembaga Tahfizhul Qur’an.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengajak semua yang hadir dalam kegiatan ini untuk meneladani TGH Mustofa Umar Abdul Aziz dalam kehidupan. Ia mengatakan bahwa banyak hal dari Alm TGH Mustofa Umar Abdul Aziz yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk menerapkan rasa kagum kepada Alm. TGH. Mustofa Umar Abdul Aziz dengan cara mencontoh apa yang telah di lakukan dan di alami oleh almarhum. Sehingga kita semua semoga dapat menjadi orang- orang yang alim, shaleh dan dapat bermanfaat bagi daerah bahkan negara. “Mari kita semua mencontoh dan meneladani alm TGH Mustofa Umar Abdul Aziz dalam kehidupan sehingga kita bisa menjadi orang orang yang shaleh dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta shaleh” ujarnya

Dalam kesempatan ini juga Bupati Fauzan menyampaikan terima kasih atas berbagai dedikasi dari Alm TGH Mustofa Umar dalam membangun generasi Al Qur’an di Indonesia Bahkan Dunia. Dalam kesempatan ini juga
H. Fauzan Khalid juga memberikan selamat kepada 12 santriwan yang sudah maraton menghafal Al-Qur’an selama 14 jam. “ Hal ini perlu kita dorong sebagai bagian menjaga Al-Qur’annul karim” tuturnya.

Kegiatan haul ini diisi dengan tausiyah rohani dan khataman kubro dan sughro hafalan Al-qur’an 30 juz yg diikuti oleh 58 santriwan. Selain itu kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan doa khotmil qur’an yang di pimpin oleh pimpinan umum pondok pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari. Dari 58 santriwan khataman, ada 12 orang yang sudah menyelesaikan khataman ( satu kali duduk ) dimulai dari setelah subuh sampai dengan jam 20.00 wita atau sekitar 14 jam. Serta di tempat yang sama dilakukan pula pemberian syahadah dan piagam penghargaan dari lembaga Tahfizhul Qur’an PP Al-Aziziyah Kapek, Gunung Sari.
(Diskomimfotik/ Fiyan/ Indra)

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, KPU Lobar Gelar Nonton Bareng Forkopimda

Gerung, Diskominfotik – Jajaran Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, tokoh masyarakat dan media menyaksikan bersama peluncuran tahapan pemilu 2024 secara daring di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Selasa malam (14/6/2022).

KPU memulai acara seremoni peluncuran Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU RI yang diikuti via zoom dari penjuru tanah air dan peluncuran tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 ditandai dengan menekan sirine.

Acara tersebut menjadi penanda secara resmi dimulainya tahapan-tahapan Pemilu, yakni Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan presiden Joko Widodo bahwa pemerintah mendukung penuh KPU dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. “Pemerintah mendukung penuh seluruh pelaksanaan tahapan jadwal Pemilu dan Pilkada yang sudah ditetapkan tahapannya dimulai 14 Juni tahun 2022 hingga pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024, dan Pilkada serentak November 2024,” ujarnya

Kemudian Jokowi menambahkan KPU harus meningkatkan kualitas Pemilu 2024 dan menjadi rujukan dunia. “KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dan Indonesia menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya.

Tito menambahkan, KPU dapat meningkatkan partisipasi pemilih hingga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik secara masif. Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election pemilihan karena menentukan perjalanan bangsa ke depan,” harapnya.

Hasyim Asy’ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, pada malam hari ini, tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Menurut mandat Konstitusi, dan mandat undang-undang, pada hari ini tanggal 14 juni 2022 adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024,” katanya

Setelah tahapan awal Pemilu 2024 resmi dibuka, nantinya KPU baik RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota merancang perencanaan program, kegiatan dan menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan presiden dan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.

Dalam sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan agar bersama-sama menjaga semangat Pemilu sehingga menjadi hal baik yang bisa menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia bukan malah membelah Indonesia. “Tahun 2024 pemilu harus dilakukan dan tidak ada penundaan,” tegasnya.

Di Kabupaten Lombok Barat kegiatan zoom peluncuran ini diselenggarakan di Aula KPU Lombok Lombok Barat yang diikuti oleh Wakapolres Lobar, perwakilan Dandim 1606 Mataram, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Lobar, Kepala Kesbangpol Lobar, Ketua KPU Lobar, Sekretaris Pol PP Lobar, Awak media dan peserta partai politik. (Diskominfotik/Agg)

Pemkab Lobar Dorong Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan Berkembang

Gerung,Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menerima kunjungan dan silaturahmi Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Ruang kerja Bupati Lobar Selasa (14/06/2022).

Dalam kesempatan ini Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUTR l Made Arthadana dan Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu. Sementara tim dari Kementeria ATR/BPN dipimpin oleh Dian Ayu Wulandari.

Dalam silaturahmi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik rencana Kementerian ATR/BPN untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Lobar dalam mengembangkan Pariwisata di wilayah Selatan yaitu di Sekotong. Ia berharap dengan adanya penyusunan RDTR ini nantinya akan mempercepat pengembangan pariwisata di wilayah Sekotong. “Tentu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyambut baik hal ini dan Pemkab terus berupaya agar Pariwisata di Lombok Barat khusus di Sekotong terus berkembang. Kami harapkan agar langkah dari Kementerian ATR/BPN ini mempercepat pengembangan pariwisata di Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati dua periode ini menyampaikan bahwa Pemkab terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam mengembangkan pariwisata di Sekotong. Salah satunya adalah upaya membuka trayek kapal cepat dari Bali menuju Gili Gede Sekotong dan Senggigi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Barat bagian selatan. “Kami berharap agar kawasan pariwisata di Lombok Bagain Selatan khususnya di Sekotong semakin maju dan berkembang dengan langkah dari kementerian ini” ujarnya.

Sementara itu Dian Ayu Wulandari pimpinan rombongan dari Kementerian ATR menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan arahan prioritas nasional kawasan pariwisata di Lombok Bagian Selatan. Ia mengatakan bahwa pihak Kementerian akan melakukan FGD dengan sejumlah pihak dalam menyusun materi teknis RDTR. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua pihak. “Kami sedang menyusun materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan pariwisata Lombok Bagian Selatan. Kami berharap dapat berjalan lancar dan didukung oleh semua pihak” ujarnya.

(Diskominfotik/Ria)

Turunkan Stunting, Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana DAK

Gerung, Diskominfotik. Sosialisasi arah kebijakan DAK stunting tahun anggaran 2023 dilaksanakan Selasa, 14 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Kepala Dinas P2KBP3A Lombok Barat Ramdan Haryanto. Kegiatan dilaksanakan secara daring di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pemaparannya mengatakan
Presiden RI Joko Widodo menargetkan semua jajarannya untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14% pada tahun 2024. Sementara angka stunting Indonesia pada tahun ini adalah 24%, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp 34,1 triliun tahun ini untuk menurunkan angka stunting nasional. Anggaran tersebut tersebar ke-17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik, seperti untuk mengurusi suplai dan permintaan di lingkungan rumah tangga, kesehatan hingga lingkungan sosial dan ekonomi. “Sebanyak 10,7 triliun dana telah dialokasikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi menjadi DAK fisik sebesar 8,9 triliun dan 1,8 triliun DAK non-fisik. Dana tersebut disalurkan melalui program bantuan operasional stunting dan bantuan operasional keluarga berencana dan dana ketahanan pangan dan pertanian,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan menambahkan bahwa sejak tahun 2019 pemerintah telah membuat pedoman khusus penggunaan DAK percepatan penanganan stunting nasional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAK dalam memanfaatkan DAK tersebut. “Hingga saat ini masih banyak daerah yang belum secara maksimal memanfaatkan DAK dalam menurunkan angka stunting tersebut,” terangnya.

Sementara itu Pemkab Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya adalah pemetaan dan analisis situasi kasus stunting di Lombok Barat yang dilaksanakan pekan lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memetakan dan melihat kasus stunting di Lobar secara menyeluruh agar didapat strategi penanganan yang tepat. Selain itu juga sejumlah dinas teknis di Lobar juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan stunting di Lombok Barat (Diskominfotik/Dhea).

Jelang Penilaian ADWI, Sekda Lombok Barat Minta Semua Pihak Berkolaborasi

Jelang pelaksanaan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi kembali turun langsung ke Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan Sekda Lombok Barat bersama jajarannya ke desa Buwun Sejati dilakukan selasa, 14 Juni 2022. Sekda turun langsung ke desa wisata buwun sejati untuk memastikan kesiapan desa Buwun Sejati dalam penilaian ADWI yang akan rencananya dilaksanakan pekan depan.

Dalam pemaparannya Sekda Lombok Barat mengatakan bahwa Desa Wisata Buwun Sejati yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Yaitu wisata alam aik nyet dan bunut ngengkang. Selain itu Buwun Sejati juga memiliki berbagai UMKM yang menunjang potensi wisata di desa buwun sejati. Karenanya DR Baehaqi meminta agar berbagai potensi yang dimiliki oleh desa wisata buwun mas ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat Desa Buwun Sejati. “Desa Wisata ini memiliki potensi yang luar biasa. Tentu kami berharap agar potensi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga Sekda Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk terus memelihara destinasi wisata di desa buwun sejati, baik dari segi kebersihan dan keamanan. Hal ini agar wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata ini merasa nyaman sehingga wisatawan akan kembali lagi mengunjungi desa wisata buwun sejati. “Tentu dalam pariwisata itu yang dibutuhkan adalah kenyamanan karenanya kenyamanan wisatawan harus dapat dijaga dengan baik sehingga mereka merasa nyaman dan akan kembali lagi ke desa buwun sejati” ujarnya.

DR Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan penilaian ADWI pekan depan. Ia mengatakan bahwa kolaborasi dan kebersamaan serta kerjasama ini menjadi kunci penting di dalam menghadapi penilaian ADWI. Karenanya ia meminta kepada semua pihak agar dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam membangun destinasi pariwisata berkelanjutan.”Saya minta agar semua pihak untuk berkolaborasi dan berkerjasama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan untuk mempersiapkan penilaian ADWI”ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Buwun Sejati Muhidin, S. Ag menyampaikan bahwa pihak berharap agar penilaian ADWI dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga Desa Wisata Buwun Sejati dapat memperoleh nilai terbaik. Ia berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari semua pihak dalam mempersiapkan penilaian ADWI. Ia mengatakan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan masukan dan hal positif bagi desa wisata buwun sejati sehingga pengelolaan destinasi buwun sejati semakin maju dan berkembang. Ia menambahkan bahwa penilaian ADWI ini nantinya akan diikuti langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Salahudin Uno. “Kami berharap dan berdoa dengan berbagai persiapan dan kolaborasi yang telah kami lakukan kita bisa memperoleh nilai terbaik dalam ADWI” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Lombok Barat, Asisten 1 dan Asisaten 2, Inspektur Lombok Barat, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank NTB, Tim Pendamping ASWI dari Sekolah Tinggi Pariwisata, Kepala Desa dan Perangkat desa serta Pokdarwis. Setelah pengarahan dari Sekda Lobar acara kemudian dilanjutkan dengan rapat pemantapan dari masing masing koordinator tim pembina ADWI yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Muslimat NU Lobar Gelar Pelatihan Literasi Keuangan dan UMKM

Gerung, Diskominfotik. Pembukaan Literasi Keuangan Syariah & Pelatihan UMKM bagi Pengurus & Anggota Muslimat NU Lobar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (10/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Asisten I Daerah Agus Gunawan, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung Lalu Azhar Habibie, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta anggota Muslimat NU Lobar.

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyampaikan bahwa peran perempuan sangatlah penting pada pembangunan hampir di semua bidang yang ada, terutama pada perkembangan UMKM di Kabupaten Lombok Barat. “Semenjak pandemi dua tahun lalu telah banyak UMKM yang berkembang dibawah binaan Muslimat NU. Berkembangnya UMKM ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi didalam keluarga,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank NTB Syariah saat ini memiliki banyak program yang bertujuan untuk membantu pengembangan UMKM di Lombok Barat agar dapat menjadi UMKM yang berdaya saing di masyarakat.
Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung mengatakan bahwa selain memiliki program untuk mendanai pengembangan UMKM, Bank NTB Syariah juga memiliki program untuk pengelolaan keuangan UMKM. “Selama ini banyak masyarakat yang skeptis jika harus mengurus pendanaan UMKM yang terkesan ribet di Bank sehingga mereka enggan untuk mengurusnya, tetapi yang sebenarnya UMKM merupakan topangan dari kemajuan ekonomi yang tangguh dari segala tantangan ekonomi global yang harus kami layani dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Lalu Azhar Habibie menyampaikan bahwa Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk akan selalu mendukung dan berkolaborasi dalam meningkatkan ekonomi di Lombok Barat agar dapat menjadi ekonomi yang tangguh.

Asisten I Daerah menyatakan apresiasinya kepada seluruh pengusaha UMKM dibawah binaan Muslimat NU yang telah banyak menuangkan ide serta inovasinya dalam mengembangkan UMKM di Lombok Barat. “Kami dari Pemda akan berusaha mendukung sebaik mungkin, seperti mengadakan pelatihan dan membantu penjualan produk yang telah dibuat,” terangnya.

Agus Gunawan juga memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk bersemangat walaupun telah beberapa kali terhadang oleh hambatan dan kegagalan. “Tidak ada satupun kesuksesan yang tidak diiringi oleh kegagalan, karena dengan adanya kegagalan kita dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP).

Kapal Cepat Rute Bali-Gili Gede-Senggigi Hanya 90 menit

Waktu tempuh kapal Cepat rute Bali-Gili Gede-Senggigi sangat singkat dibanding dengan menggunakan feri Padang Bae-Lembar. Saat uji Trayek Kapal Cepat Rute Senggigi-Gili Gede-Bali hari Sabtu, 7 Juni 2022 lalu waktu tempuh rute tersebut kurang lebih 90 menit. Hal ini sangat singkat dibandingkan dengan jarak tempuh dari lembar padang bae menggunakan kapal feri yang mencapai 4 hingga 5 Jam.

Menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang ikut serta dalam uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini waktu tempuhnya sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan feri. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat menggunakan kapal cepat. Selain itu gelombang di tengah laut juga tidak terlalu besar sehingga penumpang kapal cepat tetap merasakan nyaman. “Waktu tempuhnya sangat singkat dan ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menggunakan kapal cepat ke Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya kapal cepat ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih cepat bagi wisatawan untuk berkunjung ke sekotong dan senggigi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di wilayah sekotong dan senggigi. Selain itu Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata tentu akan berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. “Kita berharap agar adanya kapal cepat ini mempercepat kemajuan Pariwisata sehingga dapat menggerakan berbagaj sektor di Lombok Barat” ujarnya.

Uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini berlangsung dengan lancar. Jarak tempuh dari senggigi menuju Gili Gede sekitar 40 menit. Sementara itu jarak tempuh dari Gili Gede menuju Nusa Penida Bali kurang lebih 50 menit. Sehingga total waktu dari senggigi menuju nusa penida sekitar 90 menit. Perjalanan berjalan dengan lancar dan para rombongan merasa nyaman karena gelombang sangat mendukung atau tidak besar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Kembangkan Pariwisata, Bupati Lobar Uji Trayek Kapal Cepat Bali- Gili Gede-Senggigi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat Pengembangan Pariwisata Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat mendorong dibukanya trayek kapal cepat dari bali-gili gede-Senggigi. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Lobar bersama rombongan melakukan uji trayek Kapal Cepat Bali-Gili Gede-Senggigi, Sabtu, 11 Juni 2022.

Uji Coba trayek ini dimulai dari dermaga senggigi menuju Gili Gede kemudian ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Kegiatan uji trayek ini diikuti langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid bersama Anggota DPRD Lobar Abubakar, Asisten 1 Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala OPD, Pengusaha Pariwisata, Pengusaha Kapal Cepat dan Sejumlah awak media. Uji trayek ini menggunakan kapal cepat dari J-Trip yang berkapasitas kurang lebih 84 penumpang.

Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa pembukaan rute ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan pariwisata Lombok Barat. Dengan adanya rute baru ini diharapkan pariwisata Lombok Barat khususnya wilayah Sekotong dan Senggigi dapat cepat berkembang. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai inovasi dan terobosan yang dilakukan agar pariwisata Lombok Barat terus berkembang dengan pesat. “Ini salah satu upaya dan terobosan kami agar Pariwisata Lombok Barat terus berkembang dan maju serta untuk menggerakkan sektor lainnya”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa pembukaan rute kapal cepat dari bali menuju Lombok Barat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Lombok Barat. Ia mengatakan dengan adanya penambahan akses masuk menghubungkan bali dan Lombok Barat dengan waktu yang lebih cepat diharapkan dapat memberikan alternatif baru bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata ini diharapkan dapat mengerakkan sektor lainnya di Lombok Barat. “Kita berharap agar pembukaan trayek baru ini akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Lombok Barat dan menggerakan sektor lainnya di Lobar sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat” ujarnya.

(lebih…)

Tangani Stunting, Pemkab Lobar Lakukan Pemetaan dan Analisis Situasi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya menurunkan angka stunting tidak perlu diragukan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Lobar untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya melalui kegiatan Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting yang dilaksanakan tanggal 9 hingga 10 Juni 2022 di Hall Rumah Makan Ujung Landasan, Gerung, Lombok Barat.

Dalam pemaparannya M. Abdullah S.KM., MQIH Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Barat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan stunting ini sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ia mengatakan bahwa tahun 2024 angka stunting ditargetkan menurun menjadi 14 persen secara nasional. Ia mengatakan bahwa Penanganan stunting melalui aksi-aksi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala bidang kesehatan masyarakat M. Abdullah,SKM., MQIH juga menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang dilakukan adalah Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting yang dilakukan oleh Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Lombok Barat yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 28,9 % balita menderita stunting. 18,48 % balita menderita underweight dan 4,43 % mengalami wasting. Dalam kesempatan tersebut M.Abdullah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka stunting yang mengalami penurunan atau perbaikan dari tahun ketahun. Hasil E-PPGBM memperlihatkan Prevalensi stunting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 20,73%. Prevalensi underweight Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 19,62% dan Prevalensi wasting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 6,05%. “Beberapa tahun terakhir ini kasus stunting di Lombok Barat berhasil ditekan menjadi 20,73% dari hasil penimbangan bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga untuk mencapai angka 14% kasus stunting 2024 kita harus mampu menekan 3 digit pertahun dan akhir tahun 2022 ini kita harus mampu menekan menjadi 17%. Untuk itu komitmen semua OPD dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah ini sangat menentukan keberhasilan konvergensi ini” Ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DP2KBP3A Erni Suryana SST, MM mengatakan bahwa upaya penanganan stunting di Lombok Barat terus dilakukan oleh berbagai pihak. Melalui kolaborasi dan kerjasama semua OPD di Lombok Barat target penurunan stunting di angka 14 diharapkan dapat terwujud. Menurutnya hal ini tentu mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya Tim Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Lombok diharapkan dapat bergerak cepat dan berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar. “Dengan Pemetaan dan Analisis situasi ini diharapkan kita bisa bergerak cepat dan tepat untuk menurunkan stunting di Lobar” ujarnya.

Dalam kegiatan ini Satgas Penanganan stunting provinsi NTB yang diwakili oleh Hendri menyampaikan bahwa harus dilakukan analisis situasi berdasarkan data konvergensi untuk melihat penyebab stunting secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui penyebab stunting dan menjadikan hasil analisa sebagai bahan untuk perencanaan pencegahan stunting dimasa yang akan datang serta menetapkan desa lokus stunting baru. “Perlu dilakukan pemetaan dan analisa secara mendalam agar kita memiliki bahan valid dalam penanganan stunting” ujar Hendri.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat Mutmainnah mengatakan aksi percepatan penurunan stunting pada tahun 2022, harus dapat menghasilkan inovasi program dan kesamaan pandangan atau persepsi. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah termasuk desa dapat dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi serta tepat sasaran yang sesuai dengan Komitmen Bupati Fauzan Khalid dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. “Tentu harus ada kolaborasi yang ditunjang oleh kesamaan persepsi dan ketersediaan anggaran di masing masing OPD sehingga aksi percepatan ini dapat berjalan dengan cepat” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat, Sekretaris DP2KBP3A, Perwakilan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat. Pertemuan ini berlangsung dengan lancar dan melahirkan beberapa kesepakatan dan/atau rekomendasi antara lain: Kelengkapan data per desa masing-masing OPD penanggung jawab, Target capaian layanan per tahun dari 2022 hingga 2024, Menyusun rencana kerja masing-masing opd terkait percepatan penurunan stunting, Identifikasi rencana kegiatan dan penganggaran PPS serta Penetapan desa lokus kegiatan yang terdiri dari 13 desa. Berbagai kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Barat. (Diskominfotik/H.Isw)

MCP Pemkab Lobar Terus Meningkat

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan pemaparan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemaparan Terhadap MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK. Kegiatan ink dilaksanakan di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat hari Kamis (9/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Inspektur Lombok Barat Hademan dan seluruh kepala OPD di Lombok Barat.

Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Karenanya ia meminta semua jajarannya untuk memperhatikan berbagaj indikator dalam MCP tersebut agar Pemerintahan Lombok Barat tetap berjalan sesuai dengan track atau aturan yang berlaku.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa peringkat MCP Lombok Barat tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan langkah maju bagi Lombok Barat yang harus terus ditingkatkan. “Tentu ini menjadi hal yang baik dan harus terus ditingkatkan. Jajaran Pemerintah Daerah harus terus bergerak cepat untuk terus meningkatkan MCP ini sehingga tata kelola Pemerintahan tetap berada pada tracknya” ujarnya.Bupati dua periode ini meminta kepada semua jajarannya untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi serta bergerak cepat dalam mempertahankan skor MCP KPK ini agar tata kelola Pemerintahan di Lombok Barat tetap berada pada tracknya. Ia juga meminta kepada semua jajarannya untuk dapat memperhatikan dan melihat serta mempedomani berbagai peraturan yang ada agar pelaksanaan program pembangunan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karenanya ia meminta jajarannya untuk tetap memperhatikan dan mengkaji berbagai peraturan peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H.Baehaqi dalam pemaparannya mengenai skor MCP mengatakan bahwa Skor Lombok Barat pada MCP yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi memiliki nilai yang cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa skor MCP Lombok Barat tahun 2021 adalah 82%. Sementara untuk tahun 2022 ini perhitungan skor pada MCP KPK ini masih berjalan. “Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 telah cukup baik serta meningkat tentu hal ini berkat kerja keras kita semua” terangnya.

Sementara itu Inspektur Lombok Barat, Hademan mengatakan bahwa penilaian MCP KPK meliputi delapan area, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. “Delapan area memiliki fungsi selain untuk menilai juga digunakan sebagai panduan pada saat melaksanakan pekerjaan,” jelasnya.

Ia berharap kedepannya skor atau nilai MCP Lombok Barat dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu harus diikuti dengan kerja keras dan kolaborasi semua OPD di Lombok Barat agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. (Diskominfotik/Angga/Dhea).

1 59 60 61 62 63 400